Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku gusar lantaran infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang banyak groundbreaking, tetapi pembangunan sedikit.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk meninjau ulang kinerja investor lantaran banyak aktivitas peletakan batu pertama (groundbreaking), tetapi proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit.

“Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit,” ujarnya kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

Ara mengatakan bahwa pemerintah akan lebih rutin dalam meninjau kembali komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

Dia menjelaskan bagi pengusaha atau perusahaan yang telah melakukan groundbreaking tetapi tak ada kelanjutan dalam membangun maka akan pemerintah akan berkomunikasi lebih lanjut untuk mendapatkan komitmen yang diinginkan.

“Ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius,” ucapnya.

Dia mengatakan tengah mengkaji bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono terkait batas waktu yang bakal diberikan kepada pengusaha untuk melanjutkan pembangunan di IKN.

“Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak dikituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline,” pungkas Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain berminat menanamkan investasi pada bidang perumahan di Indonesia.

Ia mengatakan Qatar yang lebih dulu telah menanam investasi dan berniat membangun sekitar satu jutaan rumah di Indonesia bukanlah satu-satunya negara.

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," kata Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Ara mengatakan kini mereka tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu.

Ia menyebut negara calon investor itu akan mengawali langkahnya dengan melakukan survei pasar dan lahan.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Ara mengatakan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi.

Ia pun menyatakan akan mempersiapkan hal itu dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Qatar sebelumnya berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara untuk investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun lewat investasi Qatar itu bukan rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Wisma Atlet Pademangan akan rampung pada Maret dan bisa mulai dihuni mulai April 2025.

"Tiga tower saya rasa Maret udah bisa (selesai) ya. (Ditempati April?) Iya dong," kata Ara saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Melihat dari catatan detikcom, Kementerian PKP saat ini tengah menyelesaikan revitalisasi dua Wisma Atlet yakni yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat dan Pademangan, Jakarta Utara.

Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan pada Blok D10 yang terdiri dari 7 tower yang memuat sebanyak 5.494 unit. Kemudian, untuk Wisma Atlet Pademangan berada di Blok C2 sebanyak 3 tower, berkapasitas 1.932 unit. Dengan demikian, terdapat 7.426 unit yang tengah direvitalisasi.

Nantinya, kedua Wisma Atlet ini akan digunakan sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta dan ASN. Mereka akan menempati Blok C2 tower 8 Wisma Atlet Pademangan dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 Wisma Atlet Kemayoran.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama sempat menambahkan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50 persen digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Sementara itu, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Target perampungan Wisma Atlet Kemayoran ini awalnya dikatakan selesai pada akhir 2024, tetapi mundur ke Maret 2025, dan terakhir disebut akan selesai pada April 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

(aqi/das)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 27 tower Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam Keterangan Pers usai Ratas terkait IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," ujarnya.

Lanjut Ara, sementara untuk 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

Menurut dia, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan tower Rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tutupnya.

minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait menyampaikan bahwa selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Maruar seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

“Begitu banyak investor yang datang. Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, sudah Qatar minggu lalu, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain," katanya.

Ia mengatakan, Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam persiapannya, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara, dan Perumnas.

“Itu nanti akan sebagian untuk diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," katanya.

Maruar menambahkan, bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung investasi di sektor perumahan, sekaligus memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebutuhan lahan untuk mendukung proyek pembangunan 1 juta unit rumah oleh investor asal Qatar.

Maruarar, seusai memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan proyek ini menyasar masyarakat menengah ke bawah dan dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (G to G).

“Kami diminta Bapak Presiden menyiapkan lahan, termasuk tanah-tanah strategis seperti eks perumahan DPR, wilayah sekitar GBK, hingga tanah sitaan BLBI yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah,” ujar Maruarar.

Proses persiapan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian BUMN, yang akan menyediakan lahan dari Perumnas, PT KAI, dan BUMN lainnya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendukung melalui lahan sitaan yang berada di Banten.

Maruarar menambahkan, Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat berinvestasi di bidang perumahan. Negara lain, seperti Uni Emirat Arab, juga menunjukkan ketertarikan serupa. Saat ini, pemerintah sedang mengonsolidasikan data lahan, regulasi, dan potensi pasar untuk mempermudah proses survei dan persiapan investasi.

“Qatar dan negara lain akan memulai dengan survei lahan dan pasar. Sebagai investor, mereka perlu melihat potensi besar Indonesia, termasuk kebutuhan perumahan yang sangat tinggi,” ujarnya pula.

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Maruarar mencontohkan, perumahan dapat diisi oleh kombinasi berbagai profesi, seperti guru, TNI berpangkat rendah, pelaku UMKM, dan dokter muda, untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

Proyek perumahan ini direncanakan mulai berjalan pertengahan tahun 2025 dengan harapan dapat selesai tepat waktu.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan hunian di gedung eks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara, kepada pekerja media massa yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kita bisa alokasikan kan buat teman-teman media masuk ya," kata Ara di kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia mengatakan eks Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini sedang direnovasi akan dialokasikan sebagai hunian terjangkau bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Menurut Maruarar, eks Wisma Atlet Kemayoran dengan total 1.400 unit hunian disiapkan dalam tiga kategori yaitu untuk kalangan komersial, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan MBR.

Maruar mengatakan hunian ini diprioritaskan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, termasuk diantaranya wartawan yang memenuhi kriteria sebagai MBR.

Ia menjelaskan program non-komersial itu dirancang untuk memastikan alokasi tepat sasaran sesuai komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tapi mesti buktikan bahwa penghasilannya Rp8 juta ke bawah ya, kemudian slip gaji, dan belum punya rumah. Jadi program ini bukan untuk komersial,” ujar dia.

Ia juga mengarahkan agar wartawan yang berminat segera menyiapkan dokumen pendukung, seperti slip gaji dan surat keterangan belum memiliki rumah, untuk mempercepat proses verifikasi.

Melalui program ini Maruarar berharap profesi wartawan yang sering kali memiliki penghasilan terbatas, dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah terkait perumahan layak huni.

Ketika ditanya tentang penyelesaian renovasi untuk kategori rusun ASN, Maruarar optimistis pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

“Direktur saya yang menyelesaikan penyelesaiannya, mudah-mudahan bulan Maret sudah siap,” ungkap dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengumumkan bahwa pemerintah akan membebaskan biaya urus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung yang dulunya IMB), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembelian rumah. Relaksasi ini diberikan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara usai mengikuti ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Ara menegaskan bahwa Prabowo meminta Kementerian PKP untuk membuat kebijakan yang bisa langsung dirasakan rakyat kecil.

"Presiden minta diumumkan sekarang. Pertama sesuai arahan Presiden Pak Prabowo kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkrit yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," terangnya.

Ara menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri yang akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB itu sudah ditindaklanjuti oleh 180 Kepala Daerah untuk membuat peraturan kepala daerah.

Perkada tersebut salah satunya membuat Aturan agar PGB Rp 0 khusus untuk MBR. PBG sendiri merupakan perubahan dari IMB, yang proses pengurusannya lebih cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

"Kedua bagaimana BPHT, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ara, pemerintah membebaskan pengenaan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan itu. Dulu nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0, PBG-nya 0," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Desember 2024 pemerintah sudah memberikan sedikit informasi mengenai penghapusan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR. Namun saat itu prosesnya masih Dalam pembuatan aturan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa aturan tersebut mulai berlaku pada Januari 2025. Lalu Aturan tersebut diturunkan ke dalam Perkada yang ditargetkan selesai pada Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

(das/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini menyusul temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di sana.

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, saat ini banyak groundbreaking proyek sudah dilakukan di IKN, namun proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit. Oleh karena itu pemerintah akan menanyakan komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Menurutnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara bakal dialih fungsikan menjadi rumah susun atau rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kata Ara, menekankan bahwa alih fungsi ini bakal berlaku dan ASN mulai dapat menempati rumah susun tersebut pada April 2025.

Ara melanjutkan instansinya telah menyiapkan tiga tower Wisma Atlet Kemayoran menjadi rusun yang tak hanya untuk ASN, tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp8 juta per bulan.

“Baru tiga tower yang kami bicarakan. Kalau tiga tower itu April selesai, itu paling lama ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Ara mengatakan instansinya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi karena kedudukan Wisma Atlet saat ini berada di bawah naungan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sekadar informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun wisma atlet sebanyak 10 tower yang terdiri dari tiga tower di Blok C-2 seluas 135.000 meter persegi dan tujuh tower di Blok D-10 seluas 333.700 meter persegi di kawasan Kemayoran.

