JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

Adapun skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema terakhir, rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan.

Skema ini fokus untuk menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2 hingga 3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen atau rumah susun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut akan mengusulkan pembentukan omnibus law perumahan ke DPR. Hal ini dilakukan untuk menyatukan seluruh regulasi terkait perumahan agar lebih sederhana.

Wamen PKP Fahri Hamzah menilai omnibus law dapat menjadi solusi atas masalah regulasi yang saat ini dinilai terlalu rumit dan mempersulit pelaksanaan pembangunan rumah.

“Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru. Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku,”kata Fahri di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Terlebih, saat ini sektor perumahan menghadapi banyak tantangan di tengah rencana program 3 juta rumah, terutama terkait dengan tumpang tindih regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah.

Tumpang tindih aturan dan rumitnya birokrasi dalam hal perizinan daerah menjadi salah satu tantangan besar dalam proses pembangunan rumah.

“Daerah-daerah bikin dipersulit. Tata kota berbelit-belit. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh, itu salah negara, karena tidak ada regulasi yang baik yang mengatur pembangunan kota,” tambah Fahri.

Dengan adanyaOmnibus Lawperumahan, Fahri berharap regulasi yang ada bisa lebih terintegrasi dan tidak membingungkan pengembang maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan.

Kendati demikian, dia mengaku pihaknya saat ini masih mengkaji terkait usulan tersebut untuk dibawa ke DPR.

“Semua regulasi yang ada harus disederhanakan dan dipusatkan. Jadi, tidak ada lagi peraturan yang menghambat proses pembangunan,” ujar Fahri.

Di sisi lain, Fahri juga menyoroti masalah dalam proses perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), yang masih sering ditemukan di berbagai daerah.

“Ada kesalahan amdal yang harusnya bisa dilacak, tapi justru sulit. Ini masalah regulasi yang tidak terkelola dengan baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fahri juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor perumahan. Namun, dia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya tidak bersaing dengan pengusaha swasta dalam hal pembangunan rumah.

“BUMN itu tidak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi atau bersaing dengan masyarakat. BUMN harus berperan sebagai stimulus untuk mendorong sektor perumahan, bukan sebagai pesaing,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, BUMN dalam sektor perumahan seperti BTN dan Perumnas harus fokus pada memberikan dukungan melalui peran strategisnya, bukan terlibat dalam kompetisi dengan sektor swasta.

“Jika BUMN menjadi pesaing swasta, kita akan kesulitan. BUMN itu seharusnya hadir untuk merangsang pasar dan memberikan stimulus, bukan bersaing dengan pengusaha lain,” tegasnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan kehadiran pemerintah dan negara untuk penyediaan rumah bukan untuk menjadi kontraktor maupun pesaing developer yang sudah ada. Namun, negara harus menjadi pembuat regulasi yang baik.

Ia menuturkan, hadirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP untuk membantu kemudahan penyediaan kebutuhan dasar berupa rumah.

"Nah kehadiran negara itu teman-teman sekalian, ini yang saya sedang terus komunikasikan ke teman-teman birokrasi, itu bukan untuk menjadi kontraktor dan menjadi developer, menjadi pesaing dari saudara-saudara. Itu mendasar itu. Tugas terpenting dari negara dan pemerintah adalah menjadi regulator," kata Fahri dalam acara Dialog Bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2014).

Ia menuturkan, dengan regulasi yang baik bisa memudahkan untuk siapa pun yang terlibat dalam pembangunan rumah. Fahri juga menuturkan, pihak pemerintah tidak membangun rumah melainkan membantu melakukan riset terkait perumahan.

"Negara itu paling bantu risetnya. Hal-hal yang nggak bisa dibiayai swasta, itu riset, itu yang kita kembangkan. Negara hadir di situ. Memberikan subsidi kepada ketidaksempurnaan pasar," tuturnya.

"Tapi kalau kita tiba-tiba seolah-olah kita yang akan bangun rumah, nggak sanggup Pak. Yang bangun rumah itu rakyat," tambahnya.

Meski saat ini ada program 3 juta rumah per tahun, menurutnya tidak begitu sulit mengingat sebelumnya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bisa melakukan Program Sejuta Rumah (PSR). Fahri menilai, jika pemerintah dapat menempatkan diri dengan baik maka program 3 juta rumah bisa berjalan dengan baik.

