JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an ya," lanjut Fahri.

Ada pun dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Fahri mengatakan, saat ini yang juga tengah digarap oleh kementerian baru tersebut adalah terkait regulasi, perizinan, dan skema keuangan.

"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," tuturnya.

Sementara terkait lahannya, pemerintah akan memanfaatkan lahan sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung dan Badan Bank Tanah.

"Sehingga tanah-tanah yang siap ini akan kita buka kepada semua pihak yang menjadi stakeholder bagi pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya," tandasnya.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menggelar rapat internal perdana dengan sejumlah pimpinan di bawahnya.

Pada rapat perdana tersebut, selain berkenalan, Maruarar juga memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

"Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, tranparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (23/10/2024).

Dia mengatakan akan berbagai tugas dengan Wamen PKP, Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP. Dalam hal ini, Maruarar akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Maruarar mengaku sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek, khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat," ujar Maruarar.

Di sisi lain, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan," kata Maruarar.

"Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP, karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

“Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan,” kata Maruarar.

Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan.

Selain itu juga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar Sirait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Nomenklatur Kementerian yang khusus mengurus soal perumahan dibentuk kembali dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian tersebut dinamakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dari keterangan yang diterima detikproperti, kementerian tersebut disingkat menjadi Kementerian PKP yang merupakan akronim dari Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal itu dapat dilihat dari sebuah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Sebelumnya, departemen yang mengurus perumahan terakhir disebut Kemenpera, di mana saat itu Djan Faridz menjabat sebagai menteri di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Nantinya, Kementerian PKP tidak hanya membahas soal rumah, tetapi kawasan permukimannya juga.

Menurut UU Nomor 1 tahun 2011, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kawasan tersebut berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.

Sebagai informasi, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, kementerian yang menangani khusus permasalahan perumahan dan permukiman dibuat kembali. Sebelumnya, pada era pemerintahan Joko Widodo, bidang perumahan dijadikan satu dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Prabowo juga sudah melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Maruarar Sirait dan wakilnya, Fahri Hamzah pada Senin (21/10/2024). Sehingga Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah selanjutnya disebut Menteri dan Wakil Menteri PKP.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait tanah-tanah sitaan yang rencananya akan dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan.

"Besok, Selasa (22/10) saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada, supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada dimana, supaya kita bisa kerja dengan cepat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus bergerak cepat.

"Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun. Kita tentukan nanti langkah berikutnya ya," katanya.

Dirinya menyampaikan bahwa menurut Jaksa Agung terdapat banyak sekali tanah-tanah sitaan.

"Ada katanya Pak Jaksa Agung, ada cukup banyak, di satu provinsi saja ada yang besar sekali," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan isu kedua dalam program perumahan yakni bagaimana pengadaan lahan. Ke depan dirinya sebisa mungkin menggunakan lahan yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat di berbagai wilayah.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan-lahan sitaan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Maruarar Sirait menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menjalankan tugas dan program Pembangunan rumah untuk rakyat Indonesia.

Salah satunya dengan mengedepankan semangat gotong rotong serta menyusun landasan hukum yang pasti serta memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun rumah untuk rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.