Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick mengatakan, sudah melakukan diskusi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait dengan penyediaan lahan untuk program rumah tersebut.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan," ujar Erick di Jakarta, Jumat.

Tak hanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kata Erick, pihaknya juga telah melakukan terobosan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun kawasan yang berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Ia mengatakan, pihaknya telah membangun lahan-lahan di sekitar stasiun kereta api yang penggunaannya tidak maksimal. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan subsidi untuk yang mampu dan tidak mampu.

Saat ini, baru ada sembilan TOD di seluruh kawasan kereta api yang telah dibangun oleh BUMN. Kementerian BUMN pun mendorong adanya kredit kepemilikan rumah yang cicilannya antara 15-30 tahun.

Erick menyebut, BUMN terus mencari lahan, terutama yang berasal dari aset-aset kementerian.

Selain itu, Kementerian PKP juga sedang memetakan lahan-lahan lain yang bisa dioptimalkan, misalnya tanah dari hasil korupsi atau tanah sitaan untuk membangun 3 juta rumah.

"Makanya beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan atau tanah-tanah yang belum terbangun. Kita juga menawarkan ke Pak Ara beberapa aset BUMN, yang memang nanti berkaitan dengan Perumnas tentunya," kata Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah per tahun. Langkah awalnya memetakan lahan-lahan milik BUMN yang kemudian dipakai untuk membangun rumah.

"Kemarin Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait/Ara) sudah ke sini salah satu yang kita sama seperti Pak Menteri, kita me-mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi yang namanya percepatan perumahan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Kementerian BUMN juga sudah melakukan terobosan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam membangun kawasan berorientasi transit atau TOD. Menurut Erick, lahan-lahan yang tidak maksimal penggunaannya di sekitar stasiun kereta api kini sudah dibangun menjadi TOD.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan kementerian PU sebenarnya, tadi stasiun-stasiun kereta api itu lahannya yang tidak maksimal dulunya, kan sekarang sudah dibangun menjadi TOD bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," sebut Erick.

Erick menambahkan, untuk mendukung program perumahan Prabowo, Ara juga terus memetakan lahan-lahan yang bisa dioptimalkan, misalnya tanah dari hasil korupsi hingga tanah sitaan yang belum terbangun akan dimanfaatkan untuk pembangunan 3 juta rumah.

"Makanya beliau mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi atau tanah-tanah sitaan atau tanah-tanah yang belum terbangun. Sama, kita menawarkan ke Pak Ara beberapa aset BUMN sendiri yang memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya ini bisa kita maksimalkan juga," bebernya.

Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang merencanakan sinergi sejumlah inovasi untuk menurunkan biaya bangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satunya mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) Ara menyebutkan hal yang harus segera diimplementasikan adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Program Tiga Juta Rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan Kemendagri telah menyepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR. Waktu penerbitan PBG akan dipersingkat menjadi 10 hari serta akan ada penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program Tiga Juta Rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat internal bersama Wamen PKP Fahri Hamzah dan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dengan para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian PKP pada Kamis (14/11) malam.

Berdasarkan situs Sigap Membangun Negeri PUPR, PBG diterbitkan oleh pemerintah paling lambat 28 hari kerja tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya. Dalam kurun waktu itu, proses yang dilakukan meliputi pengajuan, pemeriksaan rencana teknis, perhitungan retribusi, dan penerbitan PBG.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ucapnya.

Selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hal itu untuk mengadakan insentif pajak berupa penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

3 Tips Bangun Rumah Anti Mangkrak

3 Tips Bangun Rumah Anti Mangkrak

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu ada subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah. Kementerian PKP menyiapkan skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Kementerian PKP bersama sejumlah pihak merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan penyaluran pembiayaan perumahan yang ada saat ini. Pihaknya ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," katanya.

Fahri mengatakan ke depannya Kementerian PKP ingin pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Menurutnya, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga lebih banyak masyarakat bisa mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik.

"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Pekerja sektor informal adalah pekerja yang tergolong pekerja bebas yang memiliki ciri antara lain: tidak memiliki slip gaji, berusaha sendiri, tidak terikat. Contoh pekerja informal antara lain: pedagang kaki lima, tukang cukur, ojol, tukang bakso, tukang gali sumur, tukang bangunan, dan lain sebagainya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, investor.id – ID FOOD menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Hal ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergitas dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Pemenuhan Gizi Nasional antara ID FOOD dan BGN.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, kerja sama antara ID FOOD dan BGN menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis seperti, sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.

“Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait Program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” ujar Sis Apik melalui keterangan resmi pada Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan, selanjutnya ID FOOD dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya.

“Prinsipnya kerja sama ID FOOD dan BGN akan mengelaborasi kompetensi masing-masing pihak. Dalam hal ini, ID FOOD sebagai produsen pangan dengan komoditas yang beragam tentunya siap untuk menjadi agregator dalam penyediaan komoditas pangan, bahan baku, dan distribusi guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat termasuk program Makan Sehat Bergizi,” terang Sis Apik.

Terkait kesiapan ID FOOD sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas.

“Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtaker dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat inklusif,” jelasnya.

Sis Apik mengatakan, saat ini ID FOOD merupakan BUMN yang mengelola komoditas pangan paling beragam. Untuk pemenuhan karbohidrat, ID FOOD memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri.

Untuk pemenuhan lemak dan protein ID FOOD memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, juga ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

“Kami juga memproduksi komoditas pangan pendukung, seperti gula, garam, dan minyak goreng, serta memiliki anak perusahaan yang menjalankan aktivitas distribusi dan logistik yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo,” sebutnya.

Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID FOOD memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua. “Adapun 1.085 gudang tersebut terdiri dari, 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19 ribu ton,” paparnya.

Pemanfaatan Aset Idle

Sis Apik mengatakan, sebaran sarana logistik yang luas milik ID FOOD ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia.

“Mengingat, faktor distribusi dan logistik turut memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas distribusi pangan bergizi berjalan merata dan tepat sasaran,” ucapnya.

Selain itu, ia menambahkan, ID FOOD juga melakukan pemanfaatan aset idle untuk dijadikan Satuan Layanan Makan Bergizi.

“Saat ini, ID FOOD telah menyiapkan sejumlah titik aset yang dapat dioptimalkan untuk Satuan Layanan Makan Bergizi yang dapat berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi Makan Sehat Bergizi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sebelumnya ID FOOD juga telah berhasil menjalankan sejumlah program pangan pemerintah seperti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting.

“ID FOOD telah berperan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok penting melalui program CPP sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022. Saat ini ID FOOD mengelola total 10 komoditas pangan,” ungkap Sis Apik.

Untuk penyaluran bantuan pangan penanganan stunting, ID FOOD telah menyalurkan bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024 kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS).

“Pada tahun 2024, kami telah berhasil merealisasikan 100% penyaluran bantuan pangan stunting sebanyak 8,6 juta paket pangan berupa daging ayam dan telur ayam di 7 Provinsi,” katanya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID FOOD. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan percepatan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

Menurutnya, program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Sehingga dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Ia menambahkan, program kerja sama ini juga tidak hanya memberikan manfaat pada perbaikan gizi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterserapan komoditas pangan lokal sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah masyarakat bisa segera turun lewat penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Maruarar menegaskan, kebijakan penghapusan BPHTB akan segera dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Selain sinergi dengan Kemendagri, kata Ara, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPh dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Ara.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.

Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel – Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah andalan Presiden Prabowo Subianto. Sinkronisasi data tanah pun bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dengan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, di Jakarta, Rabu (13/11/2024) kemarin. Dalam forum itu, keduanya membicarakan tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan BUMN untuk dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya, sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," ujar Fahri Hamzah, Kamis (14/11/2024).

Dia menjelaskan, setelah sinkronisasi data tanah rampung, Fahri mengatakan perlu dilakukan perubahan regulasi untuk mengatur skema pemanfaatan aset-aset tersebut. Skema itu akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih jauh, dia juga mendorong BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol, untuk memberikan solusi penertiban pemukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan pemukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," tuturnya.

Selain penertiban pemukiman di kolong jembatan, dia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk memikirkan solusi penertiban pemukiman di bantaran sungai.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya."

(Ahmad Islamy Jamil)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN itu untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri mengatakan skema pemanfaatan aset akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, perlu segera dilakukan penyusunan regulasi terkait hal itu.

"Kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," ujarnya.

Di samping itu, Fahri Hamzah juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini, rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Kemudian, ia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai. Ia ingin ada keputusan untuk memindahkan semua bangunan.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," tuturnya.

Hal itu disampaikan Fahri saat pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, NTT. Lahan relokasi itu disiapkan seluas 50 hektare.

"Tugas kita kan hanya nyiapin lahan sama memastikan lahannya clean and clear karena mau dibangun permukiman," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Nusron menekankan pihaknya hanya menyiapkan lahan. Sementara yang membangun Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman.

"Untuk mengganti rumah penduduk yang terkena dampak, yang membangun Menteri PKP Perumahan Kawasan Permukiman, kami nyiapin lahan, lahannya clean and clear," ungkapnya.

Menurutnya, lahan tersebut adalah lahan milik adat dengan status hak ulayat. Namun pihak adat setempat telah menyetujui lahannya digunakan untuk relokasi permukiman terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Itu 50 hektare, tanah ulayat, punya adat, dan suku adatnya sudah setuju, itu tidak ada ganti rugi, karena itu tanah adat, tanah ulayat, itu sukarela, karena ingin menolong saudara-saudaranya," katanya.

"Pembangunannya nanti dari pemerintah, oleh Menteri PKP, tugas kami hanya menata tanah ini clear and clear, sama proses sertifikasinya, supaya tidak jadi masalah," jelasnya.

Simak juga video: Momen Gibran Sambangi Korban Erupsi Lewotobi Laki-laki

[Gambas:Video 20detik]