...Saya bangga, kita bahkan kirim makanan bergizi ke ibu hamil sampai ke pulau terluar dan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Biayanya lebih mahal, tapi inilah risiko negara besar seperti kita, kata Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan rangkaian strategi pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82 juta warga Indonesia dalam waktu satu tahun.

Kepala Negara, dalam sesi wawancara bersama tujuh jurnalis media nasional melalui siaran TVRI di Jakarta, Selasa, mengatakan program besar ini, bukan hal baru dan telah terbukti berhasil di negara-negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika Serikat.

“Begitu makan bergizi, angka kemiskinan menurun karena uang beredar di desa. Ini bukan ide baru. Brazil sudah laksanakan 11 tahun, India juga,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan demokratisasi. Dengan mengalirkan dana ke dapur-dapur masyarakat desa, peternak ayam, dan petani, program ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Presiden juga menjelaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Ia menginstruksikan pengawasan berlapis mulai dari kepala sekolah, kepala daerah, hingga aparat kepolisian.

Menurutnya, program ini hanya akan berhasil bila dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab.

“Pengawasan sangat penting. Kita latih manajer, kepala sekolah harus segera lapor kalau makanannya tidak layak. Saya tidak bisa dibohongi. Dari warna minyak goreng, dari jenis telur yang disajikan, saya bisa lihat,” katanya.

Prabowo menyoroti beberapa kendala di lapangan, seperti penggunaan minyak goreng bekas, telur dadar yang bisa dicampur tepung dan tidak menjamin setiap anak mendapatkan satu telur utuh, hingga kasus penyimpangan kecil seperti membawa pulang makanan dari dapur.

Meski menghadapi tantangan, Kepala Negara tetap optimistis program ini dapat berjalan efektif dengan azas organisasi yang kuat dan replikasi sistem yang berhasil.

Ia mencontohkan sistem distribusi makanan untuk ibu hamil di daerah terpencil yang dilakukan melalui penyuluh KB dari BKKBN.

“Saya bangga, kita bahkan kirim makanan bergizi ke ibu hamil sampai ke pulau terluar dan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Biayanya lebih mahal, tapi inilah risiko negara besar seperti kita,” kata Prabowo.

Ia juga menyebut bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesigapan dan ketangguhan tim pelaksana, termasuk Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta otoritas terkait yang disebutnya bekerja tanpa lelah menghadapi berbagai tantangan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, memamerkan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Commission on Population and Development (CPD) sesi ke-58 di Markas Besar PBB, New York.

Salah satu hal yang dipamerkan Isyana di depan para delegasi PBB yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang masuk dalam program prioritas Prabowo.

"Program mencakup penguatan layanan kesehatan universal, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, serta upaya menanggulangi kemiskinan dan kekurangan gizi, melalui program Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis," kata dia dalam sidang di Markas Besar PBB, dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (8/4/2025).

Sidang CPD sesi ke-58 mengangkat tema "Ensuring Health Lives and Promoting Well-being for All at All Ages" yang berfokus pada pentingnya kehidupan sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang di segala usia.

Isyana menyoroti tiga substansi pokok, yakni Capaian Indonesia dalam SDGs dan ICPD Program of Action, dengan mencatatkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dan keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Kemudian, Cakupan Layanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin luas, dengan penekanan pada akses yang adil bagi seluruh masyarakat.

"Pentingnya penguatan kerjasama multi-pihak, khususnya kerjasama Selatan-Utara, Selatan-Selatan, dan Triangular, untuk mendukung pencapaian SDGs dan ICPD Program of Action dalam menghadapi masalah kesehatan kependudukan," kata dia.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, juga menyampaikan upaya Indonesia mengembangkan pendekatan holistik yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.

"Pendekatan ini untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupan," ucap Budi.

Budi mengatakan, Indonesia telah mencapai cakupan layanan JKN yang kini mencapai 96 persen berkat kerja sama antara masyarakat dan lembaga pemerintahan.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari integrasi digital (platform e-health), peran pekerja kesehatan masyarakat, serta kemitraan publik-swasta yang memastikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan kesiapannya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari peningkatan produksi padi hingga bantuan bibit sayuran dan ayam petelur untuk masyarakat.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara Suhaeli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah program untuk mendukung MBG. Salah satunya adalah pemberian bantuan benih padi gratis kepada kelompok tani guna meningkatkan produksi beras.

"Tahun ini, kami mencoba memberikan semua bantuan benih padi kepada masyarakat," ujar Suhaeli kepada detikKalimantan, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Dinas Pertanian Kaltara juga memiliki program Optimasi Lahan (OPLAH) yang fokus pada perbaikan irigasi dan peningkatan produksi padi sawah.

"Kami juga punya program Berigade Pangan yang diluncurkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi padi sawah demi ketahanan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan seperti padi," tambahnya.

Untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, khususnya dalam program MBG, Suhaeli menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Polri untuk menyediakan bantuan bibit sayuran gratis kepada kelompok wanita tani.

"Bibit sayuran yang kami berikan disesuaikan dengan kebutuhan dapur. Harapannya, setelah ditanam dan berhasil, hasilnya bisa disalurkan ke dapur untuk memenuhi kebutuhan memasak," paparnya.

Pada 2025, Dinas Pertanian Kaltara berencana memberikan bantuan 10 ekor ayam petelur per rumah tangga. Pelaksanaan program ini, menurut Suhaeli, sudah berjalan sebagian.

"Ketika ayam dipelihara dengan baik dan menghasilkan telur, ini akan menjadi sumber protein untuk mendukung MBG," ungkap Suhaeli.

Khusus untuk produksi padi, beberapa daerah di Kaltara telah panen. Bahkan hasilnya sudah diserap oleh Bulog sebanyak hampir 20 ton.

"Kerja sama dengan Bulog ini merupakan bagian dari program nasional. Sementara untuk sayuran, itu reguler. Masyarakat tetap menanam sayur, baik ada MBG maupun tidak," jelasnya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid (kiri), Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Fifi Aleyda Yahya, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hirwandi Gafar, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait (kanan) berfoto bersama usai penandatanganan Nota Kesepahaman Program Pembiayaan Perumahan bagi Wartawan, di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Kerja sama lintas instansi ini menyiapkan alokasi 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia melalui skema KPR Sejahtera dan Tapera, sebagai bagian dari Program Rumah Nasional yang menjadi prioritas pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung kelompok profesi strategis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan jatah 2.000 rumah subsidi untuk pengendara atau driver ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung di Gojek.

Kebijakan itu telah diputuskan dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Patrick Walujo.

"Kita mulai kebaikan untuk 1.000 (pengendara ojol) roda dua, 1.000 (pengendara taksi online) roda empat," kata Maruarar pada jumpa pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4).

Maruarar menjelaskan driver ojol dan taksi online menjadi prioritas penerima rumah subsidi sesuai arahan Prabowo. Dia berkata Prabowo ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal juga bisa membeli rumah subsidi.

Dia mengatakan memang ada tantangan di balik kebijakan ini. Salah satunya meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pekerja yang tak punya penghasilan tetap.

Pada kesempatan itu, Patrick juga sudah berkomunikasi dengan Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk. Hirwandi Gafar. Patrick mengatakan beberapa mekanisme yang memungkinkan driver ojol dan taksi online mencicil rumah.

"Selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di Gopay," ujar Patrick.

Dia menjelaskan ada beberapa syarat bagi driver ojol dan taksi online bisa ikut program perumahan ini. Pertama, Gojek akan menyaring penerima manfaat dari produktivitas mereka mengantar jemput penumpang.

Selain itu, Gojek akan melihat penghasilan rata-rata driver tersebut. Jika layak, driver itu akan direkomendasikan mengikuti KPR rumah subsidi.

"Karena semua transaksi itu terekam secara digital, kita bisa melihat siapa yang mempunyai kemampuan finansial untuk bisa ikut program KPR," ucapnya.

Maruarar juga menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hari ini. Mereka membahas rencana jatah 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Dia mengatakan syarat wartawan mendapatkan rumah subsidi adalah bergaji Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Dia memastikan jatah rumah untuk wartawan bukan dalam rangka meredam kritik media massa.

"Wartawan itu bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi harus tetap terjaga, tapi bagaimana tugas negara memperhatikan warga, buruh tani, nelayan, pekerja migran, guru. Tapi masalah demokrasi, ada yang salah, dikritik," ucap Maruarar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) resmi menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Qatar yakni AlQilaa International Group yang bakal merealisasikan investasi pada program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BBTN, Nixon L. P. Napitulu menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Qatar AlQilaa International Group merealisasikan pembangunan sebanyak 100.000 unit rumah.

“Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian” kata Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (8/4/2025).

Adapun, nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$20.000 atau sekitar Rp337.850 juta (Asumsi kurs: Rp16.890) per unit hunian atau total sekitar US$2 miliar atau Rp33,78 triliun untuk 100.000 unit hunian.

Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Di mana, pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

“BTN mendukung visi besar program 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau,” katanya.

Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

“Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia.

Sebelumnya pada 8 Januari 2025, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mendukung proyek 3 juta rumah antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani.

Melalui MoU tersebut, investor Qatar akan membangun satu juta rumah untuk tahap pertama di Indonesia.

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Pemerintah berencana membangun 2.000 rumah subsidi bagi driver ojek online (ojol). Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.  

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan Prabowo ingin rumah subsidi bisa tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek. Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," ujar Ara di dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/4/2025).  Sementara itu, CEO Gojek Patrick Waluyo mengatakan perusahaannya mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya driver ojol.

"Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," tutur dia.

Patrick mengatakan pihaknya bakal mendata mitra driver ojol yang memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti program ini.

"Dari situ, kami bisa lihat siapa yang punya kemampuan finansial untuk ikut. Mungkin bisa dibuat skema tabungan harian yang nanti jadi cicilan bulanan," tutur dia.

Editor : Mukmin Azis