Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/11). Mereka mendiskusikan mengenai tanah sitaan atau rampasan dari koruptor untuk digunakan sebagai perumahan rakyat.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah, dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," ujar Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11).

Maruarar menyatakan sistem dan sumber daya manusia (SDM) mengenai itu sedang dibuat. Ia memandang penting ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan lembaganya mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. KPK akan menginventarisasi aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.

"Jadi, aset tanah dan bangunan kami akan inventarisisasi dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata dia.

Sebelumnya, permintaan serupa juga sudah dilayangkan Maruarar kepada Kejaksaan Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

Sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan peta jalan, yang jelas, untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah per tahun.

“Saya dan Pak Fahri (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah) akan berusaha sebelum masa reses, sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan (untuk mencapai target tiga juta rumah),” kata Maruarar atau akrab disapa Ara dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Ara merespons permintaan Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda yang meminta agar Kementerian PKP segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Dalam rapat tersebut, Syaiful menyoroti bahwa target tersebut merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

“Itu penting, supaya program tiga juta rumah ini tidak menjadi narasi yang menciptakan ruang pesimisme di publik, tetapi harus menjadi narasi optimisme,” ujar Syaiful.

Ia menyebut peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan juga harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

“Saya berharap sampai pada akhir tahun atau bahkan kalau perlu dua pekan ke depan, kementerian sudah bisa memberikan dokumen blueprint atau peta jalan dari capaian tiga juta rumah ini,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) pada 2023 sudah mencapai 9,9 juta.

Sementara itu, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 untuk pembangunan perumahan hanya Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Ia mencontohkan rumah susun sewa atau Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, tetapi baru terisi sekitar 400 unit untuk relokasi korban kebakaran Manggarai.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Anggaran kami 2024 itu Rp14 triliun untuk membangun maksimal 200 ribu rumah. Itu yang dibangun pemerintah. Anggaran 2025 Rp5 triliun, turun, bukan naik. Tapi sebagai Menteri saya tidak boleh putus asa. Di Indonesia nggak ada superman yang ada adalah super team,” kata Maruarar saat dijumpai di Jakarta Selatan, Jumat.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Maruarar pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Ia memberikan contoh, pada Jumat pagi dirinya meresmikan pembangunan 250 unit rumah rakyat di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 3 juta rumah.

Proyek ini digarap oleh Agung Sedayu Group (ASG) di atas lahan seluas 2,5 hektare dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses. Pembangunan perumahan itu ditargetkan selesai pada Oktober 2025 dan akan diberikan gratis untuk masyarakat.

“Jadi dari perusahaan tanahnya, yang mengisinya perusahaan juga. Di Tangerang juga ada pengusaha cat yang mau bantu. Jadi benar-benar memakai nama gotong royong,” jelasnya.

Maruarar menegaskan sebagai bangsa yang optimis, Indonesia tentunya mampu membangun negeri bersama-sama. Ia juga berpesan agar seluruh pihak tetap bersemangat walau harus menghadapi segala keterbatasan yang ada.

“Jadi semuanya, termasuk yang dibangun pemerintah, pemda, swasta, semuanya, itu mendukung terwujudnya program 3 juta rumah. Kalau hanya negara sendirian, nggak bisa. Bagaimana caranya dengan anggaran Rp5 triliun, bangun 3 juta rumah?” katanya.

Sebelumnya, Maruarar juga menegaskan dengan menerapkan konsep gotong royong, persoalan sedikitnya anggaran pembangunan rumah yang dialokasikan untuk pihaknya pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,078 triliun bisa teratasi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mendampingi dan mengawasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat.

Dirinya berharap BPKP dapat mendampingi Kementerian PKP dalam pengadaan land banking bagi pembangunan rumah untuk rakyat.

"Seperti instruksi Bapak Presiden Prabowo, kita harus siap menjadi super team untuk membantu rakyat," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh pada Kamis (31/10).

Maruarar menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat dirinya dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta.

"Terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Bapak Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat saya bersama Wamen PKP Fahri Hamzah, beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta," katanya.

Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.

Upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah susun (Rusun) yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri PKP Maruarar Sirait akan digelar pada hari ini (1/11/2024). Acara ini sebagai awal dimulainya Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat.

Pria yang kerap dipanggil Ara itu mengatakan acara groundbreaking rusun diharapkan bisa menjadi percontohan dan mendorong pengembang-pengembang swasta untuk turut memulai gotong royong pembangunan rumah untuk rakyat kecil. Rusun ini dibangun di atas lahan sumbangan Ara di Tangerang.

"Target kita ini sebaiknya diikuti oleh semua pengembang (developer) besar, untuk itu semua developer besar tolong diundang. Karena gerakan ini saya harap diikuti oleh developer besar," kata Ara pada Rapat Internal Kementerian PKP, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (31/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

"Tanggal 1 November tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Wamen PKP Fahri Hamzah.

Ara juga berpesan kepada jajaran Kementerian PKP menyiapkan dan mengembangkan pola-pola pembiayaan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Tolong disiapkan dan rekomendasikan yang paling efektif, tolak ukurnya pertama legalitasnya benar, kedua harus adil dan bermanfaat bagi negara, bagi rakyat atau konsumen, dan juga bagi kalangan dunia usaha," pesan Menteri Ara.

Selain itu, Ara meminta dalam pengkajiannya harus berdasarkan aturan yang ada sehingga pelaksanaannya lancar dan tidak ada yang dirugikan.

"Namun jika aturannya kurang memadai, kita usulkan perbaikan berdasarkan argumen yang usulnya lebih baik, lebih benar, dan lebih menguntungkan negara, rakyat, dan dunia usaha sesuai arahan dari Presiden Prabowo," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyumbangkan lahan milik perusahaannya seluas 2,5 hektare untuk dibangun rumah gratis. Pembangunannya akan melibatkan perusahaan swasta yaitu Agung Sedayu Group.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan lokasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta di Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis.

Maruarar atau disapa Ara menyampaikan lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

"Intinya kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya sudah bertemu sejumlah pengembang mulai dari Pak Aguan dari Agung Sedayu, Boy Tohir dari Adaro, Prayogo Pangestu dari Barito Grup, Franki Wijaya dari Sinar Mas, Laurence dari Harum Energi, juga tadi sudah ada yang menawarkan tanah di Palangkaraya dan Kalimantan Barat untuk dibangun rumah," ujarnya dalam acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Menteri PKP secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat yang ditandai dengan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah gratis bagi MBR dari sumbangan swasta, Jumat (1/11/2024).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi MBR tersebut dilaksanakan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten di atas lahan seluas 2,5 hektare.

Menurut Ara, tanah tersebut merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses yang sebagian merupakan milik Menteri PKP.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong," katanya.

Dalam kesempatan sama, Sugianto Kusuma (Aguan) selaku Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) sekaligus CEO Agung Sedayu Grup yang akan terlibat membangun rumah gratis tersebut mengatakan, bahwa Agung Sedayu Grup selalu mendukung program pemerintah untuk membangun rumah bagi rakyat kecil.

"Kami grup Agung Sedayu sudah membantu bangun rumah untuk rakyat sekitar 6.800 rumah. Sehingga lewat pencanangan ini oleh Pak Menteri yang sesuai perintah Bapak Presiden, kami langsung menyatakan dukungan bantuannya. Kita harapkan pengusaha lain bisa ikut bangun rumah untuk rakyat yang kurang beruntung," kata Aguan.

Dia mengatakan pembangunan rumah gratis tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) atau bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan masyarakat.

Aguan menambahkan, pada 2025, PIK merencanakan membangun 10 ribu rumah sehingga pekerjaan Kementerian PKP bisa lebih ringan.

"Dana pembangunannya dari alokasi dana CSR yang memang sudah dialokasikan sekitar Rp60 miliar tiap tahunnya," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

"Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Itu prioritas pertama, yang belum punya rumah," ujar Maruarar dalam acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat.

Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

"Saya sudah sampaikan kepada Presiden pada dua hari lalu, menurut saya harus terbangun nanti ekosistem yang baik di sini," katanya.

Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru.

