DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan memanggil para pengembang perumahan imbas banjir di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Jumat (11/4/2025).

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengecek rencana dan perizinan pembangunan lahan apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan pada pihak terkait untuk memeriksa izin dari perumahan yang lagi dibangun itu,” ucap Chandra kepada wartawan, Jumat malam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan warga banjir di Jalan Ait Soleh Raya disebabkan karena pembangunan perumahan baru.

Akibat pembangunan itu saluran air di Jalan Ait Soleh Raya menyempit.

“Karena (kata warga) perumahan di sini sebelumnya enggak banjir seperti ini,” ujar Chandra.

“Cuma drainase buatan ini ternyata di sini lebar, di sana menyempit. Makanya saya bilang tadi ada bottleneck. Di sana sungai, turapnya dirobohin sehingga saya lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik,” lanjut dia.

Pemanggilan ini untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan sudah sesuai kriteria.

“Kalau pun ada izinnya (pembangunan), kami akan cek lagi apakah sesuai dengan teknisnya bahwa memang ini benar drainasenya, site plannya,” tutur Chandra.

DEPOK, KOMPAS.com - Rani (33), warga Jalan Ait Solih Raya, Pancoran Mas, mengeluhkan soal banjir yang merendam rumahnya ke Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

Keluhan itu disampaikan Rani saat Chandra meninjau titik banjir di Jalan Ait Solih Raya, Jumat (11/4/2025) malam.

Kepada Chandra, Rani mengaku rumahnya selalu kebanjiran sejak akhir 2024.

“Yang hari ini luar biasa sih (banjirnya) memang. Air mulai naik sekitar pukul 14.00 WIB dan itu kayak arus deras (di depan rumah),” kata Rani kepada Kompas.com, Jumat.

Rani menduga rumahnya terendam banjir imbas pembangunan kompleks perumahan baru yang berada tepat di samping perumahannya.

“(Dugaan itu muncul) soalnya mereka (perumahan baru) gundulin kebun yang mungkin jadi enggak ada tanah resapan. Ditambah, mereka enggak buat saluran buat menyalurkan air dari saluran besar depan kompleks,” ujar Rani.

Pada Jumat ini rumah Rani dan 30 rumah warga lainnya terendam banjir sekitar 40 sentimeter. Pada hari itu, wilayah Kota Depok diguyur hujan pada sore hari.

Rani pun berharap Pemkot Depok serius menangani permasalahan banjir ini. Sebab, setiap hujan deras melanda, rumah warga selalu terendam banjir.

“Semoga dipulihkan kondisi saluran air dan sungainya biar enggak meluap dan bikin banjir lagi,” lanjut Rani.

Sementara itu, Chandra mengatakan banjir di Jalan Ait Solih Raya disebabkan karena penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ujar Chandra.

Chandra mengaku akan segera memanggil developer perumahan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara akan memanggil Bos Lippo Group John Riady pekan depan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor Qatar.

Ara menegaskan hal ini usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman 20.000 kuota rumah subsidi bagi buruh, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

"Tadi, harusnya minggu ini saya panggil Pak John Riyadi, owner (pemilik) dan pengelola. Tapi, beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi, saya panggil lagi minggu depan. Karena saya tentu sebagai Menteri bertemunya sama owner-nya," ungkap Ara.

Baca informasi lengkapnya di sini Pulang dari Qatar, Ara Bakal Panggil Lagi John Riady soal Meikarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengubah syarat gaji penerima rumah subsidi di Jabodetabek bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Semula, ditetapkan sebesar Rp 13 juta per bulan bagi MBR yang sudah menikah. Namun, kini berubah menjadi Rp 14 juta per bulan.

Perubahan ini atas kesepakatan Ara bersama Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Baca informasi lengkapnya di sini Berubah Lagi, Batas Maksimal Gaji Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 14 Juta

Pemerintah terus mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi, termasuk untuk profesi strategis seperti ojek online (ojol), buruh, guru, dan wartawan.

