Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi tidak mempermasalahkan harga satuan porsi program makan bergizi gratis. Ia mengatakan baik harga Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu tidak jadi masalah selama diberikan sesuai porsinya.

"Memang Rp 10 ribu, Rp 15 ribu, itu semua cukup kalau misalnya kita berikan sesuai porsi," ujar Arief saat ditemui wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Arief memperkirakan pada kisaran harga setiap porsi makan bergizi gratis tersebut cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah. Arief mengatakan dengan biaya itu kebutuhan karbohidrat hingga protein bisa terpenuhi.

"Misalnya, kalau kebutuhan 50 gram beras, kalori, itu nanti bisa jadi 100 gram nasi. Kemudian telur ayam harganya 24 ribu, kalau di supermarket mungkin 30 ribu. Tapi kalau di peternak bisa 22 sampai 24 ribu per kilo, isinya 16. Tinggal dibagi aja satu butir, kadang-kadang bisa 2 ribu. Jadi kalau dihitung masih cukup," tutur Arief menjelaskan.

Menurut Arief, biaya perporsi makan bergizi gratis tidak perlu menjadi polemik. Hal tersebut ia katakan karena biaya itu adalah biaya pangannya saja, tidak termasuk biaya layanan, fasilitas dapur atau transportasi.

"Jadi jangan menjadi polemik, karena niatnya semua baik," ujar Arief.

"Setelah dipelajari juga, memang angka itu hanya angka untuk dalam bentuk makanannya. Kan biaya lain kan ada, biaya lain itu maksudnya membuat fasilitas dapur-dapurnya, satuan pelayanannya, kemudian transportasinya itu kan terpisah, nggak dihitung gitu ya. Jadi satu porsi itu hanya memang makanannya aja," tambah Arief.

Menurur Arief permasalah biaya perporsi makan gizi gratis juga bergantung pada harga pangan dimasing-masing daerah serta darimana bahan pangan dipasok. Menurutnya banyak variabel yang harus dihitung untuk menentukan harga perporsi makan bergizi gratis.

"Hari ini juga tentunya Rp 15 ribu, Rp 10 ribu itu memang kan beda-beda tempat. Jadi pada saat, kalau kami di bidang pangan terlepas dari ini semua, di bidang pangan itu misalnya belinya di supermarket, sama belinya di pasar tradisional akan berbeda," ujar Arief.

"Kemudian kalau langsung bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, pasti harganya bisa lebih baik. Kemudian volumenya kecil dengan volumenya besar akan lebih murah, lebih baik kalau volumenya besar," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggarkan perporsi makan bergizi gratis Rp 15 ribu. Namun pada awal Desember lalu, Presiden Prabowo menurunkan harganya menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Megawati Kritik Harga Makan Bergizi Gratis

Penurunan harga tersebut sempat menjadi polemik. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik harga perporsi program Makan Bergizi Gratis itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkap Megawati.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu. Angka ini jauh lebih rendah dari alokasi sebelumnya yakni Rp15 ribu.

Meski begitu, calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut angka tersebut cukup untuk merealisasi MBG berkualitas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak. Apalagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.
“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak.

Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, yo apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati dalam acara peluncuran buku pada Kamis, 12 Desember 2024.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ujarnya.

Namun, Megawati menegaskan bahwa dirinya mendukung program makan bergizi gratis tersebut.

Menanggapi pernyataan Megawati sejumlah partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan pandangannya.

Nasdem tetap mendukung

Partai Nasdem menilai bahwa pemerintah memiliki pertimbangan dalam menetapkan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per porsi.

"Ya tentu kan gini, pemerintah punya banyak pertimbangan lah ya untuk program makan bergizi," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Saan, partainya tentu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait program makan bergizi gratis.

"Dan tentu Nasdem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya, untuk generasi yang akan datang,” ujarnya.

Demokrat sebut sudah pas

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai bahwa anggaran untuk program makan bergizi saat ini sudah pas.

"Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini," ujar Herman di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Herman pun menegaskan bahwa Demokrat memberikan dukungamnya dan akan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya Ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini hanya mencapai Rp 10.000.

Meskipun demikian, Prabowo tetap optimistis bahwa angka tersebut cukup untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi masyarakat.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan gratis, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi pedesaan.

Melalui program ini, dia berharap peredaran uang di daerah akan meningkat secara signifikan, yang diperkirakan akan naik hingga 800 persen.

“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun,” ujar Prabowo.

Terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa biaya Rp 10.000 per porsi adalah rata-rata dari hasil uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan.

Namun, Dadan mengungkapkan bahwa angka Rp 10.000 tersebut bukan harga pasti.

“Kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost,” ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Hero), menjawab usulan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait anggaran program makan bergizi gratis untuk dikaji kembali. Herman Khaeron menilai anggaran terkait program tersebut sudah pas.

"Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini," kata Hero usai menghadiri HUT Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12/2024).

Hero mengatakan Demokrat akan terus mendukung program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ia berharap dengan didorongnya program itu, ekonomi di daerah bisa semakin maju.

"Demokrat mendukung apa yang telah disampaikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI," ujar Hero.

"Dan kita akan sukseskan program makan bergizi gratis betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar," tambahnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

Lihat Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Nasdem menilai, pemerintah memiliki pertimbangan dalam menetapkan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per porsi.

Hal ini disampaikan merespons pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah.

"Ya tentu kan gini, pemerintah punya banyak pertimbanganlah ya untuk program makan bergizi," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Menurut Saan, partainya tentu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait program makan bergizi gratis.

"Dan tentu Nasdem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Sebelumnya, Megawati mendukung program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai DemokratHerman Khaeron menilai, anggaran untuk program makan bergizi saat ini sudah pas.

Dia menyampaikan ini merespons pernyataan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang meminta anggaran program itu dikaji kembali.

"Ya, saya kira sudah pas, dah kita harus sukseskan ini," ujar Herman di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Lebih lanjut, Demokrat menegaskan dukungannya terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Partai Demokrat juga akan menyukseskan program tersebut.

"Betul-betul mencerdaskan bangsa, bergulirnya ekonomi di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar," ucapnya.

Sebelumnya, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

Meski begitu, Ketum PDI-P ini tetap mendukung program makan bergizi gratis.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis, Kamis.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih, tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dukungan tersebut disertai dengan kritik terhadap anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut, yakni sebesar Rp 10.000 per porsi.

Apa yang Menjadi Kekhawatiran Megawati Terhadap Anggaran Rp 10.000?

Dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” pada 12 Desember 2024, Megawati mengungkapkan keprihatinannya terkait anggaran yang disediakan untuk program makan bergizi gratis.

Menurut Megawati, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam memasak, angka Rp 10.000 per porsi tidak masuk akal mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Kritikan ini dilontarkan karena Megawati merasa bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang layak.

Dia bahkan menantang Presiden Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

“Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Namun, Megawati menekankan bahwa kritik yang dia sampaikan bertujuan agar program makan bergizi gratis bisa terlaksana dengan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” ujarnya.

Meskipun kritik ini langsung ditujukan kepada Prabowo, Megawati menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memastikan agar program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan bisa memberikan dampak nyata kepada rakyat, terutama yang berada di golongan masyarakat paling lemah.

Bagaimana Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Ditetapkan?

Program makan bergizi gratis ini sebenarnya direncanakan dengan anggaran awal sebesar Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah akhirnya menetapkan angka Rp 10.000 per porsi setelah melakukan perhitungan dan uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa biaya Rp 10.000 per porsi adalah rata-rata dari hasil uji coba tersebut, dan bukan harga pasti.

“Kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost,” ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Namun, seperti yang diungkapkan Megawati, dengan kondisi harga bahan pokok yang cenderung naik, anggaran Rp 10.000 per porsi mungkin akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama di luar Pulau Jawa di mana biaya hidup bisa lebih tinggi.

Apa yang Dikatakan Prabowo Mengenai Program Ini?

Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini hanya mencapai Rp 10.000.

Meskipun demikian, dia tetap optimistis bahwa angka tersebut cukup untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi masyarakat.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan gratis, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi pedesaan.

Melalui program ini, dia berharap peredaran uang di daerah akan meningkat secara signifikan, yang diperkirakan akan naik hingga 800 persen.

“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun,” ujar Prabowo.

Bagaimana Program Ini Diharapkan Memberikan Dampak Positif?

Program makan bergizi gratis yang dirancang untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan ini diperkirakan akan memberi dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Prabowo berharap melalui subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, kesejahteraan rakyat dapat terangkat, terutama keluarga-keluarga kurang mampu yang memiliki anak-anak yang membutuhkan gizi lebih.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah. Dengan demikian, selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi di tingkat pedesaan hingga provinsi.

Apa Langkah Selanjutnya untuk Program Ini?

Pemerintah berencana untuk memulai uji coba program makan bergizi gratis pada Desember 2024 di 150 titik di seluruh Indonesia.

Uji coba ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana program ini berjalan di lapangan dan akan dilakukan secara lebih menyeluruh pada Januari 2025.

Pemerintah juga akan menyesuaikan anggaran per porsi di masing-masing daerah, mengingat perbedaan harga bahan pokok di berbagai wilayah Indonesia.

Diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.

Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa, merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu. NasDem menilai pemerintah pasti memiliki pertimbangan matang dalam menentukan anggaran itu.

"Ya tentu kan gini pemerintah punya banyak pertimbangan lah ya untuk program makan bergizi," kata Saan usai menghadiri Puncak HUT Golkar ke-60 SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Saan menyebut NasDem memberikan dukungan terhadap program yang diusung oleh pemerintah. Ia menilai program makan bergizi gratis sangat baik.

"Tentu NasDem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya, untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran ,akan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di era Prabowo Subianto yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.

Hal tersebut dia sampaikan dalam peluncuran buku Todung Mulya Lubis bertajuk “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, yang berlangsung di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

“Sorry ya, Mas Bowo [Prabowo], saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10.000 dapete opo to yo? [dapetnya apa ya]. Baru ibu-ibu bilang lha yo opo [apa ya], paling tempe. Lha, iya bener. Saya bisa masak kok," ujar presiden kelima RI tersebut.

Menurutnya, anggaran tersebut kurang realistis untuk mendapatkan porsi makanan bergizi, terlebih saat ini harga bahan kebutuhan sehari-hari naik.

Megawati mengklaim bahwa dirinya merasakan kondisi ibu-ibu yang setiap harinya berhadapan dengan rumah tangga, seperti memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari.

“Saya tau ngulek cabe segala, ini kemanusiaan tau. Loh iya, nanti kalau [harga] udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh [naik], pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik,” tutur Megawati.

Oleh sebab itu, putri dari proklamator kemerdekaan RI Soekarno meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung kembali soal anggaran porsi MBG.

“Ku hitung ya Rp10 ribu ya apa ya? [apakah cukup]. Apalagi sekarang harga naik. Hai Mas Bowo [Prabowo], kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi,” katanya.

Kendati demikian, meski dirinya melayangkan kritikan kepada Prabowo, pada prinsipnya dia setuju dengan program MBG tersebut.

“Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya benar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya dipangkas menjadi Rp10.000.

Dia mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

“Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000,” katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyarankan Presiden Prabowo Subianto menghitung ulang anggaran makan bergizi gratis yang hanya Rp10 ribu per porsi.

Megawati merasa anggaran tersebut tak masuk akal. Ia mengaku memahami cara memasak karena dilahirkan dari orang tua yang mendidik anak perempuannya bisa memasak.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak," kata Megawati di acara peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

"Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi," imbuhnya.

Megawati ragu jumlah anggaran Rp10 ribu per porsi untuk program tersebut. Apalagi, harga-harga bahan pokok saat ini sedang melambung.

"Ku hitung, ya, Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?), apalagi sekarang harga naik," ujarnya.

Megawati pada prinsipnya mengaku mendukung program tersebut. Walau bagaimana pun sebagai perempuan, ia sering turun ke bawah bertemu masyarakat. Dia juga meminta agar ibu-ibu jangan terlalu tampil mewah.

"Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya benar," katanya.

Presiden ke-5 RI tu menegaskan kritik soal anggaran makan siang gratis ini sebagai koreksi untuk membangun agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ujarnya.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024.

Besaran biaya makan bergizi gratis sempat mencapai Rp15 ribu per porsi. Namun, setelah beberapa kali uji coba, Presiden Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.