Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

“Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

Maruarar, dalam kesempatan yang sama, juga menekankan tidak boleh ada intervensi terhadap seluruh proses hukum yang berjalan. Dia menekankan sudah ada lembaga yang memiliki tugas masing-masing baik di pemerintahan, legislatif, serta penegak hukum.

"Kita sudah membagi hak kewajiban, check and balance dengan baik. Jadi, jangan ada intervensi. Dari mana pun, ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing,” kata Maruarar.

KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2) malam, atas perannya dalam dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang saat ini buron. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Di KPK, Hasto, yang mengenakan rompi oranye, menyebut penahanan dia merupakan momentum bagi komisi antirasuah untuk memeriksa keluarga Jokowi.

“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto kepada wartawan di KPK, Jakarta, Kamis malam.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden ke-7 Joko Widodo mempersilakan KPK memeriksa keluarganya manakala ada bukti dan fakta hukum yang kuat.

“Kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan (diperiksa),” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di kediamannya, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Politikus Gerindra yang merupakan eks politikus PDIP, Maruarar Sirait, meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.Hal ini disampaikan Maruarar menanggapi penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih, mengatakan Indonesia adalah negara hukum dan warga negara yang baik akan menghormati proses hukum.Menanggapi permintaan Hasto agar KPK turut memeriksa keluarga mantan Presiden Jokowi, Ara mempersilakan instansi-instansi untuk menjalankan tugasnya masing masing.Ara menegaskan tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun soal penegakan hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

“Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025).

Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar.

Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan.

ANTARA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan tak ada 'raja kecil' yang mengintervensi program pemerintah termasuk program pembangunan tiga juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Maruarar usai melaporkan progres pembahasan pembiayaan program tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2). (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

JAKARTA -Ahmad Dhani akhirnya buka suara terkait Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengundang band Dewa 19 menggelar konser di acara perkenalan logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Pentolan band Dewa 19 ini pun menjelaskan di media sosialnya bahwa Dewa 19 memang diundang dan akan mengisi acara tersebut yang akan digelar Auditorium Kementerian PU pada malam hari ini.

?Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa 19 manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis,? kata Ahmad Dhani di Instagram miliknya, @ahmaddhaniofficial, dikutip Jumat (22/2/2025).

Dalam video tersebut, Ahmad Dhani memerlihatkan momen saat para personel band Dewa 19 berkumpul bersama dengan penuh tawa dan canda riang. Dia mengatakan grup musiknya akan tampil tanpa dibayar sepeser pun di acara Pemerintahan Prabowo ini.

?Dewa 19 gratis untuk pemerintahan Prabowo,? kata Ahmad Dhani.



?Kita mainnya gratis gak dibayar karena untuk sahabat-sahabat kita,? ucap dia lagi.

Sebelumnya, heboh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 menggelar konser dalam acara launching dan pentas seni di tengah
efisiensi ketat. Dalam surat edaran itu, Kementerian PKP mengajak pihak jajarannya untuk ikut serta memeriahkan acara.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Lounching Logo Kementeriab Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni".

Tertulis, acara akan berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jl Pattimuta No20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Februrasi 2025, pukul 19.00 WIB.

Namun, acara launching dan pentas seni ini hadir di tengah efisiensi ketat, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) , serta Pemerintah Daerah (Pemda) diberlakukan dua putaran dengan target dana yang bisa dihemat mencapai ratusan triliun rupiah. Angka efisiensi disampaikan Kepala Negara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Adapun dasar hukumnya berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Fase pertama efisiensi anggaran tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target Rp300 triliun.

Sementara, untuk mendatangkan band Dewa 19, diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp500 juta sekali pentas. Angka ini pernah disebutkan Ahmad Dhani dalam YouTube Gofar Hilman pada 26 Maret 2021.

"Kalau tanpa vokalis, tarif manggung Dewa 19 itu Rp250 juta hingga Rp300 juta. Itu tanpa vokalis loh ya," ujar Ahmad Dhani.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menanggapi soal permintaan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto sebelum menuju rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan, Kamis (20/2/2025). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menanggapi permintaan Hasto, Maruarar mempersilahkan apabila penegak hukum akan memeriksa keluarga Jokowi.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di Kepolisian, di Kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar lalu memastikan pihak pemerintah maupun DPR sudah membagi hak kewajibn dan menerapkan check and balance. Dia menyebut tidak boleh ada intervensi ke pihak manapun.

"Jadi jangan ada intervensi dari manapun ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing," kata pria yang dulu merupakan politisi PDIP itu.

Adapun mengenai penahanan Hasto, pria yang akrab disapa Ara itu berpesan agar semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada.

Adapun Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan oleh KPK. Pada saat resmi ditahan kemarin, Kamis (20/2/2025), dia sempat menyampaikan bahwa penahanannya menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Salah satunya yakni untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Jokowi.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi pernah terseret dalam sejumlah pengusutan kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Misalnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara pernah disebut dalam persidangan kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Pada persidangan tersebut, Bobby dan istrinya yakni Kahiyang, putri Jokowi, diduga memiliki blok tambang di Maluku Utara yang diberikan kode 'Blok Medan'. Abdul Ghani bahkan diakui pernah bertemu Bobby dan Kahiyang sebelum terjerat kasus di KPK.

