JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menelepon sejumlah pejabat saat mendatangi langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Dalam keterangan yang diterima, Minggu (9/3/2025), momen itu terjadi saat Prabowo berbincang dengan para warga di salah satu rumah warga.

Prabowo kemudian menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang terdampak banjir.

Salah satu pejabat yang ditelepon Prabowo ialah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Prabowo ingin memastikan program makan bergizi gratis di wilayah tersebut tetap berjalan meski banjir sedang melanda.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan,” ujar Prabowo.

“Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” sambungnya.

Dadan menjawab, program MBG dilakukan di daerah yang lebih tinggi.

Dari dapur di daerah tinggi ini, barulah makanan disebarkan ke sekolah di sekitarnya.

“Kita akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” jawab Dadan.

“Iya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Prabowo.

“Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” ucap Dadan.

Sementara itu, Dadan mengatakan ada dua dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi.

Dia mengeklaim pihaknya tengah mempersiapkan dapur besar di Kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah.

Tangerang Selatan -

Kali Pesanggrahan meluap hingga membuat sejumlah permukiman warga di Ciputat Timur tergenang banjir. Ketinggian banjir mencapai 40 cm.

"Banjir akibat hujan deras, Kali Pesanggrahan meluap, ada di dua titik," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Tercatat ada dua titik banjir di wilayah Ciputat Timur hingga pukul 20.00 WIB, yakni Perumahan Pondok Hijau RW 09 Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur.

"Ketinggian air sekitar 40 cm," katanya.

Banjir juga melanda permukiman warga di Jalan H Kipin RW 01 Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur. Ketinggian air di lokasi mencapai 30 cm.

"Banjir disebabkan hujan deras dengan durasi yang cukup lama, sehingga Kali Pesanggrahan tidak menampung air yang mengakibatkan luapan ke rumah warga," katanya.

Bambang mengatakan warga yang terdampak saat ini masih bertahan di rumah masing-masing. Banjir berangsur surut.

"Tidak ada yang mengungsi dan masih bertahan di rumah masing-masing," pungkasnya.

(mei/dhn)

TANGSEL - Sejumlah perumahan di Tangerang Selatan (Tangsel) terendam banjir pada Sabtu (8/3/2025) sore hari ini. Banjir Tangsel terjadi akibat guyuran hujan lebat yang turun sejak siang tadi.


Foto/Ist

"Update pukul 17.10 WIB, (terdapat) 7 genangan di sekitar kota Tangerang Selatan," kata Danton Satgas BPBD Kota Tangsel, Dian Wiriyawan dalam keterangannya.

Titik pertama ada di Perumahan Bukit Pamulang Indah (BPI) di Pamulang Timur. Ketinggian genangan 30 cm. Sementara, yang terdampak sebanyak 120 KK.

"Penyebab meluapnya aliran kali Pinus BPI," ujarnya.



Titik kedua, terdapat di Pinus Pamulang Barat dengan ketinggian 40 cm. Adapun, sebanyak 100 KK yang terdampak. Banjir disebabkan meluapnya aliran kali Pinus BPI.

Seangkan titik ketiga, Jalan Kemuning RW 5 Pamulang Barat, dengan ketinggian 30 cm. Penyebab, curah hujan deras dan kurang bagusnya saluran drainase.

Titik keempat, Perum Rosewood Serua Indah dengan ketinggian 30 cm. Sebanyak 60 KK yang terdampak. Penyebabnya, curah hujan deras dan meluapnya aliran kali Serua.

Sedangkan titik kelima, Perum Pondok hijau Ciputat, ketinggian 30-40 cm. Sebanyak 100 KK terdampak, penyebabnya hujan deras dan meluapnya aliran Kali Legoso.

Sementara itu titik keenam, Perum Puri Bintaro indah kelurahan Jombang, dengan ketinggian 40 cm. Sebanyak 180 KK terdampak, penyebabnya meluapnya aliran anak kali Angke.

Terakhit titik ketujuh, Jalan Raya Ceger Perum Taman Mangu, kelurahan Jurangmangu Barang. Ketinggian genangan 20 cm, penyebab meluapnya aliran kali Cantiga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru,” ujar Mu’ti di Jakarta, Sabtu.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

...Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

“Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, Sabtu.

Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

“Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (20/2) di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Biak (ANTARA) - Prajurit Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 Kodim 1708 Biak Numfor, Papua, memasang lantai keramik di 10 rumah warga di Kampung Kbusdori, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor.

Komandan Kodim 1708 Biak Numfor Letkol Inf Marsen Sinaga dalam keterangan di Biak, Sabtu, mengatakan pemasangan lantai keramik di rumah warga Kampung Kbusdori sebagai penerima manfaat pembangunan fisik 10 unit rumah.

Menurut dia, pekerjaan fisik 10 rumah itu akan selesai tepat waktu untuk selanjutnya diserahkan kepada warga Kbusdori.

Salah satu personel Satgas TMMD Serka Saharudding menjelaskan pembangunan rumah ini telah memasuki tahap akhir.

Dengan dimulainya pemasangan lantai keramik, lanjut dia, maka progres pembangunan kini sudah mencapai 85 persen.

"Kami terus bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab di mana saat ini telah memasang lantai keramik dan ini menjadi tanda pembangunan rumah ini hampir selesai," ujarnya.

Menurut dia, pemasangan lantai keramik merupakan tahap penting dalam proses pembangunan rumah.

Lantai yang rapi dan bersih, kata dia, akan menambah kenyamanan bagi penghuninya sehingga Satgas TMMD mengerjakan pemasangan ini dengan penuh ketelitian.

"Kami memastikan setiap lembar keramik dipasang dengan presisi. Kami tidak ingin asal cepat selesai, tetapi juga harus kuat dan rapi. Semua dilakukan untuk kenyamanan penghuni nantinya," ujar dia.

Dalam beberapa hari ke depan diharapkan seluruh proses pemasangan keramik bisa rampung.

Setelah tahap ini selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan proses finishing seperti pengecatan dan pembersihan, sebelum akhirnya rumah diserahkan kepada warga Kampung Kbusdori dalam kondisi yang layak huni.

"Kami tetap mengutamakan kualitas dan ditargetkan seluruh program TMMD selesai tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Puluhan rumah di Perumahan RGS 7, Pancoran Mas, Depok, terendam banjir. Bahkan satu rumah jebol karena tak kuasa menahan debit air.

Kabid Penganggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Denny Romulo mengungkap banjir terjadi usai diguyur hujan deras Sabtu (8/3) sore ini.

"Damkar sudah di TKP,," kata Denny saat dihubungi, Sabtu.

Denny menjelaskan peristiwa banjir itu bermula adanya longsor di saluran air perumahan tersebut yang menyebabkan arus air terhambat.

"Sehingga terjadi kerusakan rumah beberapa warga. (Jebol)," ujar dia.

Akibat peristiwa ini puluhan warga perumahan turut terdampak.

"Terdampak mengakibatkan 37 kepala keluarga rumah yang terdampak," jelas petugas.

Adapun BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir pada sore ini.

Hal tersebut diprediksi berlangsung hingga pukul 18.30 WIB.

"Potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang," tulis BMKG melalui akun X @infoBMKG, Sabtu ini.

Jakarta -

Pembangunan 1 juta rumah yang didanai Qatar akan dimulai pada April mendatang setelah Lebaran. Lokasi pertama untuk hunian tersebut berada di Kalibata, Jakarta Selatan lebih tepatnya di bekas komplek perumahan anggota DPR RI. Pembangunan ini termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengungkapkan rumah tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memuji proyek ini. Namun, ia menyayangkan hingga saat ini pemerintah terlihat belum membuat skema yang matang untuk mewujudkan pembangunan 1 juta rumah tersebut.

"Itu bagus. Cuma saya melihat ini mesti ada satu apa ya, rencana yang matang. Karena sampai saat ini saya belum tahu harganya berapa. Apakah disewakan atau dijual, harganya berapa. Ini yang saya lihat, ini salah satu gaya komunikasi yang saya bilang agak nggak bagus saat ini," kata Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menilai membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalibata terlalu mahal. Sebab, lokasinya cukup strategis sehingga harga tanah biasanya ditawarkan dengan cukup mahal. Model hunian yang pas untuk program ini adalah bangunan vertikal seperti apartemen atau rusun.

"Kemahalan. Kalau rumah tapak nggak mungkin lah. Kalau di situ, paling nggak rumah susun atau apartemen. Karena harga tanahnya udah mahal. Kalau rumah tapak, ya kalau bisa dibilang itu bodoh. Daerahnya udah daerah mahal, daerah dalam kota, daerah strategis," ujar Anton saat ditemui di tempat yang sama.

Selain itu, Anton juga menyarankan model huniannya bisa dibuat semacam transit oriented development (TOD) yang menghubungkan rumah dan stasiun kereta api Kalibata.

"Sebenernya paling bagus ya dia bikin TOD di situ. Bikin TOD koneksinya ke stasiun Kalibata," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan Qatar, akan menyediakan sekitar 20.000 unit. Rencananya, hunian yang akan dibangun oleh Qatar berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat skema sewa apabila memang diperlukan.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

(aqi/abr)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor Kementerian PKP.

Ara menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Menteri PKP dan Mendikdasmen serta Kepala Badan Pusat Statistik. Ia berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Sementara itu, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk guru ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebutkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan supply rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Fahri menuturkan, dengan adanya bank tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap, bank tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan rumah susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar. Kerja sama tersebut sudah diteken melalui penandatanganan MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025) lalu.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

(abr/abr)