JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi investasi program 3 juta rumah perdana oleh investor asing bakal dilakukan pada April 2025.

Hashim menyebut, groundbreaking proyek 3 juta rumah itu merupakan realisasi dari komitmen investasi dari investor asing asal Qatar yang telah diteken beberapa waktu lalu.

“Akan segera dimulai proyek pertama pada April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan total investasi yang diguyurkan Qatar itu mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar atau sekitar Rp294,98 triliun hingga Rp327,76 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.388).

Tak hanya dari Qatar, Hashim juga membocorkan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara lain mulai dari Uni Emirat Arab (UEA) hingga Turki.

“Optimis dana bakal ada, investor banyak, ada India bersedia, Singapura bersedia, Turki saya sudah dapat proposal dari Turki banyak yang bersedia untuk berikan modal,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim mengaku sudah tiga kali menyambangi Beijing, China pada tahun ini untuk menarik lebih banyak investor dalam program 3 juta rumah.

Dari hasil kunjungannya, Hashim menyebut bahwa perusahaan konstruksi China sangat ingin ke Indonesia. Mengingat, sektor konstruksi China saat ini sedang lesu, memaksa sektor ini untuk mencari pasar lain.

“Kami datang di waktu yang tepat. Permintaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan China,” ujarnya.

Selain berkunjung ke China, Hashim juga melakukan kunjungan ke New Delhi, India. Dia mengungkap, sektor konstruksi di India dapat membangun rumah dengan biaya sekitar US$3.000-US$4.000 per unit di luar biaya tanah.

Dia mengharapkan, program ini dapat tercapai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan investasi sekitar 2%-2,5%.

Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 31 warga tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sudah terdampak program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat membeli rumah perdana.

PIt Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari Sius N. Yenu di Manokwari, Selasa, sejak tanggal 17 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025 sudah 31 pemohon yang disetujui mendapatkan BPHTB nihil.

“Pembebasan biaya BPHTB dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Pekerja Umum, Menteri Pemukiman dan Kawasan Perumahan, dan Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Manokwari sudah menindaklanjuti SKB 3 menteri dengan membuat peraturan bupati (Perbup) Manokwari Nomor 25 tahun 2025 tentang pembebasan biaya BPHTB untuk kategori MBR.

Pembebasan BPHTB tersebut khusus MBR yang ingin memiliki rumah pertama sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang 3 juta rumah.

Sedangkan, jika bukan rumah pertama dan di luar program 3 juta rumah maka tetap dikenakan biaya BPHTB

"Kita selektif untuk memberikan pembebasan BPHTB atau BPHTB nihil. Hal itu hanya berlaku bagi MBR yang masuk dalam program 3 juta rumah dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Dinsos Manokwari,” katanya.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur menjelaskan, syarat bebas BPHTB adalah harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan masuk dalam kategori MBR yang dikeluarkan Dinsos Manokwari.

Kategori MBR untuk kepemilikan rumah adalah warga yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta untuk perseorangan, sedangkan bagi yang sudah menikah sebesar Rp 10 juta.

Selain itu, rumah yang dibeli adalah rumah pertama dengan harga maksimal sebesar Rp240 juta. Di luar ketentuan itu maka warga tidak bisa mendapatkan pembebasan BPHTB.

“Kita sudah sosialisasikan Perbup Nomor 25 tahun 2025 kepada notaris, pihak pengembang dan OPD teknis terkait. Kita sudah satu pemahaman karena meskipun pembayaran BPHTB dilakukan pengembang, tapi biasanya pengembang membebankan pada pembeli rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun ada pembebasan BPHTB namun target penerimaan pajak Pemkab Manokwari dari BPHTB tahun ini tidak mengalami penurunan.

Tahun ini penerimaan dari BPHTB ditargetkan Rp 12,9 miliar dan sampai dengan tanggal 15 Februari 2025, sudah terealisasi sebesar Rp1,42 miliar.

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Manfaat layanan tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memberi peluang bagi pekerja untuk memiliki hunian.

Pejabat Penganti Sementara (Pps) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Suarni menyampaikan MLT program perumahan itu bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“Program MLT Perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dari pemerintah. Tujuannya meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan menjaga pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya," tuturnya, Selasa (25/2/2025).

Suarni menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program Jaminan Hari Tua (JHT).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK),” sebut Suarni.

Adapun MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Misalnya pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

Pada program kepemilikan Rumah ini BP Jamsostek bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara dan Bank BJB, serta developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah.

Dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman lebih panjang, maksimum sampai dengan 30 tahun.

Suarni mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO atau datang ke kantor BP Jamsostek," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

BEKASI, KOMPAS.com - Dua perumahan di Kota Bekasi dilaporkan sempat terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur pada Selasa (25/2/2025) sore.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, dua perumahan yang sempat terendam banjir yakni, Perumahan Dosen IKIP dan Perumahan Jatibening Permai di Pondok Gede.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bekasi, Priadi Santoso mengatakan, kedua perumahan mulai tergenang air pukul 18.00 WIB dengan ketinggian 40-100 sentimeter.

Namun, banjir hanya merendam beberapa jam saja. Sekitar pukul 23.00 WIB, banjir di dua perumahan tersebut mulai surut.

"Air mulai menggenangi jalanan perumahan pada pukul 18.00 dan mulai surut pada pukul 23.00. Ketinggian air 40-100 cm," kata Priadi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (26/2/2025).

Priadi mengatakan, banjir tersebut cepat surut karena beroperasinya mesin pompa di masing-masing perumahan tersebut.

Debit air kian cepat menurun juga karena adanya dukungan mobil pompa dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Didukung pula tambahan dua unit mobil pompa dari BMSDA dan satu unit mobil pompa dari BBWSCC untuk melakukan perbantuan pompanisasi," pungkas dia.

IDXChannel - Banjir menerjang dua perumahan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam (25/2/2025). Akibatnya, beberapa warga dievakuasi oleh Tim BPBD menggunakan perahu karet.

Kasi RR BPBD Kota Bekasi, Idham mengatakan, banjir dengan ketinggian setengah meter merendam Perumahan Jatibening Permai.

"Ketinggian banjir 50 hingga 60 cm," kata Idham, Rabu (26/2/2025).

Idham menambahkan, BPBD mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sasaran evakuasi anak-anak dan orang lanjut usia.

Selain itu, kata Idham, pihaknya menerjunkan empat pompa air untuk proses penyurutan banjir.

"Empat pompa air sudah dikerahkan, dan kondisi air sudah berangsur surut dengan ketinggian kurang lebih 50 hingga 60 cm," katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Bekasi Priadi mengatakan, kondisi banjir sudah mulai surut.

"Kondisi air di Perumahan dosen IKIP sudah surut dan di Perum Jatibening Permai juga sudah mulai surut, dan saat ini di lokasi sudah beroperasi dua unit mobil pompa dari BMSDA untuk melakukan pompanisasi," kata Priadi.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Program penyediaan 3 juta rumah yang dahulu bernama program sejuta rumah merupakan salah satu program kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menkeu mengatakan, Pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan tersebut berupa alokasi Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR yang pinjaman bunganya hanya 5% selama 20 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia menyerap surat utang pemerintah untuk mendanai program tiga juta rumah menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan utang nasional dan memengaruhi selera investor asing.

Adapun, Bank Indonesia berencana memberikan dukungan untuk mendanai program Presiden Prabowo Subiatno yang ingin membangun tiga juta rumah. Namun demikian, analis khawatir langkah tersebut akan memengaruhi pengelolaan utang pemerintah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyatakan siap untuk membeli lebih dari US$9 miliar obligasi pemerintah tahun ini. Ekonom Citigroup mengatakan pembelian obligasi tersebut diperbolehkan dalam hukum di Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Praktik bank sentral membantu belanja pemerintah kali ini disebut masuk ke dalam "perkembangan lain".

"Investor mungkin sudah mulai memperhitungkan risiko dari monetisasi utang ini," tulis Arman dalam catatan yang dikutip Bloomberg, dilansir pada Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, apabila persepsi investor memburuk melihat praktik monetisasi utang pemerintah ini, dikhawatirkan premi risiko untuk aset Indonesia akan meningkat dan aliran modal asing untuk mau masuk ke Tanah Air bisa tersumbat.

Monetisasi utang ini merukuk kepada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk mendanai anggaran belanja negara. Pendanaan model ini dilakukan alih-alih dengan menerbitkan obligasi untuk investor swasta atau menaikkan pajak.

Sebelumnya, rencana monetisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Bloomberg mencatat Bank Indonesia sudah membeli utang negara lebih dari Rp800 triliun pada periode 2020-2022 di pasar primer untuk menggairahkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Namun kali ini, analis dan investor melihat tidak ada urgensi untuk melakukan kebijakan seperti itu. Melihat penggunaan utang tersebut untuk dialirkan ke pasar properti.

Fund Manager Gama Asset Management SA Rajeev De Mello mengatakan praktik monetisasi utang ini akan membuat pandangan risiko investor meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"[Ada kekhawatiran] tentang stabilitas keuangan Indonesia yang akan melemah," kata De Mello.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Lionel Priyadi menambahkan pemerintah harus menjelaskan tentang skema pendanaan utang untuk membiayai program tiga juta rumah ini.

"Jika tidak, pasar akan mengartikan ini sebagai risiko defisit angagran yang melebar, yang akan menaikkan yield obligasi pemerintah," katanya.

Adapun, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke sekitar 6,77% setelah sempat mencapai titik tertingginya pada bulan lalu di level 7,30%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menyebut pendanaan pada sektor perumahan diperlukan lantaran minimnya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, dia berharap ke depan program 3 juta rumah dapat menjadi salah satu program yang juga turut mendapat dukungan pendanaan dari Danantara.

“Terutama dukungan pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken sejumlah beleid terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam forum itu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana efisiensi anggaran senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 20 proyek-proyek nasional di berbagai lini sektor.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industri kita dan hilirisasi kita,” jelas Prabowo.

Bank dunia atau World Bank mau membantu Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. Bank Dunia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), selaku pelaksana Program 3 Juta Rumah, melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

Penjajakan kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero di Jakarta, Senin (24/2/2025) kemarin.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Wamen Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Fahri mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan. Contohnya seperti Singapura yang mampu mengelola aset tanahnya.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," kata Wamen Fahri.

Fahri juga menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sementara itu, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi Wisma Atlet rampung seluruhnya di April 2025 dan siap diresmikan.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet sebanyak 3 tower, yakni tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Ara menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta.

“Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ini adalah bagian dari visi pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai bagi masyarakat,” katanya.

Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran yang berlokasi di Blok D10 Kemayoran, Jakarta Pusat dan Blok C2 Pademangan, Jakarta Utara dibangun pada tahun 2016-2017 menggunakan dana APBN sebesar Rp4,07 triliun. Bangunan ini terdiri dari 10 tower tipe 36 dengan total 7.426 unit.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan untuk 10 tower, di mana pada tower 5 perbaikan hanya pada pekerjaan prioritas dikarenakan tower tersebut akan difungsikan sebagai rumah sakit. Saat ini, tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta MBR.

Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk,hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Dengan revitalisasi ini, Wisma Atlet Kemayoran akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hunian dan fasilitas bagi berbagai kelompok masyarakat," ujar Sri Haryati.

Hingga 19 Februari 2025 atau minggu ke-26, progres pekerjaan revitalisasi telah mencapai 89,9 persen dengan sisa waktu 58 hari hingga target penyelesaian pada 22 April 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Ara mengatakan, renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai.

Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran yang berlokasi di Blok D10 Kemayoran, Jakarta Pusat dan Blok C2 Pademangan, Jakarta Utara dibangun pada tahun 2016-2017 menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,07 triliun. Bangunan ini terdiri dari 10 tower tipe 36 dengan total 7.426 unit.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan untuk 10 tower. Khusus pada tower 5, perbaikan hanya pada pekerjaan prioritas karena akan difungsikan sebagai rumah sakit.

Saat ini, tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta MBR. Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai renovasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk,hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Dengan revitalisasi ini, Wisma Atlet Kemayoran akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hunian dan fasilitas bagi berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Hingga 19 Februari 2025 atau minggu ke-26, progres pekerjaan revitalisasi telah mencapai 89,9 persen dengan sisa waktu 58 hari hingga target penyelesaian pada 22 April 2025.

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga