Sejumlah siswa di tiga sekolah dasar (SD) di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Takalar, dr. Nilal Fauziah mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim ke tiga sekolah yakni, SD Kapunrengan, SD Bonto Ba'do, dan SD Lengkese.

"Kejadian ini di 3 SD, yakni di SD Kapunrengan 10 siswa, SD Bonto Ba'do 1 orang dan SD Lengkese 1 orang siswa. Jadi tidak massal sifatnya. Karena jumlah anak yang diberikan makanan ada 97 orang," kata Nilal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8).

Dia menerangkan menu MBG di tiga SD tersebut adalah nasi, ikan, tahu, sayur, dan pisang. Para siswa sempat mengalami mual dan pusing setelah mengonsumsi menu MBG itu.

"Jadi kita belum bisa memastikan apakah dari sumber makanan, karena korbannya tidak massal. Mereka mual, muntah, dan pusing," ungkapnya.

Sementara ini, kata Nilal, pihaknya telah mengambil sampel makanan tersebut dan dibawa ke laboratorium kesehatan untuk diperiksa. Namun, Dinas Kesehatan Takalar belum dapat memastikan penyebab keracunan siswa SD itu.

"Artinya banyak kemungkinan, termasuk bisa saja berasal dari air minum yang sebagian besar dibawa anak-anak dari rumahnya," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Muhammad Hasbi mengimbau masyarakat tidak perlu panik menanggapi kejadian tersebut.

"Kami imbau warga agar tidak panik. Kejadian ini pertama dan tidak massal, percayakan kepada pemerintah untuk menangani hal ini. Kami yakinkan program ini demi perbaikan asupan gizi untuk anak-anak kita," kata Hasbi.

MAGELANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, akan tetap dilaksanakan meskipun dengan perubahan menu dan distribusi selama bulan Ramadhan pada Maret 2025.

Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, menyatakan bahwa pihaknya tetap dapat memproduksi makanan untuk program MBG sesuai dengan petunjuk Badan Gizi Nasional (BGN).

“BGN menginstruksikan agar makanan yang dimasak selama bulan puasa berupa makanan kering seperti telur rebus disertai buah dan susu,” jelas Rauuf.

Ia juga menambahkan bahwa makanan tidak akan dikemas dengan ompreng, melainkan menggunakan bungkus yang ramah lingkungan, seperti paper bag.

“Kami distribusikan saat hampir jam pulang sekolah, dari TK sampai SMK,” ucapnya di kantor SPPG Kota Magelang, Rabu (26/2/2025).

Rauuf mengungkapkan bahwa dapur program MBG saat ini sudah menjangkau sekitar 3.200 pelajar di 22 sekolah di Kota/Kabupaten Magelang.

Kapasitas dapur untuk program MBG di Kota Magelang dibatasi hingga 3.500 penerima.

Program ini menyasar siswa, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

SEMARANG, KOMPAS.com - Sekda Jawa Tengah Sumarno menyebutkan, belum ada kepastian terkait jalannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah selama bulan suci Ramadhan.

Pasalnya, pelaksanaan program MBG tersebut berada di bawah wewenang Badan Gizi Nasional (BGN).

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menunggu kebijakan soal itu.

"Sebenarnya kalau yang MBG ini kan yang menjalankan kan dari Badan Gizi Nasional ya. Ini kita juga masih menunggu arahan dari Badan Gizi," ujar Sumarno usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jateng, Rabu (26/2/2025).

Apalagi sebelumnya beredar wacana libur panjang bagi pelajar sekolah selama bulan puasa.

Untuk itu, pihaknya harus menyesuaikan kebijakan dengan hari libur pelajar sekolah yang menjadi target penerima MBG.

"Karena kan kita Ramadhan ke besok itu kan juga kalau enggak salah kan ada kebijakan juga anak-anak sekolah juga diliburkan ya. Ini coba tentu saja akan ada perubahan kebijakan," tandas dia.

Program makan bergizi gratis tahap 1

Sebelumnya diberitakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota.

Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepons baik program MBG tersebut.

"Baguslah responsnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita, Rabu (12/2/2025).

Namun demikian, dia menyebutkan, masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025).

Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak.

"Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah, kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia.

Dia menyampaikan, kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan.

Oleh karena itu, dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG.

Pihaknya mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut bakal terus menyuntik pendanaan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalih dana dari program-progam kurang berguna ke program yang dapat menggerakan perekonomian.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mengatakan bahwa prioritas Prabowo menambah anggaran untuk menyukseskan Program MBG dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi RI.

“Dengan adanya tambahan MBG jadi Rp171 triliun itu, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Itu saja sudah 2% penambahan pertumbuhan,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo Subianto optimis target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai.

Untuk itu, Hashim menyebut pemerintahan Prabowo bakal terus melakukan efisiensi anggaran. Memangkas kucuran APBN pada program tidak perlu untuk dapat dialokasikan pada program yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.

“Rp306 triliun dari penghematan itu adalah hasil realokasi dari program-program konyol, dialokasikan ke program yang lebih perlu, yaitu makan bergizi gratis," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Hashim juga mengungkap bahwa setidaknya bakal diperlukan 80 juta butir telur, sayur, hingga daging setiap harinya. Di mana, hal itu bakal menjadi pendongkrak ekonomi tumbuh pada masyarakat kecil.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Madiun (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meninjau kegiatan simulasi mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Memastikan program MBG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD dapat segera berjalan. Ini masih tahap simulasi, Insyaallah akan segera kita kerjakan secara serentak setelah simulasi ini," ujar Menteri Wihaji saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Tirta Raya, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu.

Menurutnya, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalin kolaborasi pendayagunaan tenaga lini lapangan dalam pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan stunting melalui program MBG.

Peninjauan di SPPG Kota Madiun tersebut juga dilakukan bersama Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo.

"Setelah simulasi ini, hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan nanti. Poin penting dari kegiatan ini, selain anak sekolah, anak pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diharapkan juga dapat MBG," kata dia.

Ia menjelaskan pelaksanaan MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD memiliki perbedaan dengan MBG pada sasaran anak sekolah. Hal itu karena letak sasaran yang tersebar.

Oleh karena itu pihaknya dengan bekerja sama dengan jajaran pemda akan mendukung penyediaan tenaga untuk proses distribusi MBG bagi ibu hamil dan menyusui.

"Pihak Kemendukbangga/BKKBN telah memiliki petugas tim pendamping keluarga dan alat transportasi sepeda motor di tingkat kabupaten/kota. Tim pendamping itu nanti yang akan membantu mendistribusikan paket makanan ke sasaran. Ini beda dengan sasaran siswa sekolah yang MBG bisa didistribusikan dengan mobil di sekolah tertentu," katanya.

Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo menambahkan bahwa program MBG bukan merupakan pekerjaan Badan Gizi Nasional sendiri. Namun, juga dibutuhkan peran dari kementerian lembaga, pemda, serta pihak terkait lainnya.

"Salah satu contoh nyatanya adalah saat BGN membutuhkan distribusi dan ternyata BKKBN sudah mempunyai kekuatan di lapangan melalui kader yang cukup banyak. Maka inilah fungsi dari kerja sama BGN dengan BKKBN, pemda, dan lainnya," kata Nyoto.

Ia menilai fungsi simulasi MBG ibu hamil yang dilakukan di Kota Madiun kali ini sangat penting dan tepat, sehingga pihaknya nanti bisa menyampaikan laporan ke Presiden.

"Ini salah satu hal yang tepat dari fungsi simulasi, sehingga kita bisa menyampaikan kepastian ke Bapak Presiden Prabowo bahwa MBG sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD bisa kita distribusi langsung sampai di depan rumah," katanya.

Sementara, dalam kegiatan simulasi tersebut Menteri Wihaji dan Deputi Nyoto Suwignyo memantau simulasi pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga lokasi di sekitar SPPG di Jalan Tirta Raya dan area Rusunawa Kota Madiun oleh petugas pendamping keluarga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, Forkopimda Kota Madiun, Sekda Kota Madiun Soeko, Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Maidi, Kepala Dinkes PP-KB Kota Madiun Denik Wuryani, dan jajaran pejabat terkait.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi program 3 juta rumah dari modal asing siap dilaksanakan April 2025. Modal tersebut berasal dari Qatar dengan nilai investasi US$ 18-20 miliar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain makan bergizi gratis (MBG). Ia menyatakan sektor perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang terjadi di Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan China.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Pihaknya melihat ada permintaan yang besar dari sektor properti yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada 11 juta keluarga Indonesia menunggu rumah layak huni dan 27 juta keluarga yang masih tinggal di rumah gubuk. Melihat kondisi tersebut, Prabowo ingin mewujudkan rumah layak huni untuk 37 juta keluarga di Indonesia.

"Pak Prabowo ingin memberikan rumah layak huni bagi 37 juta keluar di Indonesia, itu target dia, target kita. Kita mulai dengan 11 juta dulu, 27 juta akan nyusul," tuturnya.

Hashim menambahkan Indonesia memiliki modal untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Modal tersebut ada yang berasal dari dalam dan luar negeri. Modal asing pertama yang akan berjalan adalah dari Qatar. Di kesempatan berikutnya akan ada bantuan modal dari negara lain seperti India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Di luar itu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan dan ini dananya semua dari dalam negeri sehingga saya semakin optimis. Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo bisa membangun 30 juta unit rumah dan apartemen jika menjabat 2 periode.

Lewat Program 3 Juta Rumah, setiap tahun dapat terbangun 3 juta rumah. Selama 5 tahun masa jabatan, ditargetkan Prabowo bisa membangun 15 juta unit apartemen dan rumah. Maka, apabila ia kembali terpilih sebagai Presiden di periode berikutnya, Program 3 Juta Rumah ini akan dilanjutkan.

"Program ini targetnya adalah 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Kalau Presiden Prabowo diberi mandat lagi bisa dilanjut lagi 5 tahun, jadi nanti target kita 30 juta proyek rumah dan apartemen," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat menengah ke bawah. Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini bukanlah program baru. Hashim menyebut di negara lain pun memiliki program perumahan dengan skala besar. Bahkan lewat program perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Meskipun target pembangunannya besar, Hashim menegaskan modal untuk membangun rumah melimpah, baik dari dalam negeri maupun dari negara asing.
Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan. Selain itu ada pula dari BPJS dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," sebutnya.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab, hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari Qatar akan dimulai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK IT Ma'arif Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan tersebut dilakukan usai Gibran memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.

Gibran dan rombongannya tiba di sekolahan pukul 11.41 WIB dengan menunggang Toyota Innova Zenix.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu turun dari mobil berpelat AD 1205 O.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso.

Agenda peninjauan MBG tertutup bagi awak media.

Sebelum tiba di sekolah, Gibran meninjau pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Pukul 12.13 dia meninggalkan sekolahan.

Gibran soroti pelajar yang menyisihkan sayuran

Kepala SMK IT Ma'arif Kota Magelang Eka Veranika Arte mengatakan, Gibran berkeliling di beberapa kelas untuk menyapa para pelajar.

Hari itu, menu MBG bagi 555 dari 745 pelajar SMK IT Ma'arif Kota Magelang berupa nasi ayam, sayur labu, kelengkeng, dan susu.

Sisa pelajar yang tidak menjadi sasaran MBG sedang menjalani praktik kerja lapangan.

Eka menyebutkan, Gibran menyoroti adanya pelajar yang menyisihkan sayuran karena tidak suka.

"Anak kami banyak nggak suka sayuran. Jadi, (pelajar) dipaksa untuk suka sayuran (oleh Gibran)," tuturnya.

Wakil Kepala Kesiswaan cum person in charge (PIC) MBG SMK IT Ma'arif Kota Magelang Mega Ayu Kharisma menyampaikan, kebanyakan pelajar laki-laki mengeluhkan sedikitnya porsi dalam MBG.

Sekolahan sendiri hanya bisa menerima menu dan porsi yang ditentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang.

Sejak menjadi lokus MBG pada 6 Januari 2025, sekolahan tersebut sudah menerima menu nasi dengan lauk ayam, ikan, sapi, dan telur yang dirotasi tiga kali dalam seminggu.

Khusus susu hanya diberikan tiap Selasa dan Jumat.

"Alhamdulillah tidak ada masalah sampai saat ini," ucapnya.

Selain melihat pelaksanaan MBG, Gibran membagi-bagikan alat tulis dan buku kepada para pelajar.

Pelajar kelas X, Wafiq Azizah mendapatkan buku bersampul Gibran yang menggendong seorang bayi dan tempat alat tulis.

"Kami juga tadi foto bersama. Nggak menyangka dikunjungi wakil presiden," tuturnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di SMK Maarif Kota Magelang setelah menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Gibran disebut menanyakan soal susu dalam menu MBG.

Pantauan detikJateng, Gibran tiba di SMK Maarif Kota Magelang sekitar pukul 11.40 WIB. Gibran mengenakan kemeja putih. Dia keluar dari mobil putih tanpa pengawalan khusus.

Saat meninjau MBG, Gibran didampingi Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Magelang dan Pemprov Jateng.

"Mendampingi Mas Wapres meninjau kegiatan retret, memberikan arahan-arahan untuk kepala daerah yang saat ini sudah mengikuti," kata Taj Yasin di SMK Maarif Kota Magelang, Rabu (26/2/2025).

Taj Yasin mengatakan, Gibran mengapresiasi menu MBG di SMK Maarif Kota Magelang hari ini yang terdiri dari nasi, ayam, sayur, tempe, susu, dan kelengkeng.

"Sekaligus kita diajak untuk ngecek makan bergizi gratis di SMK Maarif. Alhamdulillah kita tadi diapresiasi oleh Mas Wapres, bahwa menunya ini lebih baik daripada yang di Jakarta dan yang lain," ujarnya.

"Kita mendapatkan apresiasi, bahkan informasinya akan ditambah lagi. Sudah tambah lagi 250. Nanti juga kalau kita akan lebih baik lagi, juga akan semakin bertambah," sambung Taj Yasin.

Sementara itu Gibran selesai meninjau MBG di SMK Maarif sekitar pukul 12.20 WIB. Dia sempat berfoto bersama para siswa di SMK tersebut.

"Seneng banget, deg-degan, nggak nyangka ketemu Mas Gibran. Tadi dapat buku sama alat tulis. Menunya juga enak banget," kata salah satu siswa SMK Maarif Kota Magelang, Wafka Zizah (18).

Menurut Kepala Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, Rauuf Oktavian, Gibran juga mengecek perputaran menu yang disiapkan apakah sudah sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.

"Kemudian juga beliau menanyakan tentang susu. Susu kita pakai pasteurisasi murni dengan harganya pasti jauh lebih mahal daripada susu kemasan yang banyak manisnya," kata Rauuf.

Rauuf menambahkan, susu yang disajikan tidak menggunakan pengawet dan sudah sesuai dengan standar gizi yang ditentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia juga menegaskan bahwa menu MBG tersebut bukanlah menu spesial karena kedatangan Gibran. Dia bilang menu itu telah dijalankan sejak Januari lalu.

"Yang kami sajikan hari ini bukan menu spesial khusus kedatangan Wapres, bukan, tapi ini memang sudah jadwal kami. Sudah kami siapkan sejak lama gitu. Dan bahkan juga kita informasi beliau," jelasnya.

Setelah itu Gibran meninjau PKG di Puskesmas Magelang. Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan kedatangan Gibran untuk memastikan sasaran penerima PKG.

"Pak Wapres memastikan sasaran-sasaran mulai dari balita, 1-6 tahun, atau prasekolah, ibu hamil, lansia, dipastikan sudah menerima layanan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah," kata Yunita.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengingatkan warga agar membiasakan hidup bersih dan makan makanan bergizi guna memperkuat upaya dalam menyosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

"Gerakan hidup bersih dan sehat ini merupakan upaya konkret untuk mensukseskan dan meningkatkan derajat kesehatan bangsa," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin di Pondok Pesantren Al Islamiyah PUI Jakarta, Rabu.

Munjirin mengatakan hal itu saat membuka Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) Ke-65 Tingkat Kota Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring.

Dia menilai, Peringatan HGN ke-65 ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan mewujudkan lingkungan yang sehat guna mencegah faktor resiko kesehatan pada umumnya.

Karena itu, dia berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui peran di bidangnya masing-masing dapat menggerakkan masyarakat untuk mampu memilih makanan bergizi seimbang di sekitarnya.

"Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya perayaan saja, nantinya diharapkan berkelanjutan, sehingga bisa diterapkan di lingkup sekolah se-Jakarta Selatan," katanya.

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Jakarta Selatan, Yudi Dimyati berharap seluruh pihak terkait dapat menggalang kekuatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan pola makan bergizi seimbang demi generasi emas Indonesia.

"Kemudian, kita juga gelar beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin penambah darah, senam bersama, makan bersama, makan buah, hingga diskusi kesehatan untuk remaja," kata Yudi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

SRAGEN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Saat ini, pihak Kodim 0725/Sragen sedang melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memastikan teknis pendistribusian makanan.

Pj Pasiter Kodim 0725/Sragen, Lettu Inf. Sumarno mengungkapkan bahwa terdapat penyesuaian menu makanan dan teknis pelaksanaan program MBG selama bulan suci ini.

"Untuk siswa SD kelas 4, 5, 6, siswa SMP, serta SMA/SMK akan diberikan menu makanan kering," jelasnya, Rabu (26/2/20250.

Menu program makan bergizi gratis di Sragen

Menu makanan yang akan disajikan meliputi;

• Roti
• Kurma
• Susu.

Secara teknis, makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam paper bag agar dapat dibawa pulang oleh para siswa.

"Sesuai penerima saat bulan Ramadhan sesuai arahan BGN. Itu kan ada pemberian manfaat berupa makanan kering, roti, susu, kurma. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam paper bag dan dibawa pulang untuk buka," ungkapnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Sumarno juga menjelaskan bahwa untuk siswa PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), dan SD kelas 1, 2, 3, masih perlu disesuaikan.

"Kalau untuk PAUD, TK, dan Kelas 1, 2, 3 akan berkonfirmasi langsung dengan sekolahan. Apakah bisa makan seperti biasa atau dibawa pulang," paparnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih berupaya memastikan penerima manfaat program MBG selama Ramadhan.

Program ini juga akan disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Tiga Menteri terkait penyelenggaraan pendidikan selama bulan Ramadhan.

"Ini masih kami fiksikan penerima manfaatnya. Penyediaan akan disesuaikan jadwal masuk dan libur sekolah selama Ramadhan," kata Sumarno.

Hingga saat ini, Kabupaten Sragen memiliki tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan program MBG, yaitu SPPG BGN Kodim 0725/Sragen, SPPG Mitra Mandiri 01 Gemolong, dan SPPG Mitra Mandiri 02 Gemolong.

Tiga SPPG ini telah melayani lebih dari 6.000 siswa di semua tingkat pendidikan.

KOMPAS.com - Pada 17 Februari 2025, sejumlah pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menolak adanya program tersebut, dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

Aksi penolakan MBG sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program MBG di seluruh Indonesia. Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan — bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program MBG yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini; absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

Akses bahan makanan lebih mudah

Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

MBG sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

Meski demikian, kami menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat. Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

Akses ke pendidikan lebih sulit

Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal. Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak. Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

“Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

Perlunya realokasi anggaran

Sebagai alternatif, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah. Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil. Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi. Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG. Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.