Sementara itu, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep pernah terseret dugaan gratifikasi soal fasilitas jet pribadi yang digunakannya pergi ke Amerika Serikat (AS) pada 2024 lalu. Kaesang bahkan pernah mendatangi KPK untuk membuat laporan dugaan gratifikasi ke KPK usai tekanan publik menguat.

Keduanya pun telah dilaporkan ke KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada siang hari ini Jumat (21/2/2025).

Maruarar mengaku dalam pertemuan tersebut turut membahas mengenai Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ya, ada. Tapi saya no comment. Nanti tunggu tanggal 24," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Selain Maruarar, tampak hadir pula Pandu Patria Sjahrir. Saat dikonfirmasi, Pandu mengaku ikut makan siang dengan beberapa anggota kabinet Merah Putih.

"Makan aja," kata Pandu.

"Beberapa anggota kabinet," kata dia.

Saat ditanyai posisi yang akan dijabatnya pada Badan Pengelola Investasi Danantara, Pandu tidak menjelaskan secara rinci.

"Enggak jadi apa-apa," ujarnya.

Pandu juga membantah dirinya masuk ke dalam struktur Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Enggak," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia yang memberikan dukungan fiskal dan moneter dalam Program 3 Juta Rumah.

"Sesuai janji kemarin kami langsung rapat untuk membahas tindak lanjut pertemuan kemarin. Hari ini saya sebagai bagian dari pemerintah khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman kami mendapat dukungan yang luar biasa besar dan cepat dari BI dalam mencapai Asta Cita khususnya di bidang perumahan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2025.

Menteri Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia sangat membantu dalam 2 minggu terakhir untuk berkoordinasi dengan Kementerian PKP yang menjadi bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri PKP menyatakan juga akan mengoptimalkan peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pendanaan program 3 juta rumah. Untuk itu Menteri PKP mengucapkan terima kasih kepada Gubernur BI, Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN atas sinergi yang telah dilakukan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turut menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

"Pertama, sebagai bagian dari NKRI Bank Indonesia mendukung penuh program-program yang menjadi asta cita dari segi kebijakan dan pendanaannya karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, dukungan pendanaan yang dilakukan oleh BI adalah tentu saja berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas di aantaranya sektor perumahan itu hingga Rp80 triliun," katanya.

Selain insentif likuiditas, Gubernur BI menambahkan bank sentral juga akan membantu pendanaan program tersebut melalui pembelian SBN di pasar sekunder. "Terakhir, dukungan pendanaan bank desa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang dananya dapat digunakan untuk pendanaan di antaranya program perumahan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan, untuk mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi.

Dikatakan Menkeu Sri Mulyani, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

"Dalam mencapai program di bidang perumahan hari ini fokusnya karena target 3 juta rumah maka kita berdiskusi dan memutuskan kerjasama antara instrumen fiskal dan moneter dimana instrumen fiskal salah satunya berupa FLPP yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ujar Menkeu.

Sinergi yang dibangun antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam program ini merupakan contoh kerja sama yang baik antara otoritas fiskal dan sektor perbankan yang diharapkan dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

(KIE)

JAKARTA, investor.id – Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait turut membahas soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, siapa pun warga negara Indonesia yang berperkara wajib mengikuti proses hukum.

"Kita negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata pria yang kerap dipanggil dengan nama Ara itu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Soal kasus Hasto, Ara percaya KPK paham tugasnya untuk memberantas apa pun terkait korupsi. Politikus yang kini menjadi kader Gerindra ini pun meminta semua pihak menghormati tugas dan fungsi KPK.

Terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengarahkan agar seluruh kepala daerah PDIP tak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Ara memilih bungkam.

"No comment," lanjut menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) itu.

KPK telah menahan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat Harun Masiku.

Hasto ditahan dalam 20 hari mendatang mulai 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025 di rumah tahanan negara (rutan) kelas I Jakarta Timur. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Maruarar nilai penahanan Hasto oleh KPK bagian dari proses hukum

KOMPAS.com - Ahmad Dhani menegaskan penampilan Dewa 19 di acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (21/2/2025) adalah gratis.

Pernyataan Dhani itu menepis anggapan Dewa 19 dibayar dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah adanya efisiensi anggaran.

"Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis, tidak dibayar, karena persahabatan kita, oke," jelas Dhani dalam unggahan akun Instagramnya @ahmaddhaniofficial pada Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga membantah tudingan membayar Dewa 19 untuk pentas seni dalam rangka peluncuran logo Kementerian PKP menggunakan duit negara.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, Ahmad Dhani tak dibayar sepeser pun untuk mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan itu.

"Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar," tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Lanjut dia, Dhani sudah beberapa kali mengisi acara tanpa dibayar apapun, termasuk acara Kementerian PKP yang dihelat nanti.

"Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja," tukas Ara.

Surat Undangannya Sempat Viral

Surat undangan Kementerian PKP yang akan menggelar peluncuran logo Kementerian PKP serta pentas seni yang menampilkan Dewa 19 ramai dibahas di platform media sosial X.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut digelar di tengah adanya efisiensi anggaran pemerintah.

"Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan isi surat tersebut, acara akan berlangsung pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB. Para undangan yang dihadir diminta menggunakan busana smart casual.

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP).