JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengingatkan masyarakat agar tidak memalsukan identitas diri seperti KTP untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Hal ini lantaran aparat penegak hukum agak menindak tegas pelaku pemalsu KTP demi rumah subsidi dari pemerintah.

Ara, demikian sapaan akrab Maruarar mengatakan, Kementerian PKP telah telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar tidak ada yang mendapatkan ganda dengan memalsukan KTP.

“Yang tidak berhak harus betul-betul dilakukan (ditindak), dan sudah mulai ada langkah-langkah,” tutur Ara usai rapat tertutup tingkat menteri dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, hal tersebut dapat mudah dilacak karena Kementerian PKP merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dalam penyaluran rumah bersubsidi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP.  Penegakan hukum dan DTSEN penting agar rumah-rumah subsidi tepat sasaran.

"Perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data. Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, yang miskin enggak. Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi, kemudian apa namanya dapat," jelas Ara. 

Ara bahkan sudah melaporkan belasan pengembang nakal ke BPK karena diduga tidak bertanggung jawab membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Dia meminta BPK melakukan audit pada pengembang tersebut karena penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75% memakai dana APBN yakni uang dari negara dan 25% dari perbankan.

"Audit di BPK juga sedang berjalan, supaya penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," tandas Ara. 

Lebih lanjut, Ara mengapresiasi Menko Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan jajarannya yang telah menciptakan DTSEN sebagai satu basis data yang terintegrasi. Menurut dia, DTSEN bakal mempercepat langkah Kementerian PKP dalam menyalurkan rumah bersubsidi yang tepat sasaran.

"Dengan data tadi kami bisa segera bekerja karena itu yang kami tunggu selama ini. Sehingga tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang pro rakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," pungkas Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah adanya warga mendapatkan rumah subsidi lebih dari satu dengan menggunakan KTP palsu.

Maruarar mengatakan, dia telah melaporkan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri yang digelar hari ini.

"Kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakan hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi, itu ada yang double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu juga harus betul-betul dilakukan," kata Maruarar saat ditemui di Kantor BPJS, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Dia menyebut, tak ingin ada masyarakat yang memang tidak berhak mendapat subsidi justru mendapatkan dua rumah subsidi.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi. Tadi saya laporkan kepada Pak Menko," ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya benar-benar penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," katanya.

Dengan adanya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut Maruarar, Kementerian PKP dapat memberikan rumah kepada yang membutuhkan.

"Tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang prorakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," ujar Maruarar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali. Audit diharapkan bisa sekaligus mengevaluasi program andalan Prabowo-Gibran tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam. “Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam.

“Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mengaudit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sekali atau per kuartal.

Rencana audit ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku sudah sepakat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bahwa program unggulan Prabowo itu harus diaudit secara berkala.

"Kita pengin mendalami, misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

"Karena kemarin kami (DEN) sudah ketemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk quarterly diaudit (program MBG). Sehingga dengan begitu, kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam," jelasnya.

Luhut menegaskan bakal butuh waktu untuk melakukan perbaikan, mengacu pada hasil audit MBG nantinya. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menegaskan makan bergizi gratis adalah program yang baik.

Sementara itu, ia mengatakan kedatangannya hari ini ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah untuk berkoordinasi. Luhut mengatakan hasil pertemuan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Ketua DEN itu berharap perekonomian Indonesia ke depan bakal semakin bagus.

"Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan," tandasnya.

Luhut memang baru saja bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Selasa (11/3). Menurutnya, MBG berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Ia mendukung pelaksanaan program yang memakai Rp171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat di 2025. Terlebih, Luhut mengaku sudah melihat langsung dampak dari MBG.

Eks menko marves itu menerima data bahwa ada peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam sehingga bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian. MBG juga diklaim mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen.

"Dengan syarat, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya.

"Guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audit pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini untuk memastikan keberlanjutan program MBG karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

"Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Luhut juga menekankan peran Govtech dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan hingga program MBG.

Pasalnya, digitalisasi akan mempercepat transformasi berbagai sektor dan mendorong ekonomi nasional agar lebih kompetitif dan inklusif.

"Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan yang dibuat akan bisa lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien," ucapnya.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun, program ini menjadi salah satu inisiatif yang harus didukung bersama untuk memastikan keberhasilannya.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," ungkapnya.

Selain menciptakan lapangan kerja, lanjut Luhut, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Sebagai informasi, saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.

Hingga akhir 2025, ditargetkan 32.000 SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit setiap kuartal. Tujuannya untuk mengetahui segala macam hal yang kurang dari program tersebut, serta menjaga agar tata kelola tetap kuat dan akuntabel.

Luhut mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pihaknya sepakat untuk melakukan audit terhadap program MBG setiap kuartal.

"Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit, sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan," kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Luhut ingin agar program MBG berjalan lebih baik lagi dengan penyerapan yang lebih banyak. Dengan begitu dampaknya terhadap perekonomian akan terasa.

"Kita ingin mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," ucapnya.

Dalam unggahannya di Instagram, Luhut menyebut program MBG tidak hanya dapat meningkatkan gizi tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan dari program ini dinilai harus didukung bersama.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," tuturnya.

Selain dapat menciptakan lapangan kerja, program MBG diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Syaratnya program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Sampai akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden @prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Luhut.

JAKARTA, investor.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Program ini bukan sekadar program sosial, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan

Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu agar lebih efektif dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Wisnu di Yogyakarta, Selasa, menyebut program berskala nasional itu berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, dimana anak-anak dari keluarga mampu pun menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

"Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan," ujar dia.

Dengan anggaran yang terbatas, menurut dia, program itu sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Selain itu, Wisnu juga mengusulkan alternatif lain seperti pemberian subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel.

Menurut dia, tantangan utama dari program ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Wisnu menilai pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa dengan lebih efektif.

Di Amerika Serikat, misalnya, program makan gratis di sekolah menjadi bagian dari kebijakan nasional dengan skema "Farm to Table" dengan didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

"Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin," ujar dia.

Selain itu, program "National School Lunch Program (NSLP)" yang diterapkan di AS juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Program ini berfokus pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memiliki standar gizi ketat sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga," ujar Wisnu.

Ia menilai, pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wisnu, jika sistem pengelolaan MBG terlalu sentralistik, ada kemungkinan hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan, sementara petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan program karena lebih memahami kondisi lokal dan dapat memberdayakan UMKM serta petani kecil dalam penyediaan bahan pangan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap program ini diperketat dengan melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Untuk menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan sektor lain, Wisnu menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa merugikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

"Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting," kata dia.

Meskipun menuai pro dan kontra, Wisnu memandang potensi positif dari program MBG dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Ia menyebut program berskala nasional ini beresiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal.

Di sisi lain, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

“Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” kata Wisnu seperti dilansir dari lama UGM pada Selasa (11/3/2025).

Wisnu mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program MBG, pemerintah perlu belajar dari negara lain yang telah menjalan program yang sama.

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat memberikan makan gratis bagi anak sekolah.

Di AS, disebutnya, program pemberian makan gratis sebagai bagian dari kebijakan nasional dengan skema Farm to Table, dan program ini didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat.

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin,” ungkap Wisnu.

Program lain yang dilakukan AS adalah National School Lunch Program (NSLP) yang menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai dengan Pedoman Diet Amerika Serikat.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” tambah Wisnu.

KOMPAS.com/ Nur Khalis Dua siswa di SD Negeri Pandian 1, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur saat menikmati menu MBG di kelasnya.

Wisnu mengingatkan untuk menjamin keberhasilan program semacam ini tentu menuntut pengelolaan yang baik agar tidak merugikan petani kecil dan pebisnis lokal.

Jika program ini terlalu sentralistik, menurutnya, hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia pun, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi.

Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Ia berpandangan program MBG dapat saja memberikan manfaat signifikan asal dilaksanakan sesuai tepat sasaran seperti fokus pada kelompok rentan.

“Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujar Wisnu.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang terkait program ini.

“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” terangnya.

KOMPAS.COM/Roberthus Yewen Seminar Sehari tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (1/3/2025).

Apabila harus melakukan efisiensi, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

“Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat,” tutur Wisnu..

Kendati demikian, Wisnu menilai program MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Hal serupa dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 yang menyatakan program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

“Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Jika dalam konteks penanganan stunting, saya kira dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” jelasnya.

BARU-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Gizi Nasional terkait adanya laporan pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per anak.

Isu ini memantik kekhawatiran banyak pihak, mengingat pentingnya program ini bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional kemudian membantah bahwa itu bukan pemotongan, malainkan penyesuaian dengan daerah dan tingkat satuan pendidikan. Anak PAUD dan SD mendapat anggaran Rp 8.000, sementara SMP sampai SMA sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis bukan sekadar proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.

Dugaan adanya pemotongan anggaran bisa menggerus tujuan besar itu. Jika tidak dikelola secara serius dan bersih, maka Indonesia bisa terjerumus ke dalam krisis gizi seperti yang pernah dialami Kolombia beberapa tahun silam.

Jika pemotongan terjadi, maka akan menghilangkan sebagian gizi untuk anak. Potongan Rp 2.000 berarti menghilangkan sebutir telur atau segelas susu dari menu anak-anak.

Laporan pemotongan anggaran ini menjadi pertanda awal yang harus diwaspadai. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi praktik korupsi yang kerap mengintai program sosial berskala besar.

Belajar dari kasus di Kolombia

Indonesia harus belajar dari Kolombia, yang pernah meluncurkan program serupa untuk anak-anak miskin.

Kolombia pada 2016, menjadi sorotan dunia ketika program makan bergizi gratis yang ditujukan bagi anak-anak sekolah miskin justru menjadi ajang korupsi sistemik.

