JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura menyebut, limbah makanan bergizi gratis (MBG) bisa dijadikan bahan untuk membuat kompos.

Selain untuk pupuk kompos, limbah sampah juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk membangun budidaya maggot atau larva.

"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga SPPG sendiri untuk mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri maggot, seperti itu," ucap Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Dengan demikian, pengolahan food waste sisa makanan dari program makan bergizi gratis ini dapat menambah perputaran perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tetapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal," ujar Prita.

Prita mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah merampungkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait penanganan food waste ini.

Penanganan sampah sisa makanan sudah disosialisasikan juga kepada dinas lingkungan hidup (DLH) masing-masing daerah di Indonesia.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup," kata dia.

Prita menyebut, DLH yang memiliki peran penting untuk pengolahan sampah MBG menjadi hal yang bermanfaat untuk kepentingan ekonomi.

"Karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk kemudian mengambil dan mengolah sampah," kata Prita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura menyatakan, pengolahan food waste atau sampah makanan dari Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu berkontribusi untuk perekonomian.

Menurut Prita, limbah makanan yang tersisa semestinya tidak dipandang sebagai masalah, tetapi potensi untuk menambah perputaran perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal," kata Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup telah merampungkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait penanganan food waste ini.

Penanganan sampah sisa makanan ini sudah disosialisasikan juga kepada dinas lingkungan hidup di tiap daerah di Indonesia.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup," kata dia.

Prita menyebut, dinas lingkungan hidup memiliki peran penting untuk pengolahan sampah MBG.

"Karena bagaimanapun juga, dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk kemudian mengambil dan mengolah sampah," ujar dia.

Salah satu contoh pengolahan limbah makanan dapat diarahkan untuk dijadikan bahan utama pembuatan pupuk kompos.

Prita menilai, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara maupun penerima manfaat untuk membangun budidaya maggot atau larva.

"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga SPPG sendiri untuk mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri magot, seperti itu," kata Prita.

JAKARTA, investor.id – PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan lahan total seluas 26 hektare untuk mendukung program satu juta rumah hasil kerja sama antara pemerintah RI dan Qatar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan, sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, PTPP berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah RI dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan satu juta rumah di RI.

“Melalui dukungan ini, PTPP akan berperan aktif melaksanakan konstruksi untuk pembangunan satu juta rumah. Beberapa lahan yang siap digunakan berada di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru dengan total luasan lahan 26 hektare,” jelas Joko dalam keterangan resminya dikutip, Sabtu (11/1/2025).

Emiten BUMN karya ini optimistis, dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program satu juta rumah dengan mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“PTPP juga berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek Environment, Social, and Governance (ESG) yang akan berdampak positif bukan saja sebagai competitive advantage, tetapi juga pembangunan berkelanjutan untuk negara,” tambah Joko.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditandatangani pada hari Rabu (08/01/2025).

Dokumen kerja sama tersebut diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Dengan penandatanganan kerjasama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan tiga juta rumah. Beberapa lokasi yang sejauh ini akan dibangun seperti wilayah Senayan hingga Kalibata. Pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dikerjakan Perumnas.

Upaya kerja sama investasi Pemerintah RI dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi MBR. Termasuk, untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku menemukan adanya hasil olahan sayur yang basi saat hendak digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut temuan itu didapati pihaknya ketika ikut melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MBG.

Ia mengatakan kasus sayur basi itu ditemukan di salah satu daerah.

"Seluruh Balai Besar dan UPT bekerja bersinergi, mulai dari bagaimana mengevaluasi produk yang akan diberikan, bagaimana dapurnya, bagaimana produknya," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (10/1).

Kendati demikian, Ikrar memastikan kasus sayur basi yang tidak layak itu ditemukan oleh petugas saat masih belum diedarkan kepada para siswa. Karenanya, ia menjamin hal itu tidak berdampak pada kesehatan siswa."Ada beberapa yang seharusnya sudah hampir sampai terus kita cegah, ini jangan diberikan karena mungkin ada hal yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan," tuturnya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan itu contohnya," imbuhnya.

Meski begitu, Ikrar tidak mengungkap dimana lokasi pasti ditemukannya kasus makanan tidak layak edar tersebut. Ia hanya menyebut BPOM akan terus melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Tidak elok kalau saya menyampaikan tempatnya. Karena kami tidak mau menimbulkan kepanikan. Tapi kami ingin tunjukkan bahwa BPOM sudah berperan di garis terdepan untuk kesuksesan MBG ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) menyampaikan komitmennya untuk turut serta merealisasikan pembangunan 1 juta rumah yang merupakan kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menuturkan bahwa pihaknya siap menyukseskan gelombang investasi perdana pada program 3 juta rumah yang merupakan bagian strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/1/2025).

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan yang siap digunakan seluas 26 hektare. Beberapa lahan itu berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Pekanbaru.

Upaya Kerja sama Investasi Pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Dengan demikian, Joko berharap proyek ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian kedua negara.

“Sebagai perusahaan terbuka melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, PTPP optimis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2025).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa hal tu bakal melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Khusus terkait dengan pengadaan lahan, dia menyebut bahwa telah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pemanfaatan pembangunan ruang pada aset yang dimilikinya.

Beberapa BUMN yang telah diajak berkoordinasi oleh Ara di antaranya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hingga Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

“Kemudian saya juga menyampaikan kepada Setneg dan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN," kata Ara.

Dalam aspek legalitas, Menteri Ara menyatakan juga melibatkan Kementerian Hukum untuk menyiapkan semua dasar aturan pelaksanaan di sektor perumahan.

"Dari segi aturan hukum, yaitu hukum yang ada di Indonesia, harapan saya juga kementerian hukum juga bisa dilibatkan," pungkasnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Qatar resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah pada Rabu (8/1/2025). Ara menyatakan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya,” kata Maruarar atau Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait membahas pembangunan 3 juta rumah yang memanfaatkan lahan milik negara hasil penyitaan kasus korupsi.

Pembahasan program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat (10/1/2025).

"Lahan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari berbagai sumber, termasuk aset negara hasil penyitaan tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program CSR," kata Listyo dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Program ini menyasar pada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 500.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya menciptakan akses hunian yang layak.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit.

Sementara itu, Menteri Maruarar Sirait mengatakan, akan memperkuat pelaksanaan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.

"Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Maruarar.

Maruarar berharap sinergi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi backlog atau kesenjangan akses rumah di Indonesia.

"Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai wilayah," tegas dia.

Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah

Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Menteri PKP) beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. 

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi. 

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ujar Kapolri. 

Editor : M Mahfud

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskanPolri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kapolri usai melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu "Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan".

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah memberikan program makan bergizi gratis untuk masyarakat tertentu, seperti anak sekolah, secara nasional sejak 6 Januari 2025.

Berdasarkan penelusuran ANTARA di Jakarta, Kamis, sudah banyak respons pembaca mengenai makan bergizi gratis, salah satunya memberi saran agar program pemerintah terkait pemberian makanan bergizi gratis diprioritaskan pelaksanaannya ke wilayah pedesaan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran.

Disampaikan oleh akun Hendrik Awanto (@ksdhendrik), "Tolong untuk makan siang bergizi gratis d desa hrs d utamakan jgn hny selalu kota2 yg d dahulukan....."

Pemerintah melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkeinginan memastikan program tersebut berlangsung secara nasional, dan menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia.

"Saya selalu tinggal di desa-desa, saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton. Jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi," kata Mendes PDT Yandri dikutip dari arsip berita ANTARA.

Pemerintah juga menargetkan program makan siang gratis bakal memajukan potensi ekonomi di desa-desa melalui hilirisasi pangan.

Menurut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, saat ini Indonesia mempunyai 75 ribu desa. Jika 50 ribu desa saja di setiap desa menyediakan 30 hektare lahan persawahan dan lahan untuk kebun, kemudian dibuat pula 60 ribu kandang sapi baru, kandang ayam baru, ada 500 ribu tenaga kerja baru di dapur umum, dan dibangun 20 ribu lumbung pangan di setiap kecamatan, maka hilirisasi pangan akan tercapai.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Menu yang disediakan terkait pemberian makanan bergizi gratis, seperti di SD Negeri 25 Palembang, Sumatera Selatan pada 6 Januari, diharapkan agar jangan sampai mengagetkan anak karena tampilannya dianggap minimalis.

Pada hari pertama pelaksanaan, peserta didik SD Negeri tersebut mendapatkan menu makan berupa nasi dan olahan ikan gabus yang dipotong kotak-kotak, dibaluri tepung, lalu digoreng. Kemudian, lauk tambahannya ada tempe, sayur, dan buah pisang.

Tampilan olahan ikan gabus itu yang dianggap minimalis karena terlihat seperti tahu goreng, walaupun sebenarnya bukan.

Disampaikan oleh akun @yud1e_singodikromo, "Mulai saat ini murid tiap hari pikirannya akan sedikit terfokus pada menu makan gratis." Ditambahkan @noorasenpai, "Besok menunya apa ya.... begitu mungkin celetukannya".

Respons pembaca yang berikutnya datang dari akun @pitradwi, ia memuji bagus karena pemerintah memberikan makan bergizi gratis. Namun, dia berharap ke depan wadah makan tersebut bukan merupakan wadah plastik sekali pakai.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025