JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Qatar (government to government/g to g).

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Dengan begitu, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo.

"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Rabu.

Ia menuturkan, penyiapan lahan itu bakal dilakukan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI, Perumnas, hingga Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kemayoran dan sekitar Senayan.

Maruarar bilang, pembangunan 1 juta rumah ini bakal dilakukan di wilayah perkotaan.

"Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata, kemudian juga sesudah Pak Erick, DJKN, dan Mensesneg, kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia," ucap dia.

Di kesempatan yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani menuturkan, investasi ini menjadi bentuk relasi yang kuat antara Indonesia dengan Qatar.

"Saya seorang investor dan kelompok saya datang untuk berinvestasi di Indonesia, di bidang perumahan sosial bagi masyarakat. Jadi kami akan mengerjakannya secara profesional dengan seluruh kelompok di belakang saya," tandasnya.

Pemerintah meneken kerja sama investasi pembangunan rumah rakyat 1 juta unit dengan investor Qatar. MoU investasi baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dengan investor Syekh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Maruarar mengatakan, usai penandatanganan kerja sama, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Lahan yang digunakan merupakan milik negara, yaitu lahan dari BUMN hingga lahan yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari PT PP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," beber Maruarar, Rabu (8/1/2025).

Setelah ini pemerintah akan mengajak pihak Qatar untuk melakukan survei ke lahan-lahan yang disiapkan dalam waktu dekat.

"Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung karena, arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja cepat aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung di cek," beber Maruarar.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya bersifat sukarela, tidak wajib.

Ia mengaku sudah bertemu dengan BP Tapera selaku penyelanggara untuk membahas peluang iuran Tapera sukarela.

Selain itu, Maruarar juga sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto tentang usulan iuran Tapera seharusnya sukarela.

"Memang saya sudah undang Tapera (BP Tapera), dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo), memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (7/1).

Terkait penerapan iuran wajib Tapera berlaku pada 2027, Ara juga menyebut hal itu masih dibicarakan. Apalagi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ara menyebut pemerintah akan menghormati dan mengikuti putusan hukum.

"Kan regulasinya (UU Tapera) sedang ada di MK. Kita mengacu di MK ya, kan sudah berproses," imbuhnya.

Pemerintah mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja.

Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

Namun, sifat wajib menjadi perserta ini menjadi polemik dan mendapat penolakan dari kelompok pekerja. Para buruh pun menggugat UU Tapera ke MK.

Para buruh menguji Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

JAKARTA, investor.id - Menurut World Health Organization External, ada 13 juta kematian disetiap tahunnya dan hampir seperempat dari semua penyakit disebabkan oleh lingkungan.

Selain itu 33% penyakit tersebut terjadi pada anak dibawah usia lima tahun. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit kardiovaskular serta stroke kondisinya dapat diperburuk oleh lingkungan yang tidak sehat.

Untuk itu, konsep green living sangat penting bagi keberlangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia namun juga bagi alam. Manfaat konsep ini bagi alam, dapat menjaga kelestarian serta keseimbangan yang tentunya juga dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Konsep perumahan green living mendukung keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan berkelanjutan, hingga dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.

Untuk mendukung konsep hunian green living, Perumnas melalui pengembangan kawasan perumahan terjangkau yang mengusung konsep green living  guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya. Konsep itu dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Pengembangan perumahan ini juga merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek, Minggu (29/12/24).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas.

Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Program ini akan meningkatkan akses pembiayaan perumahan dan mengurangi backlog kepemilikan rumah.

“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi  dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini,” ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP. 

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

"Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai pemanfaatan lahan-lahan negara untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

Ia menjelaskan, lahan sitaan hasil korupsi di Kejaksaan Agung, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hak Guna Usaha (HGU) yang tak diperpanjang (tanah telantar), dan jenis lainnya, nantinya akan dimasukkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan kemudian ke Badan Bank Tanah.

Setelah itu, baru diproses lebih lanjut pemanfaatannya untuk penyediaan rumah bagi MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

"Yang pasti tadi beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap dimiliki negara tetapi bangunannya itu bisa dimiliki oleh rakyat," jelas Ara dikutip dari tayangan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Untuk itu, arahan dari Prabowo akan menjadi landasan Kementerian PKP untuk menindaklanjuti bersama Kementerian ATR/BPN terkait aspek legalitas kepemilikan lahan dalam pelaksanannya.

"Sementara itu yang kami akan jadikan pegangan. Jadi sudah ada arahan yang jelas dari beliau, kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR/Kepala BPN," pungkas Menteri PKP itu.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela. Artinya, tidak wajib bagi pekerja.

Hal ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain sudah menyampaikan kepada Presiden perihal usulan ini, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas beberapa hal.

“Ya, memang saya sudah undang BP Tapera dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela, kan begitu,” ujarnya ditulis Rabu (8/1/2025).

“Jadi saya dorong Tapera itu harus bisa dipercaya, harus bisa bermanfaat ya, karena itu yang paling penting. Tunjukkan bahwa bisa dipercaya, kredibel, tidak ada korupsi, dan bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Ara mengaku belum ada pembahasan soal perluasan kepesertaan Tapera. Saat itu, pihaknya bakal membicarakan lebih lanjut terkait skema pembiayaan rumah bagi masyarakat tersebut.

"Belum sampai ke situ (bahas Tapera). Tapi kami sudah sampaikan apa konsep (pembiayaan) kami. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicarakan lebih lanjut," kata Ara.

Dia mencatat, penyerapan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak perlu dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan punya dampak positif, terutama memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, dari akademisi, para pengamat, pelaku, tentunya calon konsumen. Kita harus mendengarkan secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif membangun rumah ke depan," ujar dia.

Tapera merupakan uang simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dana simpanan ini nantinya hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib ikut program Tapera.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program 3 juta rumah difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah Rp8 juta.

Ara mencontohkan, kategori MBR yang bakal mendapat hunian dari program 3 juta rumah dua di antaranya adalah pedagang bakso dan sayur.

“Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” ujarnya saat ditemui wartawan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pemerintah pun bakal membuat skema khusus terkait pembiayaan bagi MBR agar mereka bisa mendapat akses tempat tinggal.

“Kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya slip gaji, tapi punya penghasilan,” kata dia.

Menurutnya, para pedagang kecil tidak memiliki slip gaji layaknya karyawan sebuah perusahaan. Namun, mereka punya kegiatan usaha yang bisa mendatangkan penghasilan.

Sehingga, diperlukan langkah atau rancangan teknis agar masyarakat mendapat pendampingan.

“Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya slip gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi,” kata dia.

“Ya dengan cara-cara menyupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” katanya

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diselesaikan dalam waktu empat jam saja. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut, proses pembuatan IMB dengan waktu singkat ini mulai berlaku pekan depan. Namun, baru diterapkan di satu kota, yakni Tangerang. Setelah itu akan diikuti oleh daerah lainnya.

“Kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat, yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari,” ujarnya saat ditemui wartawan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (8/1/2025).

“Dan rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bappenas, itu sudah bisa menjadi empat jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti,” kata dia.

Sebelumnya, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

SKB berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi PBG bagi MBR, dan mempercepat penerbitan PBG.

“Ya, sorry secara umum sepuluh hari, dari 45 hari jadi sepuluh hari, tetapi ada satu kota yang luar biasa yang bisa empat jam. Nah mudah-mudahan ini bisa hal yang positif, bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain,” ujar dia.

“Supaya Bupati, Wali Kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya,” kata dia.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa masuk program dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Jadi kami sudah mengusulkan (perumahan MBR) tadi di dalam rapat. Kami sudah laporkan (ke Prabowo), 'Silakan dipersiapkan' (jawaban Prabowo). Kami akan siapkan drafnya," ujarnya usai mengikuti Ratas dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Sejalan dengan arahan Prabowo itu, Kementerian PKP akan mempersiapkannya dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti pada waktunya kami akan sampaikan," imbuh Ara.

Ia menjelaskan, usulan PSN perumahan MBR itu akan tersebar di 30-50 kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya agar terjadi pemerataan kepemilikan rumah, serta pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang ada.

"Supaya juga ini ada pemerataan di banyak kota, banyak kabupaten, di Indonesia, tentu sedapat mungkin yang ada tanah-tanah yang bisa kami manfaatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memastikan bahwa sekitar 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) sedang didata oleh Kementerian ATR/BPN.

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron menambahkan, pelaksana dari PSN perumahan MBR yang diinisiasi Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Pemerintah berencana membangun rumah-rumah di sekitar jalur kereta api untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau orang miskin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pembangunan ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah punya akses dekat transportasi umum.

"Bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," ujar Maruarar dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Menteri yang akrab disebut Ara ini menuturkan perumahan ini nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Ara menyebut rencana ini sedang dimatangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Maruarar belum membeberkan lokasi perumahan tersebut. Namun, ia berkata bakal ada 30-50 lokasi pembangunan perumahan jenis ini.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah. Program ini menjadi bagian dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Menteri Maruarar membuat sejumlah pendekatan mengadakan rumah untuk rakyat. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana menggunakan lahan-lahan sitaan kasus korupsi untuk program 3 juta rumah.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengklaim telah membangun 40 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Puluhan ribu rumah tersebut merupakan bagian dari program pembangunan tiga juta unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada 40 ribu rumah untuk MBR yang dibangun. Laporan tersebut disampaikannya saat rapat terbatas dengan Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pria yang kerap disapa Ara itu mengatakan, jumlah rumah yang dibangun akan terus bertambah di 2025. Hal ini untuk mewujudkan target Kepala Negara terkait pembangunan tiga juta rumah setiap tahun atau 15 juta unit rumah hingga 2029.

“Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya, dan itu juga akan terus bertambah,” ujar Ara.

Untuk mempercepat program ini, dia diperintahkan Prabowo untuk menggunakan lahan sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas berbagai kasus untuk membangun proyek hunian bagi masyarakat. Misalnya, lahan sitaan korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Aset tersebut bakal diinventarisasi terlebih dahulu lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebelum dipindahkan ke Bank Tanah. Setelah itu, Kementerian PKP bisa memanfaatkan lahan yang dimaksud untuk membangun proyek perumahan.

“Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang,” katanya.

Ara memastikan seluruh proses ini akan dijalankan secara legal sehingga memiliki kepastian hukum, terutama bagi pemilik nantinya. Selain itu, pemanfaatan lahan-lahan ini juga penting supaya lebih produktif ketimbang ditelantarkan bertahun-tahun.

(Rahmat Fiansyah)