JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengakui dirinya menyumbang tanahnya yang ada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Qodari mengaku tergerak untuk ikut menyumbang tanah ketika melihat Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah lebih dulu memberikan tanahnya secara cuma-cuma.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa dirinya ikut menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau juga mengimbau ya mereka-mereka yang punya tanah ya, kalau mau menyumbang, untuk menyumbang. Pak Ara sudah memulai dengan menyumbangkan tanah di Tangerang. Ya saya merasa tergeraklah untuk ikut menyumbang juga, kebetulan kan kampung halaman saya kan salah satunya Palangka Raya, dan ada tanah di sana," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Qodari menjelaskan, Menteri Perumahan memiliki cara lain dalam mencari tanah untuk program rumah ini.

Sebab, tanah merupakan salah satu masalah dalam pembangunan rumah, di mana biasanya harga tanah mahal.

"Ada tanah yang diambil dari mantan koruptor, ada yang tanah-tanah yang belum termanfaatkan mungkin milik negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Menteri PKP, hal tersebut merupakan salah satu sumber penyediaan lahan gratis dan murah untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi," imbuhnya.

Sudah siap, kira-kira dalam 8-9 hari bisa sampai, tetapi perlu verifikasi karena tanahnya mesti clear and clean...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dekat dengan lokasi kerja warga.

Usai rapat bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa, Maruarar menyatakan ada 1.100 rumah yang telah disiapkan dalam keadaan baik dan akan dibangun melalui tahapan verifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sudah siap, kira-kira dalam 8-9 hari bisa sampai, tetapi perlu verifikasi karena tanahnya mesti clear and clean, dan dari aspek lain, salah satunya tempat bekerja karena kebanyakan petani. Jadi kita juga pertimbangkan titiknya jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, tetapi juga aman,” katanya.

Ia menegaskan titik-titik rumah akan ditentukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melalui rekomendasi kepala daerah.

“Kami sudah berkoordinasi, ada berapa yang perlu direlokasi, kami juga sudah menyiapkan supaya ketika menuju ke lokasi, rumah-rumah itu sudah siap dan (dibangun) melalui metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana,” ucapnya.

Muruarar juga memastikan rumah-rumah bencana tersebut dibangun dengan memberdayakan UMKM.

“Itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia, jadi kami juga selalu berusaha untuk memberikan peluang kepada UMKM,” tuturnya.

Maruarar juga menegaskan dalam waktu dekat Wapres Gibran dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi bencana untuk meninjau langsung keadaan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Bapak Wapres berkenan akan turun ke lapangan. Beliau akan ke Makassar, Toraja, dan direncanakan dua-tiga hari ke depan akan ada di lokasi (korban erupsi Lewotobi),” ujar dia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah akan membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores NTT. Sejauh ini ada sekitar 1.100 rumah yang telah disiapkan.

"1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira 8 hari bisa sampai ya atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Terkait anggarannya, Maruarar mengatakan akan dari APBN, APBD, dan melibatkan pihak swasta. Dirinya mengatakan banyak swasta yang ingin membantu.

"Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta jadi semangat gotong-royong memang sudah makin kuat dalam negara kita," kata dia.

"Kalau yang berat kan itu pasti Rp 60 juta, itu termasuk yang rusak, tapi kalau pun itu kurang ya mesti kita tambahkan Pak. jadi sudah baku Rp 60 juta itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Dananya sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan untuk 6 bulan.

"Itu dapat dana tunggu hunian 500 ribu per KK kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan ada 2 titik sebesar 50 hektare yang disiapkan untuk relokasi. Pemilihan lokasi juga tidak jauh dari gunung, namun telah di luar zona bahaya.

"Sehingga jauh dari gunung, dalam zona bahaya tetapi juga mereka tidak terlalu jauh kepada mata pencariannya, yaitu pertaniannya, kebunnya, ternaknya," ucapnya.

(ial/maa)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menemui nenek Hasna di kawasan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan perhatian khusus kepada nenek Hasna yang tinggal dirumah berukuran 2�3 meter bersama 13 orang keluarga dengan membeli rumah disamping rumah nenek Hasna untuk diperluas agar layak untuk ditinggali, sebelumnya Maruarar Sirait memberikan bantuan kepada nenek Hasna berupa tempat tinggal layak ,yang disewa selama enam bulan Dengan fasilitas lengkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah menyiapkan tanah seluas 50 hektar untuk dibangun hunian bagi warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, ada dua lokasi aman dari zona bahaya yang bakal dibagun untuk pemukiman warga setempat.

“Dua titik sudah ada disiapkan untuk relokasi, Sebesar 50 hektare. Nah itu letaknya 10 kilometer dan 12 kilometer. Sehingga jauh dari gunung,” kata Suharyanto di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah bakal membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi tersebut.

Maruarar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk menentukan titik aman untuk membangun pemukiman warga di setempat.

“Sesudah ditentukan oleh Bapak Kepala BNPB titiknya di mana, dan juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah, ada berapa yang perlu direlokasi,” kata dia.

Maruarar menyampaikan, Kementerian PKP menyiapkan 1.100 rumah yang bakal dibangun bagi warga terdampak. Ribuan rumah tersebut bakal dibangun setelah persuratan tanah dari Kementerian ATR/BPN selesai diverifikasi.

Ia bilang, rumah baru yang akan dibangun berada di lokasi yang aman dari potensi bencana, tetapi dipertimbangkan agar tidak jauh dari tempat bekerja para warga.

“Variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman itu menjadi pertimbangan kami,” ucap Maruarar.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan meniru pola pembangunan rumah susun (Rusun) ramah lingkungan. Salah satunya seperti yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Tak tanggung-tanggung, rencananya dalam waktu dekat setelah berkoordinasi dengan Camat dan RW setempat, dirinya akan menggandeng sejumlah pengusaha untuk membangun tiga tower Rusun setinggi 4 lantai dengan kapasitas 12 kepala keluarga.

"Ya rencananya di daerah sini akan kami bangun tiga tower Rusun untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kami ingin bangun gedung atau Rusun persis seperti Rusun Buddha Tzu Chi yang sudah ada sebelumnya," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2024.
Menurut Menteri PKP, bangunan Rusun ramah lingkungan yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi sangat baik dan bisa dilaksanakan di kawasan yang padat penduduk. Konsep sederhana yang ditawarkan adalah masyarakat yang memiliki tanah dan tinggal berdekatan diberi bantuan Rusun.

Masing-masing kepala keluarga kemudian dipindahkan sementara dan dibangun Rusun di atas tanah yang ada. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan unit hunian berdasarkan luas tanah yang dimiliki dan mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dan layak huni.

"Kalau bisa Rusun yang dibangun lebih rapi dan layak huni serta memiliki ventilasi udara yang baik," jelas dia.

Menteri PKP juga menekankan bahwa dana pembangunan Rusun tidak akan menggunakan dana APBN. Hal itu karena anggaran perumahan Kementerian PKP sangat minim dan terbatas sehingga dirinya lebih baik mendorong semangat gotong royong dari para pengusaha dan masyarakat yang diberi rejeki lebih untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni.

"Dananya dari mana? Non APBN. Semuanya harus gotong royong membangun rumah rakyat. Saya juga mengajak teman-teman pengusaha dan siapa pun yang merasa terpanggil. Jadi dananya Non APBN, tanahnya punya rakyat, sertifikat alas haknya punya rame-rame bangunannya Rusun," ungkap dia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Menteri PKP langsung meminta timnya dan meminta Camat Johar Baru dan RW setempat untuk membuat grup Whatsapp agar koordinasi dapat dilakukan secara cepat. Selain itu juga meminta dilakukan pendataan warga yang dibantu berdasarkan skala prioritas.

"Pertama yang kami lakukan adalah minta Camat dan RW untuk memiliki data warga yang akan dibantu berdasarkan skala prioritas. Kedua tempat pembangunan tiga tower Rusun dimana biar ditentukan," jelas dia.

Sementara itu, Camat Johar Baru Nur Helmi Savitri didampingi Ketua RW 12 Imron Buchori menjelaskan, sudah memiliki data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perumahan. Berdasarkan data yang ada, di RW 12 tersebut ada sekitar 1.200 KK dengan 3.000 jiwa dan kondisi perumahan memang sangat padat.

