Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyebutkan kasus keracunan merupakan momentum evaluasi untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.

Dia menilai program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting guna meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

"Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," ujar Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Eddy pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut dan meyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, ia memberikan perhatian penuh terhadap kasus itu karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur, yang merupakan daerah pemilihannya.

Dirinya mengaku siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia turut mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik dengan standar kesehatan, keamanan, dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizi-nya juga meningkat," tuturnya.

Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah usulan skema pendanaan baru untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Maruarar bilang pihaknya telah mengantongi restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat kucuran dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi BPI Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan,” tegasnya saat ditemui di MidPlaza, Jumat (9/5/2025).

Adapun, proyek perdana yang bakal digarap melalui bantuan pendanaan Danantara itu yakni alih fungsi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cipinang yang bakal disulap menjadi kompleks hunian.

Nantinya, area hunian dari alih fungsi Lapas itu bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi 65.000 pegawai Lapas yang belum memiliki hunian layak.

Selain itu, Ara juga menyebut tengah mencanangkan dukungan pembiayaan baru yang bakal dilaksanakan oleh industri perbankan. Dia menyebut, telah melakukan lobi-lobi dengan para bankir pelat merah maupun swasta agar alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi salah satu plafon pinjaman perumahan untuk rakyat.

“Nanti saya akan undang bank per bank, Bank Mandiri, BNI, BRI, kan setiap tahun itu kucurkan Rp300 triliun untuk kur. Dari situ nanti bagaimana untuk perumahan, tentu kita diskusikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

“Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim.

Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyiapkan skema kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa pembiayaan asuransi akan dimasukkan ke dalam pos biaya operasional tanpa mengurangi jatah bahan baku makanan bagi peserta program.

“Memang biaya operasional akan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik/air dan gas. Nah, nanti kami akan tambahkan porsi [asuransi] dari sana [anggaran yang sudah ada] untuk meng-cover biaya asuransi,” ujarnya kepada wartawan di Agreya Coffe, Menteng, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang meninjau sejumlah proposal dari perusahaan asuransi yang telah menyatakan minat untuk bekerja sama dengan BGN.

Menurutnya, proses review masih berjalan untuk menentukan pilihan yang paling tepat dan efisien, serta tetap menjaga kualitas gizi program.

Tigor melanjutkan, setelah proses term sudah disepakati, maka BGN akan meluncurkan ke dalam konteks perjanjian dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasional. Mereka nantinya akan diberi informasi jelas mengenai besaran biaya asuransi dan cakupan perlindungannya.

“Jadi satuan pelayanan itu akan kami bilang, biaya asuransi yang akan dikenakan sekian dan akan meng-cover apa saja. Jadi begitu, step-stepnya,” lanjutnya.

Terkait dengan yang akan menanggung biaya asuransi, Tigor menyebut bahwa jika pemotongan dilakukan dari biaya operasional, maka sejatinya pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Kalau dia [perusahaan asuransi membolehkan] kita memotong dari biaya operasional sebenarnya itu menjadi beban dari pemerintah, karena akan di-charge balik ke negara jadi prinsipnya dari negara juga karena biaya operasional. Tetapi berbeda kalau dari biaya sewa baru dibebankan ke SPPG, tetapi enggak karena kami akan bebankan dari biaya operasional.”

Lebih jauh, Tigor juga menyinggung bahwa perlindungan asuransi dalam program ini tidak terbatas pada kasus keracunan makanan. Dia mencontohkan kasus di Cianjur, di mana BGN turut menanggung biaya pengobatan anak yang sakit meskipun kemungkinan penyebabnya berasal dari makanan lain yang dikonsumsi sebelumnya.

“Bisa saja dia sudah makan sesuatu yang lain di tadi malam, tetap saja BGN membantu biaya pengobatan bahkan yang di Cianjur itu pak Kepala Badan sampai juga ikut mengkompensasi biaya dari orang tuanya yang menunggu anaknya di rumah sakit, karena orang tuanya jadi tidak bekerja,” ungkapnya.

Dalam kasus tersebut, BGN bahkan mengganti penghasilan harian orang tua yang harus menunggu anaknya di rumah sakit. “Jadi dua hari penghasilan orang tuanya ditransfer oleh BGN dalam hal itu ya,” ujar Tigor.

Saat ini, BGN juga sedang menyusun formulasi anggaran yang memungkinkan perlindungan asuransi diperluas untuk mencakup risiko-risiko lain seperti kebakaran dan kecelakaan. Hal ini menyusul kompleksitas pengantaran makanan bergizi yang membutuhkan jaminan keamanan menyeluruh.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang Rp15.000 itu bagaimana bisa mengcover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan untuk pembentukan Satgas (Satuan Tugas) khusus untuk mengerjakan relokasi penjara di Jakarta agar dibangun kawasan perumahan.