"Kehadiran negara adalah memudahkan. Bukan untuk bersaing dengan Anda," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk menggelar 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah'. Dalam acara ini turut hadir beberapa Menteri, Wakil Menteri, Lembaga Keuangan, Pengembang, hingga PLN guna membahas realisasi program perumahan rakyat era Presiden Prabowo ini.

Acara ini digelar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pantauan detikProperti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba di lokasi pukul 10.18 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia masuk ke ballroom bersama dengan Ketua DPP REI Joko Suranto dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Nixon mengatakan ini adalah pertemuan kedua mereka dengan asosiasi pengembang. Pertemuan pertama diadakan pada bulan lalu.

Ada beberapa bahasan penting yang akan didiskusikan antara pengembang dengan pemerintah yang diundang hari ini. Mulai dari perizinan AMDAL, penyambungan listrik di rumah subsidi, ketersediaan air bersih yang kerap menjadi kendala saat akan melakukan akad rumah subsidi.

"Yang paling banyak dipertanyakan oleh temen-temen dan butuh edukasi pencerahan, terkait perizinan AMDAL. Ini masih menjadi pertanayaan. Hari ini kita menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian, terkait penyambungan listrik ke rumah-rumah. Kemudian yang ketiga kita lihat, air. Tetapi kita ngga bisa kita hadirkan ESDM. Sehingga ini menjadi kendala, terutama rumah subsidi," kata Nixon dalam sambutannya.

Bahasan lainnya, yang akan diangkat pada sesi siang ke sore hari adalah seputar lokasi rumah subsidi yang semakin lama, semakin ke pinggiran, bukan di pusat kota. Kuota pembiayaan rumah subsidi juga akan turut masuk dalam bahasan sesi ini.

"Tentang ketersediaan kuota tentang pembiayaan rumah subsidi ini. Itu juga jadi pertanyaan temen-teman juga, tentang kuota. Nanti ada Pak Wamen (Keuangan) Suahasil di sesi sore tentang pembiayaan rumah subsidi ini," ujarnya.

Permasalahan mengenai SLIK OJK yang kerap menjadi penghambat calon pembeli rumah subsidi mengajukan KPR ke bank juga akan dicarikan solusinya.

"Izin pinjol yang disampaikan teman-teman terkait dengan SLIK OJK. Sehingga bahkan udah ada yang bilang ke saya, 30% aplikasi developer yang diajukan ke developer untuk beli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol," sebutnya.Se

Selain itu, akan ada bahasan mengenai Online Single Submission (OSS) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani.

Adapun dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya

Menanti Pamor Satgas Impor

Menanti Pamor Satgas Impor

IDXChannel - Perum Perumnas memastikan 50 persen program 3 juta rumah akan dialokasikan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Sedangkan, 50 persen lainnya untuk segmen komersial.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pada program 3 juta rumah, alokasi hunian untuk segmen MBR naik dari ketentuan yang ada sebesar 20 persen.

"Saat ini perumahan untuk MBR hanya 20 persen, lebihnya bisa komersial. Tapi saat ini yang kita lakukan adalah 50 persen komersial, 50 persen untuk MBR,” ujar Budi, Kamis (28/11/2024).

Budi yakin, bisnis perusahaan tidak tertekan walaupun 50 persen proyek hunian dialokasikan bagi masyarakat kelas menengah bawah.

“Portofolionya yang kita atur, mana yang menjadi kewajiban Perumnas mendukung pemerintah, mana yang dijadikan oleh Perumnas sebagai faktor pendorong pertumbuhan perusahaan,” kata dia.

BUMN di sektor properti ini memang dipercaya pemerintah sebagai pengembang dalam program 3 juta rumah. Budi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung target pembangunan proyek tersebut.

Di luar pulau Jawa, tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah mulai dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero).

Rinciannya, 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disediakan PTPN.

Lalu, 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

“Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,” kata dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare.

Budi menyebut, proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar. “Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,” tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibuktikan dengan tiga proyek Transit Oriented Development (TOD) yang dimiliki salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Ketiganya adalah Samesta Mahata Margonda yang menempel dengan Stasiun Pondok Cina, Samesta Mahata Tanjung Barat yang menempel Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Mahata Serpong yang terhubung dengan Stasiun Rawa Buntu.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kita punya aset banyak, kita bisa berdayakan di mana itu memang di-support (didukung) oleh Perumnas, ya kita bisa bangun," ungkap Budi di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Budi menjabarkan, Apartemen Samesta Mahata Margonda memiliki 1.400 unit, Samesta Mahata Tanjung Barat sekitar 1.200 unit, dan Samesta Mahata Serping 940 unit.

"Rawa Buntu harapannya tower 1 ini pada akhir Desember selesai, satu tower ya. Semua kan ada tiga tower. Itu kurang lebih 600-700 unit," tambah Budi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan catatan penting di salah satu proyek milik Perumnas yakni Samesta Mahata Margonda.

Proyek apartemen ini dinilai Ara perlu perbaikan lift.

"Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus perbaiki, nomor satu, lift. Bapak terima tidak liftnya masalah ini? Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick enam kali, empat kali itu kita padahal cuma 4-5 orang, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa turun," terang Ara di sela-sela kunjungannya tersebut pada hari yang sama.

Kedua, masih banyaknya area komersial yang kosong. Padahal, fasilitas ini sangat dibutuhkan ketika musim hujan seperti kondisi sekarang.

"Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi, saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan, supaya ini fasilitas Pak," ungkap Ara.

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah akan memulai program 3 juta rumah pada tahun 2025, dengan fokus pembangunan berada di luar Pulau Jawa.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan bahwa pihaknya, bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rincian tersebut mencakup 800 hektare lahan di Kwala Bekala, Medan, di mana kedua entitas BUMN tersebut mulai mengembangkan 241 hektare dari total lahan yang disiapkan oleh PTPN.

"Kami bekerja sama dengan PTPN untuk mengelola tanah yang ada. Kawasan yang cukup luas di Medan, tepatnya di Kota Bekala, adalah tanah milik PTPN," ujar Budi ketika ditemui di Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

Ia menambahkan, "Kita telah mendirikan perusahaan untuk mengelola tanah ini, dan saat ini kami telah mengolah 241 hektare dari total 800 hektare yang ada di Kota Bekala."

Selain itu, sekitar 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga telah siap untuk pembangunan. Budi memastikan bahwa Perumnas sebagai pengembang siap membangun hunian di daerah tersebut.

"Di Palembang, Talang Keramat, ada sekitar 100 hektare lahan yang siap untuk dibangun," ungkapnya.

Kesiapan lahan juga telah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah mencapai 90 hektare. Budi meyakinkan bahwa proses konstruksi akan dimulai tahun depan, tergantung pada permintaan pasar.

"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar; jika di sana ada permintaan, kami siap untuk melaksanakan pembangunan," tegasnya.

Program 3 juta rumah ini akan mencakup pembangunan dua juta rumah di kawasan perdesaan dan satu juta unit hunian di kawasan perkotaan. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai.

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat, terlebih berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan koordinasi untuk memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada, antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

Guna pengembangan TOD ke depan, PT. KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi meliputi Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," kata Menteri Erick Thohir.

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi upaya politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait untuk menangkap salah satu buronan KPK, Harun Masiku, dengan mengadakan sayembara. Ara, demikian sapaan Maruarar bahkan menyediakan hadiah Rp 8 miliar bagi mereka yang berhasil menangkap Harun Masiku.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mengapresiasi hal baik yang dilakukan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait tersebut, untuk membantu menangkap Harun Masiku, melalui sayembara tersebut.

Nilai sayembara yang dibuka Maruarar pun bernilai fantastis, mencapai Rp 8 miliar.  Sayembara tersebut dinilai merupakan salah satu upaya mendukung penegakan hukum.

“Sikap beliau tentunya layak atau patut menjadi contoh,” ungkap Tanak, Kamis (28/11/2024).

Tanak menekankan KPK hingga saat ini masih terus mencari Harun Masiku. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu yang menurutnya rela mengorbankan hartanya untuk mendukung penegakan hukum.

“Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Tanak.

Sebelumnya, Maruarar mengadakan sayembara menangkap salah satu buronan KPK Harun Masiku dengan imbalan sebesar Rp 8 miliar. Uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" kata Ara kepada media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024) seusai meninjau hunian yang dikelola Perum Perumnas yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat.

Dia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun. 

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa menangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai.

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat, terlebih berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan koordinasi untuk memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada, antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

Guna pengembangan TOD ke depan, PT. KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi meliputi Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," kata Menteri Erick Thohir.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024