"Kami atas nama warga mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan kepada Menteri Perumahan. Semangat gotong royong membangun seperti yang dilakukan Menteri PKP sangat baik dan perlu ditiru banyak pihak. Kami siap mendukung pembangunan Rusun di daerah Johar Baru," ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Rumah Nenek Hasna sedang direnovasi sejak kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Rumah sempit yang berukuran 2x3 meter itu akan diperluas dengan membeli rumah tetangganya.

Hal itu dipastikan Ara saat Kembali mengunjungi Nenek Hasna dan mengecek proses renovasi kemarin. Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta. "Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait datang mengunjungi Nenek Hasna yang kini pindah ke rumah kontrakan. Pria yang akrab disapa Ara itu akan mengecek proses renovasi rumah Nenek Hasna.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 16.06 WIB. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ia tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana krem. Ia datang ditemani sama Setdirjen Perumahan, M. Hidayat dan Direktur Rumah Swadaya Salahudin.

Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

“Saya hanya ingin bermanfaat untuk kepentingan rakyat, negara dan dunia usaha, karena dunia usaha juga diperlukan, dalam pikiran saya hanya itu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendatangi kediaman Bu Hasna yang belakangan viral di media sosial.

Pasalnya, rumah yang berukuran 2x3 meter tersebut diisi oleh 13 orang.

Diketahui, Ibu Hasna yang berusia lanjut tinggal di rumah yang tidak layak huni di RT 008 / RW 012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Dirinya tinggal bersama 3 orang anak dan mantunya serta 9 orang cucunya di rumah berukuran hanya 2 x 3 meter.

Kisah nenek tersebut viral karena dirinya harus rela berbagi ruangan yang sangat kecil dan tidur bergantian karena tidak ada tempat tinggal yang layak.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku berkomitmen untuk membantu menggunakan dana pribadinya.

"Saya ingin membantu Ibu Hasna dan keluarga supaya bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas pria yang akrab disapa Ara tersebut dalam keterangan resmi, Senin (11/11).

Adapun per hari ini, Ara mengaku telah menerjunkan timnya untuk segera membongkar dan merenovasi rumah Bu Hasna tersebut.

Dirinya mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka mencerminkan semangat gotong royong dalam pengadaan hunian layak bagi masyarakat.

Selanjutnya saat ini, selama proses renovasi Bu Hasna dan keluarga tinggal di rumah kontrakan sementara.

Menanggapi bantuan tersebut, Bu Hasna mengaku tak menyangka bisa mendapatkan bantuan khusus dari Menteri PKP. Apalagi dirinya yang sudah renta hanya pasrah menerima nasib kondisi rumahnya seperti apa adanya.

"Saya tidak sangka bisa dapat bantuan rumah dari Pak Menteri Perumahan. Alhamdulillah banget," katanya saat ditemui di rumah kontrakan sementara.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk merealisasikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah.

Setidaknya, terdapat 4 strategi yang disebut telah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Yang pertama yakni menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan.

Untuk mendorong operasional negara dalam membangun 3 juta rumah, Ara menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah yang diwujudkan lewat sinergi bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga lain.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Upaya kedua, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Langkah ketiga yakni pengadaan insentif pajak untuk rumah rakyat. Mewujudkan hal itu, Ara mengaku bakal terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Tonton:Selain Dukungan Swasta, Program 3 Juta Rumah Juga Menggunaakan Lahan Sitaan dari Koruptor

Di samping itu, Ara juga berkomitmen untuk dapat bekerja sama dengan sejumlah pengembang tanah air. Khususnya, pengembang yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

Terakhir yakni Kementerian PKP bakal memangkas durasi pengajuan perizinan kepemilikan rumah agar dapat dipercepat. Hal itu dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus legalisasi atas bangunan yang ditempatinya kelak.

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

“Saya hanya ingin bermanfaat untuk kepentingan rakyat, negara dan dunia usaha, karena dunia usaha juga diperlukan, dalam pikiran saya hanya itu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.