Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menebar insentif perumahan untuk rakyat.

Hal itu diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara.

Ara mengatakan insentif-insentif itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejumlah insentif itu diberikan sejak awal pembelian rumah.

"Juga memberikan insentif kepada rakyat kecil, yaitu pertama BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dibuat gratis. Kedua, PPN (pajak pertambahan nilai) di bawah Rp2 miliar buat MBR dibuat gratis. Ketiga, itu PBG, persetujuan bangunan gedung, dibuat gratis buat rakyat kecil," kata Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Ara mengatakan pemerintah juga akan melipatgandakan program rumah subsidi. Dia berkata telah mendapatkan suntikan dari Bank Indonesia (BI) berupa insentif.

Bank sentral, kata dia, menambah insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Insentif ditambah dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun.

"Itu sejumlah Rp80 triliun itu akan kami matangkan persiapan, besok malam kita akan rapat menkeu, menteri BUMN, dan bank himbara di kantor menkeu dalam rangka dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah," ujarnya.

Ara berkata ada pula program perumahan berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pemerintah menyiapkan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta, untuk bisa disewa masyarakat.

"Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran, yang wisma atlet. Itu sudah siap diresmikan. Kemudian, tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi, total 10 tower," ucap Ara.

Jakarta -

Lima ketua umum asosiasi pengembang berkumpul menyampaikan pandangan terkait Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalani pemerintah. Mereka menilai sejumlah langkah menimbulkan ketidakpastian terhadap industri properti.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan selama lebih dari tiga bulan, pengembang sudah mendukung dan mengikuti semangat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun, para pengembang merasa kondisi sektor perumahan menimbulkan pertanyaan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, ia menyebutkan perkara central purchasing atau management satu harga, rencana menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sampai 800 ribu, serta terjadi stigmatisasi pengembang nakal. Menurutnya, kondisi tersebut membuat para pengembang khawatir soal masa depan usaha.

Terlebih, saat ini penyaluran FLPP sedang ditahan karena sedang dirancang perubahan skema. Untuk itu, Joko mengatakan asosiasi pengembang meminta agar perbankan dapat membuat skema baru setara FLPP untuk dijalankan.

Kemudian, asosiasi pengembang juga meminta ruang untuk berdialog dengan Presiden Prabowo. Mereka ingin mendengar langsung terkait apa bagaimana konsep Program 3 Juta Rumah.

"Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan kepada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait Program 3 Juta Rumah. Dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut kepada kami. Karena kami selama ini akhirnya mendapatkan kondisi yang tidak pasti," katanya.

Pengembang pun tetap akan menyelesaikan program FLPP yang sudah ada sembari menunggu Prabowo dan Satuan Tugas (satgas) Perumahan. Pengembang pun memohon pemerintah membuat iklim usaha kompak dan kondusif.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik program tersebut. Namun, ide seperti rumah gratis untuk masyarakat dan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan. Ia berharap Kementerian PKP dapat menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

"Setau saya Satgas Perumahan yang selama ini dijadikan narasumber itu konsepnya sangat bagus, hasilnya sangat bagus," katanya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyinggung sejumlah terobosan yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Mulai dari rumah gratis hingga isu pengembang nakal.

"Itu pasti ada tapi kita itu sedikit, masih banyak yang baik menjalankan program pemerintah. Itu terbukti datanya sangat sedikit sekali kami sudah konfirmasi ke Tapera juga sedikit sekali oknum," ucap Ari.

Lalu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad mengatakan ketidakstabilan isu berdampak kepada masyarakat, pengembang, dan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu tatanan ekonomi dan masyarakat.

"Seharusnya kami mendapatkan energi yang luar biasa, tapi belakangan ini kurang lebih saya pribadi melihat kurang lebih 100 hari kami mengalami tidak semangat untuk membangun rumah subsidi," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menyampaikan pengembang mendukung untuk melakukan dialog bersama Prabowo. Semua stakeholder dapat dilibatkan mulai dari pengembang hingga masyarakat.

"Semua elemen stakeholder harus mengerti, paham, 3 juta itu tidak sedikit. Itungnya aja susah, gimana bangun rumah 3 juta. Namun, kita yakin dan percaya dengan kita para ketua umum bersatu, berkumpul, memberikan solusi, gambaran baiknya merealisasi 3 juta rumah ini dengan cara terbaik dan efisien," imbuhnya.

(dhw/das)

Pemerintah akan melarang Pantai Indah Kapuk (PIK) membangun pagar untuk membatasi wilayahnya dengan perumahan warga lainnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara mengatakan hal itu menjadi perhatian dalam rapat di istana hari ini.

"Kami juga ada beberapa case yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif," kata Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Ara mengatakan akan berkunjung ke lokasi esok hari. Dia juga akan mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peninjauan itu.

Dia ingin ada jalan yang bisa dilintasi masyarakat ke PIK. Ara berkata pemerintah akan membangun jalan tersebut.

"Nanti penetapan lokasi kita minta ditetapkan dan segera bisa dibangun jalannya supaya masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Ara.

Sebelumnya, PIK menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN).

Pasalnya, pemerintah berencana mengkaji ulang PSN PIK 2.

Setelah rencana itu diungkap, ada kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pagar sepanjang 30 kilometer itu menggegerkan publik. Setelah penelusuran, ada keterlibatan PIK di balik pagar laut tersebut.

Agung Sedayu Group sebagai pengelola PIK tak mempermasalahkan rencana pemerintah mengkaji ulang PSN PIK 2. Mereka menyampaikan PSN itu berasal dari aspirasi pemda.