Program yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan bank penyalur seperti Bank BTN, menawarkan kemudahan berupa uang muka (DP) rendah dan suku bunga ringan.

Berikut rincian DP dan bunga KPR untuk keempat profesi tersebut (berlaku juga untuk profesi lainnya yang diprioritaskan): Berapa DP dan Bunga KPR Rumah Subsidi Ojol, Buruh, Guru, dan Wartawan?

Manggarai Barat -

Siswa di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum mendapat jatah makan bergizi gratis (MBG) seusai libur Lebaran. Selama tiga hari terakhir atau sejak masuk sekolah pada 9 April 2025, siswa tak lagi diberikan MBG. Informasi yang diperoleh, program MBG mulai berjalan kembali pada 14 April 2025.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, tak memberikan alasan mandeknya pemberian MBG tiga hari terakhir ini.

"Tanya di BGN. Kami tinggal ikut perintahnya BGN," kata Kosmas saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (11/4/2025).

BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggarai Barat belum menanggapi permintaan konfirmasi. Kepala SPPG Manggarai Barat Dania Ulfi Ningrum tak menerima panggilan telepon. Ia juga belum menjawab pesan WhatsApp.

Kepala SMPN 1 Komodo Labuan Bajo, Matias Dima, juga tak tahu alasan tak ada pemberian MBG. Ia hanya mendapat pemberitahuan dari Kepala SPPG Manggarai Barat bahwa ada perubahan jadwal pemberian MBG. Pemberian MBG baru dilakukan pada 14 April 2024.

Siswa kelas 8 SMPN 1 Komodo berinisial A mengaku heran tak ada lagi pemberian MBG di sekolahnya. Ia mengaku tak tahu alasan tak ada pemberian MBG itu.

"Tidak tahu lagi kenapa tidak dikasi hmakan bergizi gratis itu," ujarnya.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari 2025. Baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG.

Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

(hsa/hsa)

DEPOK, iNewsDepok. id - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Depok pada Jumat (11/04/2025) siang hingga sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Perumahan Azurra Residence di Jalan Atit Solih Raya, Pancoran Mas, menjadi salah satu lokasi terparah yang terendam air.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, didampingi perangkat daerah terkait, langsung meninjau lokasi banjir pada malam harinya. Fokus utama peninjauan adalah memastikan keselamatan warga yang terdampak.

"Kedatangan kami malam ini untuk memastikan pertama itu keselamatan warga terdampak dulu," ujar Chandra kepada wartawan di lokasi banjir di Perumahan Azurra Residence.

Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan bahwa banjir di Perumahan Azurra Residence diduga kuat disebabkan oleh penyempitan saluran air dan dampak pembangunan perumahan lain di sekitarnya yang dinilai tidak terencana dengan baik.

"Menurut informasi warga itu sebenarnya drainase buatan bukan sungai alami, nanti akan kami cross check lagi benar tidak. Saya juga lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik," ungkapnya.

Pemerintah Kota Depok berjanji akan bergerak cepat untuk mencari solusi mengatasi masalah banjir ini. Sebanyak 26 Kepala Keluarga (KK) di Perumahan Azurra Residence dilaporkan terdampak banjir.

"Nanti akan kami lihat apa perlu dievakuasi, tapi sejauh ini masih belum," kata Chandra.

Berdasarkan data yang dihimpun Wakil Wali Kota, terdapat 15 titik banjir yang melanda Kota Depok pada Jumat (11/04/2025). 

Perumahan Azurra Residence menjadi sorotan utama akibat ketinggian air yang signifikan dan dampaknya terhadap puluhan keluarga. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap sabar sambil menunggu upaya penanganan lebih lanjut.

Editor : M Mahfud

KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas program rumah subsidi bagi 13 profesi prioritas.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, di manakah lokasi rumah subsidi tersebut?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, rumah subsidi ini berlokasi di kawasan Jadebotabek.

"Meski demikian, bukan di jantung kota, melainkan di kawasan sub urban dan bisa diakses transportasi publik," ujar Ara.

Salah satu perumahan yang disiapkan untuk mengakomodasi program rumah subsidi ini adalah Pesona Kahuripan yang berada di Cileungsi, Bogor.

Perumahan ini dikembangkan PT Pesona Kahuripan yang telah menyiapkan ratusan unit rumah subsidi berkualitas di dua klaster Pesona Kahuripan 10 dan 12.

Direktur Utama PT Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma mengungkapkan, telah menyediakan 290 unit rumah subsidi siap huni (ready stock) dengan harga Rp 185 juta.

Rinciannya, terdapat 90 unit di Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 200 unit lainnya di Kompleks Pesona Kahuripan 12.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional dan memberikan akses hunian layak bagi berbagai kalangan, termasuk para pekerja media," ujar Angga kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menghubungi pihaknya untuk menyiapkan rumah bagi 13 profesi sasaran, terutama para wartawan.

Rencananya, serah terima unit rumah kepada para pekerja media ini akan dilaksanakan pada 6 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pesona Kahuripan juga telah berperan aktif dalam menyediakan rumah siap huni bagi para guru di wilayah Kabupaten Bogor.

Serah terima kunci rumah-rumah tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir Maret lalu.

Spesifikasi Rumah Subsidi

Setiap unit rumah subsidi yang ditawarkan oleh PT Pesona Kahuripan ini dirancang dengan tipe 30/60, yang berarti luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Meskipun berstatus rumah subsidi, pengembang tetap mengedepankan kualitas bangunan.

Setiap unit dilengkapi dengan dua kamar tidur yang menggunakan dinding hebel ganda (double) untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal.

Selain itu, setiap rumah juga memiliki dapur fungsional, kamar mandi, serta langit-langit setinggi 2,95 meter yang menciptakan kesan ruangan yang lebih lapang.

Untuk menambah kenyamanan penghuni, setiap unit juga dilengkapi dengan carport untuk kendaraan, taman di bagian depan, serta area belakang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Lokasi Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 12 di Cileungsi, Bogor, menawarkan akses yang cukup strategis.

Perumahan ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Stasiun LRT Harjamukti dan hanya 10 menit dari pintu Tol Nagrak.

Kemudahan akses ini tentu menjadi nilai tambah bagi para pekerja yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

IDSurvey menyatakan komitmennya dan siap mendukung penuh kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diimplementasikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

VP Sekretaris Perusahaan IDSurvey, Tony Andrianto mengatakan, IDSurvey sebagai holding BUMN yang membawahi PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, siap mengerahkan seluruh sumber daya dan keahliannya dalam bidang survei, inspeksi, dan pengujian untuk menjamin mutu pelaksanaan program ini.

Tony menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan kualitas makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar, terutama dari sisi kehalalan dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Sebagai lembaga sertifikasi yang berpengalaman dalam pengujian dan standarisasi, IDSurvey berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dengan menghadirkan layanan pemastian yang kredibel dan terpercaya," ujar Tony.

Sucofindo sendiri telah diakui sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) utama oleh BPJPH sejak 17 Februari 2023. Mengacu pada standar ISO 17065, Sucofindo memiliki cakupan kerja nasional dan internasional serta didukung oleh 130 auditor halal bersertifikasi BNSP yang tersebar di 28 kantor cabang.

Lingkup kegiatan sertifikasi halal Sucofindo meliputi produk makanan, minuman, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetika, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian.

Sebagai LPH, Sucofindo juga telah memiliki sertifikasi ISO 37001 untuk sistem manajemen anti-penyuapan dan laboratorium pengujian berstandar ISO 17025.

Sementara itu, PT Surveyor Indonesia memperkuat langkah ini dengan 31 auditor halal yang terdaftar di BPJPH. Sebagai lembaga jasa survei independen, IDSurvey akan terlibat dalam sertifikasi dan konsultasi hazard analysis and critical control points (HACCP) serta memastikan kehalalan produk.

"Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kualitasnya," pungkas Tony.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan pihaknya akan menggandeng lembaga-lembaga sertifikasi, di antaranya IDSurvey dan BPJPH untuk berperan dalam proses akreditasi program MBG.

Dalam upaya ini, BGN bekerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun skema akreditasi yang akan mencakup berbagai aspek penting, termasuk sarana prasarana, keamanan pangan, sertifikasi halal, dan proses bisnis.

"Lembaga sertifikasi, termasuk IDSurvey, ditunjuk untuk mengawasi implementasi standar tersebut guna menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG," tutur Dadan, Selasa (11/3) lalu.

Proses akreditasi akan dilakukan setelah jumlah SPPG mencapai 2.000 unit, yang mencakup layanan bagi sekitar 6 juta orang hingga Agustus 2025. Setelah itu, hasil akreditasi akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu unggul, baik sekali, dan baik.

Tarakan -

Ketua Yayasan Hidup Berbagi Kasih sekaligus mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk wilayah Tarakan Utara, Jackson Situmorang, angkat bicara mengenai polemik mandeknya program makan bergizi gratis (MBG).

Berhentinya program ini diduga karena masalah koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan BGN. Sejauh ini, Jackson hanya menerima penugasan dan tidak tahu-menahu koordinasi tersebut.

"Saya hanya menjalankan tugas sesuai surat dari BGN. Setelah surat tugas ada, SPPG yang mengawasi operasional di dapur saya," ujar Jackson kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Namun, demi kelanjutan program ini di Tarakan, Jackson menilai pemda dapat dilibatkan dengan menyiapkan lahan atau mengajukan permohonan ke BGN. Ia optimistis BGN akan merespons positif, mengingat banyak sekolah di Tarakan yang masih menanti program ini.

"Saya tidak keteteran, tapi kapasitas saya hanya untuk Tarakan Utara sesuai kuota yang diberikan," katanya.

Jackson membeberkan empat skema MBG yang dijalankan BGN. Skema pertama, BGN langsung membangun dapur. Skema kedua melibatkan instansi seperti TNI, Polri, BUMN, atau pemerintah daerah yang bisa mengajukan pembukaan dapur ke BGN.

"Skema ketiga adalah mitra seperti saya. Siapa pun bisa mendaftar, baik online maupun langsung ke BGN," jelasnya.

Skema ini, lanjut Jackson, membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Ia menyambut baik apabila ada mitra baru di Tarakan.

"Saya sebagai mitra pertama di Tarakan senang kalau ada yang mau buka dapur baru. Silakan ajukan ke BGN," tambahnya.

Ia menawarkan diri untuk memfasilitasi jika Pemkot Tarakan ingin berkoordinasi juga terkait pelaksanaan program MBG. Ia berharap MBG dapat terus berkembang dengan dukungan semua pihak demi meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di Tarakan Utara.

"Pintu saya terbuka lebar. Kalau pemerintah mau duduk bareng, saya siap bantu," ujarnya.

(des/des)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta dikutip Jumat, 11 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," kata dia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

(KIE)

Jakarta -

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memberikan beberapa usul agar pasar modal Indonesia berdaya tahan dari dampak perang tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Wijayanto mengatakan banyak investor melihat beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini belum jelas arahnya. Untuk itu, program-program yang berpengaruh terhadap kinerja pasar modal dinilai perlu dikaji ulang.

"Jujur saja, banyak pihak, termasuk investor asing itu merasa pemerintahan Pak Prabowo ini punya banyak rencana, banyak program. Tapi mereka belum melihat adanya rencana konkret, realistis, rasional yang koheren. Jadi Indonesia ini akan dibawa ke mana," kata Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk 'Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia', Jumat (11/4/2025).

Wijayanto mengusulkan agar pemerintah segera melakukan kalibrasi terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Dengan kuatnya finansial, pemerintah bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Program yang harus dilakukan kalibrasi itu di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), program 3 juta rumah, hingga pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Program 3 juta rumah per tahun apa iya perlu kita paksakan? Program MBG melayani 83 juta siswa mulai tahun ini, apa iya kita akan melakukan itu? Apa betul yang butuh 83 juta?" kata Wijayanto.

"Kemudian program Koperasi Merah Putih, yang memerlukan dana Rp 5 miliar dikalikan 80.000, sekitar Rp 400 triliun, apa betul kita akan wujudkan itu. Kemudian BPI Danantara, alhamdulillah timnya saya mengapresiasi solid, tetapi yang perlu diadjust adalah agendanya jangan terlalu agresif," sambungnya.

Menurut Wijayanto, ada tiga hal yang perlu dilakukan para menteri di Kabinet Merah Putih. "Pertama perbaikan komunikasi, alhamdulillah sudah disadari. Yang kedua perbaikan teknokrasi, ini masih menantang. Program-program besar itu harus dikupas, harus dihitung betul, sehingga justified secara teknokratis. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan eksekusi," tegas dia.

(aid/rrd)

Bisnis.com, PALEMBANG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang pascalibur lebaran tahun 2025 akan kembali dilakukan mulai Senin (14/4/2025).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan pelaksanaan MBG di Kota Palembang memang belum berjalan maksimal atau menyentuh seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Menurutnya, hal itu terjadi karena beberapa faktor termasuk dalam hal penyediaan dapur yang belum banyak.

“Jadi dari target kita 300 sekolah di Palembang, baru terlaksana di 85 sekolah,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).

Sementara itu, meskipun sejumlah sekolah sudah masuk kembali pada 9 April, pelaksanaan MBG akan digulirkan mulai 14 April mendatang. Hal itu lantaran proses belajar baru efektif di hari tersebut.

"Kembali dimulai nanti 14 April, berjalan normal dengan skema dan menu MBG sama,” kata dia.

Di lain sisi, Ketua DPD Perkumpulan Penyelengara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatra Selatan Evie Hadenli menyampaikan sudah ada rencana untuk menambah jumlah dapur MBG di Kota Palembang dan wilayah lain di Sumsel.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa proses pembagian MBG membutuhkan persiapan yang matang dan harus mengikuti teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Sekarang kita fokus yang sudah terdata dulu,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Palembang Sebelumnya, jumlah dapur umum untuk MBG di Kota Palembang tersebar di 11 kecamatan.

Adapun untuk wilayah (kecamatan) lain yang belum ada akan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Batam -

Seorang Ketua RT berinisial AY di Perum Greenland Blok A, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi korban penikaman. Pelaku penikaman ialah seorang wanita berinisial AN, warga dan tetangga Ketua RT tersebut.

"Kejadian tadi siang, sekitar pukul 13.00 WIB. Korban berinisial AY menjadi korban penikaman oleh warganya berinisial AN," kata Kapolsek Batam Kota, Kompol Anak Agung Made Winarta, Jumat (11/4/2025).

Kronologi penikaman Ketua RT itu bermula dari korban tengah menyapu di halamannya rumahnya. Tiba-tiba pelaku mendatangi korban membawa pisau dapur dan langsung menikam korban

"Korban saat itu tengah menyapu halaman depan rumahnya. Pelaku yang merupakan tetangga langsung korban. Ia datang membawa pisau dan langsung menikam korban dari belakang," ujarnya.

Akibatnya, korban langsung terjatuh bersimbah darah. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung melarikan ketua RT itu ke rumah sakit.

"Korban mengalami luka robek di bagian paha kaki kiri, pinggang kiri, dan lengan tangan kiri. Korban masih dirawat di rumah sakit," ujarnya.

Polsek Batam Kota yang mendapat laporan itu langsung melakukan penangkapan pelaku AN. Pelaku diamankan di rumahnya oleh polisi.

"Penangkapan terhadap pelaku dilakukan tempat kejadian perkara di dekat rumahnya. Saat ini sudah diamankan di Polsek Batam Kota," Ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara motif penikaman ketua RT itu diduga karena salah paham antara korban dan pelaku. Namun polisi masih mendalami lebih lanjut motif tersebut.

"Sementara motifnya salah paham, namun masih di dalami. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Reskrim Polsek Batam Kota. Nanti perkembangan akan kami sampaikan," ujarnya.

(afb/afb)