JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa konsep hunian yang akan dibangun dalam kerja sama pembangunan 1 juta rumah dengan investor Qatar akan berbentuk hunian vertikal (vertical housing).

Kerja sama ini merupakan bagian dari proyek pembangunan 3 juta rumah di Indonesia dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

"Ini rusun dulu, lebih vertikal housing," kata Fahri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Fahri mengatakan, pembangunan hunian ini akan diprioritaskan di wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan juga dapat dilakukan di desa dan kota lainnya.

Hunian ini ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), di mana Presiden Prabowo menginginkan agar ukuran rumah tidak terlalu kecil, dengan tipe minimal 36.

"Bebas (diklarifikasi) unitnya banyak. Tapi, memang beliau lebih prefer supaya rakyat jangan kasih yang kecil, minimal (tipe) 36," ucap dia.

Fahri mengatakan, fokus pembangunan akan diarahkan ke kota-kota yang memiliki banyak daerah kumuh.

Pihaknya tengah berupaya untuk membersihkan rumah kumuh di 98 kota di Indonesia secara bertahap.

Meski demikian, nominal investasi untuk proyek ini masih dalam tahap pembicaraan.

"Teknisnya nanti, tentu akan dibentuk perusahaan teknis untuk membahas detail desain biaya yang akan dihitung. Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasi lebih cepat," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa setelah penandatanganan kerja sama dengan Qatar, pihaknya akan bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan tersebut.

Lahan yang dipertimbangkan meliputi lahan milik PT PP, KAI, Perumnas, serta lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di area Kemayoran dan Senayan, dan lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di survei ini aturannya," ucap Ara.

Ara menambahkan bahwa pembangunan 1 juta rumah ini akan ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan prioritas di daerah padat penduduk di sekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Meskipun proyek ini merupakan kerja sama dengan Qatar, Ara menyatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk melakukan pembangunan di desa dan kota lainnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah dari program 3 juta rumah sejak Oktober 2024.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia mendapat pendanaan untuk satu juta rumah dari Qatar.

Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dirinya izin meninggalkan rapat terlebih dahulu karena harus menghadiri penandatanganan MoU antara Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Qatar.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah, jadi saya izin duluan. Pendanaan dari Qatar. Ini hari di-teken rencana," kata Fahri Hamzah.

Meski begitu, Fahri Hamzah tidak menyebutkan secara rinci nilai pendanaan tersebut, dia hanya menyebutkan bahwa pendanaan akan dilakukan untuk 1 juta rumah.

"Yang disebut itu (hanya) jumlah rumahnya, 1 juta unit. Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor. Jadi kita nanti akan sama-sama (MoU) dengan Bapak Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa nantinya setelah pelaksanaan MoU maka akan ada pertemuan lanjutan mengenai hal tersebut.

"Teknisnya nanti ada rapat, akan ada pertemuan yang lebih teknis pada saat sudah dilakukan tahapan-tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin dan sebagainya. Itu lebih teknis nanti," terangnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah siap memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita welcome kepada semuanya. Kebetulan ini dari Qatar cukup cepat sambutannya dan kami fasilitasi," kata Fahri Hamzah.

Ia menambahkan bahwa nantinya secara teknis akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pihak swasta.

"Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya. Beliau (Presiden Prabowo) lebih mau prioritas yang di kota untuk pembangunannya," kata Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP sebut Indonesia dapat pendanaan 1 juta rumah dari Qatar

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Qatar (government to government/g to g).

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Dengan begitu, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo.

"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Rabu.

Ia menuturkan, penyiapan lahan itu bakal dilakukan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI, Perumnas, hingga Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kemayoran dan sekitar Senayan.

Maruarar bilang, pembangunan 1 juta rumah ini bakal dilakukan di wilayah perkotaan.

"Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata, kemudian juga sesudah Pak Erick, DJKN, dan Mensesneg, kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia," ucap dia.

Di kesempatan yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani menuturkan, investasi ini menjadi bentuk relasi yang kuat antara Indonesia dengan Qatar.

"Saya seorang investor dan kelompok saya datang untuk berinvestasi di Indonesia, di bidang perumahan sosial bagi masyarakat. Jadi kami akan mengerjakannya secara profesional dengan seluruh kelompok di belakang saya," tandasnya.

Pemerintah meneken kerja sama investasi pembangunan rumah rakyat 1 juta unit dengan investor Qatar. MoU investasi baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dengan investor Syekh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Maruarar mengatakan, usai penandatanganan kerja sama, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Lahan yang digunakan merupakan milik negara, yaitu lahan dari BUMN hingga lahan yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari PT PP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," beber Maruarar, Rabu (8/1/2025).

Setelah ini pemerintah akan mengajak pihak Qatar untuk melakukan survei ke lahan-lahan yang disiapkan dalam waktu dekat.

"Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung karena, arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja cepat aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung di cek," beber Maruarar.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya bersifat sukarela, tidak wajib.

Ia mengaku sudah bertemu dengan BP Tapera selaku penyelanggara untuk membahas peluang iuran Tapera sukarela.

Selain itu, Maruarar juga sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto tentang usulan iuran Tapera seharusnya sukarela.

"Memang saya sudah undang Tapera (BP Tapera), dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo), memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (7/1).

Terkait penerapan iuran wajib Tapera berlaku pada 2027, Ara juga menyebut hal itu masih dibicarakan. Apalagi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ara menyebut pemerintah akan menghormati dan mengikuti putusan hukum.

"Kan regulasinya (UU Tapera) sedang ada di MK. Kita mengacu di MK ya, kan sudah berproses," imbuhnya.

Pemerintah mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja.

Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

Namun, sifat wajib menjadi perserta ini menjadi polemik dan mendapat penolakan dari kelompok pekerja. Para buruh pun menggugat UU Tapera ke MK.

Para buruh menguji Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

JAKARTA, investor.id - Menurut World Health Organization External, ada 13 juta kematian disetiap tahunnya dan hampir seperempat dari semua penyakit disebabkan oleh lingkungan.

Selain itu 33% penyakit tersebut terjadi pada anak dibawah usia lima tahun. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit kardiovaskular serta stroke kondisinya dapat diperburuk oleh lingkungan yang tidak sehat.

Untuk itu, konsep green living sangat penting bagi keberlangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia namun juga bagi alam. Manfaat konsep ini bagi alam, dapat menjaga kelestarian serta keseimbangan yang tentunya juga dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Konsep perumahan green living mendukung keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan berkelanjutan, hingga dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.

Untuk mendukung konsep hunian green living, Perumnas melalui pengembangan kawasan perumahan terjangkau yang mengusung konsep green living  guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya. Konsep itu dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Pengembangan perumahan ini juga merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek, Minggu (29/12/24).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas.

Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Program ini akan meningkatkan akses pembiayaan perumahan dan mengurangi backlog kepemilikan rumah.

“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi  dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini,” ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP. 

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

"Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai pemanfaatan lahan-lahan negara untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

Ia menjelaskan, lahan sitaan hasil korupsi di Kejaksaan Agung, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hak Guna Usaha (HGU) yang tak diperpanjang (tanah telantar), dan jenis lainnya, nantinya akan dimasukkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan kemudian ke Badan Bank Tanah.

Setelah itu, baru diproses lebih lanjut pemanfaatannya untuk penyediaan rumah bagi MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

"Yang pasti tadi beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap dimiliki negara tetapi bangunannya itu bisa dimiliki oleh rakyat," jelas Ara dikutip dari tayangan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Untuk itu, arahan dari Prabowo akan menjadi landasan Kementerian PKP untuk menindaklanjuti bersama Kementerian ATR/BPN terkait aspek legalitas kepemilikan lahan dalam pelaksanannya.

"Sementara itu yang kami akan jadikan pegangan. Jadi sudah ada arahan yang jelas dari beliau, kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR/Kepala BPN," pungkas Menteri PKP itu.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela. Artinya, tidak wajib bagi pekerja.

Hal ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain sudah menyampaikan kepada Presiden perihal usulan ini, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas beberapa hal.

“Ya, memang saya sudah undang BP Tapera dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela, kan begitu,” ujarnya ditulis Rabu (8/1/2025).

“Jadi saya dorong Tapera itu harus bisa dipercaya, harus bisa bermanfaat ya, karena itu yang paling penting. Tunjukkan bahwa bisa dipercaya, kredibel, tidak ada korupsi, dan bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Ara mengaku belum ada pembahasan soal perluasan kepesertaan Tapera. Saat itu, pihaknya bakal membicarakan lebih lanjut terkait skema pembiayaan rumah bagi masyarakat tersebut.

"Belum sampai ke situ (bahas Tapera). Tapi kami sudah sampaikan apa konsep (pembiayaan) kami. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicarakan lebih lanjut," kata Ara.

Dia mencatat, penyerapan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak perlu dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan punya dampak positif, terutama memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, dari akademisi, para pengamat, pelaku, tentunya calon konsumen. Kita harus mendengarkan secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif membangun rumah ke depan," ujar dia.

Tapera merupakan uang simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dana simpanan ini nantinya hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib ikut program Tapera.

(Dhera Arizona)