REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, memiliki program pembangunan tiga juta rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan tersebut. Salah satunya, dengan penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Nusron menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, kata dia, pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," papar Nusron.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron pun mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," papar Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," kata Nusron.

Selain itu, kata Nusron, pihaknya juga terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengidentifikasi enam aspek penting dalam bidang pertanahan yang mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ia juga tekankan pentingnya pengawasan pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah demi mendukung swasembada pangan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung (05/12), Nusron mengatakan penyediaan dan sertifikasi tanah, PKKPR, LSD, Hak Tanggungan, dan Roya merupakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan pengembang dan konsumen.

Terkait penyediaan tanah, Nusron mengungkapkan ada kurang lebih 79 ribu hektaer tanah yang terindikasi terlantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah terlantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi terlantar seluas 854.662 hektar, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Nusron mengimbau para pelaku usaha properti untuk mengecek RTRW dan RDTR di masing-masing daerah guna menghindari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Ia menyatakan bahwa belum semua wilayah memiliki RTR, dengan hanya 553 RDTR dari target 2.000.

Ia juga menyebutkan telah ada kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah terpilih menyusun RDTR untuk memudahkan dunia usaha.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektar setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Tak kalah penting, Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar.

"Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini terdapat lahan seluas 79.925 hektare (ha) di Indonesia yang siap digunakan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan itu berasal dari tanah terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024. Lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Nah ini [lahan terlantar yang dapat digunakan] untuk permukiman, kami ada 79.925 hektare se-Indonesia,” jelasnya dalam Rakernas DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (5/12/2024).

Kendati demikian, Nusron mengaku masih akan berkonsultasi mengkaji lahan-lahan tersebut apakah ideal untuk dibangun sebagai wilayah permukiman. Pasalnya, lebih dari 79.000 ha lahan itu belum dipetakan potensi ekonominya sehingga pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan kajian tersebut.

Rencananya, Kementerian ATR/BPN bakal menggandeng para developer untuk memastikan kelayakan tanah-tanah tersebut.

“Karena itu pula, saya ingin undang Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau saya berkunjung ke daerah, yuk berikan dialog, kita akan berdiskusi dengan para developer supaya bisa beri saya background sambil saya periksa yang 79.000 hektare itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan seluas 157 hektare lahan yang bakal digunakan untuk mengeksekusi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, 157 hektare lahan tersebut berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [hak guna bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektare.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendukung pengembangan properti syariah sebagai salah satu inovasi melancarkan program 3 juta rumah.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur mengatakan bahwa lewat skema ini, masyarakat berpenghasilan tidak tetap bisa mencicil rumah tanpa perbankan.

Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKNAS IX 2024) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) di Hotel Episode Serpong, Tangerang, Rabu (4/12/2024).

"Oleh sebab itu kami sangat berharap ADPS bisa bersama-sama untuk bergotong royong mencapai target tersebut," kata Fitrah, dikutip dari keterangan resmi.

Untuk memaksimalkan peran properti syariah, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar penerimaan terkait model syariah dapat berjalan dengan masif.

"Non fix income merupakan salah satu sektor peluang yang dapat dimanfaatkan dalam hal kepemilikan rumah syariah," lanjut Fitrah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ADPS Arief Sungkar menyampaikan, ADPS siap bersinergi untuk bersama-sama menyiapkan properti syariah dapat memberikan rumah tanpa menggunakan kredit perbankan.

"Saat ini banyak anggota kita yang sudah membangun rumah dengan skema yang murah sampai ratusan unit, tanpa menggunakan perbankan. Kreditnya bisa tanpa bank, tanpa denda dan sita, hal ini tentunya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masyarakat," ungkap Arief Sungkar.

KOMPAS.com -Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Polewali Mandar:

1. Daenna Bakkarang Residence: Tipe 36/84

   Terletak di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, perumahan ini dikembangkan PT Graha Suci Mahareski dengan banderol Rp 105 juta.

   Terdapat 26 rumah dengan luas 36/84 meter persegi. Hingga kini, masih tersisa 16 unit lagi.

2. Marwah Residence 9: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Marwah Cipta Pratama yang terletak di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Menawarkan 451 rumah dengan harga Rp 116 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 220 rumah lagi.

3. Pallurang Gardenia Matakali: Tipe Subsidi

   Berlokasi di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Pallurang Utama Berkarya dengan harga Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 41 rumah lagi.

4. Balanipa Village: Tipe 36/71,5 M2

   Perumahan keempat ini terletak di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan banderol Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/71,5 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Balanipa Property ini masih menyisakan 3 unit lagi.

5. Villamas Telkomas: Tipe 36

   Di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terdapat perumahan dengan banderol Rp 136 juta per unit

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Mitra Lestari Perkasa masih memasarkan 2 rumah lagi.

Jakarta: Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Daerah ini rencananya akan dibangun rumah murah untuk rakyat melalui program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah.

Mojokerto juga dilengkapi dengan akses tol Jombang-Mojokerto yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Jawa Timur yang terus meningkat.

Selain itu, perumahan yang ditawarkan di sini juga banyak pilihan dengan harga bervariasi. Jika kamu ingin mencari tempat tinggal di Mojokerto, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mojokerto

Perumahan subsidi di Kabupaten Mojokerto. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Graha Bhinneka Central

Perumahan subsidi ini terletak di Ngingasrembyong, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Persada Bhinneka Timur. Ada 45 unit rumah tipe subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp130 juta hingga Rp150,5 juta.
Adapun tiga tipe rumah, yakni Deluxe 1, Deluxe 2, dan Deluxe 3. Rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap menggunakan genteng flat beton, dinding hebel 2 dinding. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Grand Kencana Mojokerto Tahap 4

Perumahan subsidi ini terletak di Kedungmaling, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bangun Griya Insani Sejahtera. Ada 33 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150,5 juta hingga Rp166 juta.

Adapun tiga tipe rumah, yakni tipe 30/61, tipe 30, dan tipe 30/61. Rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan galvalum, dinding bata merah, lantai full keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

3. Grand Kencana Mojokerto Tahap 3

Perumahan ini terletak di Kedungmaling, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bangun Griya Insani Sejahtera. Perumahan ini memiliki 52 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30/60,5 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60,5 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap rangka galvalum, dinding batu bata diplester, ring balk dan finishing cat. Selain itu, lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

4. Bale Bolo Nagari

Perumahan ini terletak di Porwojati, Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bale Bolo Nusantara. Ada 79 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan/kayu, atap genteng/spandek, serta dinding pasangan bata, plesteran, acian, dan pengecetan. Selain itu, lantai menggunakan pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/gunung.

5. Grand Bangsal Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Sumbertebu, Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Wiss Bangun Persada. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30/60 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding batu bata merah diplester finishing cat, lantai keramik 30x30, dan pondasi pasangan batu sungai. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)