Langkah relokasi ini merupakan upaya penyediaan hunian di kawasan perkotaan, sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih dekat untuk mobilitas ke kantor.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo kepada wong cilik di sektor perumahan. Tadi malam saya berbincang dengan beliau juga memberikan masukan konkret yang bagaimana kita sudah bentuk Satgas Penjara Menjadi Rumah, itu arahan beliau," ujarnya di Jakarta, Jumat malam (9/5/2025).

Menurut Maruarar, beberapa Lapas yang berada di Jakarta seperti Lapas Cipinang dan Rutan Salemba punya kawasan yang cukup luas. Rencananya, tahanan yang berada di kedua lapas tersebut akan dipindahkan ke luar tempat lain, dan bangunannya akan dimanfaatkan untuk membangun hunian.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu sudah sempat menemui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lembaga pemasyarakatan di Jakarta.

Maruarar mengatakan beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," katanya

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan Lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas sehingga dibutuhkan Lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap memberikan dukungan penuh terhadap sektor perumahan di Indonesia.

Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Bank BUMN dan Bank Swasta guna menyusun skema yang akan digunakan untuk mengoptimalkan dukungan Danantara supaya mampu mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," ujarnya di Jakarta, Jumat malam (9/5/2025).

Maruarar Sirait mengatakan, dengan dukungan Danantara dirinya optimis progres Program 3 Juta Rumah ke depan akan semakin baik. Apalagi saat ini kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat di Indonesia terus meningkat.

"Semoga dengan dukungan Danantara, akan semakin mendorong investasi di sektor perumahan sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni," katanya.

Maruarar menilai dukungan ini wujud nyata Presiden Prabowo Subianto untuk penyediaan hunian layak masyarakat berpenghasilan rendah.

Langkah awal dukungan dari dukungan Danantara untuk sektor perumahan ini adalah menjajaki dan mendalami satu-satu dengan perbankan, baik Bank BUMN, dan Bank Swasta.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya disampaikan secara terbuka ke publik bentuknya seperti apa, berapa angkanya, dan skimnya seperti apa.

"Tapi ini baru langkah awal, tapi luar biasa perhatian Presiden Prabowo kepada wong cilik di sektor perumahan," katanya.

(kunthifahmar sandy)

Bogor -

Total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang. Badan Gizi Nasional turun tangan.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Kasus keracunan ini sedang diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel.

"Menunggu hasil lab," jelasnya.

Belum diketahui kapan hasil lab tersebut keluar. "Menunggu dari Dinkes," sambung Dadan.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan total pelajar di Bogor yang keracunan makanan program MBG menjadi 171 siswa. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Sri.

Sejauh ini data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor. Dinkes Kota Bogor tengah menginvestigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi ke masyarakat.

(isa/idn)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpeluang mendorong rumah modular cerdas berbasis net zero emission milik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) untuk ikut berkontribusi dalam program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pendekatan modular yang efisien dan berkelanjutan sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Kami terbuka untuk saling memberikan support satu sama lain. Ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar Menko AHY dalam peluncuran Netro di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk diketahui, WEGE baru saja meluncurkan Netro, rumah berkonsep Smart Net-Zero Growing Modular House System. Hunian ini menggabungkan konstruksi modular berbasis industri, teknologi rumah pintar, serta prinsip net zero emission.

Menko AHY menyebut bahwa pihaknya berencana mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah komando Maruarar Sirait untuk menjajaki potensi pemanfaatan rumah modular bersama WIKA Group.

“Saya akan dorong kementerian PKP untuk duduk bersama dengan teman-teman dari WIKA untuk mempelajari prospeknya seperti apa, karena ini kan harus dihitung dengan baik dan semuanya harus berdampak positif,” ucapnya.

Menurut AHY, rumah modular cerdas seperti Netro dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional, sekaligus mendukung komitmen Indonesia menuju net-zero emission pada 2060.

Netro yang dipasarkan mulai dari Rp300 jutaan hadir dalam empat tipe unit, yakni 33, 49, 93, dan 129 meter persegi. Dibangun di atas lahan minimal 105 m² dengan lebar minimal 7 meter, Netro memanfaatkan konstruksi modular berbasis Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC).

PPVC diklaim mampu memangkas waktu pembangunan hingga 60% dibanding rumah konvensional, sehingga menghemat biaya tenaga kerja, peningkatan arus kas pengembang, serta mitigasi risiko fluktuasi bunga bagi lembaga pembiayaan.

