Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal berjalannya program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dua hari berturut-turut. Lembaga antirasuah diminta untuk memberikan pendampingan kepada dua lembaga tersebut dalam menjalankan program-program amanat Presiden.

Pada hari ini, Kamis (6/3/2025), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan hingga pengawasan terhadap sejumlah program di Kemenkes.

Budi menyebut kementeriannya mengelola sejumlah program maupun proyek senilai Rp70 triliun yang bersumber dari APBN hingga pinjaman luar negeri.

"Dalam prinsip keterbukaan kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingin, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menkes pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu lalu memerinci proyek maupun program senilai Rp70 triliun yang dimaksud olehnya berasal dari APBN senilai Rp10 triliun, serta pinjaman Bank Dunia Rp60 triliun.

Program dari APBN meliputi program-program Quick Wins Prabowo seperti cek kesehatan gratis, percepatan eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit.

Sementara itu, program pinjaman dari Bank Dunia meliputi infrastruktur kesehatan sebanyak 10.000 puskesmas serta 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, sekaligus peningkatan alat kesehatan di 514 RSUD seluruh kabupaten, kota.

Kepala Badan Gizi Sambangi KPK

Sehari sebelumnya, Rabu (5/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya turut menyambangi KPK. Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu turut meminta pendampingan KPK untuk transparansi dan akuntabilitas program.

Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025.

Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar implementasi program di lapangan sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh BGN.

Selanjutnya, kerja sama antara KPK dan BGN dapat berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Nanti bisa dikoordinasikan untuk pelaksanaan kerja sama KPK dengan BGN. Tapi prinsipnya, kegiatan dilakukan dengan metode mystery shopping sehingga jika nanti ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko, mitigasinya bisa dilakukan,” pungkas Setyo.

Depok (ANTARA) - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan akan segera menangani penyebab banjir yang sering terjadi di Perumahan Taman Duta Cisalak Kota Depok, Jawa Barat yang berada dekat Situ Pangarengan.

Chandra meninjau langsung sodetan di Situ Pengarengan, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kamis, yang menjadi sumber luapan air karena tersumbat sampah.

“Besok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Depok akan memasang jaring untuk menampung sampah agar tidak masuk ke sodetan itu,” ujar Chandra.

Chandra mengungkapkan bahwa sodetan di Situ Pengarengan memiliki peran penting dalam pengendalian banjir , khususnya di Perumahan Taman Duta.

Namun, sodetan ini sering kali tidak berfungsi optimal akibat tersumbat adanya tumpukan sampah.

Ia mengungkapkan Situ Pengarengan selain sebagai bagian dari pengendalian banjir, juga berpotensi menjadi pusat kegiatan masyarakat dan ekonomi baru.

Untuk itu katanya Pemkot Depok akan berkoordinasi dengan pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dalam perencanaan penataan Situ Pengarengan ini.

Chandra juga menyoroti adanya bangunan liar yang berdiri di atas situ , yang dapat merusak lingkungan dan menghambat fungsi situ sebagai daerah resapan air.

"Bangunan liar ini harus segera dibenahi. Jika ada yang mengganggu aliran air dan fungsi situ, maka harus dibongkar," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya normalisasi dan revitalisasi, Pemkot Depok berencana membangun Taman Keanekaragaman Hayati, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan pihak UIII.

“Insyaallah, rencana ini sedang dijajaki dan akan segera kami realisasikan,” demikian Chandra Rahmansyah.

Sebelumnya,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Jawa Barat memetakan ada 19 titik banjir yang menerjang Depok pada Senin lalu.

Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty di Depok, Selasa, mengatakan sudah kami petakan sementara ada 19 titik banjir akibat hujan deras kemarin malam hingga dini hari tadi.

Titik banjir yang dimaksud antara lain bantaran Kali Cabang Timur, luapan Kali Cabang Barat Mampang, luapan Situ Pengarengan, belakang Depok TownSquare (Detos).

Sejumlah perumahan yang tergenang antara lain Mutiara Depok, PGRI Pasir Putih, Taman Duta, Bukit Cengkeh, dan Rini Jaya Pondok Jaya.

Ia menjelaskan, mayoritas luapan air itu terjadi karena saluran air terhalang sampah sehingga air meluber dan menggenangi sejumlah jalan dan perumahan.

Sebagai bagian dari upaya normalisasi dan revitalisasi, Pemkot Depok berencana membangun Taman Keanekaragaman Hayati, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan pihak UIII.

“Insyaallah, rencana ini sedang dijajaki dan akan segera kami realisasikan,” demikian Chandra Rahmansyah.

Sebelumnya,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Jawa Barat memetakan ada 19 titik banjir yang menerjang Depok pada Senin lalu.

Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty di Depok, Selasa, mengatakan sudah kami petakan sementara ada 19 titik banjir akibat hujan deras kemarin malam hingga dini hari tadi.

Titik banjir yang dimaksud antara lain bantaran Kali Cabang Timur, luapan Kali Cabang Barat Mampang, luapan Situ Pengarengan, belakang Depok TownSquare (Detos).

Sejumlah perumahan yang tergenang antara lain Mutiara Depok, PGRI Pasir Putih, Taman Duta, Bukit Cengkeh, dan Rini Jaya Pondok Jaya.

Ia menjelaskan, mayoritas luapan air itu terjadi karena saluran air terhalang sampah sehingga air meluber dan menggenangi sejumlah jalan dan perumahan.

Pembagian makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa dan ibu hamil tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan di Kota Sukabumi. MBG dikemas dan bisa dibawa ke rumah untuk berbuka puasa. Menariknya, di bulan Ramadan ini ada tambahan takjil di dalamnya.

Distribusi MBG ini dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Yayasan di wilayah Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi. Sebanyak 3.513 paket makanan dibagikan di antaranya 3.025 siswa, 42 ibu hamil, 156 ibu menyusui dan 290 balita.

Ada enam sekolah dan satu posyandu yang mendapatkan MBG, meliputi SDN Cibungur (325 siswa), SDIT Al-Amien (383 siswa), SDN Loasari (100 siswa), SDN Rancakadu (203 siswa), SMP 12 Kota Sukabumi (680 siswa), SMAN 5 Kota Sukabumi (1334 siswa) dan Posyandu Kelurahan Babakan (488 orang).

Pantauan detikJabar di SMAN 5 Kota Sukabumi, MBG dibagikan di ruang guru. Para siswa satu per satu mengisi absen dan mengambil paket MBG. Di dalam satu paket MBG tingkat SMA berisi telur rebus, susu 115 ml, kurma lima butir, roti dan jeruk.

Wafa, salah satu siswa kelas X-11 menuturkan menu MBG saat Ramadan cukup bervariatif. Menurutnya, makanan itu cocok untuk takjil saat berbuka puasa.

"Menunya lumayan, dapat roti, susu, telur, jeruk, kurma. Perlu soalnya kan nggak semua orang ada atau punya takjil buat di rumah," kata Wafa kepada detikJabar di SMAN 5 Kota Sukabumi, Kamis (6/2/2025).

Pembagian MBG saat bulan Ramadan di Kota Sukabumi Foto: Siti Fatimah/detikJabar

Pihak sekolah mengatakan, pembagian MBG selama bulan Ramadan dilakukan secara fleksibel mengingat ada perubahan jam pembelajaran. Misalnya, pada hari ini, siswa kelas XII tidak masuk lantaran persiapan untuk PSAJ (Penilaian Sumatif Akhir Jenjang).

"Perbedaannya kalau ketika bulan biasa itu pendistribusian setiap pukul 11.30 WIB jadi langsung mereka nikmati waktu makan siang. Kalau sekarang relatif ya, seperti hari ini kelas XII sedang off jadi mereka ditunggu kehadirannya di sekolah untuk mengambil MBG, jadi kita memastikan mbg ini sampai ke tangan siswa," kata Budi Setia selaku Humas SMAN 5.

Berbeda dengan SMPN 12 Kota Sukabumi. Pendistribusian dilakukan secara serentak pada pukul 09.30 WIB. Perwakilan siswa dan wali kelas akan mengambil paket MBG di ruang guru dan dibagikan di kelasnya masing-masing.

