Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun total keseluruhan 104.000 rumah subsidi per Selasa, 18 Februari 2025. Rumah tersebut meliputi yang sudah maupun sedang dibangun dan diserahkan.

Ratusan ribu rumah subsidi itu diperuntukkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Rumah subsidi FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000. per hari ini," ungkap pria yang akrab disapa Ara itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara menyebut pembangunan 104.000 rumah FLPP itu merupakan bagian dari proyek-proyek perumahan yang sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, terdapat proyek revitalisasi Wisma Atlet yang akan dialihfungsikan untuk hunian vertikal bagi MBR.

Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut alihfungsi Wisma Atlet yang sudah siap diresmikan meliputi sebanyak tiga menara. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut kapan peresmian tiga menara Wisma Atlet tersebut.

Kemudian, dia menyebut terdapat tujuh menara lain yang akan siap diresmikan. Namun, ketujuh menara itu rencananya baru akan diresmikan pada April 2025.

"Kemudian 7 tower April akhir sudah siap. Jadi total 10 tower," kata Ara.

Untuk diketahui, kementerian yang dipimpin Ara ditugaskan menggarap proyek 3 juta rumah untuk MBR. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal mengevaluasi pendanaan sejumlah program usai didatangi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara.

Ara datang ke Kementerian Keuangan sekitar pukul 20.00 WIB. Agenda malam hari ini juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Pak Ara memiliki target yang lebih tinggi (pembangunan 3 juta rumah) dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan," beber Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Sang Bendahara Negara menekankan apa yang disampaikan Ara terkait kebutuhan dana program 3 juta rumah bakal ditindaklanjuti tim teknis. Ia mengklaim sudah menemukan beberapa cara untuk merealisasikan target tersebut.

Ia kemudian menyinggung soal target Presiden Prabowo Subianto membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen. Sri Mulyani menegaskan pentingnya untuk saling mendukung program-program yang sudah dicanangkan.

"Banyak program-program di dalam rangka mencapai Asta Cita dan growth 8 persen, apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi. Ini juga akan kita evaluasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo)," jelasnya.

"Kalau memang kita bisa memobilisasi dana lebih banyak, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful dan memiliki dampak. Ini yang akan kita bahas bersama mengenai mekanisme dari sisi pembiayaan," tambah Ani, sapaan akrab Menkeu.

Ani mengatakan sebenarnya APBN 2025 sudah menyiapkan dana pembangunan 220 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada Rp18 triliun yang dialokasikan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan penyertaan modal negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Akan tetapi, Menteri PKP Maruarar Sirait punya target membangun rumah lebih banyak dari yang sudah dialokasikan APBN 2025.

Di lain sisi, Ani mengungkapkan beberapa skema lain yang sedang dipikirkan pemerintah. Ini meliputi perbaikan atau renovasi rumah sampai bantuan uang muka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

KOMPAS.com - Kota Jakarta Barat saat ini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menjadi sorotan karena menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Salah satu cara untuk mengakses informasi mengenai rumah subsidi ini adalah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang menawarkan hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah pilihan hunian yang dapat ditemukan di Kota Jakarta Barat:

Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B, terletak di Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Terdapat 32 hunian yang ditawarkan dengan harga Rp 199 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 hunian telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ada, Kota Jakarta Barat menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sejumlah progres kerja di sektor perumahan. Salah satunya Wisma Atlet di Kemayoran siap diresmikan.

"Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan. Kemudian 7 tower sudah siap di bulan April akhir, jadi total 10 tower," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Februari 2025.

Menteri Ara juga menyampaikan perkembangan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP, yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan. Total per hari ini 104 ribu per hari ini," ujar Menteri Ara.

Menteri Ara dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan perkembangan kelanjutan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk insentif likuiditas dalam rangka dukungan Bank Indonesia untuk program pemerintah di sektor perumahan.

"Supaya jelas, dari BI kami sudah mendapatkan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank itu ada uangnya di BI, dan itu BI siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun dan kami akan matangkan persiapannya besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, dengan BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu, untuk merealisasikan dalam rangka dukungan dari Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah baik yang dibangun atau direnovasi," jelas Ara.

Menteri Ara juga menyampaikan ada sejumlah kasus terkait perumahan yang harus diselesaikan. Seperti kasus pagar laut di PIK.

"Kasus pagar di PIK. Itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi harus ada jalan, ya, di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat. Besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan hal itu dengan Pemda DKI, agar bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut proyek alihfungsi Wisma Atlet, Jakarta, menjadi hunian vertikal sudah siap diresmikan.

Maruarar menyebut alihfungsi wisma atlet yang sudah siap diresmikan itu meliputi sebanyak tiga tower. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut kapan peresmian tiga tower Wisma Atlet itu

"Tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet itu sudah siap diresmikan" ungkap pria yang akrab disapa Ara itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kemudian, dia menyebut terdapat tujuh tower lain yang akan siap diresmikan. Namun, dia menyebut tujuh tower itu akan diresmikan pada April 2025.

"Kemudian 7 tower April akhir sudah siap. Jadi total 10 tower," kata politisi Partai Gerindra itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar menyebut progres revitalisasi untuk tiga tower di Blok C2 Pademangan sudah rampung.

“Sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," kata Aswin.

Untuk diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Adapun, Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Sementara itu, jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Nantinya, setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut akan bertandang ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk mengatasi masalah soal pembangunan pagar di sekitar wilayah perumahan.

Salah satu hal yang akan disoroti oleh Ara, sapaannya, berkaitan dengan masalah pagar untuk membatasi wilayah perumahan PIK dengan perumahan warga di sekitarnya.

Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif sehingga menghalangi jalan untuk masyarakat sekitar.

"Seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif jadi harus ada jalan untuk masyarakat. Besok saya ke sana untuk mensosialisasikan itu, bersama dengan Pemda DKI," ujar Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara mengatakan bakal mendorong penyelesaian masalah tersebut dengan tuntas.

Adapun permasalahan pagar PIK itu menjadi salah satu isu perumahan yang akan disoroti olehnya. Beberapa isu lain seperti pemberian insentif perumahan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menyebut pemerintah akan menyalurkan sejumlah insentif meliputi pembebasan Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) untuk rakyat kecil, pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.

Kemudian, dia juga menyebut akan segera meresmikan sejumlah proyek perumahan untuk MBR.

JAKARTA, investor.id – Lima asosiasi pengembang perumahan mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyusun peta jalan (road map) Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kelima asosiasi tersebut diantaranya Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dan Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas).

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan US$ 7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 135 triliun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Joko Suranto mengatakan kontribusi sektor properti itu merupakan capaian sebelum adanya Kementerian PKP. Sementara dengan kehadiran kementerian khusus perumahan seharusnya kontribusi sektor tersebut lebih meningkat, karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki program besar yakni Program 3 Juta Rumah yang sudah disampaikan sejak kampanye pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu.

“Pengembang sejak awal menyambut gembira dan mendukung program yang mulia dan positif tersebut. Program 3 juta rumah ini merupakan bukti bahwa pemerintah baru ini menyadari bahwa sektor properti termasuk perumahan merupakan sektor yang mampu mendorong perekonomian negara dan menekan kemiskinan,” kata Joko dalam acara konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya pengembang dari sebelum adanya Kementerian PKP telah banyak terlibat dengan Satgas Perumahan, dimana selama beberapa bulan satgas sudah banyak mendengarkan dan belanja masalah agar nantinya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pasar, masyarakat dan pelaku usaha agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam menekan kemiskinan hingga ke pedesaan.

Namun, kata Joko, ketika Kementerian PKP ini sudah terbentuk, selama tiga bulan berinteraksi dan beberapa kali bertemu untuk memberikan masukan dan harapan pasar dan masyarakat, pada akhirnya harapan adanya kementerian ini dapat membuat kebijakan yang membuat situasi pasar lebih kondusif, ternyata tidak terwujud.

Justru menurutnya yang muncul adalah kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Diantaranya isu pemerintah bangun rumah gratis, rencana penurunan harga rumah subsidi, penggunaan tanah sitaan koruptor untuk pembangunan rumah, rencana pembentukan central purchasing perumahan, pernyataan ada menaikkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 800.000 unit, munculnya stigmatisasi developer nakal, serta mengundang advokat untuk mengadvokasi kepada developer.

“Alih-alih merumuskan kebijakan yang dapat memacu pembangunan rumah rakyat dan menyusun peta jalan (road map) perumahan, Kementerian PKP justru lebih memilih memicu ketidaknyaman pasar dan kegaduhan yang sangat kontraproduktif. Ini semua mengancam tercapainya target pembangunan 3 juta rumah sesuai instruksi Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mengakibatkan pengembang merasa tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu pengembang merasa khawatir akan masa depan usaha mereka termasuk masa depan para tenaga kerjanya, dan juga merasa tidak adanya kepastian usaha di sektor perumahan.

Joko menambahkan, salah satu program pemerintah yang paling realistis dan dapat diandalkan (reliabel) dalam mengatasi kemiskinan dan efektif mengurangi backlog perumahan adalah FLPP. Yang mendapatkan fasilitas FLPP adalah perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat. Sebagai sebuah produk pembiayaan, FLPP ini diterima masyarakat karena menjadi stimulus yang meringan mereka seperti bunga KPR tetap (fix rate) hingga akhir tenor kredit dan uang muka yang terjangkau.

“FLPP juga telah terbukti bisa mendorong pertumbuhan nasional. Terbukti, kredit bermasalahnya (non performing loan/NPL) hanya 1% atau sangat rendah sekali,” paparnya.

Oleh karena itu, pengembang meminta agar FLPP yang sudah berjalan baik dan hanya memiliki kredit yang bermasalah sebesar 1% jangan dijadikan sebuah cara untuk mencari isu-isu yang tidak produktif dan terkesan mengaburkan kenyataan bahwa saat ini program FLPP belum dijalankan, skema pembiayaan belum diputuskan, apalagi road maps/blue print termasuk rencana kerja program 3 juta rumah juga belum ada hingga saat ini.

Dengan situasi yang kurang kondusif tersebut, pengembang mengambil empat sikap, yang pertama mendorong FLPP untuk segera berjalan, dan sudah berulang kali dilakukan pembahasan tetapi sampai saat ini belum diputuskan. “Untuk itu kami pengembang mendorong adanya alternatif pembiayaan atas produksi rumah dengan harga setara rumah subsidi. Alhamdulillah saat ini beberapa bank sudah menunjukkan komitmen untuk membuat formula produk dan skema pembiayaannya,” katanya.

Kedua, pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait program 3 juta rumah, dan apa menjadi pandangan kepala negara terhadap program besar tersebut. Pengembang memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketiga, pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP,” ujarnya.

Sikap keempat, mendesak pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 104 ribu unit kepada Presiden Prabowo.

"Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP, yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan. Total per hari ini 104 ribu," kata Maurarar, Selasa (18/2/2025).

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait proyek-proyek yang sudah siap untuk diresmikan, misalnya tiga tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet, kemudian tujuh tower wisma atlet sudah siap di April akhir.

Pria yang kerap disapa Ara dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan perkembangan kelanjutan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk insentif likuiditas dalam rangka dukungan Bank Indonesia untuk program pemerintah di sektor perumahan.

"Supaya jelas, dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank itu ada uangnya di BI, dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun," kata dia.

"Kami akan matangkan persiapannya besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, dengan BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu, untuk merealisasikan dalam rangka dukungan dari Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah baik yang dibangun atau direnovasi," lanjutnya.

Ara juga menyampaikan ada sejumlah kasus terkait perumahan yang harus diselesaikan. Misalnya, kasus adanya pagar di PIK sehingga terjadi adanya kesan rumah esklusif.

"Itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi harus ada jalan, ya, di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat. Besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan hal itu dengan Pemda DKI, agar bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kini resmi memiliki pelayanan cepat dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendukung program tiga juta rumah.

Hal itu tampak setelah Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meluncurkan secara resmi program Percepatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PBG-MBR) Kota Jambi, bertempat di Ruang Jambi City Operation Center (JCOC) Grha Siginjai, Selasa (18/2/).

Hadir dalam acara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Obliyani, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar Widaryanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahmi, dan Asisten Administrasi Umum M Jaelani selaku Koordinator Percepatan Perizinan Pembangunan di Kota Jambi serta sejumlah Kepala Dinas terkait, perwakilan Perbankan dan masyarakat pemohon PBG-MBR.

Pada launching itu, tim Pemerintah Kota Jambi berhasil menerbitkan permohonan PBG hanya dalam waktu 18 menit 11 detik.

Sri menyampaikan rasa puasnya atas kecepatan proses tersebut yang menunjukkan bahwa layanan penerbitan PBG tipe 36 bagi MBR dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 jam.

Pj Wali Kota juga berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertifikat keputusan PBG-MBR kepada pemohon dalam acara itu yang berhasil di proses dalam waktu 18 menit 11 detik tersebut.

"Alhamdulillah, layanan ini setelah diluncurkan dapat memproses layanan di bawah 1 jam. Kami juga telah menyiapkan tim khusus agar pelayanan ini dapat berjalan maksimal," jelasnya.

Dirinya juga menargetkan dengan adanya layanan ini nantinya akan dapat menyelesaikan 15 usulan penerbitan bangunan setiap harinya.

"Inilah wujud kerja keras dari tim Pemkot Jambi untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan secepatnya. Dan sesuai kebijakannya yang bisa menikmati layanan ini adalah masyarakat dengan kriteria berpenghasilan di bawah angka Rp7 juta," katanya.

Pemerintah daerah dan perbankan harus bekerja sama dalam memudahkan akses hunian bagi MBR. Dan Alhamdulillah, bank mitra kita sudah siap untuk memfasilitasi program ini. Ini adalah bentuk nyata negara hadir dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Dia menekankan, proses pelayanan penerbitan PBG Kota Jambi akan semaksimal mungkin dilakukan percepatan tanpa mengabaikan persyaratan administrasi dan berharap, semua OPD teknis dapat mengawal program ini dengan baik juga tanpa mengabaikan persyaratan administrasi, sehingga hadirnya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan kecepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya bagi MBR di Kota Jambi dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Untuk memudahkan pelayanan penerbitan PBG itu, Sri menyebut DPMPTSP kota Jambi juga telah menyediakan ruang khusus bagi operator dan pengawas PBG di Mall Pelayanan Publik.

Sementara itu, Oni Fahlevi warga kota Jambi yang pertama kali menikmati layanan cepat PBG-MBR pada launching itu menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Jambi dan alhamdulillah dengan layanan yang sekarang prosesnya sangat cepat sekali. Mudah-mudahan semua masyarakat di kota Jambi bisa merasakan layanan ini," katanya.

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan tersebut, Asisten Administrasi Umum, M Jaelani selaku koordinator mengungkapkan 3 syarat pendukung sebagai faktor penentu dalam menyukseskan dalam penerbitan PBG-MBR itu.

"Pertama, prototipe yang harus terlebih dahulu dipersiapkan, karena merupakan model awal atau rancangan dari suatu produk atau desain. Dalam hal ini dari hasil studi tiru ke Pemkab Bogor, Pemkot Jambi menerima 55 prototipe, tentunya ini akan kita modif untuk diberlakukan di kota Jambi," katanya.

Selanjutnya, aplikasi SIMBG yang telah disiapkan Kementerian PU tidak dalam kondisi eror. Dan yang terakhir adalah kondisi jaringan yang harus stabil dan lancar serta berkait SDM, Jaelani juga menegaskan sudah diisi dengan tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Namun akan terus diberikan pelatihan guna memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, layanan ini merupakan program Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung kebijakan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

PBG-MBR yang dilaunching Pj Wali Kota Jambi ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-484 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Presiden RI.

Selain menindaklanjuti Keputusan Bersama 3 Menteri itu, Pemkot Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengatur salah satunya tentang golongan masyarakat di Kota Jambi yang berhak menerima manfaat untuk pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

"Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower," ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

"Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi," ujar Maruarar.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, tiga tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, siap diresmikan.

Adapun secara total, ada 10 tower yang disulap pemerintah untuk hunian ASN.

"Projek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menyampaikan, tujuh tower sisanya akan selesai direvitalisasi pada akhir April 2025.

"Kemudian 7 tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, sudah ada 104.000 rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diserahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan, total per hari ini 104.000 per hari ini," jelas Ara.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).