Pemerintah Kolombia saat itu mengucurkan anggaran besar untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak. Namun pada praktiknya, kontraktor dan pejabat publik bermain mata untuk mengeruk keuntungan.

Laporan investigasi media dan lembaga antikorupsi Kolombia mengungkapkan bagaimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk makanan malah dikorup.

Anak-anak sekolah yang seharusnya mendapat asupan lengkap, justru hanya mendapatkan sepotong roti dan air, sementara dana dilaporkan seolah-olah telah menyediakan makanan penuh.

Akibatnya, angka malnutrisi tidak kunjung turun. Bahkan di beberapa wilayah justru meningkat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot drastis.

Tragedi Kolombia ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia yang tengah menjalankan program serupa.

Di tengah tantangan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa dekade ke depan, makanan bergizi untuk anak-anak sekolah bukanlah sekadar isu sosial, melainkan persoalan investasi jangka panjang bangsa.

Kita tidak sedang berbicara soal kenyang, tetapi tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Anak-anak yang hari ini diberi makan bergizi, kelak akan mengisi posisi strategis di masyarakat, mulai dari dokter, guru, insinyur, hingga pemimpin bangsa.

Namun, mimpi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terwujud apabila sejak kecil, generasi penerus bangsa harus berhadapan dengan kekurangan gizi dan ketidakadilan sosial akibat korupsi anggaran makan bergizi gratis.

Karena itu, peringatan KPK layak disikapi dengan serius. Pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional yang nantinya akan bertanggung jawab, harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat atas program ini.

Setiap rupiah anggaran makan bergizi gratis harus sampai ke piring anak-anak Indonesia.

Mekanisme pelaporan, audit independen, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan program harus dirancang sejak dini.

Lebih penting lagi, pemerintah harus menyadari bahwa menjaga integritas program ini adalah menjaga masa depan bangsa sendiri.

Kita tentu tidak ingin menjadi Kolombia kedua, yang harus menanggung generasi muda dengan kualitas gizi buruk akibat korupsi makan gratis.

Kita tidak ingin mendengar anak-anak Indonesia makan sepotong roti dan air karena "anggaran tidak cukup", padahal di meja pejabat makan siang mewah digelar setiap hari.

Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi cermin komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyatnya yang paling rentan—anak-anak.

Jika program ini berhasil, maka kita akan mencetak generasi sehat, kuat, dan cerdas yang siap membawa Indonesia ke masa depan gemilang.

Namun jika gagal, Indonesia akan kehilangan satu generasi emas dan mimpi menjadi negara maju hanya akan tinggal slogan.

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan prioritas Makan Bergizi Gratis atau MBG di Papua adalah untuk masyarakat rentan gizi, sama seperti sasaran di daerah-daerah lain, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini untuk menjawab pertanyaan tentang permintaan dari papa-papa Lembaga Masyarakat Adat Nabire, Papua Tengah, yang juga menginginkan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Filosofinya ada, mengapa kami memprioritaskan ibu-ibu hamil dan menyusui, karena mereka yang rentan gizi. Anak-anak remaja juga rentan gizi. Ibu-ibu itu kami berharap mereka gizinya baik, karena mereka kan mengandung janin untuk anak-anak yang akan dilahirkan, nantinya harus kita pastikan anak-anak tersebut sehat," kata Niken di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Ia menegaskan, apabila ibu memiliki gizi yang baik, maka anaknya juga akan tumbuh sehat, sedangkan jika anak sudah mendapatkan gizi baik sejak sekolah, maka di masa depan ia juga akan tumbuh dengan sehat.

Niken menambahkan, untuk pembagian MBG di Papua, utamanya Nabire, BGN akan mengikuti hari efektif sekolah, mengingat hari efektif kegiatan belajar-mengajar pada sebagian besar sekolah di Nabire berlangsung hingga Sabtu.

"Kami dari BGN mengikuti hari efektif sekolah, kalau di sini sampai Sabtu, maka kami juga mengikuti sampai Sabtu," ucapnya.

Niken juga menyebutkan, setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setiap harinya mulai bekerja sejak pukul 2 pagi, maka, hal tersebut secara otomatis akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Diprioritaskan jam 7 pagi sudah siap sehingga bisa dikirimkan ke sekolah-sekolah sebelum mereka pulang. Ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi yang sangat kuat, misalnya dalam sehari saja ada tiga ribu telur yang diproduksi, sudah berapa peternak ayam lokal yang terlibat, belum lagi nasi, sayur, dan lain sebagainya yang seluruhnya dikelola oleh masyarakat lokal," ujar Niken.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua mendukung BGN dalam menyukseskan MBG, karena sangat mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, mendorong peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan sesuai Astacita Presiden-Wakil Presiden.

Niken juga memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,78 masyarakat dikategorikan miskin apabila dihitung rata-rata jumlah anggota keluarga menurut kelas pengeluaran per tahun 2024.

"Rata-rata anggota rumah tangga di penduduk miskin lebih banyak dibandingkan penduduk kelas menengah dan atas, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk pemenuhan gizi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025