Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, program pembangunan perumahan rakyat dengan target membangun 3 juta rumah tiap tahunnya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah.

Pasalnya, dia mengatakan, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat.

Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

“Apa yang kita akan lakukan? 3 juta rumah itu dari mana?” katanya.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar memang mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Bahkan, dia menyebut bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 29 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menyiapkan pembiayaan dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah pembiayaan program 3 juta rumah dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan berbagai pihak swasta.

"Dan berbagai macam metode, tadi saya katakan anggaran saya saja turun dari Rp 14 triliun tahun ini menjadi Rp 5 triliun tahun depan. Itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimistis," kata dia dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Ia menambahkan, sebelum menjalankan inisiatif tersebut, pihaknya terus memetakan permasalahan yang ada, termasuk yang terjadi di industri pengembang properti.

"Ini bagian dari belanja masalah. Saya juga punya prinsip bukan hanya belanja masalah tetapi belanja dukungan dan belanja peluang. Jadi kita lakukan tiga belanja dalam tiga minggu ini," imbuh dia.

Pria yang karib disapa Ara itu bilang, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk, di antaranya, memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, Maruarar bilang, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapatkan mandat khusus, yaitu membangun 3 juta unit rumah.

Langkah ini diambil untuk mengurangi backlog perumahan yang tercatat sebesar 12,7 juta unit.

Namun demikian, hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, yang akan memanfaatkan aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Program 3 Juta Rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut pihaknya sangat mendukung rencana Menteri PKP untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan BLBI.

Dia memaparkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri PKP terkait rencana tersebut. Rio mengatakan dirinya akan bertemu dengan Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam waktu dekat untuk membahas rencana penggunaan aset sitaan BLBI.

"Pak Ara sudah telepon saya, saya lagi nunggu saja," kata Rio dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Seiring dengan rencana Kementerian PKP, dia mengatakan Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset BLBI yang dapat digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang telah dimasukkan ke dalam daftar titik potensial untuk pembangunan perumahan. Meski demikian, Rio tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

Dia melanjutkan, daftar aset tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut oleh Menteri PKP. Kajian lebih lanjut diperlukan karena pembangunan sebuah perumahan juga bergantung pada minat masyarakat terhadap sebuah daerah tertentu.

"Nanti kita akan siapkan daftarnya. Kemudian, tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana dari daftar tanah yang diminati (untuk pembangunan rumah)," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan rencana penggunaan lahan sitaan BLBI ketika menjelaskan satrategi untuk memperoleh lahan secara gratis. Salah satu kandidat lahan yang diincar untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu adalah aset rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Adapun bekas politikus PDIP itu mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum.

"Ujungnya harga rumahnya kepada konsumen yaitu rakyat bisa jadi lebih murah. Apalagi konsep kita sedapat mungkin tanahnya itu gratis. Apakah tanah negara, swasta, tapi sedapat mungkin ya tekad kami gratis, maka kami punya ide tanah dari tanah tanah hasil korupsi," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan memetakan aset-aset BUMN yang tak terpakai untuk dipakai dalam membangun proyek 3 juta rumah murah pemerintah.

Hal itu menjadi komitmen Kementerian BUMN untuk membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyukseskan program rumah murah besutan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan. Di mana memang untuk perumahan rakyat,” ujar Erick saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama antarkementerian.

Dengan kolaborasi bersama Kementerian BUMN, dia berharap, bukan hanya bisa membantu skema pembiayaan dalam mendapatkan rumah murah saja yang bisa dinikmati masyarakat. Namun, proyek pembangunan rumah murah itu akan memanfaatkan aset-aset miliki perusahaan BUMN yang sudah tidak terpakai lagi.

Penggunaan aset-aset milik BUMN itu dinilai bisa menekan biaya produksi dalam pembuatan rumah.

“Rumah itu kan ada tanah, ada bantuan, ada izin dan pajak kalau misalnya satu variabel itu tidak ada lagi berarti bisa lebih murah. Kalau variable biayanya berkurang, harusnya harga rumahnya berkurang enggak? Maka dari itu, tolong doakan ya semoga itu bisa jalan,” kata Ara.

Tak hanya aset BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga berencana akan menggunakan aset sitaan Kejagung untuk proyek pembangunan itu.

Menteri PKP Ara pun sudah mendatangi Kejagung di hari pertama kerjanya untuk membahas rencana itu.

Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” ujarnya usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan Kemenkeu mendukung pemanfaatan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) untuk menunjang program tiga juta rumah.

“Terkait dengan program tiga juta rumah ya, jadi memang dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membicarakan mengenai hal tersebut. Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kami akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian dari Pak Ara,” kata Rionald kepada wartawan, di sela press tour di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Rionald menuturkan pihaknya akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.

“Kami akan menyiapkan list dari pada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah itu. Jadi nanti kami akan siapkan listnya, nanti tempatnya Pak Ara yang melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” ujarnya pula.

Kemenkeu terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah.

“Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera,” kata Rionald.

Sementara itu, terkait status Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ke depan, Rionald enggan berkomentar.

"Saya tidak bisa comment dulu soal itu, jadi artinya kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang jadi berupa satgas, mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Rionald menjelaskan masa aktif kerja Satgas BLBI berlaku sampai 31 Desember 2024. Untuk selanjutnya, diusulkan pembentukan komite tetap untuk menagih hak negara dari kasus BLBI.

Namun, Rionald menyatakan rencana pembentukan komite ini masih dalam tahap pembicaraan.

Selanjutnya, anggaran juga akan digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan (back log) rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Penataan kota masih belum merata sekalipun di tengah kota besar seperti Jakarta Pusat. Ada sebuah permukiman padat dengan banyak rumah kecil yang berhimpitan membentuk gang kecil.

Tepatnya di kawasan RT 08 RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Permukiman ini dipadati penduduk, bahkan satu rumah itu bisa diisi oleh 3 kepala keluarga (KK).

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman padat itu dan melihat kondisinya. Untuk menuju kawasan ini, kami pergi mulai dari Jalan Tanah Tinggi.

Awalnya jalanan terpantau ramai dengan kendaraan berlalu-lalang dan warga beraktivitas. Jalanan masih cukup luas untuk akses dua mobil. Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Banyak rumah difungsikan sebagai warung makan, toko, hingga bengkel.

Kami pun sempat bertemu Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga. Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT). Kawasan tersebut dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Menurutnya, ada beberapa RT berisi rumah kurang layak untuk dihuni. Imron menyebutkan kondisi paling parah ada di RT 08 dan RT 09.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak) artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan," ujar Imron saat ditemui di Balai Warga, Jl. Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menerangkan rumah tak layak huni karena tata letak permukiman yang padat, sehingga rumah-rumah terlalu berdekatan. Kemudian, kebanyakan rumah berukuran kecil, bahkan hanya sekitar 2x3 meter.

Terlebih lagi, banyak rumah di permukiman ini tidak memiliki kamar mandi yang layak, bahkan tak ada WC. Warga yang ingin buang air harus menggunakan WC umum seharga Rp 2.000 sekali pakai.

"Selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," katanya.

Tak jarang ada warga yang merasa tidak nyaman tidur di rumah, sehingga banyak yang memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

detikProperti pun memasuki kawasan permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Lalu, menyusuri gang yang hanya muat dilalui dua motor.

Beberapa tembok gang dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana gang tampak ceria dengan mural dan cat warna-warni.

Namun, kondisi permukiman mulai terlihat kumuh semakin dalam berjalan menelusuri gang. Ada selokan sepanjang jalan yang memunculkan aroma tak sedap di dalam gang.

Jalanan semakin sempit karena jarak antara rumah berdekatan dan ada barang-barang hingga motor yang disimpan di pinggir jalan. Ada sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Selain hunian, permukiman pada ini juga terdapat banyak warung. Terlihat rumah-rumah kecil dengan cat temboknya yang retak dan mengelupas.

Bangunan rumah juga banyak yang belum selesai dibangun. Terlihat bata merah, hebel, dan semen pada tembok yang dibiarkan terbuka. Namun, masih ada rumah-rumah dengan tembok rapi tertutup keramik.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Lalu, tampak ada rumah-rumah yang menggunakan triplek dan seng sebagai dinding di lantai dua. Sebagian rumah juga terlihat rusak dengan plafon dan atap yang mulai turun.