"Saya berharap (penghuni) dari 250 rumah itu ada unsur TNI pangkat Tamtama dan Bintara yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah. Ada ASN golongan bawah serta ada juga guru-guru," katanya.

Maruarar juga meminta agar perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat eksklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

"Kemudian juga saya berharap di sini, supaya ada dinamika nanti dibuat Wakil Menteri PKP Bapak Fahri Hamzah agar terdapat anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 tahun yang bergerak di dunia usaha. Pak Aguan (Sugianto Kusuma) dari Agung Sedayu Group tolong jangan lupa ada mushola, buat mushola, buat beribadah. Kita pikirkan itu semua dengan utuh," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

Maruarar menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

"Ini tidak besar, tapi kita mau mulai cepat. Jadi kita membangun ekosistemnya," katanya.

Dirinya menargetkan pembangunan 250 unit rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 paling lama ya," katanya.

Menurut Maruarar, pembangunan rumah gratis l tersebut merupakan wujud dari gotong royong dalam mewujudkan penyediaan rumah bagi rakyat.

"Dari kita, untuk kita, kita rakyat Indonesia, ini bukan waktunya kita basa-basi ngomong gotong royong, gotong royong, tapi tidak pernah gotong royong. Ini waktunya kata dan tindakan sama," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 hektare (Ha).

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Ara menjelaskan, di lahan tersebut akan dibangun sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 60/36, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian, secara gratis.

Masyarakat tersebut terdiri dari berbagai kategori seperti guru, TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang berpangkat dan berpenghasilan rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan, lokasi rumah gratis ini dijadikan percontohan sebagai gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Dia bilang, pembangunan rumah itu juga sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah, di mana nantinya akan dibangun pula sekolah hingga tempat swasta.

“Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat,” tandasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah. Rumah ini dibangun di lahan perusahaan Ara.

Perumahan ini akan dibangun oleh Agung sedayu Group. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan) turut hadir di acara ini.

Dalam gelaran groundbreaking tersebut, Ara mengundang Aguan dan pihak PT Bumi Samboro Sukses untuk sama-sama meresmikan proyek ini.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Menteri (Ara), sebagian punya Pak Dino (Bumi Samboro). Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," kata Ara di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupateng Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Ara kemudian bertanya ke Aguan soal kesiapannya membangun rumah untuk masyarakat ini.

"Pak Aguan siap membangun? Apa yang menggerakan Pak Aguan membangun ini?" tanya Ara.

"Karena ada canangan ini, kita tahu menteri ini sungguh-sungguh kerjanya untuk rakyat, atas perintah dan janjinya Presiden. Kita langsung bilang oke kita bantu," jawab Aguan.

Agung Sedayu akan membangun sebanyak 250 unit rumah berserta isinya alias full furnished. Rumah ini akan diberikan secara gratis untuk masyarakat.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melakukan groundbreaking proyek perdana program 3 juta rumah yang digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, groundbreaking pembangunan rumah susun gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses.

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Ara saat melakukan groundbreaking di Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha).

Ara menjelaskan, rumah gratis yang dibangun sebanyak 250 unit dengan tipe 60/36 tersebut akan diperuntukkan untuk MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Di samping itu, Ara juga menjelaskan bahwa lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Di samping itu, pembangunan kompleks rumah rakyat itu juga dilakukan untuk mempersubur ekosistem perkembangan wilayah lewat pembangunan sekolah hingga tempat swasta.

“Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat," tegas Ara.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) memacu program pembangunan pemukiman masyarakat. Hal itu demi kesejahteraan masyarakat Sergai.

Pjs Bupati Sergai Parlindungan Pane menyampaikan komitmen Pemkab dalam mendukung pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sergai disebut memiliki peran viral untuk memastikan masyarakat memiliki hunian layak.

"Peran vital Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam memastikan akses hunian yang layak dan pengembangan permukiman yang sehat dan ramah lingkungan bagi masyarakat," kata Parlindungan Pane dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Foto: Pengukuran jalan di perumahan layak huni di Kabupaten Sergai. (Dok. Pemkab Sergai)

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan penting, Dinas Perkim memiliki tugas pokok dalam pengelolaan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026, Dinas Perkim berperan dalam menyukseskan program pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman.