"Dari tahun 2002 diusulkan oleh bupati, sampai kemudian ditetapkan Maret 2024. Jadi, itu pun sebetulnya sekaligus membantah tuduhan bahwa PSN tropical coastland oleh PIK2 itu merupakan kado dari IKN, karena IKN 2024," ujar Kuasa hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid dalam Political Show CNN Indonesia, Senin (3/2).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Selain memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hunian, percepatan PBG diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan program bantuan perumahan dari pemerintah, termasuk untuk memiliki hunian bersubsidi.

Dedy turut mengajak segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif menyukseskan program ini sebagai kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan percepatan perizinan PBG.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan hasil diskusi yang dilakukannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pandu Sjahrir dari Danantara.

"Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI dan Pak Pandu dari Danantara," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, pertemuan hari ini merupakan hasil proses yang panjang dengan Gubernur BI dari beberapa kali diskusi soal perumahan dan ada beberapa yang menjadi perhatian.

"Adapun, perhatian tersebut adalah soal lahan, likuiditas, sasaran program dan kualitas perumahan," ujar dia.

Dalam diskusi ini, Menteri Maruarar menuturkan pihaknya dan BI menekankan perihal sinergi antara pemerintah dan moneter perihal masalah likuiditas untuk melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem," ungkap dia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kesepakatan tersebut adalah bentuk dukungan BI terhadap program Astacita pemerintah. Ia menuturkan BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

Saat ini, BI menyediakan Rp23,19 triliun dan berkomitmen untuk menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp80 triliun.

"Dari hasil diskusi ini tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

BI melihat sektor perumahan bisa memberikan dukungan yang tinggi bagi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. "Kalau perumahannya maju, tentunya tidak saja pertumbuhan ekonominya, tetapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," ungkap dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Kementerian BUMN maupun BUMN senantiasa terus mendukung visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto, termasuk di sektor perumahan.

"Kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80 persen market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," kata Menteri Erick.

Lebih lanjut, Menteri Erick mengatakan, karena program penyediaan rumah yang masif hingga berjumlah tiga juta unit rumah,ia juga mengharapkan peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah tersebut.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi untuk membantu ketersediaan likuiditas untuk mendukung program prioritas Presiden, yakni pembangunan 3 juta rumah.

"Kita cari solusi bagaimana BI memberikan dukungan melalui insentif makroprudensial.Ada keterbatasan likuiditas, harapan kita BI bisa membantu ketersediaan likuiditas tersebut. Berdasarkan dasar hukum UU P2SK, bahwa BI bisa terjun dalam membantu program ini, mengingat kekuatan kebijakan BI dari sisi makroprudensial," kata Misbakhun.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kelanjutan soal revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, yang akan dijadikan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ara mengatakan tiga tower di Wisma Atlet sudah siap untuk diresmikan.

"Jadi yang pertama kami diminta menginfokan kebijakan dan project yang sudah siap. Project yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan," kata Ara seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Sementara itu, lanjut Ara, tujuh tower masih dalam proses revitalisasi. Dia mengatakan revitalisasi ketujuh tower ditargetkan selesai pada akhir April

"Kemudian tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower," katanya.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan kelanjutan soal program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia menyebut, perkembangan terbaru, rumah-rumah subsidi yang sudah dibangun, sedang dibangun, dan sudah diserahkan sebanyak 104 ribu rumah.

"Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP, yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan. Total per hari ini 104 ribu per hari ini," ujar dia.

(fca/maa)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif kepada rakyat kecil yaitu BPHTB yang dibuat gratis.

Kemudian ada insentif PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga gratis. Kemudian ketiga PBG dibuat gratis untuk rakyat kecil.

Lalu pria yang akrab disapa Ara ini juga menjelaskan terkait kelonggaran giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia (BI).

Dia mengatakan ada sekitar Rp 80 triliun yang siap dijalankan oleh BI.

"Kami akan matangkan persiapannya dan besok akan rapat dengan Menkeu dan BUMN serta Bank Himbara untuk merealisasikan dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah yang artinya itu dibangun dan renovasi," kata dia di Istana Negara, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya pemerintah juga akan membuat proyek strategis nasional (PSN). "Kemudian ke depannya dengan arahan Pak Menko dan Pak Nusron, kami membuat PSN. Tapi bukan proyek, melainkan program strategis nasional di sekitar 30 titik di Indonesia," ujar dia.

Dia menyebutkan untuk tanah sudah diterima beberapa waktu lalu ada sekitar 7.700 ha yang bisa digunakan.

Simak Video: BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

(kil/kil)

Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.

Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara menyampaikan terima kasih kepada Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun, efisiensi anggaran dan sebagainya.

"Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara," ujar Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara maka Kementerian PKP akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.

"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat," kata Maruarar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).

Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.

Sosialisasi itu bakal dilakukan dengan Pemerintah DKI Jakarta.

"Karena itu besok saya ke sana untuk menyosialisasikan itu dengan Pemda DKI, sudah ada RDTL, nanti penetapan lokasi kita minta ditetapkan dan segera bisa dibangun jalannya supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Ara.

Sebelumnya, masalah penutupan jalan ini juga disinggung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Ia menyatakan, secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

"Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

"Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Maruarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

"Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kasus pagar di PIK 1 yang menghalangi akses jalan masyarakat harus segera ditangani.

Maruarar mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini bersama Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dikatakan bahwa rencana detail tata ruang (RDTR) sudah tersedia, dan penetapan lokasi pembangunan jalan akan segera diminta agar pembangunan jalan dapat segera dimulai.

"Nanti penetapan lokasinya kami minta ditetapkan dan bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi, supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," ucap dia.

Sebelumnya, pada hari Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan bahwa aksi pada hari Jumat lalu tersebut sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga. Dilaporkan terdapat delapan orang mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuh akibat bentrokan tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025