Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (1/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025 hingga Produksi beras RI diprediksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Menteri PKP serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Wamenaker sebut masih akan kaji soal penghapusan outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Baca berita selengkapnya di sini.

3. RI dapat pendanaan 60 juta dolar untuk proyek PLTS Terapung Saguling

Pemerintah Indonesia resmi mengantongi pendanaan sebesar 60 juta dolar AS atau setara Rp994,68 miliar (kurs Rp16.578) dari tiga mitra internasional guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Ekonom nilai status UMKM jadi jalan tengah bagi ojol

Sejumlah ekonom menilai usulan pemerintah terkait mitra pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi jalan tengah antara fleksibilitas dalam bekerja dan meraih manfaat langsung.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Produksi beras RI diperdiksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah sudah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi khusus untuk para buruh. Bagi buruh yang ingin membeli rumah murah, bisa coba mendaftarkan diri dalam program ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program perumahan tersebut melibatkan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ia menjelaskan proses pendaftaran rumah subsidi melalui usulan dari bottom up.

"Jadi dari serikat pekerja, kemudian datanya dikumpulkan Pak Menteri, kemudian nanti ada proses cek, karena ada beberapa kriteria, terkait tentang pagu, gaji bulanannya berapa, dan dia harus rumah yang pertama ya," ujar Yassierli kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan.

Menurutnya para buruh tentu sudah membandingkan program-program perumahan, sebelum memutuskan program rumah subsidi ini. Ia menyebut ada banyak buruh yang mendaftarkan diri, sehingga menandakan mereka melihat program ini sangat baik.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program perumahan untuk buruh yang difasilitasi dengan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baru pertama kali dilakukan. Untuk itu, saat ini belum ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk buruh. Ia juga menyebut siapapun yang mendaftar lebih dulu akan diproses oleh BP Tapera.

"Ada dorongan dari Pak Menteri (Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), dari Pak Presiden Prabowo (Subianto) untuk meningkatkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun ini, tentu harus ada upaya-upaya khusus, upaya-upaya ekstra untuk perluasan potensi dari demand-nya itu sendiri, dari permintaannya sendiri," ucap Heru.

"Dan selama ini berbagai segmen profesi, yang masuk kriteria MBR, belum secara khusus diperhatikan, termasuk kaum buruh," sambungnya.

Dalam sambutan acara Mayday 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berbincang dengan dua perwakilan buruh penerima rumah subsidi. Dua buruh tersebut merupakan assistant chief of store sebuah perusahaan minimarket dan staff leader sebuah produsen sepatu.

Ia memastikan keduanya memenuhi syarat, yakni tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebelumnya tidak memiliki rumah alias saat ini pembelian rumah pertama. Ara juga mengonfirmasi bahwa mereka sudah melihat kondisi rumah dalam keadaan baik.

"Jadi kita harus klarifikasi yang benar, jangan sampai lagi ada rumah subsidi yang sampai kepada orang kaya. Tidak boleh. Kita harus tepat sasaran," kata Ara.

Sebelumnya diberitakan, Ara secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini di lima lokasi.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia pun menegaskan negara hadir untuk masyarakat dengan menyediakan rumah subsidi. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Minister of Housing and Settlement Areas (PKP), Maruarar Sirait, handed over the keys to subsidized houses for 100 workers during the International Labor Day commemoration at Pertamina University, Jakarta, on Thursday.

"Today, I symbolically hand over 100 keys to subsidized houses for workers," he said during the event.

Sirait informed that his ministry is targeting to provide 20 thousand subsidized homes for Indonesian workers.

According to the minister, the provision of quality subsidized housing at affordable prices under the housing financing liquidity facility (FLPP) could help workers be more enthusiastic about their work and improve their welfare.

He said that the housing provision program for workers is the result of collaboration and synergy between the Ministry of PKP and the Ministry of Manpower, and has the full support of Commission V of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) and BP Tapera.

On that occasion, he expressed optimism about the three million houses program improving the Indonesian economy.

To achieve the target, various breakthroughs and innovations must be pursued, and collaboration must be carried out between various parties to build and renovate people's houses, he emphasized.

"This subsidized housing program for workers is concrete evidence of the government's effort to provide decent housing. Subsidies will continue to be distributed," Sirait informed.

Meanwhile, Commissioner of BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, said that the 20 thousand subsidized homes for workers are spread across the country.

"The locations of subsidized houses for workers are in Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang, and various cities in Indonesia," he informed.

"Workers who are interested in owning subsidized houses can take advantage of FLPP mortgages to pay off their houses at low prices and affordable installments," he added.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kerahkan seluruh kekuatan sektor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang ambisius, yaitu 8 persen tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan keyakinannya bahwa sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4/2025).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Ara juga memberikan apresiasi khusus atas kolaborasi apik antara Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," paparnya.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo, yang turut mendampingi Ara, menegaskan komitmen penuh Badan Bank Tanah untuk mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," tutur Ari.

Ari juga menekankan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah fondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat.

“Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk bersinergi mensukseskan program nasional rumah layak huni bagi MBR.

Salah satunya dengan menetapkan BPHTB gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai pengembang dan berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4,2 Hektar.

PT Asatu dan Badan Bank Tanah menjalin perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh berbagai pihak terkait untuk membangun rumah percontohan yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 ini diwarnai dengan semangat kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan PT Pertamina Persero dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memperingati May Day dengan tema “May Day is Collaboration Day”.

Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan tuntutan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung kesejahteraan buruh, salah satunya melalui program rumah subsidi.

Namun, ketika ditanya Kompas.com mengenai jumlah buruh yang belum memiliki rumah, Menaker tidak mengetahuinya, terlebih angka pasti.

"Waduh, nanti kita lihat lebih detail ya," ujarnya.

Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya informasi spesifik terkait kebutuhan perumahan buruh. Padahal, saat ini pemerintah tengah meggencarkan kebijakan Satu Data Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pihak di pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, data yang jelas, spesifik dan akurat dapat mencegah penyaluran rumah subsidi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung berbagai profesi, termasuk buruh, guru, bidan, perawat, wartawan, hingga pekerja migran.

“Kami ingin negara hadir untuk rakyat. Bukan sekadar groundbreaking, tapi kami ingin serahkan kunci rumah kepada buruh,” ujarnya.

Program rumah subsidi ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan, program ini menawarkan uang muka hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp 1 juta per bulan, dan tenor hingga 15 tahun.

Angsuran tersebut sudah mencakup asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit. Jika kepala keluarga meninggal, ahli waris akan terbebas dari angsuran, dan rumah menjadi hak milik mereka.

Pendaftaran program ini dilakukan secara bottom-up melalui serikat pekerja, dengan kriteria khusus seperti gaji sesuai pagu, rumah pertama, dan proses verifikasi data.

Hingga kini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh di lima lokasi, yakni Batam, Pasuruan, Batang, Palembang, dan Makassar.

Antusiasme buruh terhadap program ini cukup tinggi, menunjukkan tingginya kebutuhan akan perumahan terjangkau.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara dikutip dari Antara, Kamis, 1 Mei 2025.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik.


"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujar dia.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta -

Pada peringatan Hari Buruh ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini.

Ara menyatakan penyerahan kunci ini merupakan kali ketiga bekerja sama dengan kementerian. Pihaknya sudah menyalurkan rumah subsidi untuk guru, tenaga kesehatan, dan kali ini untuk buruh.

"Hari ini buruh adalah komponen yang sangat penting yang ketiga mendapatkan rumah subsidi dari program Presiden Prabowo (Subianto)," ujar Ara di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain 13 buruh yang menerima kunci, ada 87 unit rumah yang juga disalurkan kepada buruh hari ini.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia menegaskan negara hadir dengan menyediakan rumah subsidi untuk masyarakat. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho membenarkan rumah subsidi untuk buruh tersebar di sejumlah wilayah.

"Di sini ya (Jabodetabek). Kemudian ada juga yang di Batang, ada yang di Pasuruan. Kemudian ada yang di Makassar, Palembang," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah akan diserahkan pada awal Mei 2025.

Penyediaan rumah subsidi tersebut ditandai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

"Jadi negara hadir untuk buruh dan tenaga kerja hari ini, pemerintah Presiden Prabowo bantu buruh minimal 20.000 rumah subsidi," katanya dalam acara penandatangan MoU rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Ara mengatakan akan ada penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei 2025. Hari tersebut dipilih karena bertepatan dengan Hari Buruh.

Adapun lokasinya masih akan ditetapkan lebih lanjut baik dari pihak Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"1 Mei (serah terima) 100 rumah, titiknya di sekitar Jakarta, nanti bisa ada 3-4 titik," ungkap Ara.

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.