Jakarta -

BUMN akan menyiapkan 792 hektare (ha) lahan untuk program 3 juta rumah. Di atas lahan 792 hektare tersebut akan dibangun 123.000 rumah.

Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

"Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mappingkan ini bisa dipercepat. Kurang lebih 123.000 rumah yang bisa dilakukan percepatannya," ujar Erick

Erick mengatakan dari total luasan lahan tersebut, ada lima lahan yang sudah dipastikan statusnya jelas. Artinya tidak ada masalah hukum, administratif, atau teknis yang menghambat pembangunan nantinya.

"Nah lalu ada 5 yang kita clean and clear, yang nanti kita akan dorong dan akan ditinjau. Nanti saya sudah tunjuk PMO dari Perumnas, untuk 1-2 hari ke depan, untuk langsung dilihat," katanya.

Di sisi lain, Erick meminta adanya payung hukum yang jelas terkait kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dalam pembangunan tersebut.

"Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting," katanya.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menambahkan 792 hektare lahan tersebut sebagian besar merupakan milik Perumnas. Sementara 5 lokasi merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ia menyampaikan, 5 lahan tersebut berada di Pulo Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Kemudian akan ada revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development (TOD)," katanya.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pihaknya sudah menetapkan lima lokasi yang menjadi tempat dibangunnya program 3 juta rumah milik pemerintah.

Lima lokasi itu merupakan lahan milik BUMN Perumnas.

“Kami sudah melihat ada lima lokasi yang strategis yang dimiliki BUMN di Jakarta dan sekitarnya. Lokasinya bagus-bagus dan besar-besar dan idle,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Direktur Perumnas Budi Saddewa menyebutkan lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Budi mengaku, lahan-lahan yang dimiliki perusahaan yang dipimpinnya menjadi lahan yang paling banyak digunakan untuk membangun 3 juta rumah. Kemudian disusul oleh lahan PT KAI.

“Milik KAI ini semuanya ada di stasiun, nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 triliun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan pengembang nakal yang mengakali rumah subsidi.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku sudah mengecek beberapa perumahan bersubsidi. Dia pun menemukan pengembang yang tak memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Saya sudah diminta untuk tegas, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi, itu harus developer-nya yang benar," kata Ara pada jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).

Ara sempat menemukan rumah subsidi yang dindingnya retak-retak. Dia juga menemukan perumahan subsidi yang dilanda banjir.

Dia mewanti-wanti pengembang rumah subsidi untuk tidak mengakali anggaran. Ara mengingatkan rumah subsidi dibiayai oleh APBN.

"Saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi, untuk membangun rumah subsidi karena itu untuk rakyat kecil. Bukan berarti rumah subsidi, kemudian tidak berkualitas, dan rakyatnya bisa jadi sedih," ujarnya.

Ara menambahkan, "Kita tahu rumah subsidi itu ada 75 persen dari APBN, 25 persen dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan."

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjanjikan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk rakyat. Janji itu ia sampaikan sejak masih berkampanye sebagai calon presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp980 miliar untuk 240 ribu unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi.

Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

“Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

“Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah dalam hal ini PKP bersama BUMN bersinergi dengan swasta dan asosiasi untuk membangun tiga juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pria yang akrab disapa Ara juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna memastikan aspek kepastian hukum dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya juga minta Pak Erick untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan benar, serta memberikan keuntungan bagi setiap pihak yakni negara, rakyat yang akan menempati rumahnya, dan juga dunia usaha,” katanya saat konferensi pers di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ia memastikan bahwa program 3 juta rumah akan dikerjakan oleh pengembang terpercaya, sehingga masyarakat tidak akan kecewa dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun. Maka dari itu, negara melalui BUMN akan menjalin sinergi dengan pengusaha besar, UMK, dan khususnya pengusaha lokal.

“Presiden Prabowo meminta agar pengembang rumah subsidi adalah pihak yang benar dan bertanggung jawab. Sebab, saya telah melihat sendiri ada proyek yang tidak baik, ada yang banjir, ada yang retak. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas dia.

Beberapa asosiasi yang disebutkan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah tersebut adalah REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan APPERNAS Jaya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Juanaedi menjelaskan fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil.

“Apersi itu sendiri fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil. Dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Menteri BUMN dan Menteri PKP dalam hal ini, selalu konsolidasi dan koordinasi bagaimana mewujudkan rumah rakyat itu sebagai program strategis,” ucap dia.

Lokasi Program 3 Juta Rumah

Diketahui sudah ada lima lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya untuk pembangunan tiga juta rumah. Terkait itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini ada 792 hektare lahan BUMN yang siap untuk program 3 juta rumah. Nantinya pada lahan tersebut akan dibangun sebanyak 123.000 rumah.

Selain milik Perumnas dan KAI, lahan milik PT Perkebunan Negara (PTPN), PT Perhutani, PT Sang Hyang Seri (SHS) juga berpotensi untuk turut digunakan dalam program 3 juta rumah. Meski demikian Erick akan melakukan pemetaan penggunaan lahan tersebut.

“Nanti kita mapping dulu. Kan kita juga ada penugasan swasembada pangan dan energi. Kita tau kan 70% Indonesia ini laut bukan tanah, hanya 30% (tanah),” papar Erick.

Selain itu, terkait pembangunan 3 juta rumah, terdapat kerja sama antara BUMN dengan sektor swasta. “Kita ingin memastikan kerja sama ini ada payung hukum yang jelas. Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan,” pungkas Erick.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan 123 ribu rumah di lahan seluas 792 hektare milik BUMN.

"Jadi percepatan 792 hektar dengan 123 ribu rumah. Saya rasa angka yang luar biasa," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, telah disepakati kerja sama dengan berbagai sektor sekaligus memastikan adanya payung hukum yang jelas dan transparan guna memberikan kepercayaan kepada publik.

Erick juga mengatakan, kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dipastikan akan lebih transparan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak dapat berupa joint venture atau perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO) atau konsep lainnya.

Lebih lanjut, kerja sama ini merupakan upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Oleh karena itu, perlu didukung dengan ekosistem yang berkesinambungan.

"Karena itu saya bullish, saya sangat optimis makanya tadi saya sepakat dua hal dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil," kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dalam percepatan pembangunan 123 ribu rumah akan menggunakan lahan milik Perumnas dan lima lokasi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang berada di kawasan stasiun.

Adapun lima lahan yang akan dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD), yaitu Pulau Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Jadi sudah ada beberapa lahan yang dari Perumnas memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Erick, 729 hektare itu. Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, lima lokasi yang dimiliki oleh KAI, milik KAI ini semuanya ada di stasiun," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembang rumah subsidi harus yang bertanggung jawab. Jangan sampai membangun rumah subsidi yang tidak berkualitas.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat dirinya menghadiri pertemuan bersama pengembang perumahan dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dalam pertemuan itu, Ara meminta kepada Erick dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hunian untuk dipastikan kepastian hukumnya serta harus menguntungkan bagi negara, dunia usaha, maupun masyarakat yang akan menghuni rumah tersebut.

Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan saat menempati rumah subisidi.

"Saya sudah diminta untuk tegas sesuai arahan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus developernya yang benar, yang tanggung jawab. Karena saya juga sudah melihat tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, ada banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya," ungkap Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Bagi developer atau pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab, kata Ara, tidak akan dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Sebab, meskipun yang dibangun rumah subsidi, kualitasnya tidak boleh asal-asalan.

"Dan itu saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi, karena itu untuk rakyat kecil, bukan berarti rumah subsidi kemudian tidak berkualitas. Dan rakyatnya bisa jadi sedih, karena kalau rumahnya tidak bagus seperti itu, harapan mereka jadi sia-sia, dan mereka jadi kecewa," paparnya.

Ara mengatakan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hal tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menegakkan hukum.

"Tentu bagi pengembang-pengembang rumah subsidi yang bagus, yang bertanggung jawab, itu tidak perlu takut, dan tidak perlu ada masalah. Tapi tentu kalau yang tidak tanggung jawab, karena itu ada APBN-nya, kita tahu rumah subsidi itu ada 75% dari APBN, 25% dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan," ucap Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Para pengembang perumahan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkumpul di kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan tersebut membahas terkait ketersediaan lahan dari BUMN untuk pembangunan rumah.

Ara mengungkapkan, dalam rapat singkat tersebut sudah dipaparkan lokasi-lokasi yang dapat dibangun hunian, baik hunian tapak maupun hunian vertikal, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nantinya, para pengembang bisa melakukan survei sebelum dilakukan pembangunan.

"Teman-teman pengusaha akan survei, kemudian nanti dilihat mana yang bisa buat komersial, mana yang bisa buat rumah subsidi, mana yang bisa buat ke atas, mana yang bisa buat rumah landed," kata Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Dalam waktu dekat, kata Ara, lokasi tersebut sudah bisa dilakukan survei. Ia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kepastian hukum tanah-tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kemudian juga saya minta, mohon Pak Erick, untuk kepastian hukum didampingi BPKP, supaya semua prosesnya juga benar. Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," ujar Ara.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan, pertemuan antara pengembang dengan BUMN merupakan yang pertama. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Kementerian BUMN yang sudah terbuka terkait aset-aset yang bisa digunakan untuk membangun hunian.

"Ini adalah sebuah hal yang positif bagi kami, dan kita apresiasi betul. Kalau boleh lagi adalah apa yang sudah dimulai ini, segera bisa terlaksana, terukur timeline-nya, apalagi untuk bidding-nya nanti juga bisa transparan," harapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi langkah Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dalam menyediakan hunian untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Artinya saya sepakat bahwa rakyat kecil harus diperhatikan dalam memiliki rumah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono berpendapat dengan adanya kerja sama ini, pihaknya tidak perlu lagi pusing-pusing mencari tanah untuk membangun rumah. Sebab, Kementerian BUMN sudah menawarkan aset-aset miliknya untuk dibangun hunian.

"Saya pikir belum pernah ada ya, kita dipertemukan secara langsung, BUMN membuka seluruh asetnya yang memungkinkan dibuat perumahan, tadi yang sudah Perumnas, kemudian KAI. Otw (on the way) mungkin BUMN lainnya seperti PTPN, mungkin Inhutani atau Perhutani, kemudian Sang Hyang Sri ya, beberapa yang lainnya," ungkapnya.

"Dan beliau berdua telah menyepakati, terutama Pak Erick ya, bahwa yang sudah ditawarkan nanti beliau juga sudah menunjuk ini timnya, untuk itu semua boleh dikerjasamakan dengan swasta. Saya pikir ini hal luar biasa," tambahnya.

Dengan demikian, menurutnya Program 3 Juta Rumah bukan tidak mungkin bisa tercapai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Bandung: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk ikut serta membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.

"Kalau KAI berkenan membantu konsumen, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar sesuai janji dari developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2025.

Untuk itu Menteri Ara menyatakan kesiapannya jika Kongres Advokat Indonesia bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PKP, terutama untuk menjamin hak-hak MBR sebagai konsumen rumah subsidi agar mendapatkan rumah yang berkualitas.

"Kemarin saya ke beberapa titik perumahan bersubsidi di Bekasi, saya melihat ada rumah subsidi yang tidak dikerjakan dengan benar oleh developer. Ada yang banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Untuk itu kalau mau membantu saya dalam hal itu silahkan untuk MoU," ujar Menteri Ara.

Menteri PKP menegaskan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Menteri Ara mengatakan, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni. "Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis menyambut baik sejumlah ajakan dari para menteri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami sangat terbuka untuk MoU, saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras," ungkap dia.

(KIE)

Lebak (ANTARA) - Permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, dilarang difoto menggunakan drone karena setiap kampung terdapat satu rumah adat yang disebut "Imah Kokolot" yang tidak boleh diambil gambarnya.

Pelarangan tersebut sesuai dengan keputusan tokoh adat dan puun (kepala suku) di daerah itu, kata Medi, Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Senin.

Perkampungan masyarakat adat Badui di Desa Kanekes yang memiliki 68 kampung, termasuk Badui Dalam, tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik.

Rumah adat itu tidak boleh difoto maupun video apalagi menggunakan pesawat drone maka semua kampung, termasuk rumah adat terkena foto.

Kami minta wisatawan tidak boleh foto udara dengan menggunakan pesawat drone

Lebak (ANTARA) - Permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, dilarang difoto menggunakan drone, karena sesuai keputusan tokoh adat dan puun (kepala suku) di daerah itu.

"Kami minta wisatawan tidak foto udara dengan menggunakan pesawat drone," kata Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Medi saat dihubungi di Rangkasbiting, Lebak, Senin.

Perkampungan masyarakat adat Badui di Desa Kanekes yang memiliki 68 kampung, termasuk Badui Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik, kini dilarang foto menggunakan kamera drone.

Pelarangan foto menggunakan drone tersebut, kata dia, karena setiap kampung terdapat satu rumah adat yang disebut "Imah Kokolot".

Sedangkan rumah adat itu tidak boleh difoto maupun video dan jika difoto menggunakan pesawat drone maka semua kampung, termasuk rumah adat terkena foto.

Oleh karena itu pihaknya kini memperketat larangan foto dari udara sampai kawasan hak tanah ulayat adat di pemukiman Badui.

"Kami berharap wisatawan tidak melakukan foto udara menggunakan drone," katanya.

Menurut dia, wisatawan boleh foto manual di kawasan pemukiman masyarakat adat Badui. Sebab foto manual itu bisa diarahkan ke satu obyek, sehingga berbeda dengan foto menggunakan drone.

"Kami berharap pelarangan foto udara menggunakan drone dapat dipatuhi wisatawan," kata Medi.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025