Hunian tersebut juga dilengkapi sistem ventilasi alami, fitur smart wall untuk kontrol energi dan kualitas udara, serta integrasi panel surya dan aplikasi Greenship NZ App milik Green Building Council Indonesia (GBCI).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak melakukan alih fungsi lembaga permasyarakatan (lapas) menjadi kompleks perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa nantinya proses alih fungsi tersebut bakal dimodali oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim [Kepala Satgas Perumahan] bahwa Danantara akan men-support full untuk sektor perumahan,” kata Ara saat ditemui di MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk merealisasikan alih fungsi lapas menjadi hunian itu, Ara juga menyebut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi alih fungsi lapas menjadi hunian.

Ara menegaskan, salah satu lapas yang bakal digarap pada tahap pertama yakni Lapas Cipinang. Nantinya, para tahanan yang ada di lapas Cipinang disebut-sebut bakal dipindahkan ke lapas pulau atau tempat lain yang lebih layak.

“Karena ada terobosan penjara menjadi perumahan, [napi akan] dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah overcrowd ya, jadi sangat penuh supaya juga lebih manusiawi,” ujarnya.

Dalam informasi sebelumnya, area hunian dari alih fungsi lapas itu nantinya bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi pegawai lapas yang belum memiliki hunian layak.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, saat ini terdapat 65.000 pegawai lapas yang belum memiliki rumah.

“Kami juga berterimakasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," katanya.

JAMBI - Pemerintah memutuskan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun ini. Sebelumnya, kuota yang ditetapkan adalah 220.000 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, jumlah ini merupakan angka terbesar sepanjang sejarah Indonesia. ?Periode pertama Pak Prabowo ini langsung memecahkan rekor,? kata Ara panggilan akrabnya di Kantor Kementerian PKP, beberapa waktu lalu.

Merespons hal tersebut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jambi Abror Lubis mewakili para pengembang properti di Provinsi Jambi, ini menyambut baik kepastian alokasi 350.000 unit kuota FLPP disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya.



"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian PKP yang telah memperjuangkan penambahan kuota ini. Disepanjang sejarah, penambahan kuota ini termasuk penambahan dengan jumlah paling banyak. Dengan penambahan kuota ini kami pengembang di Provinsi Jambi semakin semangat dalam berinvestasi untuk menyukseskan Program 3 juta rumah ini,? katanya.

Dia optimistis kesungguhan Menteri Maruarar Sirait ini membuat Program Presiden Prabowo Subianto ini akan berjalan sukses.

?Kami sebagai pengembang siap bekerja sama, bergandeng tangan dengan pemerintah, perbankan, dan stakeholders lainnya menyukseskan program mulia ini yaitu program 3 juta rumah untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Abror berharap dengan rencana tersebut FLPP supaya bisa dilakukan secara merata dan transparan. "Selain itu pengembang berharap agar proses FLPP dapat dilakukan secara merata dan transparan serta kami juga menginginkan adanya kepastian regulasi dan dukungan dari Pemerintah, termasuk percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini," ucapnya.

Jakarta -

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit. Hal itu dianggap sebagai angin segar bagi para pengembang.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai adanya tambahan kuota tersebut merupakan kabar baik bagi para pengembang. Sebab, kuota FLPP akan terus tersedia sampai akhir tahun.

"Secara prinsip, tambahan kuota tentu bagus sekali buat dunia perumahan kita dan itu suntikan angin segar buat Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (9/5/2025).

Walau demikian, Ari mengaku was-was jikalau tambahan kuota ini tidak terserap sepenuhnya. Ari mengaku saat ini ada permasalahan lain selain kuota FLPP, yaitu mayoritas konsumen kolektibilitas banknya sedang jatuh akibat banyak yang terjerat pinjaman online alias pinjol. Hal ini bisa saja membuat realisasi FLPP kurang maksimal.

"Saran saya, kalau (kuota) nggak habis langsung dipakai di tahun berikutnya. Karena gini, biasanya awal tahun nggak bisa langsung on. Kalau ini masih ada kan (sisa kuota) Januari bisa langsung akad, Februari bisa langsung akad," ujarnya.

Dihubungi terpisah, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah, jika kenaikan kuota FLPP itu ditujukan untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kepentingan industri properti, pihaknya akan mendukung penuh.

"Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah untuk bisa menghabiskan kuota yang diberikan. Jangan sampai 350 ribu kuota itu tidak bisa terealisasi. Dari sisi pengembang, kita berharap para pengembang untuk bisa menyesuaikan," katanya kepada detikcom.

