Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mendukung susu sebagai pendamping program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikarenakan pentingnya peran susu dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Direktur Eksekutif AIPS Sonny Effendy mengatakan susu mengandung protein dan kalsium yang tinggi, di mana kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan tulang balita, ibu hamil dan menyusui.

"Karena susu mengandung protein dan kalsium yang tinggi dan bagus untuk pertumbuhan tulang untuk balita, ibu hamil dan menyusui," kata Sonny kepada detikcom, Jumat (27/12/2024).

Kenapa harus susu, Sonny menyebut kalsium susu paling mudah diserap oleh tubuh. Sementara alternatif lain dalam program MBG seperti daun kelor dinilai tidak mudah terserap.

"Kalsium susu paling mudah diserap oleh tubuh. Daun kelor mengandung kalsium, namun tidak mudah diserap sehingga kurang disarankan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tidak semua anak sekolah akan mendapatkan susu dalam program MBG. Sebagai gantinya, anak-anak ini akan menerima lauk lainnya.

Dadan mengatakan penyaluran susu untuk keperluan MBG akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor, tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas Dadan.

Sebagai informasi, program MBG akan dijalankan bertahap mulai 6 Januari 2024. Target penerima pertama yakni 3 juta orang dan akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," kata Dadan.

Simak juga Video 'Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Pemerintah Qatar dan Abu Dhabi siap untuk membiayai pembangunan sebanyak 7 juta rumah di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Hashim saat menghadiri acara bakti sosial Kementerian PKP, membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujar Hashim.

Hashim optimistis bahwa target pembangunan 15 juta rumah sepanjang 5 tahun kedepan dapat di capai dengan tambahan bantuan dari pihak asing. Sehingga program tersebut tidak hanya di biayai oleh pendanaan dari dalam negeri saja, apalagi APBN.

"Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim.

Selain Qatara dan Abu Dhabi, Hashim juga sempat menyebut negara China siap untuk menjadi penyandang dana mewujudkan program 3 juta rumah. Lebih lanjut, Hashim menjelaskan sejauh ini skema yang ditawarkan berbentuk investasi langsung. Harapannya dengan adanya bantuan pembiayaan ini bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia.

"So ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata Hashim (23/10).

Menurutnya, program 3 juta rumah akan menjadi katalis positif dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru. Sebab berdasarkan data dari asosiasi properti, dalam membangun 1 unit rumah saja setidaknya diperlukan 4-5 tukang atau pekerja.

Sehingga menurutnya, program 3 juta rumah dengan rencana pembangunan 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan akan membawa dampak yang cukup bagus bagi perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun 1 rumah, di desa, atau dimanapun, butuh 4-5 tukang, kita mau bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia membangun tujuh juta unit rumah demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Menurut pengakuan Hashim, informasi Qatar menyatakan kesediaan dalam menyukseskan program ini berasal dari adiknya, Presiden Prabowo Subianto.

Secara rinci, 5 juta rumah dibangun Qatar dan ditambah 1 juta unit rumah dari sukarelawan negara tersebut.

Sementara satu juta unit rumah dari Pemerintah Abu Dhabi ketika Hashim berkunjung ke negara tersebut.

"Jadi, dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dikutip dari siaran pers, Jumat (27/12/2024).

Hashim juga mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin target membangun 15 juta unit rumah dalam lima tahun Pemerintahan Presiden Prabowo akan tercapai.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga rumah susun (rusun) di beberapa wilayah yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Ara mengatakan, pembagian sembako kepada sejumlah warga rusun tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial Natal 2024 dari Kementerian PKP.

"Kami dari Kementerian PKP mempunyai inisiatif agar dalam peringatan Natal jangan bermewah-mewahan. Bagaimana kalau kita dalam merayakan Natal berbagi kebaikan dengan warga yang ada di rusun," tutup Ara,

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada dua negara yang siap membiayai sektor perumahan dalam Program 3 Juta Rumah. Kedua negara tersebut yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ia mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Beberapa waktu lalu, Hashim juga sempat mengatakan bahwa perusahaan asal China yang menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan dalam Program 3 Juta Rumah. Perusahaan tersebut, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia yaitu China State Construction Engineering Corporation.

"China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024) lalu.

Walau demikian, Hashim mengatakan tidak akan memberikan seluruh proyek pembangunan 1 juta hunian kepada 1 perusahaan saja, namun akan diberikan ke perusahaan lain juga.

"Spread the cake, spread the pie. Kontraktor nasional banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriterianya jelas, tertib, silakan. Dari China silakan, dari Turki silakan, dari mana-mana, dari Qatar silakan," tuturnya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Ia mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Beberapa waktu lalu, Hashim juga sempat mengatakan bahwa perusahaan asal China yang menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan dalam Program 3 Juta Rumah. Perusahaan tersebut, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia yaitu China State Construction Engineering Corporation.

"China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024) lalu.

Walau demikian, Hashim mengatakan tidak akan memberikan seluruh proyek pembangunan 1 juta hunian kepada 1 perusahaan saja, namun akan diberikan ke perusahaan lain juga.

"Spread the cake, spread the pie. Kontraktor nasional banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriterianya jelas, tertib, silakan. Dari China silakan, dari Turki silakan, dari mana-mana, dari Qatar silakan," tuturnya.

Simak Video "Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah"

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada empat langkah-langkah yang ditempuh di antaranya pertama, terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitunganKewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Bank.

Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Kedua, sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

"Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar)," kata Dian dalam keterangan pers Jumat (27/12/2024).

Ketiga, pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Keempat, pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

Menurut Dian, dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut.

(kunthi fahmar sandy)

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Hal itu dikarenakan anggarannya yang terbatas yakni Rp 71 triliun di 2025.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak, artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi. Jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

Sasar 3 Juta Orang di Tahap Awal

Pelaksanaan program MBG akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu mulai 6 Januari 2025. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12/2024).

Dalam hal ini waktu pemberian MBG akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD.

Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA. Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

Menu Makan Bergizi Gratis

Dadan mengungkapkan menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya lebih rendah dari yang dianggarkan, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Tak semua anak sekolah bisa dapat susu di program Makan Bergizi Gratis. Klik untuk berita selengkapnya....

Tidak Semua Dapat Susu

Tidak semua anak sekolah akan mendapatkan susu dalam program MBG. Sebagai gantinya, anak-anak ini akan menerima lauk lainnya.

Dadan mengatakan penyaluran susu untuk keperluan makan bergizi gratis akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," terangnya.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas Dadan lagi.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa pihaknya hanya bisa membangun rumah sejumlah 8 persen dari target 3 juta jika mengandalkan APBN Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024) malam, dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Sebagai informasi, alokasi APBN TA 2025 Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun. Anggaran tersebut hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.

Kemudian, alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang akan disalurkan BP Tapera sebesar Rp 33,60 triliun untuk 220.000 unit.

Jika dikalkulasi seluruhnya, total rumah yang akan dibangun melalui APBN 2025 sebanyak 257.431 unit, atau setara dengan 8,58 persen dari target 3 juta rumah.

"Kalau (menjalankan fungsi) operator kan kita hanya bisa 8 persen. Tapi yang tidak terbatas itu kan sebagai regulator dan fasilitator," jelasnya.

Untuk itu, ia melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk mengejar sisa target 3 juta rumah yang belum bisa terkaver APBN 2025.

Lanjut Ara, contoh menjalankan fungsi sebagai regulator yakni menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan izin PBG.

Terdapat pula perpanjangan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti pada tahun 2025.

Lalu terkait menjalankan fungsi sebagai fasilitator, contohnya yakni koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bank BTN, asosiasi pengembang perumahan, serta seluruh stakeholder perumahan.

Tujuannya menggali peluang pemanfaatan lahan-lahan idle milik negara, hingga mengkaji skema-skema baru untuk pembiayaan perumahan.

Selain itu, Ara juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kan November kemarin sudah yang Agung Sedayu (di Tangerang). Nanti lusa 27 Desember itu di Berau (oleh PT Berau Coal Energy Tbk)," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Dengan digitalisasi data melalui platform ini, diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga mensinkronisasi data dalam proses verifikasi.

Haryo menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan, sehingga implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2025).

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut investor asal China, Qatar, hingga Persatuan Emirat Arab (PEA) berminat untuk investasi perumahan rakyat di Indonesia. Tak tanggung-tanggung adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut mereka mau membuat 6 juta unit rumah di Indonesia.

“Tiongkok (China), dari Qatar sudah 6 juta unit tawaran, Abu Dhabi dan Emirat Arab (PEA),” beber Hashim saat berkunjung ke Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta, pada Kamis (26/12/2024).

Hashim menyatakan, pemerintah sangat optimis dalam program 3 juta rumah setiap tahun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah pun memutuskan untuk menggandeng investor asing dalam program ini.

“Target pemerintah adalah untuk membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahunnya,” imbuh Hashim.

Pada kesempatan sama, Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, selama 2 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 34.000 unit rumah sudah terbangun.

“Per hari ini tampilannya sudah sekitar 34.000,” sebut Ara, sapaan akrab dari Maruarar Sirait.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang sehat, layak, dan terjangkau pada Senin (23/12/2024). Platform tersebut bertujuan agar pendataan perumahan semakin akurat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Digitalisasi data melalui platform ini diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga menyinkronkan data dalam proses verifikasi. Ia menekankan, pemda harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan. Dengan demikian, implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/12/2024).

RumahQu adalah platform yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan. Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim S Djojohadikusumo menyatakan bahwa Qatar dan Abu Dhabi siap bekerja sama dalam program pembangunan 7 juta unit perumahan dan rumah untuk rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim usai menghadiri acara bakti sosial Natal 2024 di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, pada Kamis (26/12/2024) malam, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

"Sudah, banyak yang menyatakan minatnya. Dari Qatar sudah ada tawaran 6 juta unit. Abu Dhabi dari Emirat (Uni Emirat Arab) 1 juta," ungkap Hashim di lokasi acara.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa jumlah 7 juta unit rumah dan apartemen tersebut belum termasuk kerja sama dengan negara-negara lain.

"Ini belum termasuk dari pemerintah Tiongkok/China, dan dari investor-investor lainnya," tambahnya.

Hashim optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah dapat membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahun.

"Pak Prabowo kan 5 tahun jadi presiden, ya kita harapkan 15 juta unit apartemen dan rumah di desa kita selesaikan dalam 5 tahun," harapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus mendukung pelaksanaan program-program strategis dari Pemerintah Pusat yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Satgas Perumahan.

"Kami dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan program-program strategis khususnya yang terkait dengan masalah perumahan, termasuk juga adalah untuk rumah susun," kata Teguh.

Teguh berharap pelaksanaan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan memberikan pelatihan keterampilan bagi seluruh penghuni rumah susun, termasuk warga yang direlokasi dari kolong tol dan jembatan.

"Nanti bukan hanya ibu yang pindahan dari jembatan saja, tapi untuk semua warga di sini nanti bisa kami berikan keterampilan sesuai dengan minat bakatnya," tutup Teguh.