Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 31 warga tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sudah terdampak program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat membeli rumah perdana.

PIt Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari Sius N. Yenu di Manokwari, Selasa, sejak tanggal 17 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025 sudah 31 pemohon yang disetujui mendapatkan BPHTB nihil.

“Pembebasan biaya BPHTB dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Pekerja Umum, Menteri Pemukiman dan Kawasan Perumahan, dan Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Manokwari sudah menindaklanjuti SKB 3 menteri dengan membuat peraturan bupati (Perbup) Manokwari Nomor 25 tahun 2025 tentang pembebasan biaya BPHTB untuk kategori MBR.

Pembebasan BPHTB tersebut khusus MBR yang ingin memiliki rumah pertama sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang 3 juta rumah.

Sedangkan, jika bukan rumah pertama dan di luar program 3 juta rumah maka tetap dikenakan biaya BPHTB

"Kita selektif untuk memberikan pembebasan BPHTB atau BPHTB nihil. Hal itu hanya berlaku bagi MBR yang masuk dalam program 3 juta rumah dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Dinsos Manokwari,” katanya.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur menjelaskan, syarat bebas BPHTB adalah harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan masuk dalam kategori MBR yang dikeluarkan Dinsos Manokwari.

Kategori MBR untuk kepemilikan rumah adalah warga yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta untuk perseorangan, sedangkan bagi yang sudah menikah sebesar Rp 10 juta.

Selain itu, rumah yang dibeli adalah rumah pertama dengan harga maksimal sebesar Rp240 juta. Di luar ketentuan itu maka warga tidak bisa mendapatkan pembebasan BPHTB.

“Kita sudah sosialisasikan Perbup Nomor 25 tahun 2025 kepada notaris, pihak pengembang dan OPD teknis terkait. Kita sudah satu pemahaman karena meskipun pembayaran BPHTB dilakukan pengembang, tapi biasanya pengembang membebankan pada pembeli rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun ada pembebasan BPHTB namun target penerimaan pajak Pemkab Manokwari dari BPHTB tahun ini tidak mengalami penurunan.

Tahun ini penerimaan dari BPHTB ditargetkan Rp 12,9 miliar dan sampai dengan tanggal 15 Februari 2025, sudah terealisasi sebesar Rp1,42 miliar.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana batal mengisi materi dalam oreintasi atau retret kepala daerah hari ini, Rabu (26/2/2025).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Dadan batal hadir karena dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rapat.

"Badan Gizi semula akan mengisi hari ini, tapi beliau kemudian ada rapat dengan Bapak Presiden, jadi kita undur beliau besok," ujar Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Tito mengatakan, materi makan bergizi gratis dinilai penting untuk disampaikan kepala para kepala daerah.

Oleh karena itu, Kepala BGN dijadwalkan ulang mengisi materi tentang program makan bergizi gratis dalam acara tersebut.

"Tapi saya anggap penting dan saya sudah komunikasi dengan Kepala BGN Prof. Dadan, beliau akan tetap mengisi tapi waktunya diundur besok, karena hari ini rapat dengan Presiden," kata Tito.

Untuk hari ini, Tito mengatakan, ada beberapa pemateri seperti Wakil Persiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri/kepala badan.

Salah satunya adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Beliau (Luhut) akan hadir sebagai Ketua Dewan Ekonomi nasional. Beliau punya pengalaman panjang, beliau memahami banyak hal, saya kira perlu jadi masukan daerah," ujar Tito.

Sebagai informasi, retret kepala daerah digelar selama delapan hari, 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Beragam kegiatan diskusi dan kelas yang diberikan kepada para kepala daerah, seperti pembangunan daerah, perekonomian, hingga kesetaraan gender.

Kepala daerah yang hadir dalam retreat ini berjumlah 493 orang dari 503 peserta yang telah diregistrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan program pembangunan tiga juta rumah dapat membuka peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

Adisatrya menilai kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan.

"Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi," kata Adisatrya, dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas langkah SIG yang terus berinovasi di tengah tantangan yang dihadapi industri semen, dan mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan," ujar Adisatrya.

Ia juga memuji keunggulan-keunggulan bata interlock presisi, di antaranya telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu konstruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," katanya.

Dalam peninjauan di Kendal, Jawa Tengah, rombongan Komisi VI DPR RI juga melihat aplikasi pavingblock berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Paving block berpori merupakan salah satu solusi beton inovatif berbasis semen hijau dari SIG yang memiliki kemampuan meresapkan air.

Sementara itu, Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan aspek sosial dan lingkungan juga tidak luput dari perhatian SIG dalam menjalankan operasional perusahaan sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Inovasi semen hijau SIG lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen," kata Donny.

"Sehingga, dengan menggunakan semen hijau SIG, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan di sisi lain mendukung kemajuan industri dalam negeri," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia menyerap surat utang pemerintah untuk mendanai program tiga juta rumah menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan utang nasional dan memengaruhi selera investor asing.

Adapun, Bank Indonesia berencana memberikan dukungan untuk mendanai program Presiden Prabowo Subiatno yang ingin membangun tiga juta rumah. Namun demikian, analis khawatir langkah tersebut akan memengaruhi pengelolaan utang pemerintah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyatakan siap untuk membeli lebih dari US$9 miliar obligasi pemerintah tahun ini. Ekonom Citigroup mengatakan pembelian obligasi tersebut diperbolehkan dalam hukum di Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Praktik bank sentral membantu belanja pemerintah kali ini disebut masuk ke dalam "perkembangan lain".

"Investor mungkin sudah mulai memperhitungkan risiko dari monetisasi utang ini," tulis Arman dalam catatan yang dikutip Bloomberg, dilansir pada Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, apabila persepsi investor memburuk melihat praktik monetisasi utang pemerintah ini, dikhawatirkan premi risiko untuk aset Indonesia akan meningkat dan aliran modal asing untuk mau masuk ke Tanah Air bisa tersumbat.

Monetisasi utang ini merukuk kepada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk mendanai anggaran belanja negara. Pendanaan model ini dilakukan alih-alih dengan menerbitkan obligasi untuk investor swasta atau menaikkan pajak.

Sebelumnya, rencana monetisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Bloomberg mencatat Bank Indonesia sudah membeli utang negara lebih dari Rp800 triliun pada periode 2020-2022 di pasar primer untuk menggairahkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Namun kali ini, analis dan investor melihat tidak ada urgensi untuk melakukan kebijakan seperti itu. Melihat penggunaan utang tersebut untuk dialirkan ke pasar properti.

Fund Manager Gama Asset Management SA Rajeev De Mello mengatakan praktik monetisasi utang ini akan membuat pandangan risiko investor meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"[Ada kekhawatiran] tentang stabilitas keuangan Indonesia yang akan melemah," kata De Mello.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Lionel Priyadi menambahkan pemerintah harus menjelaskan tentang skema pendanaan utang untuk membiayai program tiga juta rumah ini.

"Jika tidak, pasar akan mengartikan ini sebagai risiko defisit angagran yang melebar, yang akan menaikkan yield obligasi pemerintah," katanya.

Adapun, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke sekitar 6,77% setelah sempat mencapai titik tertingginya pada bulan lalu di level 7,30%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menyebut pendanaan pada sektor perumahan diperlukan lantaran minimnya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, dia berharap ke depan program 3 juta rumah dapat menjadi salah satu program yang juga turut mendapat dukungan pendanaan dari Danantara.

“Terutama dukungan pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken sejumlah beleid terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam forum itu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana efisiensi anggaran senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 20 proyek-proyek nasional di berbagai lini sektor.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industri kita dan hilirisasi kita,” jelas Prabowo.

Bank dunia atau World Bank mau membantu Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. Bank Dunia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), selaku pelaksana Program 3 Juta Rumah, melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

Penjajakan kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero di Jakarta, Senin (24/2/2025) kemarin.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Wamen Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Fahri mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan. Contohnya seperti Singapura yang mampu mengelola aset tanahnya.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," kata Wamen Fahri.

Fahri juga menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sementara itu, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi Wisma Atlet rampung seluruhnya di April 2025 dan siap diresmikan.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet sebanyak 3 tower, yakni tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Ara menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta.

“Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ini adalah bagian dari visi pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai bagi masyarakat,” katanya.

Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran yang berlokasi di Blok D10 Kemayoran, Jakarta Pusat dan Blok C2 Pademangan, Jakarta Utara dibangun pada tahun 2016-2017 menggunakan dana APBN sebesar Rp4,07 triliun. Bangunan ini terdiri dari 10 tower tipe 36 dengan total 7.426 unit.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan untuk 10 tower, di mana pada tower 5 perbaikan hanya pada pekerjaan prioritas dikarenakan tower tersebut akan difungsikan sebagai rumah sakit. Saat ini, tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta MBR.

Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk,hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Dengan revitalisasi ini, Wisma Atlet Kemayoran akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hunian dan fasilitas bagi berbagai kelompok masyarakat," ujar Sri Haryati.