Junaidi mengatakan, kuota yang diberikan setiap tahun sebisa mungkin harus habis. Sebab, jika tidak habis maka akan dijadikan evaluasi untuk tahun-tahun mendatang.

"Kemungkinan, ketika meminta tambahan kuota lagi, pemerintah harus hitung ulang (jika kuota FLPP tidak habis). Tapi saya punya keyakinan kalau 350 ribu unit ini akan terserap habis," tuturnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP pada tahun ini sudah ditetapkan menjadi 220.000 unit. Namun, pemerintah berencana untuk menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho sempat mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Bogor -

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, sebanyak 21 siswa dan guru masih dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Jenal memastikan biaya perawatan korban keracunan MBG ditanggung Pemkot Bogor.

"Sekarang yang masih dirawat (di rumah sakit) ada 21 orang, dari (total) 171 orang yang diduga keracunan akibat (konsumsi) MBG," kata Jenal usai menjenguk korban keracunan di rumah sakit Bogor, Jumat (9/5/2025).

"Soal biaya, bagi yang tidak memiliki asuransi atau BPJS, insyaallah Pemkot yang cover, bisa melalui Jamkesda, UAC atau BPJS juga bisa kita daftarkan. Jangan khawatir, biaya (perawatan) Pemkot yang cover," sambungnya.

Jenal mengatakan Pemkot akan terus memantau siswa dan guru yang kini sedang rawat jalan. Ia meminta para orangtua siswa melapor jika keluhan siswa berlanjut.

"Yang di rumah, yang sekarang rawat jalan pun berarti secara bahasa medis pun sudah sehat. Jadi bukan asumsi kita, tetapi berdasarkan asumsi medis. Kita terus terbuka, kalau ada keluhan, saya harap ortu tetap bawa korban ke rumah sakit," kata Jenal.

Jenal menambahkan, dari total 171 orang yang diduga keracunan MBG merupakan siswa dan guru. Jenal menyebut, para guru terdampak keracunan karena punya kewajiban ikut mencicipi menu MBG yang disajikan ke siswa.

"Jadi total yang terdampak diduga mengalami keracunan itu ada 171 orang, itu termasuk siswa dan guru. Kalau guru itu karena sebelum makanan itu dikonsumsi oleh murid, guru wajib mencoba dulu. Itu wajib dan SOP yang diberikan BGN, ya akhirnya memang kena (keracunan) juga," kata Jenal.

"Tetapi sekali lagi kita butuh proses lebih lanjut untuk identifikasi kejadian sebenarnya dan di depan dipastikan, diharapkan tidak terjadi lagi di Kota Bogor," lanjutnya.

Sebelumnya, Siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Data terbaru, dilaporkan ada 171 siswa mengalami keracunan.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan resminya, Kamis (8/5).

Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

(sol/azh)

Jakarta -

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Ketua RT mengatakan posisi perumahan berada di samping aliran kali.

Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), mengatakan sungai di dekat perumahan itu terakhir kali dikeruk saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur. Perumahan tersebut juga dihuni musisi Katon Bagaskara.

"Setiap hujan, banjir ya. Kalau umumnya, rumah saya setiap hujan pasti banjir, karena saya persis di samping kali. Setiap hujan pasti banjir," tutur Widianingtias (43), saat ditemui Jumat (9/5/2025).

Meski begitu, Widia mengatakan banjir di perumahan itu cepat surut. Dalam waktu kurang dari 2 jam, banjir biasanya sudah surut.

"Cepat surut sih, maksudnya nggak sampai 6 jam gitu, paling 1-2 jam terus udah surut," kata Widia.

Widia menyebut banjir cepat surut berkat bantuan pompa air yang dimiliki secara mandiri oleh warga kompleks. Berkat pompa tersebut, air banjir bisa cepat dibuang.

"Nah, kebetulan kita punya pompa tuh. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," kata Widia.

Pompa tersebut kerap digunakan untuk mengurangi debit air yang menggenang di Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan luapan Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Sebelumnya, penyanyi Katon Bagaskara juga menjadi salah satu korban banjir tersebut. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada (7/5).

Meski kini banjir sudah surut, Katon mengatakan dirinya belum merasa tenang. Ia khawatir jika hujan deras kembali turun dalam waktu lama, rumahnya akan kembali kebanjiran.

"Saat ini sudah surut airnya, tapi masih deg-degan kalau hujannya turun deras dan lama," kata Katon Bagaskara melalui pesan singkat kepada detikcom, Kamis (8/5/2025) malam.

Simak juga Video 'Tom Lembong soal Hakim Vonis Lepas Kasus Ekspor CPO: Patut Disesalkan':

(idn/idn)