JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah adanya warga mendapatkan rumah subsidi lebih dari satu dengan menggunakan KTP palsu.

Maruarar mengatakan, dia telah melaporkan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri yang digelar hari ini.

"Kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakan hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi, itu ada yang double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu juga harus betul-betul dilakukan," kata Maruarar saat ditemui di Kantor BPJS, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Dia menyebut, tak ingin ada masyarakat yang memang tidak berhak mendapat subsidi justru mendapatkan dua rumah subsidi.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi. Tadi saya laporkan kepada Pak Menko," ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya benar-benar penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," katanya.

Dengan adanya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut Maruarar, Kementerian PKP dapat memberikan rumah kepada yang membutuhkan.

"Tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang prorakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," ujar Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal memprioritaskan pengadaan 20.000 unit rumah bagi para guru.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, pengadaan rumah guru harus diprioritaskan karena guru adalah pahlawan bagi Indonesia.

"Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, 20.000 unit rumah," kata Ara saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Ara meminta doa kelancaran agar program ini dapat berjalan dengan baik sehingga para guru yang belum memiliki rumah mendapatkan hunian layak.

"Doakan program ini berjalan dengan baik, karena masih banyak sekali guru-guru kita yang belum memiliki rumah," kata dia.

Ara berencana kembali bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas kelanjutan program ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan membangun 20.000 unit rumah untuk guru.

Abdul Mu'ti mengatakan, program rumah layak huni untuk para guru ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja," ucap Mu'ti dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

"Karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni, ini sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," kata Mu'ti melanjutkan.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Sementara, Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukkan untuk MBR," ucap Ara.

Ara mengatakan, kriteria guru yang berhak mendapatkan rumah harus menyesuaikan dengan data dari BPS agar tepat sasaran.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 100 dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Di sini, kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat sampai dengan 100 Satuan Pelayanan Pangan Bergizi atau SPPG sebelum 17 Agustus 2025," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam acara pengukuhan pengurus Kadin, Jumat (14/3/2025).

Anindya menambahkan, Kadin telah berkoordinasi Badan Gizi Nasional terkait inisiatif ini. Para pengusaha bisa bergabung dalam mendukung program ini, dengan catatan administrasinya harus rapi.

"Teman-teman di sini silakan (bergabung). Titipan saya, administrasinya harus rapi karena ini memakai APBN," kata Anindya.

Selain fokus pada program Makan Bergizi Gratis, Anindya juga mengungkap Kadin fokus pada tiga program prioritas pemerintah lainnya seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pembangunan rumah yang layak dan terjangkau, serta program terkait pekerja migran.

"Kita merasa tenaga kerja migran itu berhasil membawa banyak sekali devisa. Nah, bagaimana kalian bisa membantu pelatihan bukan saja untuk pekerja domestik tapi untuk nelayan, pelayan, dan lain-lain. Mudah-mudahan hasilnya bisa membawa manfaat," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis guna membahas penataan kawasan Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Menurutnya, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.


Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.

Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk. Namun, sayangnya bangunan rumah susun tersebut justru tidak terisi penuh oleh penduduk tersebut.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyegel Geulis Country Club, Bobobox Puncak, dan Summarecon Bogor di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, karena menyebabkan banjir dan longsor. Penyegelan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol pada Kamis (13/3/2025).

Kedua menteri tersebut memasang papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul, Ciawi, Bogor, tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyegelan dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

“Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).

Adapun kawasan Sentul dan Ciawi merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang berdampak pada ketahanan pangan nasional.

“Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan,” katanya.

Adapun ketiga kawasan yang disegel memiliki pelanggaran berbeda-beda. Untuk kawasa Geulis Country Club, misalnya, disegel karena tidak memiliki persetujuan teknis tempat pengolahan sampah (TPS) limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS.

Kemudian, kawasan Summarecon Bogor disegel karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana.

Terakhir, Bobobox Aset Management disegel karena pembangunan kawasan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

“Kemenko Pangan membawahi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, ia memimpin penyegelan tersebut. Pangan bisa swasembada kalau lingkungannya bagus. Dan lingkungan itu di bawah koordinasi Menko Pangan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan,” tuturnya.

Adapun selain ketiga lokasi tersebut, pemerintah juga akan memasang papan peringatan di lokasi lainnya seperti PT Sentul City Tbk, Rainbow Hills Golf, PT Pinus Foresta Indonesia, PT Kurnia Puncak Wisata, CV Mega Karya Nugraha, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Farm Nature & Rainbow Add.

Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Perumahan subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang PUPR

1. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

2. Argo Residence Boyolali

Perumahan subsidi ini berlokasi di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Dibangun oleh Glegar Karya Jaya, ada 31 unit yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup rangka atap baja ringan, plafon gypsum, genteng mantili, dinding hebel, kusen aluminium, pintu enginering. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang.

3. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahanini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Alam Asri 1

Rumah yang berlokasi di Ngargorejo, Ngemplak, Kab Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dua Putra Bengawan. Ada 5 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng press, dinding bata merah di aci cat, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

5. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025), karena ditemukan pelanggaran berat terhadap aturan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tempat-tempat tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujar Zulkifli.

Penyegelan dilakukan oleh Zulkifli bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang melarang segala aktivitas di lokasi tersebut.

*"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup,"* demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Menurut Zulkifli, pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah memperparah risiko bencana banjir dan longsor di wilayah Bogor dan Bekasi.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.

Selain ancaman bencana, pelanggaran ini juga berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," tegas Zulkifli.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," pungkasnya.

Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Ikhsan

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri LH Hanif Faisol, menghentikan aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan untuk melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan menyatakan, penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurut dia, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah merusak ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

Zulkifli menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya.

Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Iksan

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Karanganyar kembali digegerkan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat. 

Setelah maraknya arisan daring dan investasi bodong, kini giliran sektor properti yang menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. 

Polres Karanganyar berhasil mengungkap praktik penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seorang pengembang perumahan berinisial AHN (35), warga Josroyo, Jaten, Karanganyar.

AHN, yang beroperasi sebagai pengembang perumahan, diduga telah menipu puluhan korban dengan modus penjualan rumah dan tanah kavling. 

Modusnya beragam, mulai dari menjanjikan sertifikat tanah yang tak kunjung terbit, hingga menerima uang pembayaran namun tidak melakukan pembangunan. 

Akibatnya, para korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.

"Kami menerima laporan dari salah satu korban pada bulan Maret lalu. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kami berhasil mengamankan tersangka AHN," ungkap Kasatreskrim Polres Karanganyar, AKP Bondan Wicaksono, dalam keterangan persnya pada Kamis (13/3/2025).

Menurut AKP Bondan, AHN memasarkan sejumlah proyek perumahan di beberapa lokasi, seperti Jaten, Tasikmadu, Papahan, dan Lalung.

Namun, dalam praktiknya, banyak janji yang tidak ditepati. Salah satu korban, misalnya, mengalami kerugian sebesar Rp60 juta setelah membayar uang muka untuk pembelian rumah, namun sertifikat tanah tidak pernah diterbitkan.

"Modus yang digunakan tersangka ini mirip dengan kasus penipuan properti yang dilakukan oleh seorang dosen UNS, Harjono, beberapa waktu lalu. Korban sudah membayar, tapi rumah tidak dibangun," jelas AKP Bondan.

Hingga saat ini, polisi telah menerima laporan dari sekitar 15 korban, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. 

Kerugian yang dialami para korban bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, AHN dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi properti. 

Pastikan untuk memeriksa legalitas pengembang dan proyek yang ditawarkan, serta jangan tergiur dengan iming-iming harga murah atau janji-janji manis yang tidak masuk akal.***

Editor : Ditya Arnanta

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri LH Hanif Faisol, menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan mengatakan, penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurutnya, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini turut memicu banjir dan tanah longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," imbuhnya.

Zulkifli menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting itu adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Lingkungan Hidup memasang papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di 3 lokasi kawasan Sentul-Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar aturan lingkungan.

Adapun lokasi tersebut berupa kawasan perumahan dan tempat wisata di kawasan Gunung Geulis antara lain Summarecon Bogor, Golf Gunung Geulis, dan Rainbow Hills Golf.

Selain tiga lokasi tersebut, juga akan dipasang papan peringatan di lokasi lainnya seperti PT Sentul City Tbk, Rainbow Hills Golf, PT Pinus Foresta Indonesia, PT Kurnia Puncak Wisata, CV Mega Karya Nugraha, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Farm Nature & Rainbow Add.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto ingin membenahi segala aspek untuk mewujudkan clear and clean government.

“Mulai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, itu menjadi something (sesuatu),” ujarnya dilansir Antara, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, kawasan yang diberi papan peringatan tersebut menjadi fokus karena Gunung Geulis merupakan hulu Sungai Cikeas dan Puncak merupakan hulu Sungai Ciliwung. Langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum serta memastikan keberlanjutan ekosistem.

Kawasan Bogor memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek.

Maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius berpotensi memicu bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

“Kalau di sini jadi rumah semua, kalau di sini sungainya rusak. Lingkungannya rusak, ya, di sininya habislah, karena kan ini hulu, gunungnya di sini. Nah ini yang mesti dibenahi,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan penegakan aturan tanpa pandang bulu sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah evaluasi terkait penggunaan lanskap.

“Langkah-langkah secara sistematis dan struktural untuk mengembalikan fungsi DAS (daerah aliran sungai) hulu menjadi sangat penting,” katanya.

Kawasan yang dipasang papan peringatan diminta memperbaiki kondisi lingkungan yang berada di hulu DAS Kali Bekasi.

Deputi Bidang Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menambahkan sembilan lokasi tersebut disegel dan tidak boleh beroperasi akan menunggu hasil kajian dari ahli sekitar dua pekan ke depan. Hasil kajian tersebut juga akan menyatakan seberapa besar lokasi tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

“Apakah hanya melengkapi izin, atau melengkapi fasilitas, sarana prasarana, atau mungkin paling parah pembongkaran, itu ahli yang menentukan,” ucapnya.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertemu dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai bangunan di daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Senin (17/3) depan. Pertemuan dikabarkan akan dilakukan di kantor Kementerian PU.

"Nah kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah. Dan kemudian nanti kita tanamin pohon dengan khas tertentu sehingga menjadi indah," kata Dedi kepada wartawan di Kantor PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain bangunan di dekat DAS, pihaknya bersama Kementerian PKP akan mencari solusi terkait area persawahan yang sudah dipakai menjadi perumahan. Hal ini agar ke depan tidak ada kejadian banjir akibat alih fungsi lahan.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah kandung ada perumahan, harus dicari solusi gimana ke depan tidak banjir lagi. Nanti Pak Menteri punya formula tentang itu," bebernya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian terkait juga akan merumuskan cara agar tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP baru saja bertemu dengan pejabat pemerintah Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatur soal bangunan di beberapa area, seperti DAS, persawahan, maupun perhutanan. Lalu, Menteri PKP juga akan mengeluarkan aturan menteri terkait hal tersebut.

(abr/zlf)