Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua lembaga, termausk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Burhanuddin menjelaskan sinergitas itu berupa pengawalan dalam kegiatan BPOM terkait dengan persoalan pidana, perdata hingga tata usaha negara.

"Baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan," ujarnya di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Kemudian, Taruna menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan program makan siang bergizi gratis atau MBG.

Taruna menambahkan, program yang mulai digelar pada (2/1/2025) itu memerlukan pendanaan yang sangat besar agar terlaksana dengan sukses.

"Kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi, atau makan siang bergizi," tutur Taruna.

Dalam program itu, BPOM mendapatkan tugas untuk mengawasi rumah produksi MBG sampai dengan distribusi ke masyarakat. Pasalnya, program ini rentan akan penyimpangan dari oknum-oknum penyelenggara negara.

"Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari kejaksaan agung. Tentu di daerah dengan kejaksaan tinggi dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, Taruna juga menyatakan bahwa pihaknya bertekad menjadi lembaga bebas korupsi, mafia dan pelanggaran lainnya. Pertemuan ini juga telah membahas tentang pengawalan dari Kejagung terkait dengan kerawanan khusus mulai dari izin ekspor, impor, peredaran obat dan makanan hingga industri farmasi.

"Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konseruptif karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi," pungkasnya.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, langsung mengatakan sejuta (rumah) setahun kami sanggup,” ujar Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 11 Desember 2024.

Namun, Fahri menekankan ke para investor itu bahwa besaran imbal hasil (bunga) investasi, harus tetap membuat harga rumah tetap terjangkau dalam program 3 juta rumah pemerintah.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ungkap dia.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

(KIE)

JAKARTA, investor.id – Indonesia memperoleh dukungan Prancis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Prancis yang punya program serupa akan membantu melalui berbagi pengalaman dan keahlian.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone mengatakan, Prabcis akan membantu pemerintahan Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah Indonesia, khususnya untuk mengurangi angka stunting secara nasional.

Prancis, kata dia, memiliki program pemberian makanan ke anak-anak sekolah serupa Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prancis bermaksud untuk berbagi keahliannya. Prancis juga terbuka untuk membantu Indonesia memodernisasi sektor pertaniannya.

“Kami (Prancis) akan menanggapi apa yang dibutuhkan Indonesia. Kami punya program serupa, jadi (mungkin) bisa saling bertukar keahlian. Mungkin ada peluang bagi para ahli untuk ambil bagian dalam memodernisasi pertanian Indonesia,” kata Penone kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

Di Prancis, pemerintah memberikan subsidi makanan kepada para siswa di sekolah. Pemberian subsidi tidak dilakukan penuh, namun dengan dukungan para orang tua yang wajib membayar sebagian biaya tergantung pada pendapatan mereka. Beberapa tahun lalu, Prancis mulai mendistribusikan sarapan gratis ke sekolah-sekolah di daerah kurang mampu.

Penone menyatakan bahwa Indonesia telah mengirim beberapa delegasi ke negaranya untuk mempelajari bagaimana Prancis memberi makan siswanya.

Indonesia telah menjalankan proyek percontohan untuk program makanan gratis selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan Oktober, Penone mengunjungi salah satu lokasi uji coba di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

“Kami sudah bekerja sama dengan Program Pangan Dunia PBB untuk hal ini … Kami akan melihat bagaimana kami dapat bekerja sama lebih lanjut dalam (rencana makanan gratis) ini,” kata Penone.

Anggaran Makan Bergizi Gratis

Adapun Prancis merupakan salah satu penyumbang dana Program Pangan Dunia PBB (UN’s World Food Program) mencapai 6 juta euro atau sekitar US$ 6,3 juta pada tahun 2024 saja.

Menurut laporan media lokal, Prancis telah mengalokasikan sekitar 260.000 euro (sekitar US$ 272.852) untuk distribusi makanan sekolah di Indonesia melalui skema Program Pangan Dunia.

Sementara, Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun (hampir US$ 4,5 miliar) dalam anggaran negara untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengumumkan rencanaya untuk memangkas biaya dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi karena keterbatasan anggaran.

Namun, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyanggah bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 per porsi masih jadi sebuah sumulasi. Pemerintah masih mencari tahu apakah mungkin dana sebesar itu memang bisa memberi makan seorang anak.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginisiasi Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengungkapkan hal ini dalam sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan PSN untuk MBR di Indonesia," jelas Ara.

Dia beralasan, kesepakatan antara dirinya dengan Nusron dilakukan demi merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah per tahun.

Oleh karena itu, mereka ingin meyakinkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait inisiasi tersebut.

Dia beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 5 triliun pada tahun 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah.

Sehingga, masih ada sekitar 2,75 juta rumah lagi yang harus dibangun Kementerian PKP.

Namun demikian, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah memberikan pemikiran cerdas untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari subsidi bunga hingga cicilan.

"Tapi, ini baru sesuatu rencana, yang tentu bagaimana bisa diterima oleh negara. Nah, itu salah satunya paling utama. Ya, bisa dua juta, bisa tiga juta. Tentu, kalau program Satgas ini bisa diterima oleh DPR dan juga pemerintah, itu akan sangat membantu," tandas Ara.

Program makan bergizi gratis yang diberlakukan pada tahun depan diharapkan menggerakan ekonomi daerah. Apalagi, besaran anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp 71 triliun. #makanbergizigratis #menkeu #srimulyani #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MEDAN, investor.id - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto meninjau pelaksanaan uji coba dan launching Gerakan Makan Sehat Bergizi Serentak di sekolah Dharma Pancasila, Selayang, Medan, Rabu (11/12/2024).

“Makan bergizi ini akan dimulai Januari (2025), tahap awal itu menyasar beberapa target yang tentunya pematangan konsep dan uji coba,” tutur Bima yang didampingi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, dan Kadis Pendidikan Abdul Haris. 

Bima menyatakan, terpenting dari program tersebut tekait dengan biaya, berapa anggaran yang pas dengan menyesuaikan kondisi lokal.

Hal lain menyangkut dimensi kesehatan, dan memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan. Sedangkan ketiga, ada manfaat ekonomi yang muncul bagi masyarakat dan warga.

Dalam pelaksanaan ke depan, Bima mengapresiasi program corporate social responsibility (CSR) dari Bank Sumut. Namun untuk pelaksanaan selanjutnya, anggaran akan ditentukan secara nasional.  

"Itu membutuhkan kolaborasi, jadi kami apresiasi ada CSR dari Bank Sumut. Untuk nanti dianggarkan secara nasional. Kami juga melihat antusiasme dari Forkopimda dan pihak sekolah, dan CSR. Ini modal yang baik untuk kolaborasi berjalannya program (makan bergizi ke sekolah) di awal tahun," katanya.

Namun, Bima Arya tidak punya data daerah yang sudah memulai pelaksanaan Gerakan Makan Sehat Bergizi secara nasional. Dia hanya mengapresiasi launching yang ada di Sumut.

"Kita belum ada datanya itu, tapi sudah jalan dimana-mana, banyak ya. Untuk serentak secara provinsi ini luar biasa, saya apresiasi Sumut ini," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terus mendorong produk perikanan sebagai asupan protein untuk masuk menjadi menu utama di program makanan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi emas Indonesia. Terlebih, Budi menyatakan, sejak awal pihaknya telah mengenalkan produk ikan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia.

“Kami berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung ikan sebagai menu utama untuk penyediaan asupan protein,” kata Budi saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Di samping itu, Budi mengeklaim pihaknya juga telah melakukan uji coba pelaksanaan menu ikan untuk sekitar 170.000 anak Indonesia. Adapun, uji coba itu masih terus bergulir hingga sekarang.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

Bukan hanya itu, dia mengungkap para pelaku usaha juga ikut berkontribusi memberikan menu makan bergizi gratis untuk anak sekolah. “Jadi semua bergerak mengenalkan menu ikan mendukung MBG,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, KKP ikut serta mendorong para pelaku usaha untuk menstandarkan produk perikanan hingga memfasilitasi sertifikasi untuk UMKM. Serta, memetakan kebutuhan ikan secara nasional.

“Jadi intinya, dukungan penuh dari KKP untuk kesuksesan makan bergizi gratis,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran program MBG menjadi Rp10.000 per porsi dari semula Rp15.000. Namun, pemangkasan anggaran ini dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG terlalu mini.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis.

Bhima menilai, biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan. “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Jakarta (ANTARA) -