Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris bersama Kapolda Irjen Pol Rusdi Hartono dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto memantau langsung pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai perdana Senin (17/2) untuk Jambi.

Al Haris bersama Kapolda dan Danrem memantau langsung program makan bergizi gratis di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fatih Kids di Jalan Parluhutan Lubis, No.06, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Saat memantau program makan bergizi gratis, Al Haris juga meminta masukan kepada guru PAUD terkait menu dan waktu atau jam pendistribusian makanan bergizi gratis masuk ke sekolah.

Setelah memantau langsung makan bergizi gratis, Gubernur Jambi mengatakan secara umum pendistribusian makanan bergizi gratis hari pertama di Jambi cukup baik dan jika dilihat menu dan jam tiba. "Saya kira sudah cukup baik hari pertama ini, karena ini baru, maka anak-anak perlu penyesuaian dan ini mulai dibiasakan dengan mereka.

Gubernur juga minta perlu dilakukan pengawasan bersama-sama terkait kedatangan makanan, hingga variasi menu yang menarik, apa lagi bagi anak-anak PAUD dan TK, SD. SMP dan SMA.

Untuk menu makan bergizi gratis hari pertama yakni ayam, tempe, buah jeruk dan susu kotak yang diberikan kepada anak PAUD Al Fatih Kota Jambi.*

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jambi Al Haris melaunching program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama di Provinsi Jambi. Program ini menyasar sebanyak 6.276 siswa dari puluhan sekolah di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

"Jadi saya sudah lihat langsung kegiatan perdana MBG ini, saya lihat menu makanannya sudah sesuai," kata Al Haris usai melihat langsung pelaksanaan MBG TK Al Fatih Kota Jambi, Senin (17/2/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Al Haris didampingi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Al Haris berharap program MBG ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kita harap pelaksanaan program MBG perdana ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah perdana ini, kita minta pula semua kegiatan MBG selanjutnya sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Al Haris.

Program MBG yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto itu, nantinya akan berlanjut ke tingkat SMP hingga SMA setelah perdana di tingkat sekolah TK dan SD. Di launching perdana ini, Al Haris juga menilai pemberian MBG ini perlu melakukan penyesuaian kembali kepada anak sekolah pada tingkat TK dan SD untuk jam dan waktunya.

"Karena kan melihat anak-anak tingkat TK dan SD itu mereka lebih banyak bermainnya. Jadi, kalau mau memberikan MBG ini perlu sesuaikan waktunya saja lagi," terang Al Haris.

Al Haris juga menyebut dalam perdana MBG ini tidak ada persoalan dan tidak ada keluhan yang diterima. Hanya saja, dalam pemberiannya perlu disesuaikan.

Dia berharap, ke depan MBG tingkat SMP dan SMA bisa berjalan maksimal lagi. Apalagi untuk soal menu makanannya dinilai Al Haris sudah sangat tepat yang berisi makanan sehat dan bergizi.

"Jadi buat soal menu makanan sudah bervariasi ya. Tadi ada ayam, susu, buahan, sayuran, tempe, kacang-kacangan. Pokoknya makanan nya sudah sangat pas sekali," ucap Al Haris.

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menepis kabar soal program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Jawa Timur dihentikan. Dia menyebut program itu hanya libur hari ini dan berjalan lagi besok.

"Enggak (dihentikan), hari ini aja libur. Besok jalan lagi," kata Dadan kepada wartawan seusai jalin kerja sama di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Dadan memastikan program MBG di Sumenep terus berjalan. Sebab program tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Jangan percaya hoaks (isu MBG dihentikan di Sumenep)," lanjut dia.

Hanya saja, Dadan tidak menerangkan secara rinci penyebab liburnya program MBG hari ini di Sumenep. Dia menegaskan lagi, program MBG tetap berjalan.

Sebelumnya, Program makan bergizi gratis (MBG) di Sumenep, Madura, dihentikan sementara. Sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat mengaku belum mengetahui alasan secara rinci.

Salah satu sekolah di Sumenep yang selama ini telah menerima manfaat MBG adalah MIN 1 Sumenep. Per hari ini, anak-anak di sekolah tersebut tidak lagi menerima MBG.

