Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Lebih lanjut, Ara menyebut, akan melakukan panggilan lanjutan kepada manajemen Meikarta pada 10 April 2025. Pihaknya akan mempertemukan korban Meikarta dengan manajemen.

Sebelumnya, PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang proyek Meikarta, menjelaskan progres penyelesaian dan penyerahan hunian fisik mulai tahun ini hingga 2027.

Dalam keterangannya, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan bahwa per 26 Maret 2025, pihaknya telah membangun dan menyerahkan secara fisik sebanyak 11.224 hunian di Meikarta sesuai kesepakatan jadwal.

"Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit," kata manajemen.

Dengan demikian, manajemen menyatakan akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

Pada saat yang sama, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama mengeklaim semua berjalan dengan baik dan sesuai jadwal kesepakatan. Ada juga konsumen yang sudah memiliki dan mempertahankan kepemilikannya sehingga huniannya telah memberi nilai tambah dengan nilai pasar saat ini.

Pemerintah menyediakan rumah rumah khusus untuk wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah subsidi akan mulai disalurkan bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu. Rumah tersebut akan diserahkan pada Selasa, 6 Mei 2025 pukul 16.00.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara menyebut wartawan adalah profesi yang memperjuangkan demokrasi. Menurutnya, kerja sama ini penting untuk mendukung wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi.

"Walaupun kita negara ini memberikan perumahan subsidi, bukan gratis ya, rumah subsidi bayar ya, tapi dengan harga yang terjangkau, tapi silakan teman-teman wartawan tetap menyuarakan kebenaran dan menyuarakan demokrasi," ucapnya.

Adapun persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Ara menetapkan batas penghasilan maksimal bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta per bulan dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

Batas hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lain masih menggunakan batas penghasilan sebesar Rp 7 juta per bulan untuk yang masih lajang dan Rp 8 juta per bulan bagi yang telah menikah.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ucapnya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan syarat untuk mendapatkan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara lain penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian tersebut untuk rumah pertama.

Heru mengatakan saat ini yang berlaku adalah masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, akan ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menawarkan peluang investasi perumahan di atas lahan eks kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Qatar.

Maruarar mengatakan tawaran akan diberikan saat pertemuan kenegaraan. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto akan ke Qatar akhir pekan ini.

"Saya mau ke Qatar, rencananya Jumat (11/4) saya ke Qatar mendampingi Pak Prabowo," kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, (8/4).

Maruarar mengatakan ada dua opsi yang akan ditawarkan. Pertama, lahan eks BLBI di Karawaci, Tangerang seluas 3,7 hektare.

Opsi kedua adalah lahan bekas perumahan DPR di Duren Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut Maruarar, dua lokasi itu punya kondisi baik dan lokasi strategis.

"Ada yang paling bagus di Lippo Karawaci sebelah lapangan golf, menurut saya itu yang paling Istimewa. Kenapa paling Istimewa? Di sebelahnya lapangan golf, jalannya besar dan luas, dan tidak ada penghuni masyarakatnya," ujarnya.

"Ya, termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah per tahun untuk rakyat. Pemerintah berencana menggunakan beberapa lahan eks kasus korupsi untuk program ini.

Maruarar mengatakan rumah-rumah di atas tanah koruptor itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah sedang mencari cara untuk menggunakan tanah itu sesuai peraturan.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," ucap Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Serangan udara terbaru Israel menghantam sebuah gedung permukiman di area Shujaiya, Jalur Gaza, pada Rabu (9/4) waktu setempat. Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 20 orang tewas akibat serangan tersebut.

Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (9/4/2025), menuturkan bahwa serangan udara Israel itu mengakibatkan "20 orang martir dan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka".

Bassal menambahkan bahwa upaya pencarian jenazah korban yang tertimbun reruntuhan bangunan masih berlangsung.

Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan soal serangan mematikan tersebut.

Israel kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza sejak 18 Maret lalu, yang mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas yang berlangsung selama dua bulan. Upaya-upaya untuk memulihkan gencatan senjata sejauh ini gagal.

Kementerian Kesehatan Gaza, dalam pernyataan terbaru pada Rabu (9/4), melaporkan sedikitnya 1.482 warga Palestina tewas akibat rentetan serangan terbaru Israel sejak pertengahan Maret lalu.

Angka itu menambah jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023 lalu menjadi sedikitnya 50.846 orang.