Tata letak rumah sembarangan, sehingga membentuk gang sempit yang berliku-liku. Beberapa jalan pun sampai tak tersentuh cahaya matahari terhalang bangunan dan atap rumah yang berhimpitan. Bahkan, terdapat gang sempit yang hanya muat dilewati satu orang, sehingga terasa sesak.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Kemudian, terlihat sampah-sampah berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah tak berpenghuni pun dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga.

"Kita ada juga nih sampah di wilayah kita. Pemiliknya mungkin belum ada dana, itu yang pertama. kedua yang jelas terjadi sekarang ketidakpedulian pemilik, bahkan warga buang sampah ada jadi kayak bank sampah (di) rumah kosong," jelas Imron.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Padahal, pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah dan petugas pengangkut sampah. Namun, jumlah sampah yang terlalu banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat pengelolaan sampah tak teratasi.

Di sisi lain, ada sebuah rusun baru di dekat Balai Warga. Rusun itu berada di atas tanah seluas 108 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Imron mengatakan rusun tersebut sebelumnya adalah rumah-rumah warga yang dirobohkan untuk dibangun hunian yang lebih layak. Rusun tersebut saat ini dihuni oleh 12 Kepala Keluarga (KK).

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Sebagai informasi, Nenek Hasna (62), seorang warga RT 08 RW 12 sempat viral lantaran tinggal bersama 12 anggota keluarganya di rumah sempit. Rumahnya terdiri dari dua lantai dengan ukuran 2x3 meter.

Rumah Nenek Hanya tidak memiliki kamar dan sekat. Anggota keluarganya harus berbagi satu ruangan bersama, bahkan untuk tidur sekali pun.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Nenek Hasna terpaksa tidur dalam posisi duduk, bahkan meringkuk karena kesempitan. Ia pun biasanya tidur di atas ubin tanpa alas.

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," ucapya.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkas Nenek Hasna.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

Ada sebuah permukiman padat di tengah kota Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Rumah-rumah di sini sangat padat hingga berhimpitan dan membentuk gang sempit.

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman tersebut dan melihat rumah padat penghuni di sana. Kunjungan kami berawal ketika tiba di Jalan Tanah Tinggi, tempat Balai Warga atau Sekretariat RW 012 berada.

Kondisi jalanan ramai dengan kendaraan yang berlalu-lalang serta warga beraktivitas. Jalanan tampak masih cukup luas untuk akses dua mobil.

Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Kedua sisi jalan terdapat deretan rumah-rumah berukuran cukup besar. Namun, banyak pemilik yang menjadikan rumahnya warung, toko, hingga bengkel.

Terlihat bangunan Balai Warga bernuansa hijau dengan halaman depan yang cukup luas serta dihiasi tanaman pot vertikal. Kami pun bertemu dengan Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga.

Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 RT. Kawasan ini dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Imron menceritakan kondisi sejumlah RT di kawasannya yang menurutnya kurang layak untuk dihuni, yakni terutama di RT 08 dan 09. Lalu, ia menggambarkan rumah tak layak huni mulai dari tata letak permukiman yang padat, tidak tersedianya kamar kamar mandi di dalam rumah, hingga ukuran rumah yang sempit sebesar 2x3 meter.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak), artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan. Karena selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," ujar Imron kepada detikProperti, Selasa (5/11/2024).

Sejumlah warga yang tinggal di rumah padat penghuni pun sampai memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga di malam hari. Imron mempersilakan warganya yang ingin tidur di berbagai sudut halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Selanjutnya, kami menyusuri permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami diarahkan oleh petugas keamanan melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Gerbang itu menuju sebuah gang yang muat dilalui 2 motor.

Memasuki gang, awalnya beberapa tembok rumah gang tampak dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana memasuki gang masih cukup ceria karena a ada mural dan cat tembok warna-warni, seperti kuning, hijau, dan biru. Namun, kondisi cat temboknya sudah mulai retak dan mengelupas.

Berjalan menyusuri gang, ada selokan sepanjang jalan. Aroma tak sedap pun muncul di dari selokan tersebut.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Jarak antara rumah semakin berdekatan, sehingga gang terasa semakin sempit. Apalagi dengan adanya sejumlah barang hingga motor tersimpan di pinggir jalan.

