Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN ini dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Nah, PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihak Ara masih membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

Ditemui usai acara, Ara mengatakan usulan tersebut berupa program untuk perumahan MBR. Nantinya pihak Kementerian ATR/BPN akan mencari lahan yang cocok untuk melaksanakan program tersebut.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuturkan program perumahan MBR yang diusulkan menjadi PSN adalah program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya 3 juta rumah ini terwujud apa, salah satunya PSN," tutur Nusron.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginisiasi Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengungkapkan hal ini dalam sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan PSN untuk MBR di Indonesia," jelas Ara.

Dia beralasan, kesepakatan antara dirinya dengan Nusron dilakukan demi merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah per tahun.

Oleh karena itu, mereka ingin meyakinkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait inisiasi tersebut.

Dia beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 5 triliun pada tahun 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah.

Sehingga, masih ada sekitar 2,75 juta rumah lagi yang harus dibangun Kementerian PKP.

Namun demikian, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah memberikan pemikiran cerdas untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari subsidi bunga hingga cicilan.

"Tapi, ini baru sesuatu rencana, yang tentu bagaimana bisa diterima oleh negara. Nah, itu salah satunya paling utama. Ya, bisa dua juta, bisa tiga juta. Tentu, kalau program Satgas ini bisa diterima oleh DPR dan juga pemerintah, itu akan sangat membantu," tandas Ara.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Kementerian PKP mengantongi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun yang diharapkan dapat mendorong berjalannya Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan siap melaksanakan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan dari Prabowo di 2025. Dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Nantinya, pembangunan rumah rakyat tersebut akan ada yang gratis dan berbayar.

"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," ujar Ara saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan DIPA merupakan simbol penyerahan APBN 2025. Jumlah alokasi anggaran belanja dari APBN pada tahun 2025 senilai Rp 3,621 triliun. Nilai anggaran tahun 2025 meningkat 8,9% dari anggaran belanja pada APBN 2024. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2,701 triliun yang dapat digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja kementerian termasuk Kementerian PKP dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

"Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025," ujar Prabowo.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri-menteri terkait.

(aqi/das)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan ada tiga fokus masalah yang harus diselesaikan pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah ke depan.

Ketiga fokus masalah tersebut adalah soal tanah, perizinan dan pembiayaan sehingga Kementerian PKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Wamen PKP Fahari Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Fahri pihaknya juga berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Adapun tiga masalah yang telah diidentifikasi dan harus segera di tangani dengan cepat. Pertama adalah soal tanah dimana hal itu menjadi modal utama dalam perumahan.

Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," ungkap dia.

Masalah yang kedua adalah soal perijinan. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga.

Ketiga soal pembiayaan perumahan di mana hal ini juga penting dalam bidang perumahan.

“Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta -

Pemerintah tengah mempersiapkan penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Bonny menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Bonny mengatakan awalnya Prabowo menggagas program 3 juta rumah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Selain itu, program ini sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tidak menerimanya.

Bonny menghitung pemberian subsidi BBM saat ini sebesar Rp 3.000 per liter. Maka masyarakat dengan mobil tanpa sadar menerima subsidi senilai Rp 720 ribu per bulan kalau seminggu membeli 60 liter.

Bonny mengatakan Prabowo menilai masyarakat tanpa mobil pun semestinya dapat menerima subsidi juga sebagaimana asas keadilan. Prabowo pun memilih menyalurkannya berupa rumah.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Untuk itu, Bonny menyatakan pemerintah akan membayar cicilan KPR masyarakat tidak mampu sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Hal ini akan diwujudkan melalui peraturan presiden yang sedang dipersiapkan. Dana untuk cicilan tersebut pun akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Gara-gara Perpres ini bank datang nggak? Bank datang. Jelas ini pembayarannya. Cuman satu kertas aja Perpres tadi jadi bankable-kan rakyat (miskin sebanyak) 25 juta. Setelah itu kalau bank datang. Siapa yang datang? developer datang, kontraktor datang. Ada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan Satgas Perumahan mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 53,6 triliun. Angka tersebut sudah termasuk cicilan tahun pertama 3 juta rumah masyarakat miskin senilai Rp 21,6 triliun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun) dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," jelasnya.

"Pak Prabowo Presiden pertama yang membangun rumah full," ucap Bonny.

Di sisi lain, Bonny mengatakan Prabowo memilih perumahan lantaran merupakan sektor yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Mengingat, sektor ini memiliki 185 subsektor atau chain supply terkait dengannya.

Menurutnya, sektor properti sendiri merupakan penyumbang PDB terbesar. Ia juga menyebutkan sektor ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8%.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dinilai dapat mengurangi angka kemiskinan. Sebab, penerima yang merupakan masyarakat miskin akan mempunyai rumah, yakni tambahan aset senilai Rp 100 juta.

Rumah tersebut dapat menjadi modal usaha penerima rumah untuk membuka usaha. Lalu, rumah itu juga bisa dikontrakan sebagai sumber penghasilan.

"Penerima ini akan mendapatkan kredit lagi nanti, Kur (Kredit Usaha Rakyat) dengan menjaminkan haknya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)