Langkah ini merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni dan memajukan kawasan permukiman di seluruh wilayah kabupaten dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Seperti yang kita ketahui, Dinas Perkim terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung program pemerintah daerah," ungkapnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), serta penyediaan sarana dan prasarana umum di kawasan kumuh. Pada tahun 2024, Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkim Provinsi untuk penanganan 40 unit RTLH di kawasan kumuh.

Kawasan ini mencakup wilayah yang memiliki luas antara 10 hingga 15 hektar, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, disediakan bantuan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 600 meter di kawasan kumuh tersebut.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah yang masih memiliki infrastruktur permukiman yang minim. Parlindungan Pane juga menjelaskan bahwa Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 50 unit yang tersebar di Kecamatan Dolok Masihul.

"Bantuan ini ditujukan untuk mendorong warga agar dapat memperbaiki rumahnya secara mandiri dengan dukungan dari pemerintah. Selain bantuan fisik, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya hunian layak dan sehat," ucapnya.

Dinas Perkim Kabupaten Sergai juga berfokus pada peningkatan prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman. Kabupaten ini mendapatkan dukungan program Penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk pembangunan jalan lingkungan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sipispis, Sei Rampah, dan Sei Bamban.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman, sehat, dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Parlindungan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman di kecamatan-kecamatan ini juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal serta memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

"Dengan adanya jalan lingkungan yang memadai, masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, serta menghubungkan area permukiman dengan akses pasar atau pusat kegiatan ekonomi," ujarnya.

Foto: Petugas melakukan pengukuran di lapangan. (Dok. Pemkab Sergai)

Selain fokus pada perumahan dan permukiman, Pemkab Sergai saat ini sedang mendukung program strategis nasional berupa pelebaran jalan nasional di sepanjang Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Dinas Perkim tengah melakukan proses ganti kerugian tanah di area ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelebaran jalan yang dimulai dari Kantor Polres Serdang Bedagai hingga ke Simpang SMA Negeri 1 Sei Rampah sepanjang 2,5 kilometer.

Parlindungan Pane menjelaskan pelebaran jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat akses transportasi antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh daerah. Peningkatan akses diharapkan membuat distribusi barang dan jasa antar daerah lebih efisien.

"Dengan akses yang semakin baik, distribusi barang dan jasa antar daerah diharapkan lebih efisien dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan infrastruktur yang lebih memadai," jelasnya.

Pemkab Sergai mengecek kondisi pelebaran jalan. (Dok. Pemkab Sergai)

Terakhir, Parlindungan menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi dari berbagai pihak yang telah mendukung program-program pemerintah kabupaten. Dukungan ini datang dari berbagai instansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun masyarakat.

Parlindungan menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan dan permukiman ini tidak hanya berkat kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Parlindungan berharap dukungan ini dapat terus berlanjut sehingga berbagai program pembangunan yang tengah berjalan dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan serta dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai," ujarnya.

Pemkab Sergai terus berkomitmen mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan. Dinas Perkim terus berkoordinasi untuk memastikan setiap program dilaksanakan secara efektif, mulai dari perbaikan rumah warga yang membutuhkan hingga penataan lingkungan permukiman.

Program-program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan lingkungan yang lestari. Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah daerah berharap agar Kabupaten Serdang Bedagai dapat menjadi salah satu daerah yang unggul dalam pengelolaan perumahan dan permukiman.

Dukungan penuh dari masyarakat dan sinergi dengan pemerintah pusat serta provinsi menjadi elemen penting dalam mewujudkan visi ini. Melalui program pembangunan perumahan dan permukiman yang komprehensif dan berkelanjutan, Pemkab Sergai terus mengupayakan agar setiap warga dapat merasakan manfaat dari hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.

Parlindungan Pane mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah dalam menciptakan masa depan yang Maju Terus bagi seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai.

Adrenalin Mengarungi Sungai, Tempat Rekreasi Sekaligus Edukasi, Serdang Bedagai

Adrenalin Mengarungi Sungai, Tempat Rekreasi Sekaligus Edukasi, Serdang Bedagai