Saat berbicara kepada AFP pada Selasa (8/4), salah satu anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, menegaskan bahwa "penting untuk mencapai gencatan senjata" di Jalur Gaza. Dia mengungkapkan bahwa "komunikasi dengan para mediator masih berlangsung, tetapi "sejauh ini, belum ada usulan baru".

Badran juga mengatakan bahwa Hamas "terbuka terhadap semua gagasan yang akan mengarah pada gencatan senjata dan menghentikan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina".

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Senin (7/4) bahwa negosiasi baru sedang dilakukan yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Dari total 251 sandera yang diculik sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk yang menurut militer Tel Aviv telah tewas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BGN: MBG ciptakan pasar baru tumbuhkan perekonomian nasional

Insya Allah, sesuai info dari Kepala SPPG BGN, pelaksanaan MBG akan kembali normal dilaksanakan mulai 14 April 2025

Batam (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan Program Makan Bergizi (MBG) untuk siswa TK hingga SMP akan kembali berjalan secara normal pasca-libur Lebaran yakni mulai Senin 14 April 2025.

Kepala Disdik Batam Tri Wahyu Rubianto menyampaikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan arahan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN).

"Insya Allah, sesuai info dari Kepala SPPG BGN, pelaksanaan MBG akan kembali normal dilaksanakan mulai 14 April 2025," ujarnya saat dihubungi di Batam, Rabu.

Program MBG sebelumnya telah menjangkau 22 sekolah dengan total 16.844 siswa penerima manfaat.

Tri menyampaikan terdapat dapur baru yang lolos verifikasi lapangan, yang akan mulai beroperasi pada 21 April 2025. "Semoga akan ada peningkatan untuk penerima Program MBG di Batam setelah dapur baru sudah operasional," katanya.

Menurut informasi yang diterima dari Kepala SPPG, kata dia, terdapat beberapa lokasi dapur yang sudah beroperasi di Batam, yakni terdapat satu titik di wilayah Bengkong, tiga titik di Sekupang, satu titik di Sagulung, serta satu titik di Nongsa.

Setiap dapur memiliki kapasitas maksimal 3.500 porsi makanan bergizi per hari.

Kepala Disdik itu juga menjelaskan Program MBG akan dimulai pada 14 April sesuai mandat dari BGN pusat. "Itu arahan dari pusat untuk seluruh SPPG yang ada di daerah, langsung dari BGN," ujar Tri Wahyu Rubianto

Pihaknya berharap keberlanjutan program ini akan semakin memperkuat pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah di Batam.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Insya Allah, sesuai info dari Kepala SPPG BGN, pelaksanaan MBG akan kembali normal dilaksanakan mulai 14 April 2025

Batam (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan Program Makan Bergizi (MBG) untuk siswa TK hingga SMP akan kembali berjalan secara normal pasca-libur Lebaran yakni mulai Senin 14 April 2025.

Kepala Disdik Batam Tri Wahyu Rubianto menyampaikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan arahan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN).

"Insya Allah, sesuai info dari Kepala SPPG BGN, pelaksanaan MBG akan kembali normal dilaksanakan mulai 14 April 2025," ujarnya saat dihubungi di Batam, Rabu.

Program MBG sebelumnya telah menjangkau 22 sekolah dengan total 16.844 siswa penerima manfaat.

Tri menyampaikan terdapat dapur baru yang lolos verifikasi lapangan, yang akan mulai beroperasi pada 21 April 2025. "Semoga akan ada peningkatan untuk penerima Program MBG di Batam setelah dapur baru sudah operasional," katanya.

Menurut informasi yang diterima dari Kepala SPPG, kata dia, terdapat beberapa lokasi dapur yang sudah beroperasi di Batam, yakni terdapat satu titik di wilayah Bengkong, tiga titik di Sekupang, satu titik di Sagulung, serta satu titik di Nongsa.

Setiap dapur memiliki kapasitas maksimal 3.500 porsi makanan bergizi per hari.

Kepala Disdik itu juga menjelaskan Program MBG akan dimulai pada 14 April sesuai mandat dari BGN pusat. "Itu arahan dari pusat untuk seluruh SPPG yang ada di daerah, langsung dari BGN," ujar Tri Wahyu Rubianto

Pihaknya berharap keberlanjutan program ini akan semakin memperkuat pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah di Batam.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025