JAKARTA,INEWSMURIA.ID-Para pemimpin asosiasi pengembang perumahan berkumpul di Jakarta, Senin (18/2/2025), dalam seminar bertajuk ”Quo Vadis Industri Perumahan : Program 3 Juta Rumah Tanpa Arah?”.

Antara lain, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali.

Dalam kesempatan itu, mereka meminta pemerintah untuk tidak membuat kegaduhan di ruang publik. Sebab, kegaduhan itu kontraproduktif dengan program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun yang hingga kini belum ada kejelasan detail programnya. Para pengembang menginginkan iklim usaha yang kondusif.

Kegaduhan itu antara lain tuduhan pemerintah tentang pengembang nakal. Usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait tanah hasil sitaan narapidana korupsi bisa digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah. Dan permintaan menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

”Ini kondisi yang agak aneh di dunia usaha. Dunia usaha inginnya clear and clean, kondusif dan berjalan baik,” ujar Joko Susanto dalam konferensi pers, usai seminar.

Setelah tiga bulan men-support euforia Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, lanjut Joko Suranto, pada akhirnya para pengembaang hanya mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif.

"Kita dapat isu terkait rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra masyarakat, tanah koruptor jadi rumah rakyat, dan isu menurunkan harga yang sangat menggoncangkan, FLPP 800 ribu, developer di-stigmakan nakal dan lainnya, itu jadi drama terus. Padahal pengembang sudah beri lapangan pekerjaan, bayar pajak, tapi dituduh seperti itu," katanya.

Tragisnya lagi, yang membuat gusar pengembang adalah ajakan organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Ini sangat aneh untuk dunia usaha karena pelaku usaha ingin clean and clear kondusif berjalan dengan baik. Pengembang tidak mendapat perlindungan dan bimbingan pemerintah tapi justru mendapat stigma negatif. Bahkan merasa ketakutan akan masa depan bisnis mereka. Selain itu, ada kewajiban ke bank.

"Dalam kondisi seperti ini masa depan keluarga dipertaruhkan, pengembang nggak dapat kenyamanan kepastian usaha itu yang kita rasakan," sebut Joko.

Di tempat yang sama, ketua Apersi Junaidi Abdillah menambahkan, Apersi sudah menyambut program 3 juta rumah seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Namun belakangan yang terjadi justru program itu semakin sulit tercapai.

"Program 3 juta rumah yang ada ini nggak akan tercapai kalau kondisi Kementerian PKP oleh Pak Ara cara memimpin, gaya kepemimpinannya memancing kegaduhan di publik," kata Abdulillah. 

Padahal yang disampaikan Maruarar belum bisa dijalankan, tapi wacananya tinggi. Contoh terkait rumah gratis itu catatan pertama, itu sangat merugikan pengembang karena banyak orang ngga jadi beli orang membatalkan dan membuat masyarakat kebingungan dan yang dirugikan developer," katanya.

"Terkait isu yang diwacanakan bangun di tanah koruptor itu mimpi terlalu jauh karena tanah koruptor nggak gampang, tanah negara aja belum berjalan apalagi tanah koruptor. Tanah koruptor harus clear and clear karena ada potensi gugat menggugat," tandasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo

Jakarta: Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya dengan Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur BI karena sangat cepat mendukung Program 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan,” jelas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung sektor perumahan.

“Dalam APBN 2025, telah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung pembiayaan 220 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga hanya 5 persen selama 20 tahun,” ungkap dia.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan instrumen kebijakan lain guna meningkatkan skala program ini, termasuk perbaikan rumah dan bantuan uang muka.

“Kami optimis program ini dapat ditingkatkan guna mencapai target yang lebih besar,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk kerja nyata pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencari solusi bagi masyarakat.

“Presiden memiliki visi besar untuk perumahan rakyat dan ini merupakan momentum penting untuk bersinergi guna mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta: Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya dengan Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur BI karena sangat cepat mendukung Program 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan,” jelas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung sektor perumahan.

“Dalam APBN 2025, telah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung pembiayaan 220 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga hanya 5 persen selama 20 tahun,” ungkap dia.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan instrumen kebijakan lain guna meningkatkan skala program ini, termasuk perbaikan rumah dan bantuan uang muka.

“Kami optimis program ini dapat ditingkatkan guna mencapai target yang lebih besar,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk kerja nyata pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencari solusi bagi masyarakat.

