Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Muazzim Akbar menekankan perlunya sinergi yang kuat kepada semua pihak untuk menjalankan program makan bergizi gratis di Indonesia.

"Mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas membutuhkan peran semua pihak, baik formal, informal maupun masyarakat secara langsung," ujarnya di Mataram, Jumat.

Anggota Muazzim menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Program itu bertujuan untuk menyediakan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Meskipun masih berada tahap awal, Muazzim berkomitmen mengawal implementasi kebijakan tersebut di tingkat nasional lantaran membutuhkan dana besar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Anggarannya juga sangat besar, sehingga ini membutuhkan keseriusan dan kerja keras bersama," kata legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tersebut.

Dia menyampaikan selain berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, program makan bergizi gratis juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam aspek ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan nilai Pancasila, kata Muazzim, program makan bergizi gratis memberikan akses makanan sehat bagi semua kalangan tanpa membedakan status ekonomi.

"Ini bukan hanya tentang memberi makanan gratis, tapi juga soal membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan global," pungkasnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama/Awaludin
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Polres Blitar Kota berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) oleh pemerintah. Salah satunya dengan turut memberikan makan siang bergizi gratis kepada siswa SDN Sanankulon 1. Puluhan siswa tampak antusias dengan kehadiran anggota Polres Blitar Kota itu.

Kegiatan makan siang bergizi itu dihadiri oleh Kabag SDM Polres Blitar Kota Kompol Imron dan Kapolsek Sanankulon AKP Nur Budi. Selain itu, sejumlah anggota Polres Blitar Kota juga turut hadir membagikan makan siang bergizi gratis.

"Kami mewakili Bapak Kapolres Blitar Kota hadir bersama untuk bertemu dengan anak-anak di sini. Tujuannya, untuk menyampaikan sekaligus membagikan makan bergizi gratis untuk siswa SDN Sanankulon 1 ini," terang Kompol Imron, Jumat (21/2/2025).

Imron menyebut, kegiatan makan siang bergizi itu sebagai upaya mendukung program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Polri berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung dan merealisasikan program tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan program pemerintah pusat. Meskipun belum direalisasikan secara keseluruhan, tetapi kami berupaya untuk mewujudkannya sebagai sinergitas. Termasuk berbagai makan bergizi gratis di sejumlah sekolah," katanya.

Menurut Imron, anggota juga turut bercengkerama dengan para siswa saat memberikan makanan tersebut. Itu dilakukan untuk menjalin rasa percaya diri pada siswa, dan mengenal lebih dengan dengan para polisi.

Melalui program makan bergizi itu, lanjut Imron, Polres Blitar Kota berharap para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Sehingga, kegiatan makan siang bergizi gratis dapat memberikan dampak positif kepada siswa sekolah. Khususnya, dalam menunjang kebutuhan gizi para siswa.

"Harapannya kami para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, berprestasi mencetak generasi unggul. Untuk itu kami berpartisipasi dalam membantu pemenuhan asupan gizi tambahan bagi mereka," tandasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

KOMPAS.com - Ahmad Dhani menegaskan penampilan Dewa 19 di acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (21/2/2025) adalah gratis.

Pernyataan Dhani itu menepis anggapan Dewa 19 dibayar dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah adanya efisiensi anggaran.

"Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis, tidak dibayar, karena persahabatan kita, oke," jelas Dhani dalam unggahan akun Instagramnya @ahmaddhaniofficial pada Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga membantah tudingan membayar Dewa 19 untuk pentas seni dalam rangka peluncuran logo Kementerian PKP menggunakan duit negara.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, Ahmad Dhani tak dibayar sepeser pun untuk mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan itu.

"Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar," tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Lanjut dia, Dhani sudah beberapa kali mengisi acara tanpa dibayar apapun, termasuk acara Kementerian PKP yang dihelat nanti.

"Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja," tukas Ara.

Surat Undangannya Sempat Viral

Surat undangan Kementerian PKP yang akan menggelar peluncuran logo Kementerian PKP serta pentas seni yang menampilkan Dewa 19 ramai dibahas di platform media sosial X.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut digelar di tengah adanya efisiensi anggaran pemerintah.

"Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan isi surat tersebut, acara akan berlangsung pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB. Para undangan yang dihadir diminta menggunakan busana smart casual.

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukaan soal agenda mengundang Dewa 19 tampil di agenda Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumat (21/2).

Penampilan Dewa 19 yang digawangi Ahmad Dhani ini memantik sorotan publik lantaran dilakukan di tengah efisiensi anggaran besar-besaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara, sapaan akrab Maurarar, menjelaskan Dewa 19 tampil gratis alias tidak dibayar dalam agenda kantornya hari ini.

"Tidak ada (pakai anggaran) APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," katanya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis kemarin (20/2) dikutip Detikfinance.

Ia mengaku tak tahu alasan Ahmad Dhani menolak bayaran tampil. Ara bahkan mengklaim peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu, dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 dalam peluncuran logo kementerian. Hal itu dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Hal itu diketahui dari salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com. Dalam surat bertanggal 18 Januari 2025 itu, peluncuran logo akan diselenggarakan pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

Surat itu berisi undangan menghadiri "'Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman' dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19".

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat tersebut. Surat itu juga dilengkapi kop surat serta cap Kementerian PKP.

Sebelum ramai, Marurar pernah mengungkap rencana mengundang Dewa 19. Hal itu ia ungkap saat melantik pejabat eselon II hingga IV di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

Saat itu, Maruarar meminta pejabat-pejabat yang baru dilantik bekerja cepat untuk rakyat. Dia berkata ada waktunya bekerja dan juga ada waktunya rekreasi.

"Saya sudah telepon Pak Ahmad Dhani, Dewa, untuk menghibur kalian semua, ya. Pada waktunya kita bekerja, kita bekerja. Waktunya kita juga perlu refreshing, ya refreshing," ujar Maruarar saat itu.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terimbas efisiensi anggaran. Awalnya, mereka mendapatkan Rp5,27 triliun untuk 2025. Saat ini, kementerian tersebut hanya memiliki anggaran Rp3,46 triliun.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melantik sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan meluncurkan logo baru. Untuk merayakan kegiatan tersebut, Kementerian PKP juga mengadakan pentas seni yang diisi oleh Dewa19.

Ditemui sebelum acara peluncuran logo Kementerian PKP, Menteri PKP Maruarar Sirait sedikit bercerita bagaimana pihaknya bisa mengundang Dewa19 untuk mengisi acara tersebut. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya dengan Ahmad Dhani bersahabat lama sehingga pihak Ahmad Dhani juga bersedia untuk mengisi acara di Kementerian PKP.

"Gini ya teman-teman, kalau kita bersahabat, tidak semua itu urusannya uang. Tidak semua urusannya persahabatan," katanya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Dan Mas Dhani terima kasih, Mas Dhani bilang, ya, dulu kita berbeda, ya. Berbeda politik, kita sekarang bersatu," tambahnya.

Ahmad Dhani pun menambahkan, Ara meminta pihaknya untuk tampil di acara Kementerian PKP belum lama ini. Ia kemudian menyetujuinya dan memutuskan untuk perform secara gratis.

"Ya, kemarin, tahun 2024 kemarin, Dewa19 banyak dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis nggak apa-apa lah. Ngepur, ngepur," katanya.

"Ya karena Bang Ara bilang, satu nggak ada budgetnya yaudah nggak apa-apa. (Efisiensi ya?) Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?" kelakarnya.

Dhani mengungkapkan Dewa19 akan membawakan sekitar 10 lagu pada acara tersebut.

Sebagai informasi, pada sore hari telah dilaksanakan pelantikan eselon 2, 3, dan 4 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum. Usai melakukan pelantikan pejabat, selanjutnya acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Kementerian PKP sempat melakukan sayembara pembuatan logo. Dari 400 peserta yang mengikuti sayembara, akhirnya terpilih satu logo yang akan digunakan.

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan dan ujungnya rakyat bahagia dengan karya bapak dan ibu semua. Semoga Tuhan memberkati kita," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Inilah alasan di Jepang, diterapkan aturan tak membolehkan untuk membawa pulang sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi

Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar langsung dihabiskan dan tak dibawa pulang demi menghindari kemungkinan masalah kesehatan.

"Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malah jadi kontraproduktif," kata dia melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Saran ini dia sampaikan mengingat pangan yang dibawa pulang apabila tak ditangani dengan baik bisa menjadi tidak higienis bahkan berisiko terjadinya keracunan.

Inilah alasan di Jepang, diterapkan aturan tak membolehkan untuk membawa pulang sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi.

Untuk itu, guna memastikan makanan dalam MBG tak dibawa pulang, Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 mengatakan perlunya pengawasan dari pihak sekolah.

Tjandra juga mengingatkan tentang konsep keamanan pangan (food security) yang harus dijaga ketat oleh pengelola MBG.

Ini, kata dia, sesuai konsep from farm to plate yakni mulai dari penyediaan bahan pangan sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan untuk mengawasi keamanan pangan pada sarana produksi MBG hingga menguji produk pangan yang akan disalurkan pada sasaran program.

Menurut BPOM, pengawalan terhadap keamanan pangan pada program MBG dilakukan melalui penerapan mitigasi risiko dan komunikasi risiko keamanan.

Keamanan tersebut dijalankan sepanjang proses pemasokan bahan pangan, proses produksi hingga sampai ke sasaran untuk dikonsumsi.

Upaya ini dilakukan karena pemerintah ingin memberikan makanan bergizi yang aman, menghindari adanya potensi risiko kesehatan yang lebih besar akibat konsumsi pangan yang terkontaminasi dan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Jadi, bukan sekadar manfaat gizi yang optimal saja.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Ahmad Dhani memastikan Dewa 19 tampil gratis dalam peluncuran logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat (21/2).

Pentolan Dewa 19 itu mengonfirmasi penampilan tersebut gratis. Ia menegaskan tidak dibayar pihak kementerian usai ramai disorot netizen di media sosial.

"Halo teman-teman semua, khususnya teman-teman wartawan. Besok (21/2) Dewa 19 manggung di Kementerian Perumahan dan Permukiman," ungkap Ahmad Dhani via Instagram, Kamis (20/2).

"Menterinya sahabat saya, Maruarar Sirait. Dewa 19 ini semua kami mainnya gratis tidak dibayar karena persahabatan kita. Oke?" lanjut Dhani.

CNNindonesia.com telah meminta izin kepada Ahmad Dhani untuk mengutip unggahan tersebut.

Jawaban Ahmad Dhani itu melanjutkan komentar Menteri PKP Maruarar Sirait mengenai agenda mengundang Dewa 19 untuk Launching Logo Kementerian PKP.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menjelaskan band rock itu tampil gratis alias tidak dibayar dalam agenda kantornya. Ia juga memastikan peralatan sound system dan produksi panggung disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Tidak ada (pakai anggaran) APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," katanya, seperti diberitakan detikcom pada Kamis (20/2).

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu, dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 dalam peluncuran logo kementerian. Hal itu dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Agenda itu diketahui dari salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com. Dalam surat bertanggal 18 Januari 2025 itu, peluncuran logo akan digelar pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya dipastikan terimbas efisiensi anggaran. Awalnya, mereka mendapatkan Rp5,27 triliun untuk 2025. Saat ini, kementerian tersebut hanya memiliki anggaran Rp3,46 triliun.

Sementara itu, Ahmad Dhani sebelumnya juga sempat membeberkan tarif manggung Dewa 19 setiap kali tampil. Ia mengungkapkan tarif penampilan Dewa 19 tanpa vokalis dipatok Rp250 juta.

Tambahan bayaran itu bergantung dengan harga masing-masing vokalis, seperti Ello, Virzha, Once, hingga Ari Lasso.

"Tanpa penyanyi itu Rp250 (juta)," ujar Ahmad Dhani.

"Dari empat vokalis itu, organizer bilang, honor paling mahal ya Once. Tapi ya enggak masalah, kan mereka deal sendiri dengan vokalisnya," jelas Dhani.

[Gambas:Instagram]

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengatakan mayoritas masyarakat puas dengan program makan bergizi gratis (MBG). Dia merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Haidar saat menanggapi aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta, Senin (17/2). Salah satu aspirasi yang disoroti pelajar dan mahasiswa dalam aksi tersebut ialah soal efisiensi anggaran kementerian/lembaga untuk program MBG.

"Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terkenal independen, sebanyak 66,8 persen rakyat menyatakan puas dengan program MBG. Untuk tahap awal, angka tersebut tergolong tinggi. Hanya 23,2 persen yang tidak puas," katanya Haidar seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).

Haidar menyebut program MBG bisa saja dianggap sepele oleh sebagian pihak. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap program tersebut penting karena dapat membantu siswa berkonsentrasi di sekolah.

"Mustahil siswa bisa konsentrasi dengan kondisi perutnya lapar, gizinya tidak tercukupi dan kesehatannya terganggu," ujarnya.

Selain itu, dia meyakini pemerintah selektif dan berhati-hati dalam melakukan pemotongan anggaran, terutama untuk sektor pendidikan.

Ia menyebut efisiensi anggaran tidak akan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan karena pemotongan dilakukan terhadap anggaran yang bersifat administratif dan seremonial, seperti perjalanan dinas, studi banding, hingga seminar.

"Sementara beasiswa, dana BOS (bantuan operasional sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maupun tunjangan sertifikasi guru masih aman," tambahnya.

Namun demikian, Haidar memahami kekhawatiran pelajar dan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

"Saya rasa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang antikritik, tetapi kritik yang membangun yang didukung data dan fakta," ujar Haidar.

Simak juga Video 'Prabowo Titip ke SPPI Jaga Kualitas-Ingatkan Modus Kecurangan MBG':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas tanah sitaan koruptor. Pengembang sempat menyoroti kemungkinan mewujudkan hal tersebut, tetapi ia yakin langkah ini bisa dilakukan.

Ara mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan pendapat yang berbeda dari berbagai pihak. Ia mengaku tetap optimistis dapat memanfaatkan tanah sitaan koruptor untuk membangun rumah.

"Nggak apa-apa kalau ada yang berpendapat. Tidak optimis nggak apa-apa. Saya pendukungnya Prabowo, saya anak buahnya Prabowo. Prabowo-nya optimis, saya optimis. Kalau ada yang nggak optimis, ya nggak apa-apa," ujar Ara kepada awak media usai konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Ara mengungkapkan tidak apa-apa jika ada yang pesimistis dengan rencananya. Ia juga menyebut orang yang optimistis maupun pesimistis tidak boleh dipaksakan pendapatnya.

"Kalau ada yang mau pesimis, saya nggak bisa paksa. Tapi saya optimis bisa. Kita lihat ya tanggal mainnya," tambahnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan Sabtu (22/2) ini, dirinya akan melihat langsung tanah dari kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bekasi. Ia akan ditemani oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban untuk melihat lahan yang sudah bisa dimanfaatkan.

"Hari Sabtu saya akan lihat (tanah) eks BLBI dengan Pak Rio ada sekian hektare di Bekasi. Ikut datang jam 4 sore. Ikut ya, datang jam 4 sore. Kita lihat tanah Bekasi eks BLBI, kita sudah lihat, itu bagian yang idle. Idle artinya sudah siap," katanya.

Sebelumnya, Ara pernah mengatakan ingin menggunakan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum untuk membangun perumahan rakyat, khususnya bagi MBR.

Dilansir dari detikFinance, Ara mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, agar lahan sitaan Kejaksaan Agung digunakan untuk membangun perumahan rakyat.

"Arahannya sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," jelas Ara usai rapat terbatas, Selasa (7/1/2025).

Ia menerangkan lahan tersebut akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian dipindahkan ke Bank Tanah.

Lalu, pihaknya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

Di samping itu, pengembang pernah mempertanyakan kemungkinan untuk membangun rumah di atas tanah bekas korupsi. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang mempertanyakan kondisi sektor perumahan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik Program 3 Juta Rumah. Namun, gagasan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Pemerintah kabupaten sudah menyelesaikan peraturan bupati (perbub), terkait retribusi PBG dan pajak BPHTB nol rupiah

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menarik investor sektor perumahan lewat pembebasan retribusi perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG), serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) alias nol rupiah.

"Pemerintah kabupaten sudah menyelesaikan peraturan bupati (perbub), terkait retribusi PBG dan pajak BPHTB nol rupiah," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nurlaila di Penajam, Jumat.

Kebijakan tersebut juga sebagai tindak lanjut tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) program pemerintah pusat, sebagai dorongan agar tercipta akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan meringankan beban ekonomi rakyat kecil, kata dia, dan kecenderungan potensi bisnis perumahan lebih berkembang ke depan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga bersiap, terutama kesiapan lahan untuk kawasan pengembangan perumahan, serta akses pendukung lainnya.

Upaya penerbitan perbub menyangkut kebijakan retribusi PGB dan pajak BPHTB nol rupiah atau gratis, serta penyediaan lahan, menurut dia, bakal semakin banyak investor tanamkan modal di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama bidang perumahan.

Dinas PMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat sejak regulasi tersebut, diberlakukan, sudah dua perizinan PGN di Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam diterbitkan.

Kemudian diterbitkan satu perizinan PGN di Kelurahan Nenang dan satu perizinan PGN di Kelurahan Sungai Parit, kedua kelurahan tersebut berada di wilayah Kecamatan Penajam.

Catatan Dinas PMPTSP itu merupakan gambaran kebijakan pembebasan retribusi perizinan PGN dan pajak BPHTB menarik minat pemilik modal untuk pengembang perumahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata Nurlaila.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Nampak sejumlah makanan yang disediakan pada SMP Negeri 174 meliputi nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, dengan sekotak susu. Sementara pada SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

"Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang," pesan Wapres Gibran, mengimbau untuk tidak memiliki kebiasaan gemar membuang makanan.

BACA JUGA:

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama sisa makanan di sekolah sebaiknya diproses menjadi limbah yang bisa kembali dimanfaatkan. Ia meminta pemerintah agar berhati-hati untuk menyarankan membawa sisa makanan MBG.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, kondisi sisa pangan yang dibawa pulang sudah tidak lagi higiene dan bahkan bisa memicu keracunan. Kebiasaan untuk tidak membawa sisa makanan juga diterapkan di beberapa negara, salah satunya Jepang.

"Kita biasa kalau makan di restoran dan tidak habis, maka kita akan minta dibungkus untuk dibawa pulang. Di beberapa restoran di Jepang berbeda hal nya. Di salah satu restoran di kota Otaru, daerah Hokaido yang penuh bersalju tinggi di bulan Februari ini maka besar-besar tertulis, mengizinkan makanan yang tidak habis untuk dibawa pulang. Ini untuk mencegah keracunan makanan," sorot Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (21/2/2025).

"Kita ingat bahwa pernah juga diberitakan kejadian pada jatah makan Jamaah Haji kita yang disimpan beberapa waktu dan waktu dimakan sudah agak basi dan menimbulkan sakit perut dan lain-lain."

Prof Tjandra berharap, program baik MBG bisa diberikan tepat sasaran secara berhati-hati dengan tetap memastikan keamanan pangan atau food security. Bila kasus keracunan pangan terjadi, pemberian MBG malah membahayakan siswa.

"Dari sekarang baik kalau kita berhati-hati, ingatkan bahwa makanan harus dihabiskan saja di tempat pembagiannya, jangan disimpan untuk dibawa pulang. Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malam jadi kontra produktif," sambung dia.

"Harus dijaga ketat oleh pengelola Makan Bergizi Gratis, sesuai konsep from farm to plate, mulai dari penyediaan bahan pangannya sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya," pungkasnya.

BACA JUGA:

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Ini bisa diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti program kewirausahaan, pelatihan vokasi, atau pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk melakukan reformulasi kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan fundamental.

Alih-alih terjebak pada program-program populis yang efeknya temporer, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang kokoh.

Ini mencakup penguatan sistem pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pengembangan kapasitas SDM, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Tentu saja, transisi dari pendekatan bantuan langsung menuju program pemberdayaan membutuhkan proses yang tidak singkat.

Namun, ini adalah langkah yang perlu diambil demi membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang, kita bisa menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mengobati akar permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Sudah saatnya kita bergerak melampaui politik transaksional dan mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih visioner.

Masa depan Indonesia yang lebih baik tidak dibangun di atas janji-janji manis semata, melainkan melalui kerja keras dan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.