pkp

Pemerintah Akan Kasih Insentif Pajak buat Rakyat Kecil Agar Bisa Punya Rumah

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif kepada rakyat kecil yaitu BPHTB yang dibuat gratis.

Kemudian ada insentif PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga gratis. Kemudian ketiga PBG dibuat gratis untuk rakyat kecil.

Lalu pria yang akrab disapa Ara ini juga menjelaskan terkait kelonggaran giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia (BI).

Dia mengatakan ada sekitar Rp 80 triliun yang siap dijalankan oleh BI.

"Kami akan matangkan persiapannya dan besok akan rapat dengan Menkeu dan BUMN serta Bank Himbara untuk merealisasikan dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah yang artinya itu dibangun dan renovasi," kata dia di Istana Negara, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya pemerintah juga akan membuat proyek strategis nasional (PSN). "Kemudian ke depannya dengan arahan Pak Menko dan Pak Nusron, kami membuat PSN. Tapi bukan proyek, melainkan program strategis nasional di sekitar 30 titik di Indonesia," ujar dia.

Dia menyebutkan untuk tanah sudah diterima beberapa waktu lalu ada sekitar 7.700 ha yang bisa digunakan.

Simak Video: BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan

Jakarta -

Sampah makanan jadi masalah lingkungan yang cukup serius di seluruh dunia. Untuk itu warga perumahan ini kelola sampah makanan jadi bermanfaat.

Sampah makanan atau limbah makanan sudah menjadi masalah yang serius sejak beberapa tahun terakhir. Tak hanya berdampak bagi lingkungan, makanan yang dibuang secara sia-sia juga sebenarnya bisa didonasikan untuk orang yang lebih membutuhkan.

Dilansir dari Storypick (17/02), di India, limbah di beberapa kawasan bisa mencapai 60 juta ton lebih termasuk di kota besar seperti Delhi, yang bisa memproduksi lebih dari 14 ribu ton sampah. Tentunya hal ini menjadi permasalahan lingkungan yang serius, sehingga warga perumahan di sekitar Malviya Vihar, Delhi Selatan, India, melakukan inisiasi pengelolahan limbah.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Selama lebih dari sepuluh tahun warga di perumahan ini bersama-sama mengelola sampah dan mengubahnya menjadi pupuk tanaman, sampai menyisihkan sisa makanan untuk dibagikan ke yang membutuhkan.

Karena kebanyakan sampah yang diproduksi di perumahan ini adalah limbah dari makanan. Mulai dari sayuran, buah-buahan, produk makanan dan minuman yang mendekati tanggal kedaluwarsa.

Jadi di kawasan perumahan ini ada satu kulkas umum yang berisi aneka makanan sisa, atau makanan masih layak konsumsi hasil sumbangan dari warga setempat. Semua makanan yang ada di dalam kulkas gratis diambil warga lain yang membutuhkan makanan.

Di bagian luar kulkas ada petunjuk makanan apa saja yang bisa didonasikan ke kulkas umum. Mulai dari buah-buahan, kue, makanan beku sampai telur. Termasuk makanan yang tidak boleh dinonasikan seperti minuman beralkohol dan makanan yang mudah terkontaminasi bakteri seperti susu dan lainnya.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Tersedia juga balai sederhana berisi tempat warga mengumpulkan donasi berupa pakaian dan barang-barang yang bisa disumbangkan.

Para warga di sini sudah terlatih untuk mengelola limbah makanan dari dapur bekas masak, menjadi pupuk yang bernutrisi tinggi untuk tumbuhan dan kebun mereka.

Banyak yang memuji warga di perumahan ini karena membantu melestarikan lingkungan di Delhi.

"Semua warga di perumahan Navjeevan Vihar ini memang sangat rajin dan bagus untuk ditiru. Saya sangat salut dengan kegigihan mereka," puji salah satu netizen.

"Pemerintah kita harus melihat warga ini dan mencontoh inisiasi mereka untuk melestarikan lingkungan," pungkas netizen lainnya.