Kepala MIN 1 Sumenep Didik Santoso menjelaskan, pihaknya baru menerima pemberitahuan bahwa MBG dihentikan sementara pada Sabtu (15/2/2025).

Salah satu isi dalam pemberitahuan dimaksud, bahwa per 17 Februari ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus Sumenep tidak beroperasi sementara waktu. Itu disebabkan dinamika internal yang tidak bisa dijelaskan.

"Stop sementara bukan berhenti selamanya. Kami akan menginformasikan jika SPPG khusus Sumenep sudah siap beroperasi kembali," kata Didik Santoso dikutip dari detikjatim, Senin (17/2/2025).

Usai pemberitahuan tersebut, pihaknya mengaku langsung memberitahukan kepada para guru, khususnya wali kelas. Para wali kelas memberitahukan semua wali murid menyiapkan sendiri bekal untuk anak-anaknya, bagi yang biasa membawa bekal sebelum adanya MBG.

"Alhamdulillah, sekarang anak-anak yang biasanya memang membawa bekal, hari ini membawa bekal sendiri . Ada yang sarapan di rumah masing-masing," tambahnya.

Sekadar diketahui, program MBG di Sumenep resmi dimulai per 13 Januari 2025. Sejak saat ini, SPPG Sumenep melayani 2.965 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMK sederajat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dadan menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk menciptakan generasi emas yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

"Kita akan menjalankan amanah yang cukup besar untuk menyelamatkan generasi emas 2045. Jadi, program ini adalah sebetulnya investasi SDM terbesar sepanjang sejarah untuk generasi 2045. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan," ujar Dadan, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan TNI, di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan berharap adanya kekompakan dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG.

Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat.

"Mudah-mudahan semua yang hadir di sini memberikan dukungan yang kuat dan berkontribusi sehingga dihitung sebagai amal," tutur dia.

Selain itu, Dadan menuturkan bahwa program MBG juga menargetkan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengungkapkan bahwa program ini akan mempekerjakan jutaan orang, dengan adanya 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Jadi, kalau ada 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, maka di akhir Desember kita akan menyerap 1,5 juta orang untuk bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari lalu dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Program ini menjadi yang pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran Rp 25 triliun untuk memenuhi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai Rp 25 triliun untuk satu bulan.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan. Untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan setelah menjalani kerja sama dengan Kementerian Desa PDT, Senin (17/2/2025).

Dadan mengungkapkan BGN menargetkan sebanyak 15-17,5 juta penerima manfaat bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni sebesar Rp 71 triliun. Dia menuturkan, jika percepatan dilakukan, targetnya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir tahun mendatang.

"Target utamanya yang Rp 71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 sampai 17,5 juta. Tapi Pak presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Nah itu kenapa kami menghitung dana yg harus dibutuhkan. Karena sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," sambungnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp 25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh, untuk tahun 2025 ini 25 triliun untuk percepatan," jelasnya.

Simak Video 'Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Investasi SDM Terbesar Menuju Generasi 2045':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus menggenjot upaya percepatan pembangunan desa. Hal itu dilakukan dengan menggandeng berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI penting untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, kata dia, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," ungkapnya.

Selain itu, Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program 'No Residu'. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.

Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Selain itu, untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Yandri juga menandatangani kerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.

"Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan, bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak," katanya.

Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," jelasnya.

Sebagai informasi, hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Selain itu, Ketua ISSF Sudarmanto, Perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri dan Universitas Padjajaran. Mendampingi Yandri, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Massa pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (17/2). Namun, demo berakhir ricuh.

"Benar ada (demo) penolakan pelajar dan perwakilan mahasiswa yang menolak MBG, sempat terjadi kericuhan sedikit," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat dikonfirmasi.

Wayan menerangkan kericuhan terjadi saat polisi berupaya memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi kamtibmas.

Dalam kericuhan itu, polisi sempat menembakkan gas air mata lantaran ada perlawanan dari massa yang melempari aparat dengan batu hingga ketapel.

"Benar, kita sempat menembakkan gas air mata, karena ada perlawanan dari masa dengan melempari aparat keamanan dengan batu maupun ketapel," ucap Wayan.

Lebih lanjut, Wayan menyampaikan saat ini aksi demo tersebut sudah bubar dan situasi sudah kondusif.

"Situasi sampai saat ini sudah aman terkendali, tadi kelompok pelajar yang pulang kita juga awasi, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ganggu kamtibmas," tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan ada ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menggelar demo pada Senin (3/2). Para siswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis.

Mereka terlihat menaiki kendaraan bak terbuka menuju tugu yang berada di ruas jalan protokol. Para pelajar membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'.

Diketahui, program MBG di Papua dan Papua Tengah dimulai pada hari ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Kendati demikian, Dadan tidak merinci angka pasti berapa sasaran penerimanya. Ia hanya memastikan jumlahnya banyak.

Ia kemudian menjelaskan jumlah penerima manfaat MBG secara keseluruhan di Indonesia. Menurut catatan Dadan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu sudah menyasar 760 ribu orang.

"Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima makan bergizi gratis)," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini jadi program prioritas pemerintah. Setiap harinya, makanan dipasok untuk anak-anak sekolah. Kebutuhan akan makanan ini juga tak luput dari perhatian.

Pasokan makanan untuk program MBG ini disiapkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu dapur yang ada di Kabupaten Bandung yakni SPPG Bojongsoang.

Dapur yang terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini memproduksi makanan untuk program MBG setiap harinya. Dapur tersebut juga terus diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sejak dini hari, pegawai di sana sibuk untuk menyiapkan makanan. Makanan yang diproduksi kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Bojongsoang.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Ketua Yayasan Dangiang Galuh Pajajaran, sekaligus pengelola dapur SPPBG Bojongsoang, Boni Anggara mengatakan, dapur tersebut saat ini memiliki kapasitas makanan sebanyak 3500 boks per hari.

"Iya sementara dapur ini hanya bisa menyediakan 3.500 pack per hari. Insya Allah setelah lebaran nanti, kapasitas kami akan ditingkatkan menjadi 7.000 pack per hari," ujar Boni, kepada awak media, Senin (17/2/2025).

Dia mengatakan jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan MBG di seluruh sekolah yang ada di Kecamatam Bojongsoang. Terlebih, program tersebut harus turut disebarkan ke ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan bertahap tambah SDM agar setelah lebaran ini mampu menyediakan 7.000 pack per hari," katanya.

Boni mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang akan mendapatkan makanan tersebut. Terutama, sambung Boni, dalam persoalan gizi dari makanan tersebut yang terus diperhatikan.

"Selain nasi, insyaallah sayuran, buah-buahan, daging dan susu akan selalu ada. Kami siap memberikan yang terbaik," jelasnya.

Wakil Bupati Bandung terpilih Ali Syakieb mengaku optimis program Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bandung. Sehingga pertumbuhan anak-anak terus diperhatikan.

"Percayalah, pemerintah sedang memproses semua ini dengan sangat hati-hati dan sangat baik. Agar semua makan bergizi gratis ini bisa suplai dengan tepat sasaran, dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia," kata Ali.

Dia menyebutkan ke depannya dapur tersebut harus bisa menyediakan makanan sebanyak 7000 porsi. Sehingga, hal tersebut akan membuat jumlah makanan bergizi bagi anak-anak bisa terpenuhi.

"Dapur ini baru bisa produksi 3500 boks per hari. Iya ke depannya dapur ini harus bisa menambah jadi 7000 boks per hari," bebernya.

Penambahan Dapur SPPG di Jabar

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan pembangunan dapur SPPG akan terus dilakukan penambahan disejumlah wilayah. Menurutnya pembangunan dapur tersebut memerlukan anggaran yang besar.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

"Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seluruh Jawa Barat saja perhitungan dari BGN sekitar Rp 41 tiliun untuk Jawa Barat," kata Buky.

Buky mengaku belum mengetahui persis jumlah dapur SPPG yang ada di Jawa Barat. Namun menurutnya untuk wilayah Kecamatan Bojongsoang terdapat dua dapur SPPG untuk program MBG.

"Kalau kita lihat di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ini sudah ada dua dapur umum, nanti akan bertambah terus," tuturnya.

Dia menambahkan pembangunan dapur SPPG harus dilakukan dengan ketat. Terutama dalam pemenuhan gizi dalam makanan yang nantinya disebar ke anak sekolah.

"Saya kira cukup karena memenuhi unsur pemenuhan gizi, ada daging protein terpenuhi, susu, sayuran, buah-buahan, ini bukan makan mewah tapi makan bergizi," ucap Buky.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Iqbal Cheisa Wiguna menyampaikan, realisasi program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikannya tepat sebelum mahasiswa UI berangkat untuk aksi unjuk rasa ke Istana Negara, Jakarta Pusat, bertajuk “Indonesia Gelap”.

“Kita melihat bahwa dalam perjalanannya (program MBG), banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal, terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat,” ucap Iqbal kepada wartawan di Lapangan FISIP UI, Senin (17/2/2025).

Awalnya, program ini disebutkan untuk mengurangi stunting sekaligus upaya meningkatkan kecerdasan anak.

Namun, tujuan itu dianggap tidak terlihat dalam realita pada program yang sudah berlangsung sejak 6 Januari 2025.

Salah satunya dugaan murid-murid keracunan makanan MBG.

“Ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan yang ada pada makanan gizi gratis,” ucap Iqbal.

Oleh sebab itu, isu ini menjadi salah satu dari total lima tuntutan yang dibawa mahasiswa UI dalam aksi unjuk rasa hari ini di kawasan patung kuda dan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat.

Diperkirakan, sebanyak 1.000 mahasiswa UI dari berbagai fakultas berangkat dari Depok sekitar pukul 11.30-12.00 WIB.

“Teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” terang Iqbal.

SRAGEN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen resmi dimulai hari ini, Senin (17/2/2025).

Pj Pasiter Kodim 0725/Sragen, Lettu Inf.Sumarno mengatakan, pelaksanaan perdana ini hanya melibatkan setengah dari kekuatan tiga satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terdaftar.

"Pada kesempatan pagi hari ini, untuk pemberian manfaat, masing-masing SPPG menyesuaikan dengan setengah kekuatan. Setelah satu minggu, kami akan melakukan evaluasi dari Komandan Kodim untuk melanjutkan ke tahap penuh," katanya, Senin.

Tiga SPPG yang terdaftar di Sragen yaitu, SPPG BGN 01 Sragen, SPPG Mandiri 01 Gemolong, dan SPPG Mandiri 02 Gemolong.

Hari ini, distribusi makanan dilakukan oleh SPPG BGN 01 Sragen yang melayani 1.744 siswa dari delapan sekolah tingkat TK, SD, dan SMP.

Rincian penerima manfaat di SPPG BGN 01 Sragen meliputi TK Kartika III dengan 86 siswa, TK Pertiwi 37 siswa, TK Pembina 37 siswa, SDN 58 Sragen 425 siswa, SDN 03 Sragen 317 siswa, SDN 15 Sragen 167 siswa, SD Kristen Sragen 80 siswa, dan SMPN 4 Sragen dengan 655 siswa.

Sumarno juga menjelaskan bahwa pelaksanaan perdana MBG dibagi menjadi dua sesi.

Sesi pertama dimulai pukul 07.30 WIB untuk siswa TK dan SD kelas 1, 2, dan 3, sedangkan sesi kedua dilaksanakan pada pukul 10.30 WIB untuk siswa SD kelas 4, 5, 6, SMP, dan SMA.

Menurut Lettu Inf. Sumarno, ketika beroperasi dengan kekuatan penuh, SPPG diperkirakan mampu menyediakan 3.000 hingga 3.500 porsi makan bergizi untuk siswa TK, SD, SMP, dan SMA.

Dari jumlah tersebut, 10 persen akan dialokasikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Sepuluh persen dari total porsi, jika mandiri 3.500, berarti 10 persennya adalah untuk ibu hamil, balita, dan menyusui," tambahnya.

"Insya Allah, setelah kami menerima perintah dari pimpinan, SPPG BGN 01 Sragen dan yang mandiri akan terus beroperasi sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penerima manfaat pun akan terus berlanjut tanpa perubahan," tuturnya.