KLATEN, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diuji coba di Klaten, Jawa Tengah, pada Selasa (18/2/2025).

Uji coba ini dilaksanakan di dua sekolah, yakni SDN 1 Prambanan dan SMPN 4 Klaten, dengan total 879 siswa penerima manfaat.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyebutkan bahwa uji coba ini merupakan tahap awal sebelum mendapatkan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Ini baru uji coba dan selanjutnya menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat," ujar Sri Mulyani saat meninjau kegiatan MBG.

Anggaran Rp 10.000 per Porsi

Meskipun anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 10.000 per porsi, Sri Mulyani menegaskan bahwa kandungan gizi tetap menjadi prioritas utama.

Menu yang disajikan dalam uji coba kali ini terdiri dari nasi, ayam, sayur, jus buah, dan tempe. Para siswa terlihat menikmati makanan yang disajikan dalam wadah berbahan plastik.

"Meskipun sederhana, kandungan gizinya memenuhi standar. Makanan untuk MBG disediakan oleh katering," jelasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk mendukung program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"MBG ini memang baru uji coba, tetapi sudah dianggarkan oleh Pemkab Klaten di APBD 2025," tambahnya.

Siswa Senang dengan Program MBG

Salah satu siswa kelas 2 SDN 1 Prambanan, Arumi, mengaku senang dengan program ini dan menikmati makanan yang disediakan.

"Senang dapat program MBG. Rasanya enak," katanya dengan antusias.

Dengan hasil uji coba yang positif, diharapkan program MBG dapat segera diterapkan secara lebih luas untuk mendukung kesehatan dan gizi siswa di seluruh Indonesia.

PALOPO, KOMPAS.com – Polres Palopo mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi guru, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di SD Negeri 27 Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Selasa (18/2/2025).

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan tenaga pendidik serta upaya mendukung tumbuh kembang anak.

"PKG diperuntukkan bagi para guru untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, sementara MBG diberikan kepada siswa," ujar Supriadi.

Selain PKG dan MBG, Polres Palopo juga memberikan sosialisasi Kamtibmas kepada siswa kelas VI.

Materi yang diberikan mencakup pentingnya disiplin, keselamatan, serta peran Polri dalam menjaga keamanan masyarakat.

MUH. AMRAN AMIR Bhayangkari Polres Palopo, Sulawesi Selatan, memberikan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi guru di SD Negeri 27 Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Selasa (18/2/2025)

Ketua Bhayangkari Polres Palopo, Nadya Safi’i, menyebutkan bahwa program MBG diikuti oleh 146 siswa dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pola makan sehat.

"Kami ingin memastikan anak-anak, khususnya di lingkungan kurang mampu, mendapatkan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan cerdas," jelas Nadya.

Para siswa menerima makanan bergizi berupa nasi, lauk sehat, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, Bhayangkari Polres Palopo juga memberikan edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat.

Kepala SD Negeri 27 Lebang, Cathrinie, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program serupa terus berlanjut.

"Diharapkan semakin banyak anak mendapatkan manfaat dari program makan bergizi sehingga membantu meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar mereka," tuturnya.

KEDIRI, iNewsSurabaya.id – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu, 15 Februari 2025. 

Acara yang diadakan di Pare Resto, Kabupaten Kediri, ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. Program MBG sendiri resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan akan diimplementasikan secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut. Dalam pemaparannya, Heru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas. 

“Program MBG bertujuan untuk memberikan akses yang merata kepada seluruh siswa di Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial,” ujar Heru.

Heru juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini, menegaskan bahwa keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan dan dana, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. 

“Dengan anggarannya yang sangat besar, ini tentu membutuhkan keseriusan dan kerja keras dari semua elemen bangsa,” tambahnya.

Ia mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung program ini, baik dengan mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan sehat maupun dengan mendukung keberlanjutan program ini di masa depan. 

“Program Makan Bergizi Gratis ini akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah lainnya, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi masyarakat Indonesia,” jelas Heru.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, juga turut memberikan penjelasan mengenai manfaat makanan bergizi. 

Dalam sosialisasi tersebut, BGN menyampaikan bahwa asupan gizi yang tepat dapat memperkuat daya tahan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan, diharapkan dapat memperkuat penyuluhan kepada masyarakat. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Editor : Ali Masduki

JAKARTA, investor.id – Lima asosiasi pengembang perumahan mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyusun peta jalan (road map) Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kelima asosiasi tersebut diantaranya Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dan Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas).

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan US$ 7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 135 triliun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Joko Suranto mengatakan kontribusi sektor properti itu merupakan capaian sebelum adanya Kementerian PKP. Sementara dengan kehadiran kementerian khusus perumahan seharusnya kontribusi sektor tersebut lebih meningkat, karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki program besar yakni Program 3 Juta Rumah yang sudah disampaikan sejak kampanye pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu.

“Pengembang sejak awal menyambut gembira dan mendukung program yang mulia dan positif tersebut. Program 3 juta rumah ini merupakan bukti bahwa pemerintah baru ini menyadari bahwa sektor properti termasuk perumahan merupakan sektor yang mampu mendorong perekonomian negara dan menekan kemiskinan,” kata Joko dalam acara konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya pengembang dari sebelum adanya Kementerian PKP telah banyak terlibat dengan Satgas Perumahan, dimana selama beberapa bulan satgas sudah banyak mendengarkan dan belanja masalah agar nantinya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pasar, masyarakat dan pelaku usaha agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam menekan kemiskinan hingga ke pedesaan.

Namun, kata Joko, ketika Kementerian PKP ini sudah terbentuk, selama tiga bulan berinteraksi dan beberapa kali bertemu untuk memberikan masukan dan harapan pasar dan masyarakat, pada akhirnya harapan adanya kementerian ini dapat membuat kebijakan yang membuat situasi pasar lebih kondusif, ternyata tidak terwujud.

Justru menurutnya yang muncul adalah kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Diantaranya isu pemerintah bangun rumah gratis, rencana penurunan harga rumah subsidi, penggunaan tanah sitaan koruptor untuk pembangunan rumah, rencana pembentukan central purchasing perumahan, pernyataan ada menaikkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 800.000 unit, munculnya stigmatisasi developer nakal, serta mengundang advokat untuk mengadvokasi kepada developer.

“Alih-alih merumuskan kebijakan yang dapat memacu pembangunan rumah rakyat dan menyusun peta jalan (road map) perumahan, Kementerian PKP justru lebih memilih memicu ketidaknyaman pasar dan kegaduhan yang sangat kontraproduktif. Ini semua mengancam tercapainya target pembangunan 3 juta rumah sesuai instruksi Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mengakibatkan pengembang merasa tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu pengembang merasa khawatir akan masa depan usaha mereka termasuk masa depan para tenaga kerjanya, dan juga merasa tidak adanya kepastian usaha di sektor perumahan.

Joko menambahkan, salah satu program pemerintah yang paling realistis dan dapat diandalkan (reliabel) dalam mengatasi kemiskinan dan efektif mengurangi backlog perumahan adalah FLPP. Yang mendapatkan fasilitas FLPP adalah perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat. Sebagai sebuah produk pembiayaan, FLPP ini diterima masyarakat karena menjadi stimulus yang meringan mereka seperti bunga KPR tetap (fix rate) hingga akhir tenor kredit dan uang muka yang terjangkau.

“FLPP juga telah terbukti bisa mendorong pertumbuhan nasional. Terbukti, kredit bermasalahnya (non performing loan/NPL) hanya 1% atau sangat rendah sekali,” paparnya.

Oleh karena itu, pengembang meminta agar FLPP yang sudah berjalan baik dan hanya memiliki kredit yang bermasalah sebesar 1% jangan dijadikan sebuah cara untuk mencari isu-isu yang tidak produktif dan terkesan mengaburkan kenyataan bahwa saat ini program FLPP belum dijalankan, skema pembiayaan belum diputuskan, apalagi road maps/blue print termasuk rencana kerja program 3 juta rumah juga belum ada hingga saat ini.

Dengan situasi yang kurang kondusif tersebut, pengembang mengambil empat sikap, yang pertama mendorong FLPP untuk segera berjalan, dan sudah berulang kali dilakukan pembahasan tetapi sampai saat ini belum diputuskan. “Untuk itu kami pengembang mendorong adanya alternatif pembiayaan atas produksi rumah dengan harga setara rumah subsidi. Alhamdulillah saat ini beberapa bank sudah menunjukkan komitmen untuk membuat formula produk dan skema pembiayaannya,” katanya.

Kedua, pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait program 3 juta rumah, dan apa menjadi pandangan kepala negara terhadap program besar tersebut. Pengembang memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketiga, pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP,” ujarnya.

Sikap keempat, mendesak pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh memastikan sebanyak 3.440 porsi siswa dari jenjang pendidikan TK hingga SMA di daerah tersebut, saat ini telah mulai menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah.

“Kegiatan makan bergizi gratis ini sudah dimulai selama dua hari sejak tanggal 17 Februari kemarin,” kata Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Aceh, Dr Iskandar di Nagan Raya, Selasa.

Sebanyak 3.440 porsi MBG diberikan kepada siswa dari tingkat TK hingga SMA, dengan rincian, 243 siswa TK, 1.290 siswa SD, 933 siswa SMP, dan 974 siswa SMA yang akan dilaksanakan lima kali dalam sepekan.

Dr Iskandar mengatakan pemberian makan bergizi gratis inic merupakan program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bagi siswa-siswi mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/sederajat.

"Pemberian MBG ini merupakan salah satu program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak tanpa memandang status sosial," ujar Iskandar.

Melalui pemberian MBG ini, Pemkab Nagan Raya, Aceh berharap dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar dengan giat dan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan sukses di masa depan.

Komandan Kodim 0116/Nagan Raya, Aceh, Letkol Inf Fairuzzabadi selaku pelaksana kegiatan mengayakan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap generasi muda harapan bangsa agar tumbuh dan kuat.

"Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kami, Forkopimda Nagan Raya, terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan makan siang bergizi gratis dan akan kita laksanakan terus bersama instansi terkait," ujarnya.

Fairuzzabadi menyebutkan bahwa saat ini terdapat satu titik lokasi dapur, dan ke depan akan bertambah menjadi tiga titik dengan jumlah semua siswa yang akan mendapat Makan Berizi Gratis sebanyak 39.000 orang di Nagan Raya.

"Tahap pertama ini pada 14 sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dengan jumlah 3.440 porsi," ungkapnya.

Pelajar kelas I SMPN 1 Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Reva Alesha, mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran atas program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar di sekolah-sekolah, termasuk SMP Negeri 1 Seunagan.

"Semoga Makan Bergizi Gratis ini tetap berlanjut ke depannya," harap Alesha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

"Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower," ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

"Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi," ujar Maruarar.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menebar insentif perumahan untuk rakyat.

Hal itu diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara.

Ara mengatakan insentif-insentif itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejumlah insentif itu diberikan sejak awal pembelian rumah.

"Juga memberikan insentif kepada rakyat kecil, yaitu pertama BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dibuat gratis. Kedua, PPN (pajak pertambahan nilai) di bawah Rp2 miliar buat MBR dibuat gratis. Ketiga, itu PBG, persetujuan bangunan gedung, dibuat gratis buat rakyat kecil," kata Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Ara mengatakan pemerintah juga akan melipatgandakan program rumah subsidi. Dia berkata telah mendapatkan suntikan dari Bank Indonesia (BI) berupa insentif.

Bank sentral, kata dia, menambah insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Insentif ditambah dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun.

"Itu sejumlah Rp80 triliun itu akan kami matangkan persiapan, besok malam kita akan rapat menkeu, menteri BUMN, dan bank himbara di kantor menkeu dalam rangka dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah," ujarnya.

Ara berkata ada pula program perumahan berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pemerintah menyiapkan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta, untuk bisa disewa masyarakat.

"Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran, yang wisma atlet. Itu sudah siap diresmikan. Kemudian, tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi, total 10 tower," ucap Ara.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming membagikan paket perawatan wajah alias skincare ke murid di SMAN 13 Jakarta Utara, Selasa (18/2).

Gibran membagikan paket skincare itu kala meninjau berlangsungnya program MBG di sana.

"Hari ini lebih ke skincare. Jadi biar tidak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak," kata Gibran dalam keterangannya, Selasa (18/2).

Ia berharap inisiatif ini dapat meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap kebersihan dan kesehatan diri. Gibran mengatakan dalam setiap kunjungannya ke sekolah-sekolah ia akan membagikan sejumlah produk lokal.

Selain itu, ia juga mengaku kerap membagikan berbagai perlengkapan sekolah.

"Dan di setiap kunjungan saya, saya biasanya membawa beberapa produk lokal. Yang intinya nanti bisa menjadi complementary (pelengkap) untuk anak-anak yang ada di sini. Biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mendengarkan langsung masukan terkait program MBG dari para murid. Gibran mengaku pemerintah terbuka terhadap masukan dan saran masyarakat agar program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal ke depan.

"Kita setiap hari akan mengevaluasi. Jika ada yang kurang, silakan [disampaikan]," ujar dia.

Lima ketua umum asosiasi pengembang berkumpul menyampaikan pandangan terkait Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalani pemerintah. Mereka menilai sejumlah langkah menimbulkan ketidakpastian terhadap industri properti.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan selama lebih dari tiga bulan, pengembang sudah mendukung dan mengikuti semangat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun, para pengembang merasa kondisi sektor perumahan menimbulkan pertanyaan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, ia menyebutkan perkara central purchasing atau management satu harga, rencana menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sampai 800 ribu, serta terjadi stigmatisasi pengembang nakal. Menurutnya, kondisi tersebut membuat para pengembang khawatir soal masa depan usaha.

Terlebih, saat ini penyaluran FLPP sedang ditahan karena sedang dirancang perubahan skema. Untuk itu, Joko mengatakan asosiasi pengembang meminta agar perbankan dapat membuat skema baru setara FLPP untuk dijalankan.

Kemudian, asosiasi pengembang juga meminta ruang untuk berdialog dengan Presiden Prabowo. Mereka ingin mendengar langsung terkait apa bagaimana konsep Program 3 Juta Rumah.

"Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan kepada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait Program 3 Juta Rumah. Dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut kepada kami. Karena kami selama ini akhirnya mendapatkan kondisi yang tidak pasti," katanya.

Pengembang pun tetap akan menyelesaikan program FLPP yang sudah ada sembari menunggu Prabowo dan Satuan Tugas (satgas) Perumahan. Pengembang pun memohon pemerintah membuat iklim usaha kompak dan kondusif.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik program tersebut. Namun, ide seperti rumah gratis untuk masyarakat dan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan. Ia berharap Kementerian PKP dapat menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

"Setau saya Satgas Perumahan yang selama ini dijadikan narasumber itu konsepnya sangat bagus, hasilnya sangat bagus," katanya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyinggung sejumlah terobosan yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Mulai dari rumah gratis hingga isu pengembang nakal.

"Itu pasti ada tapi kita itu sedikit, masih banyak yang baik menjalankan program pemerintah. Itu terbukti datanya sangat sedikit sekali kami sudah konfirmasi ke Tapera juga sedikit sekali oknum," ucap Ari.

Lalu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad mengatakan ketidakstabilan isu berdampak kepada masyarakat, pengembang, dan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu tatanan ekonomi dan masyarakat.

"Seharusnya kami mendapatkan energi yang luar biasa, tapi belakangan ini kurang lebih saya pribadi melihat kurang lebih 100 hari kami mengalami tidak semangat untuk membangun rumah subsidi," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menyampaikan pengembang mendukung untuk melakukan dialog bersama Prabowo. Semua stakeholder dapat dilibatkan mulai dari pengembang hingga masyarakat.

"Semua elemen stakeholder harus mengerti, paham, 3 juta itu tidak sedikit. Itungnya aja susah, gimana bangun rumah 3 juta. Namun, kita yakin dan percaya dengan kita para ketua umum bersatu, berkumpul, memberikan solusi, gambaran baiknya merealisasi 3 juta rumah ini dengan cara terbaik dan efisien," imbuhnya.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Selain memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hunian, percepatan PBG diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan program bantuan perumahan dari pemerintah, termasuk untuk memiliki hunian bersubsidi.

Dedy turut mengajak segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif menyukseskan program ini sebagai kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan percepatan perizinan PBG.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025