Pembangunan wisma atlet di Kemayoran sudah dimulai sejak tanggal 17 Maret 2016 lalu, dengan nilai kontrak sekitar Rp3,7 Triliun yang dilaksanakan tahun 2016-2017. Kawasan Kemayoran Blok C-2 dan Blok D-10 merupakan aset milik negara atas nama Kementerian Sekretariat Negara.

Blok C-2 dibangun tiga tower dengan jumlah total 1.932 unit dan Blok D-10 dibangun tujuh tower dengan jumlah total 5.494 unit. Rusun yang dibangun ini merupakan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan tempat cuci jemur.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan 27 tower untuk ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah rampung. Ia sudah melaporkan ke Otoritas IKN untuk dilakukan serah terima.

"Kita akan bangun lagi 20 tower lagi ya? Karena yang 27 sudah siap dan sudah selesai, saya sudah kasih tau sama Pak Basuki (Hadimuljono) untuk bisa diserahkan terimakan karena kami sudah selesaikan," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Basuki pun mengungkap hal yang sama. Ia menyebut tower ASN akan selesai hingga Maret.

"Sampai dengan Maret akan selesai ya," ujarnya.

Terkait pemindahan ASN, Basuki belum mengetahui pasti. Ia meyerahkan sepenuhnya ke Menpan-RB.

"Itu yang memutuskan nanti kan Bu Menteri PAN-RB," ujarnya.

"Tapi kami dari infrastrukturnya, prasarananya, insyaallah sudah bisa kami siapkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Basuki pernah menjelaskan awalnya para ASN direncanakan bisa pindah ke IKN pada Januari 2025. Namun, rencana tersebut diundur setelah Lebaran tahun depan.

"Sebenarnya kan mulai Januari (ASN pindah ke IKN), cuma Maret kan Lebaran. Ada Lebaran mungkin dihitung itu," sebut Basuki ketika ditanya terkait waktu ASN pindah ke IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), seperti dikutip dari detikFinance.

Basuki mengatakan pembangunan ekosistem pemerintahan eksekutif di IKN, mulai dari istana hingga kantor kementerian, ditargetkan rampung pada bulan ini. Hanya saja, dia melanjutkan, kemungkinan akan ada sedikit penyesuaian karena jumlah kementerian era Presiden Prabowo Subianto bertambah.

Sementara itu, pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN baru akan dimulai pada 2025. Basuki memperkirakan butuh waktu dua tahun untuk menyelesaikan pembangunannya.

(eva/taa)

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyebut program layak huni luar biasa. Menurut Tito, program itu luar biasa karena menjadi gambaran dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan ini program Bapak Presiden ini luar biasa, perhatiannya kepada rakyat bawah,” ujar Mendagri dalam keterangan yang dilansir Selasa, 21 Januari 2025.

Hal tersebut diungkap Tito, saat peluncuran rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam penilaiannya itu, Tito mengenang saat masa tugas.

Tito bercerita pernah bertugas di Sentiong, Jakarta Pusat, tak jauh dari Johar Baru. Menurut dia, kawasan tersebut merupakan daerah yang padat penduduk.

"Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa 8 keluarga, 6 keluarga,” kenangnya.

Dia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengubah citra kawasan itu. Menjadi, kawasan yang layak huni dan sehat.

Mendagri mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan serta mencari solusi yang tepat. “Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk memahami persoalan betul dan mau mencari solusi,” ungkapnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Meski sebagian masyarakat setempat lebih memilih opsi bedah rumah, Mendagri tetap menekankan tentang pentingnya pembangunan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.

“Tapi ketika masyarakat juga di sini tidak mau [rumah vertikal], maunya hanya bedah, ya mau diapain? Enggak apa-apa. Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya enggak berubah,” kata Mendagri.

Mendagri pun berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat kecil agar lebih layak. Ia juga menargetkan program serupa bisa diterapkan di daerah kumuh lainnya.

"Ini bukan penggusuran. Bukan. Ini adalah betul-betul murni membantu [agar] ada perubahan nasib. Itu aja," kata Tito.

(ADN)