Hingga 19 Februari 2025 atau minggu ke-26, progres pekerjaan revitalisasi telah mencapai 89,9 persen dengan sisa waktu 58 hari hingga target penyelesaian pada 22 April 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Ara mengatakan, renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai.

Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran yang berlokasi di Blok D10 Kemayoran, Jakarta Pusat dan Blok C2 Pademangan, Jakarta Utara dibangun pada tahun 2016-2017 menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,07 triliun. Bangunan ini terdiri dari 10 tower tipe 36 dengan total 7.426 unit.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan untuk 10 tower. Khusus pada tower 5, perbaikan hanya pada pekerjaan prioritas karena akan difungsikan sebagai rumah sakit.

Saat ini, tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta MBR. Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai renovasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk,hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Dengan revitalisasi ini, Wisma Atlet Kemayoran akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hunian dan fasilitas bagi berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Hingga 19 Februari 2025 atau minggu ke-26, progres pekerjaan revitalisasi telah mencapai 89,9 persen dengan sisa waktu 58 hari hingga target penyelesaian pada 22 April 2025.

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

IDXChannel - Jepang berkomitmen untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

Awal pekan ini, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki dan Perwakilan UNICEF di Indonesia Maniza Zaman menandatangani kerja sama distribusi makanan sekolah gratis di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Kerja sama ini akan dilangsungkan selama dua tahun mulai pertengahan 2025. Program ini merupakan tanggapan atas permintaan dari Badan Gizi Nasional.

"Program ini akan memberikan dukungan pemberian makan dan pembelajaran dasar untuk 2.500 anak," kata Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Pelaksanaan proyek ini diharapkan meningkatkan gizi dan kualitas hidup anak, sehingga dapat mencegah stunting.

"Seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Ishiba pada Pertemuan Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia pada Januari tahun ini, Pemerintah Jepang ingin menanggapi keinginan Presiden Prabowo untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, dan ingin bekerja sama dengan memanfaatkan pengalaman Jepang," kata pihak kedutaan.

Sebelumnya, Jepang membantu mengembangkan pelabuhan perikanan, fasilitas pembekuan, dan pasar ikan di enam pulau terpencil di Indonesia. Bantuan hibah ini berkontribusi pada kenaikan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan Biak yang selesai dibangun pada Oktober 2021.

"Makanan sekolah di Jepang secara aktif mempromosikan produksi lokal untuk konsumsi lokal, dan kedua proyek ini bekerja sama untuk memanfaatkan ikan dari pelabuhan perikanan Biak, yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya, untuk makanan di dapur pusat," kata pihak kedutaan. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bertemu dengan World Bank (Bank Dunia) terkait dukungan teknis Program 3 Juta Rumah, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Bank Dunia pun memberikan pemaparan terkait opsi-opsi strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

Ini di antaranya dalam bentuk simplifikasi kebijakan dan peraturan untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi, dan perencanaan pembangunan perumahan yang mengintegrasikan akses ke infrastruktur pendukung.

Kemudian, memobilisasi swasta untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, dan membangun infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia untuk mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri dalam rilis, Senin (24/2/2025).

Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Sehingga, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu World Bank (Bank Dunia), Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya, Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah," ungkap Fahri dalam siaran persnya, Senin (24/2/2024).

Lalu, ada Jepang dalam hal revitalisasi rumah terdampak bencana, dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat.

Fahri menambahkan, kemudahan perizinan juga menjadi fokus Kementerian PKP. Sehingga, akan memudahkan masuknya investasi perumahan.

Selain perizinan, isu lahan (baik dari sisi ketersediaan serta status lahannya) juga menjadi faktor penting untuk mendukung tercapainya program ini.

Hal yang penting dan tidak boleh diabaikan adalah masalah kualitas kontruksi bangunan agar masyarakat bisa menghuni rumah yang layak huni dan berkualitas.

"Dukungan dari Bank Dunia akan semakin menambah semangat dan optimisme Kementerian PKP Program 3 Juta Rumah bisa dicapai. Kami berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan," terang Fahri.

Sementara Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program Perumahan," tutup Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan diri pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pernyataannya pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025), Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono, dalam keterangan pers yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, pada Selasa.

Sugiono menekankan bahwa setiap negara harus menempatkan HAM dalam kebijakan mereka.

Ia juga mengungkapkan beberapa praktik pemenuhan HAM di Indonesia, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Sugiono mengungkapkan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya untuk melindungi HAM dan tidak dijadikan alat politik dalam hubungan antarnegara.

Menurutnya, kerja sama dalam bidang HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara.

"Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," ujar dia.

Sebagai informasi, High-Level Segment (HLS) diadakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.

HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.