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

(sob/odi)

Pengembang Tuntut Penjelasan Pemerintah soal Program 3 Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto menuturkan ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menajdi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari Perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.

Terakhir, Joko bersama asosiasi pengembang lainnya juga mendesak pemerintah untuk dapat membuat iklim usaha properti yang jauh dari kegaduhan. Terlebih, usai munculnya stigmatisasi pengembang nakal yang mencuat baru-baru ini.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur FLPP sempat mengonfirmasi hal itu. Di mana, kuota FLPP sebanyak 220.000 unit baru dapat disalurkan sebesar 7.000 unit lantaran program tersebut masih dalam tahap revisi skema.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru.

Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.

Makassar -

Warga perumahan di Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialami imbas banjir. Warga berharap pihak developer bisa kembali memberikan rasa nyaman untuk tempat tinggal mereka.

Hal tersebut disampaikan warga saat menggelar aksi demonstrasi di kantor pemasaran perumahan, Selasa (18/2/2025). Sejumlah warga membentangkan spanduk dan berorasi di depan kantor usai banjir menimpa tiga klaster di kawasan perumahan tersebut pada 12 Februari lalu.

"Kami demo hari ini karena biar bagaimana pun kami butuh kenyamanan karena pertamanya kami dijanji bebas banjir nyaman, asri, harmoni segala macam tapi buktinya ini sudah ketiga kalinya banjir. Ini paling parah, pertama kedua itu cuma di jalan aja," ujar warga bernama Hijriani kepada wartawan di lokasi.

Dia menilai kerugian yang dialami warga kali ini akibat kelalaian pengelola perumahan. Pasalnya, dua kali banjir sebelumnya bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerugian.

"Harusnya developer saat itu mengantisipasi banjir karena pertama saya pindah rumah pada 2022 memang sudah banjir," kata pemilik rumah di klaster Bali Regency ini.

Hijriani mengaku membeli rumahnya yang terendam banjir seharga Rp 1,2 miliar. Akibat banjir, satu unit mobil, 3 motor, furniture, dan struktur rumahnya mengalami kerusakan.

"Semua, mobil saya rusak, motor terendam 3, semua furniture saya di bawah terendam. Rumah saya sekarang kosong. Mobil saya lagi dibongkar sekarang, tidak tahu berapa nanti ongkosnya," katanya.

"Saya punya bukti semua, pintu rumah rusak, pintu kamar anak saya terbongkar, pintu jebol. Pintu masuk rumah itu semua keluar (copot)," tambahnya.

Dia mengaku tak menduga banjir akan melanda kawasan tersebut. Pasalnya, saat dipromosikan oleh developer, kawasan itu diklaim bebas banjir. Sementara banjir sudah 3 kali terjadi bahkan terakhir setinggi dada orang dewasa.

"Saya mau minta ganti rugi karena tidak sesuai dengan janji-janjinya katanya tidak ada banjir. Bukan cuma kerugian materiil tapi saya capek sampai sempat sakit karena angkat barang. Jadi asli depresi, trauma sekali," ujarnya.

Lebih jauh, Hijriani mengatakan akan membawa hal ini ke ranah hukum jika tuntutan tidak diindahkan. Pihaknya bersama warga lainnya mengaku sudah menyiapkan bukti pendukung.

"Kami punya bukti semua, jadi kalau developer tidak tanggung jawab kami akan hadapi. Sekarang masih ditunggu lagi keputusannya untuk ganti rugi tanggal 1 Maret. Kalau tidak ada kejelasan kami akan tempuh langkah hukum," jelasnya.

Sementara warga lainnya, Amelia juga menuntut agar developer menyiapkan solusi jangka panjang. Dia juga menuntut kerugian yang dialami segera digantikan.

"Pokoknya kami dari warga tuntutannya ada dua hal yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kerugian materiilnya kami. Pada saat kejadian tidak ada warning, peringatan dari pengelola. Pada saat kejadian ini tidak ada warning, jadi hampir semua warga mobilnya terendam, rusak. Itu kerugian yang tidak sedikit," jelasnya.

Dia menyebut ada tiga kawasan atau klaster yang terendam banjir. Sebanyak 700 rumah di tiga klaster itu dipastikan terdampak banjir.

"Kami di sana ada 700 rumah, itu akan jadi kasus semua. Itu akan menuntut. Di dalam tiga klaster yang terdampak. Kita semua akan menuntut kalau tidak ada ganti rugi," pungkasnya.

Sementara itu, Chief Operating Operation (COO) perumahan tersebut, M Natsir Mardan menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas banjir yang terjadi. Dia mengakui banjir baru-baru ini di luar prediksinya.

"Dari manajemen mengucapkan rasa empati dan prihatin atas kejadian tersebut karena terus terang ini di luar ekspektasi kita, di luar dari pada jangkauan kita. Bahwa elevasi yang terjadi pada tanggal 12 (Februari) elevasi yang betul-betul di luar elevasi maksimum," ujarnya.

Dia menilai banjir tersebut terjadi saat pintu air Bendungan Bili-bili dan Waduk Nipa-nipa dibuka. Saat bersamaan terjadi juga kiriman air dari Maros saat pasang air laut.

"Ini semua yang mengakibatkan jumlah debit air yang masuk melebihi jumlah normal. Itu kita sudah tadi sampaikan ke warga penyebab dari pada terjadinya banjir," katanya.

Dia mengakui pihak manajemen sementara menyiapkan skema ganti rugi yang dituntut warga tersebut. Pihaknya akan melakukan inventarisasi terhadap kerugian yang dialami warga.

"Kami akan melakukan tindakan teknis agar ada rasa aman bagi warga untuk ke depan tidak terjadi hal yang serupa yang terjadi seperti kemarin," pungkasnya.

(asm/sar)

Picu Penusukan Warga Bogor, Begini Aturan Bikin Polisi Tidur di Perumahan

Daftar Isi

a. Speed Bump
b. Speed Hump
c. Speed Table

Jakarta -

Belum lama ini, sempat ada kasus seorang warga yang jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang viral, dinarasikan penusukan tersebut terjadi karena pembangunan polisi tidur.

Penusukan terjadi diduga karena polisi tidur itu dibuat tanpa izin warga setempat.

Apakah warga bebas membuat polisi tidur di perumahan? Bagaimana aturannya?

Aturan pembuatan polisi tidur tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa alat pengendali pengguna jalan ada uang berupa alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar.

Pada pasal 3 aturan tersebut, alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Nah, alat pembatas kecepatan ini dibagi menjadi speed bump, speed hump, dan speed table. Berikut ini informasinya.

a. Speed Bump

Speed bump ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km/jam.

b. Speed Hump

Speed Hump merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km/jam.

c. Speed Table

Speed Table ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km/jam.

Pada pasal 14 (2) disebutkan bahwa penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk jalan nasional;
b. gubernur, untuk jalan provinsi;
c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
d. wali kota untuk jalan kota.

Tidak disebutkan secara khusus pembuatan polisi tidur di jalan perumahan harus dilakukan oleh siapa. Meski demikian, menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, untuk pembuatan polisi tidur di jalan komplek perumahan bisa dilakukan asalkan ada izin dari warga setempat dan juga RT.

"Yang jelas kalau di kampung, (polisi tidur) dipasang atas persetujuan warga dulu. Kalau memang ada, RT-nya yang menyetujui," katanya ketika dihubungi detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Senada, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menuturkan, tidak ada perizinan khusus untuk membuat polisi tidur di kompleks perumahan. Hal itu bisa dilakukan asalkan sudah mendapat izin dari wakil pemerintah di tingkat dasar yaitu RT atau RW.

"Sebenarnya tidak ada perizinan khusus. Umumnya hanya izin RT/RW kalau di jalan kampung atau kompleks," katanya kepada detikProperti.

Akan tetapi, pembuatan polisi tidur harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembangunan polisi tidur.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi

(abr/zlf)

Hunian subsidi di Serang raih anugerah perumahan inovatif terbaik

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Hunian subsidi di Serang meraih anugerah perumahan inovatif terbaik

Anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun.