Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Rabu, 1 Januari 2024.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.
Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mendorong Presiden Prabowo terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa demi membangun kekuatan masa depan.

"Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik," katanya dalam Diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman menyatakan fenomena politik liberal di Indonesia banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional, apalagi perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan hal tersebut.

Fahri prihatin atas fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

Ia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

Politik liberal bersifat, katanya, centang perenang yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

"Politik Pancasila ini harus direstorasi sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu," kata Fahri.

Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itu harus kita dukung secara luas dan secara masif

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan tidak ada niat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah.

Menurut dia, sudah sepatutnya masyarakat yang menikmati ekonomi yang besar dikenakan pajak yang besar. Sedangkan rakyat yang kurang memiliki kekuatan ekonomi harus dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa.

"Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itu harus kita dukung secara luas dan secara masif," kata Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk menghadirkan ekonomi. Di samping menaikkan pajak, menurut dia, pemerintah juga menggelontorkan banyak subsidi.

"Ini adalah jalan dari negara yang benar ya," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.

Menurut dia, seluruh pihak harus menyadari kekayaan yang dimiliki harus menjadi tanggung jawab sosial. Karena orang yang memiliki kekayaan yang melimpah tidak akan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh orang miskin.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo saat ini menggunakan komando ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih masif.

"Paling tidak, Pak Prabowo yang ingin melakukan dua hal dalam ekonomi, berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam dan mengacak-acak alam," katanya.

Setelah Tahun Baru 2025, dia ingin Indonesia betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia. Untuk menjadi negara yang aman, tertib, damai, banyak hal yang bisa dilakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa.

"Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri tapi pemain global, dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya republik ini," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, proyek Samesta Pasadana merupakan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Proyek ini berkonsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat, serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," ujar Budi.

Menurutnya, Perumnas sebagai perusahaan pelat merah terus mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Budi bilang, pengembangan hunian ini mendapat dukungan dari Kementerian PKP melalui program bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," kata dia.

Budi pun meyakini, Perumnas dapat terus berkontribusi dalam mendorong tercapainya target program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

"Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun," kata Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Revitalisasi rusun Wisma Atlet, misalnya, karena mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

Usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait meninjau progres renovasi hunian Wisma Atlet Kemayoran yang sebagian berlokasi di Pademangan, Jakarta Utara, pada Selasa (31/12/2024) sore.

Disana, pria yang akrab disapa Ara tersebut ingin memastikan renovasi berjalan lancar, yang saat ini penyelesaian telah mencapai 66%. Proyek renovasi Wisma Atlet sendiri menyasar 10 tower dan mencakup 7.426 unit hunian disana, dengan anggaran sekitar Rp 367 miliar.

“Karena tadi saya sudah cek, paling gak ada tiga unit yang belum diperbaiki, yang paling rusak sama yang paling bagus, saya melihat sangat jelas perbedaannya. Dan tadi ada konsultan untuk pengawasan, masih on the track,” ujar Ara.

Ara mengungkapkan, proyek renovasi Wisma Atlet menjadi salah satu program prioritas karena hunian ini punya nilai sejarah bagi Indonesia. Diketahui, Wisma Atlet pernah digunakan para atlet mancanegara selama gelaran Asian Games dan Asian Para Games. Wisma itu juga pernah digunakan sebagai hunian isolasi bagi warga yang terjangkit virus corona dalam masa pandemi Covid-19.

“Ini wisma yang menurut saya bersejarah, karena Asian Games dulu pesertanya di sini ya, Asian Para Games. Kemudian juga pada saat Covid begitu banyak dokter-dokter, perawat-perawat berjuang untuk menyelamatkan rakyat Indonesia,” ungkap Menteri Ara.

Ara berharap penyelesaian proyek renovasi Wisma Atlet terus berjalan lancar tanpa hambatan. Ia juga berpesan agar tidak ada praktik korupsi dalam proyek ini.

“Jangan ada kebocoran, jangan ada korupsi, dan dirawat. Karena ini, merenovasi ini saja Rp 367 miliar, hampir Rp 400 miliar, angka yang besar sekali. Jadi uang rakyat, uang negara harus dikelola dengan baik,” pungkas Menteri Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 2025 untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Direktur TI, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti, dan Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono, di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada Senin (23/12/2024).

Kerja sama ini dilakukan Bank Jateng dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025.

Wiweko Probojakti yang kerap disapa Dodit menjelaskan bahwa Bank Jateng siap mendukung program pemerintah, termasuk pengadaan 3 juta rumah.

“Hal ini merupakan bukti konkret Bank Jateng dalam mendukung program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024).

Sementara itu Ony Suharsono menambahkan bahwa dengan terjalinnya kerja sama ini, Bank Jateng berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan rumah impian mereka.

“Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk memiliki hunian yang layak,” kata Ony.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah ready stock.

"Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," jelasnya

Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.