Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Minggu pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (3/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis Indonesia capai swasembada pangan.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Minggu pagi ini:

1. Menteri PKP ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. SIG memaksimalkan potensi ekspor ke AS untuk dongkrak penjualan

PT Semen Indonesia Group Tbk (SIG) menyatakan akan memaksimalkan potensi ekspor ke Amerika Serikat (AS) untuk mendongkrak volume penjualan dengan segera merampungkan proyek dermaga dan fasilitas produksi di Tuban, Jawa Timur.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kadin Indonesia dan Kamar Dagang AS perkuat sinergi ekonomi bilateral

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi ekonomi bilateral dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Pupuk Indonesia ajak petani Manggarai Barat tebus pupuk bersubsidi

Pupuk Indonesia mengajak petani di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar menebus pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian padi di daerah tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Bapanas optimistis Indonesia capai swasembada pangan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada pangan melalui penguatan stok beras nasional, inflasi terendah sepanjang sejarah, dan kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi serta kesejahteraan petani.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam program perumahan rakyat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata Ara di Bandung, Sabtu.

Ara mencontohkan program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang didukung penuh oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata dia.

Ara menyampaikan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dimungkinkan karena kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengarahkan agar kebijakan di sektor perumahan sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan. PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan perbaikan 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung, diberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tuntas enam bulan ke depan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ujar Ara di Bandung, Sabtu.

Ara menyampaikan perbaikan Rutilahu tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata dia.

Ia menjelaskan program ini merupakan contoh nyata negara hadir untuk rakyat kecil, melalui berbagai kebijakan pendukung seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Saya hanya mohon satu hal dari Gubernur Dedi, pilih pengembang yang bertanggung jawab. Supaya rakyat tidak kecewa,” kata dia.

Dirinya berharap dengan program ini, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Jawa Barat dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan, PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” kata Ara.

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa program renovasi 500 Rutilahu di Kota Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan oleh Yayasan Budha Suci, lembaga sosial yang selama ini aktif dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan rumah pascabencana.

“Pertama-tama, Yayasan Budha Suci memang sudah tidak asing lagi dalam membangun rumah dan membantu korban bencana alam. Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” kata Aguan.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk turut serta dalam program ini didasari oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan perbaikan 500 Rutilahu di Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyerahkan kunci rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei 2025.

Penyerahan simbolis tersebut juga akan disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid.

"Nanti wartawan juga dua hari lagi sama Ibu Meutya akan menyerahkan kunci langsung kepada wartawan," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, kepada awak media di Kota Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi untuk wartawan akan dilakukan secara bertahap dengan target sebanyak 1.000 unit.

Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah menyerahkan kunci rumah subsidi kepada buruh bertepatan dengan Hari Buruh, 1 Mei 2025, serta kepada bidan, perawat, dan guru.

Program rumah subsidi ke depannya juga akan diperluas untuk buruh migran, asisten rumah tangga (ART), nelayan, petani, dan sopir.

"Supaya apa, wong cilik, rakyat kecil mendapatkan kebaikan dari negara. Negara itu hadir lewat apa, rumah subsidi," katanya.

Ara menegaskan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan pers.

"Bukan untuk membungkam wartawan. Wartawan silakan beritakan kebenaran, tapi wartawan juga berhak mendapatkan perhatian dari negara," ucapnya.

Dia juga memastikan bahwa rakyat kecil tidak akan lagi dipusingkan dengan tingginya biaya pajak dan izin pembangunan rumah, karena pemerintah telah menghapus aturan tersebut.

"PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, itu khusus untuk rakyat kecil. Tapi nunggu Perkadanya (Peraturan Kepala Daerah)," tuturnya.

Ara menambahkan bahwa aturan tersebut telah berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dia juga memuji gerak cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong bupati dan wali kota agar segera menerbitkan peraturan tersebut.

"Rata-rata mereka (kepala daerah) sudah keluarkan Perkadanya," pungkas Ara.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com - Sugianto Kusuma (Aguan), naga propertiAgung Sedayu Group dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat miskin Kota Bandung, Jawa Barat.

Langkah Aguan yang dikemas dalam kegiatan Bebenah Kampung ini menghabiskan sekitar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per unit.

Dengan total investasi hingga Rp 20 miliar, inisiatif ini menjadi teladan gotong royong untuk Program 3 Juta Rumah.

Aguan mengatakan, Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi rumah warga miskin berdasarkan tingkat kerusakan.

"Kami juga melibatkan warga sekitar untuk memborong pembangunan, dengan bahan material disediakan," ujar Aguan, di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Aguan menjelaskan, renovasi 500 RTLH ada di empat kecamatan: Bojongloa Kaler (286 unit), Babakan Ciparay (138 unit), Bandung Kulon (69 unit), dan Cibeunying Kidul (7 unit).

Lokasi tersebar di delapan kelurahan, seperti Babakan Ciparay (137 unit), Babakan Asih (114 unit), dan Warung Muncang (69 unit), karena bebas sengketa dan memenuhi kriteria RTLH.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambahkan, renovasi RTLH merupakan perintah Presiden Prabowo untuk menegakkan keadilan sosial.

"Konglomerasi seperti Pak Aguan, Pak Franky, dan Pak Prayogo di Tzu Chi siap membantu MBR, menunjukkan Indonesia bersatu meski berbeda suku dan agama," imbus Ara.

Ara melanjutkan, program ini bebas BPHTB, dan PBG juga gratis. Sebelumnya, dua komponen pajak ini berbayar dan membutuhkan waktu lama untuk persetujuannya.

Namun, saat ini Kota Bandung telah menerapkan kebijakan tersebut yang memudahkan warga miskin dan MBR memiliki rumah tanga biaya tambahan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan Rp 3 juta per bulan per keluarga selama tiga bulan untuk biaya kontrak selama renovasi, memastikan warga tetap nyaman.

Adapun renovasi dilakukan bertahap, dimulai dari lokasi prioritas berdasarkan verifikasi teknis dan sosial.

Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal, memperkuat ekonomi komunitas dan rasa memiliki terhadap rumah baru.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 500 rumah tak layak huni (RTLH) di Bandung. Aguan menyatakan biaya renovasi yang disiapkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerja sama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun 500 rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemasi barang mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Rincian lokasinya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara delapan kelurahan yang juga mendapat program ini di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Walikota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan kriteria rumah yang mendapat bantuan renovasi dari pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ini harus rumah milik sendiri, tidak berdiri di tanah sengketa, tidak akan dijual, tidak akan dikontrakan, dan surat kepemilikannya lengkap.

"Itu sama dengan kualifikasi kalau kita mau merutilahu dari APBD. Satu tanahnya milik sendiri, tidak sedang konflik, bukan kontrakan, dan tidak dikontrakkan, surat-surat semuanya," jelas Farhan.

Ada pun program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui corporate social responsibility (CSR). Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo

KOMPAS.com – Pemandangan tak biasa terlihat di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Dua sosok populer, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan yang dikenal sebagai tokoh filantropi sekaligus pendiri Yayasan Budha Tzu Chi, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terlihat bergegas menaiki kereta cepat Whoosh ke arah Bandung.

Kepergian mereka adalah untuk memulai Program Bebenah Kampung di 8 kelurahan: Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogong, Warung Muncang, dan Cicadas.

Program ini fokus pada pembangunan dan renovasi rumah yang kondisinya memprihatikan menjadi layak huni sebanyak 500 unit.

Ajat Sudrajat, seorang pekerja serabutan yang tinggal di Gang Mukalmi, Kelurahan Jamika, Kota Bandung, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya.

Selama ini, ia harus tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan, dengan dinding keropos dan atap yang rawan roboh.

Bantuan bedah rumah dari Yayasan Budha Tzu Chi ini disambutnya dengan suka hati.

"Harapan saya sesudah direnovasi rumah saya jadi lebih baik. Kan sebelumnya bocor di mana-mana kalau hujan turun dan was-was kalau tiba-tiba rumahnya roboh. Terimakasih Yayasan Budha Tzu Chi dan Kementerian PKP atas bantuannya," ungkap Ajat.

Senada dengan Ajat, Ikin, warga lainnya yang telah 30 tahun menghuni rumah tak layak, juga merasakan kebahagiaan yang sama.

Penghasilannya yang tak menentu membuatnya tak pernah bermimpi rumahnya akan dibangun menjadi lebih baik.

"Atap genteng rumah saya udah pada rusak. Selama 30 tahun tinggal di sini belum ada bantuan pemerintah untuk rumah saya dan saya bersyukur akhirnya ada bantuan Program Bebenah Kampung ini semoga rumah saya bisa jadi lebih bagus lagi," harap Ikin.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, Program Bebenah Kampung ini merupakan wujud nyata dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Yayasan Budha Tzu Chi melalui program CSR ini.

"Kami akan terus mendorong peran aktif dari semua pihak agar program Bebenah Kampung ini bisa berjalan dengan baik. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Ara.

Menurutnya, Program Bebenah Kampung bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali mimpi dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kota Bandung.

Dia mengharapkan, kolaborasi apik antara Yayasan Budha Tzu Chi dan Kementerian PKP ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya program ini telah berjalan di Jakarta dan akan berlanjut ke Bandung.

Program renovasi RTLH ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) bersama Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan total rumah yang akan direnovasi lewat program CSR bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini adalah 500 unit rumah di Bandung. Total akan ada 2.000 rumah yang dibantu lewat program ini yang lokasinya berada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

"Renovasi rumah masing-masing 500 rumah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang sudah jalan Jakarta, Johar Baru. Pak Aguan sudah 3-4 kali ke sana survei," ujar Ara kepada detikProperti, Sabtu (3/5/2025).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan renovasi di Bandung akan tersebar di empat kecamatan dan delapan kelurahan.

"Pelaksanaan Program Bebenah Kampung dilaksanakan di Kota Bandung di empat kecamatan dan delapan kelurahan," ujar Sri.

Lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Sementara itu, delapan kelurahan antara lain Babakan, Jamika, Kopo Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang.

Renovasi ditargetkan akan berlangsung selama 3 bulan dan akan dimulai pada 7 Mei mendatang. Selama renovasi berjalan, pemilik rumah akan dipindahkan ke rumah kontrakan yang disediakan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sri, ada pula warga yang memilih tinggal di rumah kerabat sembari menunggu renovasi selesai.

(kiri ke kanan) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom

Dalam acara ini hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekretaris Daerah Bandung Iskandar Zulkarnain, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, dan Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia Pui Sudarto.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam program perumahan rakyat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata Ara di Bandung, Sabtu.

Ara mencontohkan program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang didukung penuh oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata dia.

Ara menyampaikan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dimungkinkan karena kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengarahkan agar kebijakan di sektor perumahan sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan. PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” ucapnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membentuk asosiasi warga penghuni apartemen, rumah susun (rusun) dan rumah subsidi.

"Dua minggu lagi saya akan bentuk asosiasi warga rumah susun, apartemen, supaya berimbang," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pembentukan asosiasi ini sebagai bagian dari kesinambungan pengawasan.

"Selama ini tidak pernah negara kita membuat asosiasi penghuni apartemen, asosiasi rumah susun, dan rumah subsidi. Sebagai pemerintah, menurut saya harus ada check and balance yang penting antara unsur dari pengembang dan unsur masyarakat," kata Ara.

Kementerian PKP siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam soal perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Kementerian PKP telah meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Pengaduan permasalahan perumahan, menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), selalu masuk peringkat tiga besar pengaduan masyarakat.

Ada 270 pengaduan masalah perumahan selama periode 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan, di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk data YLKI, 35 Pengaduan masuk aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Sedangkan sampai dengan 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan masalah perumahan yang masih proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025