Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama para menteri dan wakil menteri, hingga kepala lembaga Kabinet Merah Putih, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terlihat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore sekitar pukul 14.30 WIB.

"Saya belum tahu, nanti setelah rapat saya infokan ya," kata Dadan saat ditanya awak media soal tema besar dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.

Dadan pun merinci sejumlah pejabat yang hadir dalam undangan rapat tersebut, antara lain Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kepala Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wamen Koperasi, Wamen Pertanian, Wakil BGN, Direktur Utama PT Agro Industri Nasional (Agrinas), serta Chief Investment Officer (CIO) dan Chief Operating Officer (COO) Danantara.

Rapat terbatas ini dilaksanakan setelah Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara pada Senin pagi, yang dihadiri oleh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Dalam sambutan saat peluncuran Danantara, Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Prabowo memaparkan gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar AS akan diprioritaskan untuk 20 proyek strategis, antara lain hilirisasi nikel bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan.

Melalui Danantara, Presiden berharap terjalinnya kemitraan strategis antara BUMN, swasta hingga UMKM dalam proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan pendidikan.

Menurut Kepala Negara, pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional.

Melalui Danantara, BUMN akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Danantara akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

"Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, (good) governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab," kata Prabowo.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Setidaknya ada tiga topik yang akan dibahas.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025.

Dikatakan Wamen Fahri, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," kata Fahri.

Menurutnya, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi Program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," jelas Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

(KIE)

KOMPAS.com - Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025.

Demonstrasi ini diikuti oleh ribuan pelajar dari tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa. Selain dari Wamena, para pelajar yang berdemo juga berasal dari Kabupaten Yahukimo.

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, mereka menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis.

Menanggapi aksi penolakan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis di Papua menjadi kewenangan TNI dan Polri.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Dadan dikutip dari Antara, Minggu (23/2/2025).

Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.

Alasan penolakan MBG

Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo melalui keterangan tertulisnya, mengungkapkan pelajar di Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis maupun fasilitas yang lebih baik.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Rohex.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Jakarta -

Adanya demonstrasi dan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pelajar di Papua direspons Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Penolakan program MBG sebelumnya dilakukan siswa SMP dan SMA di beberapa daerah di Papua.

Dadan menjelaskan, pihaknya fokus menjalankan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kalau ada yang menolak, kata dia, itu hak masing-masing orang dan BGN akan menghormatinya.

"Kalau yang menerima hak itu tidak mau nerima ya kami hormati," katanya ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Pemerintah menetapkan penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang. Kelompok penerima mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

"Badan Gizi menetapkan penerima manfaat 82,9 juta. Kaya, miskin, ibu hamil, menyusui, anak balita, kaya miskin, negeri, swasta. Itu adalah hak yang akan kami berikan dari pemerintah kepada penerima hak. Karena setiap anak berhak mendapatkan gizi yang seimbang," tuturnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikSulsel, siswa SMP dan SMA menggelar demo di sejumlah titik di Nabire pada Senin (17/2). Mereka kemudian digiring ke Mapolres Nabire untuk diberi pemahaman dan edukasi.

"Pelajar yang menggelar aksi demo ini karena ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2).

Namun, Samuel menegaskan isu siswa yang keracunan akibat program tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Samuel mengklaim belum ada bukti terkait kabar tersebut.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orangtua mereka sudah menyiapkannya," imbuhnya.

Di hari yang sama, demo pelajar menolak makan bergizi gratis juga terjadi di di Jalan Hom-Hom, Wamena, Jayawijaya, Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Demonstrasi tersebut melibatkan sekitar 2.500-3.000 pelajar SMA di Jayawijaya.

(ily/ara)

Jakarta -

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, meninjau langsung pemberian makan bergizi gratis (MBG) ke keluarga sasaran di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini, Isyana meninjau MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita.

Momen peninjauan ini berlangsung pada Jumat (21/2) kemarin. Sebelum meninjau pemberian MBG, Isyana melakukan dan dialog dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan dengan SPPG itu, Isyana menjelaskan MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemendukbangga/BKKBN, katanya, punya komitmen untuk membantu penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN salah satu tugasnya melakukan pendataan keluarga, ada data Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita yang dapat menjadi acuan untuk program MBG. Melalui program tersebut, bersama kepala daerah, provinsi dan kabupaten, kita akan bersama-sama bekerja keras untuk menyongsong generasi emas 2045, dan paling penting masyarakat betul-betul menikmati manfaat dari kebijakan dari program makan bergizi gratis" ujar Isyana dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (22/2/2025).

Foto: Wamendukbangga Isyana memberi MBG di Kabupaten Tangerang (dok istimewa)

Setelah melakukan peninjauan pemberian MBG, Isyana ke Posyandu Melati 11 di Cluster Curug Garden, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk memantau kegiatan pengukuran dan penimbangan balita, pemberian vitamin A. Isyana di sana juga berdialog dengan peserta posyandu.

"Pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita salah satu tujuannya adalah pencegahan stunting, karena pencegahan stunting dilakukan pada 1000 Hari Pertama kehidupan. Bulan ini adalah bulan timbang, mudah-mudahan ibu rajin ke posyandu untuk memeriksakan diri dan kesehatan dan juga untuk anak-anak ditimbang terus dan diiukur apakah sudah sesuai dengan kurva pertumbuhan yang seharusnya, sehingga dapat ditangani sejak dini" ucap Isyana.

Terakhir, kegiatan Isyana adalah berdialog dengan 41 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan 15 orang Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Isyana memberikan semangat terutama untuk mendukung susksesnya program MBG dan Quick Win Kemendukbangga.

(zap/dhn)

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka bersama Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah mengecek penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Tangerang.

Pada kesempatan itu, Wamen juga melaksanakan kegiatan sosial dengan penyaluran donasi untuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat.

"Beberapa waktu yang lalu Kementerian BKKBN telah bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk berkolaborasi dalam program makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kami akan memberikan data-data di lapangan di seluruh wilayah kepada badan gizi nasional agar pemberian program makan bergizi ini tepat sasaran," ungkapnya.

Ia mengatakan, program Astacita Presiden Prabowo ini ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada ibu hamil, balita dan anak-anak agar masa depan Indonesia bisa tercukupi. Sehingga, ke depan target untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

"Program pemberian makanan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden ini bertujuan agar masa depan anak-anak Indonesia bisa tercukupi dan menjadi generasi yang sehat, cerdas dan unggul untuk Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Dia mengajak seluruh elemen, baik itu unsur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong menyukseskan program MBG agar nantinya generasi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini dengan baik para program ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Wabup Tangerang Intan Nurul Hikmah mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh program MBG yang merupakan program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemkab Tangerang, dalam hal ini akan melakukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program MBG tersebut.

"Ke depan kami akan terus berupaya melakukan inovasi dan juga kolaborasi dengan stakeholder terkait bahkan kami akan menggandeng pihak swasta yang ada untuk membantu program MBG baik melalui CSR maupun mekanisme lainnya, untuk ikut mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, dukungan sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai stakeholder sangat diperlukan demi suksesnya program MBG ini yang bertujuan untuk mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Selain itu, dengan program MBG ini diharapkan juga Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan mampu menciptakan generasi yang sehat dan unggul.

"Dengan adanya program ini kami berharap Indonesia bisa menjadi generasi emas pada 2045 dan yang paling utama adalah Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan ibu hamil dan balitanya semua sehat dan kita memiliki generasi penerus yang unggul," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencana ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Dony Oskaria, Wamenkeu Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, penerbitan SBN perumahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendukung MBR memiliki rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan, terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menkeu, Kamis (20/2/2025).

Nilai SBN Masih dalam Proses Konsolidasi

Ara mengungkapkan, nilai SBN yang akan diterbitkan belum ditentukan. Dia masih akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk memastikan semua aturan terpenuhi.

"Kami sepakat bahwa kami belum menyampaikan angkanya dulu sesudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak supaya semua aturannya. Tapi, bisa pastikan jumlahnya besar," ungkap Ara.

Ara menilai penerbitan SBN perumahan ini sebagai langkah terobosan dan menunjukkan dukungan besar dari BI untuk sektor perumahan.

"Kita akan ada rapat di DPR dan juga pada pihak-pihak yg perlu kami laporkan dan juga saya langsung akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden terkait pertemuan pada hari ini," tandas Ara.

Adapun manfaat penerbitan SBN Perumahan melipui, memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR., meningkatkan likuiditas pembiayaan perumahan, mendorong pembangunan sektor perumahan, dan mendukung program 3 juta rumah.

Penerbitan SBN perumahan ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya bagi MBR.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar di Kementerian Keuangan tadi malam. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan soal pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Perry mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2025).

Ara mengaku sudah empat kali berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam dua minggu untuk menggodok pembiayaan terkait likuiditas. Menurutnya, ini merupakan dukungan besar Bank Indonesia serta terobosan untuk sektor properti.

Selanjutnya, ia akan melaporkan hasil rapat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia juga akan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan langsung laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas yang paling utama," imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia mengatakan sumber dana FLPP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan suku bunga rendah. Lalu, Kementerian Keuangan juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

"Itu juga dananya diblend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu dari APBN langsung," kata Sri Mulyani.

Lalu, ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan ada rapat tertutup lanjutan untuk membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2). Rapat ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Selain itu, Perry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Pertemuan sore itu pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya juga perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Suahasil. Perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP pun akan bergabung dalam tim untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta untuk ikut berperan dalam program prioritas pemerintah, termasuk program tiga juta rumah. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri UMKM (Wamen) Helvi Yuni Moraza menyampaikan Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Helvi mengatakan Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Helvi menjelaskan di manapun proyek tersebut dibangun harus melibatkan UMKM setempat, termasuk untuk pasok bahan bangunan dan kontraktor.

"Pak Menteri sudah berapa kali pertemuan teknis sama Pak Ara. Skemanya yang jelas kita diminta, bahwa di manapun itu dibangun harus melibatkan UMKM lokal. Ya, kontraktornya UMKM lokal, kemudian pemasok bahannya UMKM lokal," kata Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Helvi mengakui memang masih ada kendala dalam akses pembiayaan UMKM untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk mengatasinya, Helvi menggandeng himpunan bank milik negara (Himbara) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Itu kan kita kerjasama sama Himbara, kan ada KUR-nya ada. Iya, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapan ini," jelas Helvi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM akan terlibat dalam program prioritas pemerintahan, termasuk program tiga juta rumah. Maman menyebut pihaknya tengah mengkurasi dan mendata pengusaha-pengusaha UMKM kelas menengah untuk terlibat dalam program tersebut.

"Pembangunan rumah dan sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Menengah melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah di Kementerian Perumahan dan Rakyat," kata Maman saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Maman menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Sebab, Maman menerangkan keterlibatan UMKM dalam program prioritas pemerintah ini merupakan arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insya Allah ini akan terus berjalan. Karena ini arahan dan perintah presiden, untuk MBG dan pembangunan 3 juta rumah diharapkan ada keterlibatan UMKM di situ, koperasi dan juga BUMDES," tambah Maman.

(rrd/rrd)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Wamen Fahri mengatakan Presiden Prabowo menginginkan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Sebagai pulau terpadat di dunia, Wamen Fahri mengatakan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat. Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas.

Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," ujar dia.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Edward, Wakil 1 DPRD Sumbawa M Berlian Rayes, Dirjen Budidaya KKP Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif, dan Kepala Badan Pelatihan dan Penyuluhan SDM KKP I Nyoman Radiatha.

(KIE)

KOMPAS.com - Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu lokasi rencana penataan kawasan pesisir.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono telah meninjau lokasi pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan Presiden Prabowo Subiantor menginginkan kawasan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," ujar Fahri dalam keterangannya dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Lanjut Wamen PKP itu, sebagai pulau terpadat di dunia, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin diharapkan akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat.

Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki 1.032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," pungkas Fahri.

Hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ara menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan sekarang langsung malam hari ini tim teknis yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 16.00 WIB di Kementerian Keuangan untuk bisa membuat lebih detail," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/2).

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu pada Kamis (20/2), untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu malam untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden RI di istana bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan hari ini membicarakan serta menindaklanjuti dukungan daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada BI.

Tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Renovasi 3 Juta Rumah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia karena sangat cepat mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan,” kata Perry.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025