"Teknis pembagian tidak sulit, karena sudah terbiasa siswanya. Pendistribusiannya sama dengan sebelum Ramadan, jadi siswa datang dengan wali kelasnya, jumlah siswanya berapa, dibagikan di kelas, setelah itu kantongnya dikembalikan karena akan dipakai lagi," kata Rina Kusmadewi, Humas SMPN 12 Kota Sukabumi.

Dari sisi menu, menurutkan menu takjil ini sudah mencukupi kebutuhan gizi para siswa. Di dalamnya terdapat protein, karbohidrat, susu dan buah-buahan. Terkait siswa yang tidak hadir ke sekolah, paket MBG yang tersisa akan dimanfaatkan.

"Selalu ada siswa yang tidak masuk, biasanya dimanfaatkan lagi. Kadang ada siswa yang ingin dua kami berikan. Satu kelas itu kan ada yang suka bilang 'Bu mau lagi' kita kasih lagi. Apalagi kalau siswa laki-laki kan makanannya kurang, jadi diberikan ke siswa, dimanfaatkan lagi saja," ujarnya.

"Kalau untuk kami di SMP pinggiran sangat bermanfaat ya apalagi ekonomi masyarakat jadi sangat terbantu untuk siswa di sini," sambung Rina.

Sementara itu, di SDN Cibungur, terdapat perbedaan menu MBG. Bagi siswa tingkat SD jumlah kurma yang dibagikan lebih sedikit daripada siswa SMP dan SMA. Mereka mendapatkan roti, telur rebus, susu 115 ml, jeruk dan tiga buah kurma.

"Untuk pelaksanaan MBG alhamdulillah tadi berjalan lancar, menerima tanda penerimaan MBG, di mana isinya ada telu rebus, roti, kurma, jeruk dan susu. Alhamdulillah anak-anaknya suka, kebetulan ada yang tidak masuk tiga orang," kata Kepala Sekolah SDN Cibungur Eti Suketi.

Dia mengatakan, selama bulan Ramadan terdapat pengurangan jam pembelajaran. Sehingga paket MBG dibagikan lebih awal yaitu bagi kelas 1 dan 2 pada pukul 09.00 WIB, sedangkan kelas 3-6 pada pukul 10.00 WIB.

"Kebutuhan gizi kalo dilihat dari 4 sehat 5 sempurna, ya mencukupi ya. Semoga ke depan menunya lebih bervariasi lagi," tutup Eti.

BANDUNG, investor.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung tetap mendistribusikan makan bergizi gratis selama bulan Ramadan. Ada 5 sekolah dengan total 3.432 siswa yang mendapatkan jatah program ini.  

Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Penerbang Alfian mengatakan, penyaluran makan bergizi gratis pada bulan suci Ramadan untuk siswa terus dilakukan. 

"Di bulan suci Ramadan ini tetap mendistribusikan ataupun memproduksi makan bergizi gratis,"ujarnya di SPPG Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung. Kamis (06/03/2025).

Menurut Alfian, selama Ramadan ini, menu yang disajikan menyesuaikan dengan kondisi, sehingga makanan yang disipakna dapat dibawa pulang ke rumah.

"Namun gizi yang kita berikan tetap terukur seperti halnya menu saat bukan Ramadan, yakni di atas 550 kalori setiap harinya,"tuturnya. 

Ia menambahkan, untuk menu hari ini siswa mendapatkan makanan seperti telur, biskuit, susu, buah buahan dan kurma.

Menu yang disajikan tersebut untuk memudahkan siswa di bawa pulang ke rumah dan makanan tidak mudah basi saat disantap pada buka puasa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menu makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan adalah makanan yang tahan lama dan bisa dibawa pulang. Program ini tetap berjalan meski di bulan puasa.

Di Surabaya, Jawa Timur, menu MBG diberikan kepada siswa saat jam pulang sekolah untuk dibawa pulang siswa sebagai panganan berbuka puasa di rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait teknis MBG selama Ramadan.

"Kemarin saya rapat dengan Bagan Gizi Nasional puasa itu, kalau sekolah masuk, MBG tetap jalan," kata Yusuf, Selasa kemarin (4/3).

Ia menjelaskan makanan tersebut nantinya akan diberikan menyesuaikan jam pulang sekolah masing-masing siswa, sehingga bisa dikonsumsi saat buka puasa di rumah.