Banyak bangunan rumah tampak belum selesai dibangun, bahkan rusak. Tembok rumah-rumah terlihat bata merah, hebel, dan semennya. Namun, ada juga rumah yang dindingnya tertutup keramik.

Terlihat sejumlah rumah dengan plafon yang sudah turun, sehingga bergelantung begitu saja. Lalu, beberapa genteng dari seng pun juga mulai turun.

Rumah bertingkat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Banyak rumah warga temboknya sebagian terbuat dari bata, terutama di lantai satu. Sedangkan lantai dua ditutupi seng dan triplek.

Melihat kondisi permukiman ini, dapat dikatakan kumuh dengan banyak benda dibiarkan di samping gang, seperti motor, sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran. Selain hunian, beberapa rumah juga difungsikan sebagai warung.

Kami pun harus melewati gang yang berliku-liku dan semakin sempit ke dalamnya. Beberapa jalan sampai redup karena tertutup bangunan dan atap rumah yang berhimpitan.

Gang sempit di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Bahkan, ada gang yang sangat sempit hingga hanya muat dilewati satu orang saja. Suasana di dalam gang ini cukup membuat sesak.

Selain itu, banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah yang tidak dihuni pun dijadikan tempat buang sampah oleh warga.

Di sisi lain permukiman ini, terdapat sebuah rusun yang baru. Rusun itu dibangun di atas tanah seluas 108 meter persegi, terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Rusun itu merupakan bantuan dari pemerintah dan swasta untuk menata kawasan kumuh. Rusun ini dibangun dengan merobohkan beberapa rumah warga buat dibangun rusun untuk 11 Kepala Keluarga (KK).

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Namun, masih ada banyak warga yang tinggal di rumah tak layak huni, seperti yang dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia tinggal di rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Posisi rumahnya berada di gang sempit yang hanya bisa dilalui dua orang secara bersamaan. Tampak depan rumahnya seperti rumah kecil biasa dengan tembok dilapisi keramik bernuansa biru.

Namun ketika masuk, kondisi rumah sempit dan sesak dengan barang-barang. Tidak banyak ruang untuk bergerak, bahkan untuk tidur sekali pun. Kondisi bangunan juga sudah mulai rusak dari lantai hingga jendela.

Rumahnya diisi oleh 5 orang dewasa dan 8 anak. Ia terpaksa berbagi tempat tinggal bersama anak, cucu, dan cicitnya. Anak-anak Nenek Hasna tinggal bersamanya karena ada yang tidak mampu mengontrak dan seorang lagi memiliki penyakit kejiwaan.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Untuk berbagi ruang dengan 12 orang, Nenek Hasna harus tidur dalam posisi duduk, bahkan sampai meringkuk di malam hari.

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," kata Hasna.

"Itu (cucu) kalau nangis di (lantai) atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, duduk nyender ke pintu," tambahnya.

Ia merasa kesempitan sampai harus menekuk kakinya. Bahkan dia kerap tidur langsung di atas ubin tanpa alas.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapatkan dukungan dari 6 konglomerat RI dalam menyukseskan pembangunan program 3 juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Ara di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

"Sudah ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” jelasnya dikutip dari siaran langsung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna menekan biaya yang bakal ditanggung negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Di samping itu, dia juga menyebut telah mendapat alokasi bantuan lahan dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara. Mulai dari tanah seluas 1.000 hektare dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan tanah sitaan di Banten.

Kemudian, tanah seluas 151 hektare di Mojokerto serta 6,7 hektare di Tangerang yang dialokasikan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kementerian PKP.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 Ha tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari pak Nusron [Menteri ATR/BPN] seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," tegasnya.

Sayangnya, Ara tak merinci daftar 6 konglomerat tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dirinya sempat mengatakan bahwa usai Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma (Aguan) turun tangan membangun 250 unit hunian rakyat di Tangerang, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga bakal terlibat.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, investor.id – DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun. Selain kompleksitas prosedur administratif, ketersediaan lahan yang terbatas dan persoalan kepemilikan tanah menjadi tantangan yang perlu diatasi.