“Presiden memiliki visi besar untuk perumahan rakyat dan ini merupakan momentum penting untuk bersinergi guna mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi,” ujar dia.

(KIE)

KOMPAS.com -Kabupaten Tangerang di Banten kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Hal ini dikarenakan daerah tersebut menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Menariknya, banyak dari rumah yang ditawarkan dipatok dengan harga di bawah Rp 200 juta, menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Tangerang:

1. Pesona Saga Residence: Tipe Pesona Saga Residence 95

Berlokasi di Balaraja, proyek ini dikembangkan oleh PT Selaras Bangun Persada dan menawarkan bangunan rumah tapak dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Dengan total 308 rumah yang tersedia, harga yang dibanderol adalah Rp 95 juta per unit.

Hingga saat ini, 303 rumah sudah terjual dan hanya tersisa 5 unit.

2. Puri Adiyasa Residence: Tipe Biru 29/60

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangun Cipta Bumi Sentosa, dan berlokasi di Solear, Kabupaten Tangerang.

Proyek ini menawarkan 521 rumah tapak seharga Rp 120 juta, dengan luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Saat ini, 512 rumah telah terjual, menyisakan 9 unit.

3. Griya Sukatani: Tipe KPR Bersubsidi 2016

Proyek ini terletak di Rajeg, Kabupaten Tangerang dan dikembangkan oleh PT Bintang Putra Mandiri.

Dengan harga per unit Rp 134 juta, Griya Sukatani dirancang seluas 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.

Dari total 86 rumah yang ditawarkan, 83 unit telah terjual dan masih ada 3 unit yang tersedia.

4. Royal Permata Balaraja: Tipe 30/60 (133,5)

Terletak di Balaraja, perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangun Prima Cipta dan menawarkan 392 unit rumah.

Harga per unit adalah Rp 134 juta, dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Saat ini, 378 rumah telah terjual, menyisakan 14 unit yang masih tersedia untuk dipasarkan.

5. Puri Kosambi: Tipe 30/60

Proyek ini berada di Sukadiri, Kabupaten Tangerang dan menawarkan 4 rumah.

Harga yang dibanderol Rp 141 juta per unit dengan masing-masing memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.

PT Putra Mataram Pratama masih memasarkan 3 unit sisa.

Kesimpulan

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan di Kabupaten Tangerang, calon pemilik rumah kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan hunian yang terjangkau.

Keberadaan proyek-proyek perumahan yang dikelola dengan baik dan harga yang kompetitif menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang.

Dengan demikian, Kabupaten Tangerang dapat menjadi lokasi ideal bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga bersubsidi.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan kembali menggelar rapat tertutup di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2/2025). Mereka akan membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain tiga kementerian tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Rencana pertemuan sore ini pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya masih sama yakni perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Dalam pertemuan hari ini di Kementerian Keuangan, Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Di dalam tim teknis tersebut nantinya akan ada perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," ujar Ara.

Kemudian, sederet bank BUMN, bank swasta, hingga Himbara juga akan diikutsertakan sebagai bank penyalur.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank-bank penyalur, ya bank-bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI dan sebagainya dan juga swasta juga ya, swasta juga jadi semuanya bisa bergerak cepat," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

(aqi/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan tidak ada perumahan eksklusif di Indonesia.

"Tidak ada perumahan di Indonesia yang eksklusif. Kita semua rakyat tinggal di NKRI," ujar Ara, panggilan akrabnya, di Jakarta, Kamis.

Ara menyatakan tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia serta meninjau langsung ke lokasi yang akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk yang menjadi akar permasalahan serta meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses administrasi dan hukum yang, ada sehingga tidak merugikan pihak mana pun.

Dia menilai bahwa penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan dan bisa dilakukan pembongkaran pagar juga harus menunggu hasil kajian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, penumpukan batu berukuran besar juga menghambat saluran air yang ada, sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak cepat melakukan mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta.

Dia meminta PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti begitu selesai dibangun jalan tembok pembatas akan dibongkar sesudah selesai proses administrasi dan hukum yang berlaku.

KOMPAS.com - Banten, salah satu provinsi di Indonesia, menjadi magnet bagi calon pemilik hunian subsidi.

Hal ini karena salah satu kotanya, Tangerang Selatan menawarkan beragam pilihan hunian subsidi dengan harga terjangkau, yakni di bawah Rp 291 juta.

Informasi mengenai rumah-rumah ini dapat diakses melalui website Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan hunian subsidi yang dapat ditemukan di Kota Tangerang Selatan:

1. Urbantown Serpong: Tipe Studio Flpp - Tower Milenia

Perumahan ini terletak di Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Dibangun dalam bentuk rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi, dan setiap unit ditawarkan dengan harga Rp 192 juta.

Proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Urban dan memiliki total 302 unit.

Hingga saat ini, sebanyak 151 unit telah terjual, sementara 151 unit lainnya masih tersedia.

2. Perumnas Mahata Serpong: Tipe 1 Br

Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dan berlokasi di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Proyek ini mencakup 660 unit rumah susun yang dijual seharga Rp 291 juta per unit.

Saat ini, 330 unit telah terjual, dan masih ada 330 unit yang tersedia untuk pembeli.

Bagaimana Prospek Banten?

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan di Kota Tangerang Selatan, calon pemilik rumah memiliki kesempatan untuk memilih rumah subsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan bujet mereka.

Ini menjadikan Banten sebagai salah satu daerah yang menarik untuk investasi properti, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut juga memberikan solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan," katanya.

Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukima Maruarar Sirait menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ara menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan sekarang langsung malam hari ini tim teknis yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 16.00 WIB di Kementerian Keuangan untuk bisa membuat lebih detail," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu malam untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden RI di istana bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan hari ini membicarakan serta menindaklanjuti dukungan daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada BI.

Tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Renovasi 3 Juta Rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang memfinalisasi prosedur pembiayaan program tiga juta rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan bank-bank Himbara melakukan pertemuan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).

Ara, sapaan Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah sepakat untuk merelaksasi giro wajib minimum perbankan yang bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.

Dalam pertemuan tadi, sambungnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN juga menyatakan dukungan untuk sukses program tiga juta rumah tersebut.

"Sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen, Bapak Suahasil, langsung bekerja," ujar Ara dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Tim teknis tersebut akan berisi unsur dari Kementerian PKP, Kementerian BUMN, BI, dan Kemenkeu. Ara meminta setiap pihak bersabar karena tim teknis masih akan membahas detail prosedur pembiayaan program tiga juta rumah tersebut.

Menurutnya, mereka akan kembali bertemu di Kantor Kemenkeu untuk mengumumkan detail prosedur pembiayaan program tersebut pada Kamis (19/2/2025) sore.

"Saya pikir ini terobosan dan contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," kata Ara.

Sementara itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa pertemuan mereka untuk mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan baik yang ada di APBN maupun BI melalui kebijakan makroprudensial untuk mendukung program di sektor perumahan.

Khusus dari APBN 2025, sambungnya, pemerintah sudah memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Sri Mulyani menjelaskan APBN 2025 sudah mengalokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan).

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi [3 juta rumah] dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis," jelas Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Senada, Perry Warjiyo menyatakan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4% menjadi 5% dana pihak ketiga. Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi 80 triliun," ungkap Perry.

Hanya saja, sambungnya, detail prosedur teknisnya akan diumumkan pada Kamis (19/2/2025) esok.

Erick Thohir menambahkan bahwa Kementerian PKP juga sedang menggodok terkait pembiayaan rumah komersial. Kendati demikian, komersialisasi program perumahan nanti masih akan dilaporkan secara bertahap.

"Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," tutup Erick.

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, hal tersebut juga memberikan daripada solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan tetapi kita tidak mau panjang lebar terlebih dahulu karena besok teknisnya, tetapi di sisi itu ada juga beberapa improvisasi tidak hanya rumah rakyat, namun juga rumah komersial yang sedang digodok oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dan beberapa komersialisasi daripada program-program ini nanti akan dilaporkan secara bertahap, tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Dikatakan Ara, Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BUMN.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa Bank Indonesia mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, hal tersebut juga memberikan daripada solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan tetapi kita tidak mau panjang lebar terlebih dahulu karena besok teknisnya, tetapi di sisi itu ada juga beberapa improvisasi tidak hanya rumah rakyat, namun juga rumah komersial yang sedang digodok oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dan beberapa komersialisasi daripada program-program ini nanti akan dilaporkan secara bertahap, tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Dikatakan Ara, Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BUMN.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa Bank Indonesia mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025