"(Waktu pemberian MBG) tergantung, menyesuaikan, koordinasi dengan sekolah jam terakhirnya jam berapa," ucap Yusuf.

Menu MBG Ramadan pun, kata Yusuf, bakal disesuaikan dengan panganan berbuka puasa, yakni yang mudah dibawa pulang oleh siswa.

"Kemarin saya koordinasi dengan BGN, menunya menyesuaikan. Mungkin yang bernuansa buah, kurma, roti," imbuhnya.

BGN sempat menguji coba ketahanan makanan untuk persiapan menu MBG selama Ramadan. Kepala BGN, Dadan Hindayana menuturkan skema pemberian MBG akan dimodifikasi selama bulan puasa.

Biasanya, pemberian MBG selama ini terdiri dari makanan segar yang dikirim ke sekolah. Nah, sepanjang bulan puasa ini BGN bakal menyiapkan makanan tahan lama untuk disantap kala berbuka.

"Contohnya telur, susu, kemudian buah. Ringan modifikasi dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto memukul gong didampingi Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Transfer Teknologi Minus University Juneman Abraham saat pembukaan acara Pendataan Basis Data Perumahan di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (6/3/2025).

BINUS University sebagai Perguruan Tinggi Indonesia Berkelas Dunia melalui Jurusan Civil Engineering berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan. Dengan melibatkan mahasiswa dan akademisi dari berbagai bidang keilmuan seperti Civil Engineering, Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, serta Ilmu Komunikasi, kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), volume backlog perumahan, serta potensi pengembangan kawasan permukiman. Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan pada 40 kelurahan di DKI Jakarta.

kerja sama penelitian ini merupakan bagian dari kolaborasi lebih luas antara BINUS University, DPRKP Pemprov DKI, dan enam perguruan tinggi lainnya seperti UI, Gundar, Trisakti, ISTN dan Pancasila, yang kegiatannya dilakukan di berbagai lokasi, untuk 40 kelurahan itu yg bekerja 6 univ tersebut, kalau BINUS tahun ini dapat 7 kelurahan saja. Upaya ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang efektif antara akademisi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk merelokasi warga Kota Bekasi yang sering kebanjiran. Tetapi, rencana itu menunggu kesediaan warga setempat.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jati Asih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungan itu dia juga didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suharyanto.

Ara -sapaan Maruarar- meminta Tri Adhianto dan Suharyanto agar menanyakan kepada warga setempat Apakah bersedia untuk direlokasi. Sebab menurutnya kejadian bencana banjir ini sudah sering kali terjadi.

"Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin 1-2 hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ucapnya seperti dikutip dari detikproperti.

Ara menegaskan untuk melakukan relokasi di Kota Bekasi memungkinkan untuk dilakukan. Sebab di wilayah Bintara masih ada lahan yang dimiliki Pemkot Bekasi untuk dijadikan hunian.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada tempat di pasar ya Pak ya. Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," tegasnya.

Meski begitu dia menegaskan bahwa untuk melakukan relokasi tetap harus ada kemauan dari warganya. Sebab banyak warga yang sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki ikatan batin dengan tempat tinggalnya.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi pindah semua jadi diajak tanya baik-baik," tuturnya.

"Ya kami juga siap nanti kalau dibutuhkan. Untuk menyiapkan relokasi ya Pak ya. Kami punya standar kok untuk seperti itu," tegas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikproperti

Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk penanganan bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan juga kepada Wali Kota. Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Guna membantu para warga yang terdampak bencana, Menteri PKP juga membagikan sejumlah bantuan berupa mie instan, peralatan mandi, cairan pembersih lantai serta pakaian dalam dan kebutuhan obat-obatan untuk para orangtua dan anak-anak.

Menurut Ara, para pengungsi memerlukan bantuan secepat mungkin dari pemerintah agar bisa mengurangi beban sekaligus memberikan rasa perlindungan dari rasa khawatir mengingat rumahnya terendam air cukup tinggi.

Berdasarkan data BNPB Kota Bekasi, jumlah warga terdampak bencana banjir di Kota Bekasi sebanyak 23.967 KK yang terdiri dari 61.223 jiwa. Sedangkan jumlah warga terdampak di Kecamatan Jatiasih sebanyak 5229 KK atau 16.733 jiwa.

Khusus jumlah pengungsi di Gudang BNPB Jatiasih sebanyak 60 KK atau 263 jiwa. Selain di Gudang BNPB, lokasi pengungsian warga berada di Mushola Nurul Janah Kampung Pondok Benda dan Gereja Menara Kasih di Jalan Swatantra V, RT 04 RW 04 Jatirasa, Jatiasih.

Keluarga Besar Kementerian PKP turut prihatin atas musibah banjir di Bekasi,semoga segera pulih kembali dan seluruh warga sehat, dapat terlayani dengan baik serta kembali ke rumah dengan aman.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terjun ke lapangan guna bertemu dan berkoordinasi dengan Kepala BNPB, Walikota Bekasi dan jajaran untuk melakukan penanganan pasca bencana banjir bandang yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat. Menteri Ara juga menemui masyarakat Kota Bekasi di Kecamatan Jatiasih yang tertimpa bencana banjir.

Lokasi yang dikunjungi merupakan wilayah terdampak bencana banjir paling parah yakni Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih di Kota Bekasi, banjir setinggi 8 meter membuat rumah-rumah warga tenggelam dan membuat kegiatan warga lumpuh.

Ara bersama Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Kepala BNPB Mayor Jenderal Suharyanto juga melihat langsung kondisi para pengungsi di Kantor Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Beberapa wilayah di Bekasi lumpuh total akibat banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025). Hingga hari ini, ada beberapa daerah yang airnya belum kunjung surut.

Air tidak hanya menggenang di jalanan, melainkan hingga ke permukiman warga dan tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan. Salah satunya adalah kawasan elit Grand Galaxy Bekasi.

Dilansir detikNews, dalam pantauan pada Selasa lalu, ketinggian air di sana mencapai 1,2 meter. Genangan air ini berdampak pada akses utama menuju Mal Grand Galaxy Park yakni Jalan Pulo Sirih Utama. Akibatnya, jalan tersebut tidak bisa dilalui pengendara mobil dan motor.

Menurut GM Corporate Communications & Affairs ASRI, Troy Fridatama, pada saat banjir terjadi, air hanya menggenang di area jalan saja. Untuk area dalam mall atau basement semuanya aman dari jangkauan air.

"Kalau Mal Grand Galaxy Park-nya nggak, kami aman. Memang sekelilingnya banjir karena perumahannya sendiri kan banjir. Alhamdulillah mall-nya aman, tidak sampai masuk kebanjiran," ujar Troy saat dihubungi detikProperti Kamis (6/3/2025).

Namun, lumpuhnya akses menuju Mal Grand Galaxy Park berdampak pada tingkat kunjungan mall beberapa hari ini. Biasanya pada hari Senin hingga Jumat Mal Grand Galaxy Park ramai dikunjungi terutama pada bagian tenant-tenant makanan.

"(jumlah) Pengunjung pasti terdampak karena akses menuju ke mall-nya juga banjir. Dan para pengunjung kami kan juga mostly (kebanyakan) adalah orang-orang yang tinggal di sekitar situ ya. Sementara kalau rumah mereka banjir, pasti mereka fokus untuk mengurusi rumah mereka masing-masing dulu," ungkapnya.

Untuk kondisi banjir terkini di sekitar lokasi, Troy masih memantau, tetapi ia memastikan Mal Grand Galaxy Park tetap beroperasi normal.

"Secara mall kami aman, beroperasi seperti normal," imbuhnya.

Sementara itu, banjir juga menghambat akses jalan di sepanjang Jalan Boulevard Raya hingga ke perbatasan Jalan Pekayon yang merupakan salah satu akses menuju Mal Grand Galaxy Park.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan dari 12 kecamatan di Bekasi, 8 di antaranya terendam banjir. BNPB mengungkapkan rata-rata tinggi banjir di Bekasi mencapai 3 meter. Banjir ini disebabkan dari intensitas curah hujan yang tinggi sejak Minggu (2/3/2025) dan ada yang kiriman air dari Bogor.

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir