JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (10/12/2024).

Taruna mengatakan kunjungannya ke Kejagung dalam rangka meminta dukungan atas tugas - tugas dari pemerintah terkait dengan keamanan obat dan makanan, termasuk program makan bergizi gratis.

“Pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring dari kejaksaan agung, adalah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung,” kata Taruna di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan, saat ini BPOM sedang mendapatkan tambahan tugas baru, yaitu mengawal program Makan Siang Gratis.

Adapun saat ini, berdasarkan data BPOM ada sekitar 60.000-an UMKM. Namun, penugasan pengawasan dari BPOM ada sebanyak jutaan UMKM yang terlibat dalam program ini.

“Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu, dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya,” jelasnya.

“Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi,” lanjut dia.

Adapun program Makan Siang Bergizi ini mulai berlaku pada 2 Januari 2025 dengan budget yang sangat besar. BPOM mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini.

“Mulai dari mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” lanjut dia.

“Maka dari itu sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini, dan untuk mencapai bebas korupsi,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi adalah komitmen besar BPOM.

Bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi juga hajat hidup orang banyak, mencakup kesehatannya.

“Menjadi lembaga yang anti-korupsi, yang bebas dari mafia untuk sama-sama diharapkan menyelamatkan bangsa,” katanya.

“Saya yakin pertemuan hari ini sangat konstruktif, karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan, bentuk pendampingan yang dilakukan Kejagung, mulai dari support keperdataan, legal opinion, dan banyak hal lain.

“Saya tadi sampaikan, Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya,” kata Jaksa Agung.

“Bahkan kami juga melakukan pendampingan dalam hal pengadaan atau apa pun yang sifatnya adalah kami harus lakukan, bukan hanya pengawasan saja, tetapi langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Balai POM tidak menyalahi aturan,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

MEDAN, investor.id - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto meninjau pelaksanaan uji coba dan launching Gerakan Makan Sehat Bergizi Serentak di sekolah Dharma Pancasila, Selayang, Medan, Rabu (11/12/2024).

“Makan bergizi ini akan dimulai Januari (2025), tahap awal itu menyasar beberapa target yang tentunya pematangan konsep dan uji coba,” tutur Bima yang didampingi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, dan Kadis Pendidikan Abdul Haris. 

Bima menyatakan, terpenting dari program tersebut tekait dengan biaya, berapa anggaran yang pas dengan menyesuaikan kondisi lokal.

Hal lain menyangkut dimensi kesehatan, dan memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan. Sedangkan ketiga, ada manfaat ekonomi yang muncul bagi masyarakat dan warga.

Dalam pelaksanaan ke depan, Bima mengapresiasi program corporate social responsibility (CSR) dari Bank Sumut. Namun untuk pelaksanaan selanjutnya, anggaran akan ditentukan secara nasional.  

"Itu membutuhkan kolaborasi, jadi kami apresiasi ada CSR dari Bank Sumut. Untuk nanti dianggarkan secara nasional. Kami juga melihat antusiasme dari Forkopimda dan pihak sekolah, dan CSR. Ini modal yang baik untuk kolaborasi berjalannya program (makan bergizi ke sekolah) di awal tahun," katanya.

Namun, Bima Arya tidak punya data daerah yang sudah memulai pelaksanaan Gerakan Makan Sehat Bergizi secara nasional. Dia hanya mengapresiasi launching yang ada di Sumut.

"Kita belum ada datanya itu, tapi sudah jalan dimana-mana, banyak ya. Untuk serentak secara provinsi ini luar biasa, saya apresiasi Sumut ini," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor...

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp11 ribu per porsi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menu yang dibagikan kepada ratusan siswa itu terdiri dari susu kemasan, nasi putih, sayur, ayam goreng, tahu olahan berisi telur, dan pisang.

Wapres berkeliling kelas menyaksikan para siswa menyantap makanan setelah melakukan simulasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

"(Harga per porsi) Rp11ribu. Hari ini luar biasa sekali, yang jelas kita akan mengawal terus program ini, yang namanya makan gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," ungkap Wapres.

Ia menjelaskan pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Para siswa pondok pesantren setiap harinya makan sebanyak tiga kali, sehingga membutuhkan perhatian berbeda dari sekolah umum.

"Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor, mereka harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Wapres.

Selain melakukan sosialisasi makan bergizi gratis, Wapres juga menyaksikan simulasi penanganan bencana alam gempa bumi yang diikuti ratusan siswa Muhammadiyah Boarding School.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri di tempat yang sama menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga sudah beberapa kali menggelar simulasi Program Makan Bergizi Gratis di beberapa sekolah. Terbaru yaitu di SDN Pakansari 1 Cibinong dan SMPN 3 Cibungbulang dengan dukungan dana CSR dari Bank BJB.

Makanan beserta susu kemasan seharga Rp15 ribu per porsi yang dibagikan selama lima hari di dua sekolah ini jika dirupiahkan nilainya Rp141.930.000.

Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis dilaksanakan di SDN Pakansari 1 pada 1-7 November dengan jumlah penerima 665 siswa. Sedangkan di SMPN 3 Cibungbulang dilaksanakan pada 18-22 November dengan jumlah penerima 829 siswa.

Bachril menekankan uji coba makan bergizi gratis ini dilaksanakan secara kolaborasi Pemkab Bogor dengan para pemangku kepentingan.

“Pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ini kita lakukan secara kolaborasi dengan sistem katering dengan memberdayakan potensi lokal oleh Dinas Koperasi dan UMKM," ungkap Bachril.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir.

Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah.

Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait.

Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta.

Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

“Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat.

BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) seperti dikutip dari detik.com.

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri.

Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai  Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar-Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dana pembangunan rumah akan diambil dari anggaran kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Boy Thohir.

"Mudah-mudah bulan Desember ini akan jalan (groundbreaking). Kalau enggak di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengatakan rumah tersebut akan dibangun juga di atas tanah milik Boy Thohir. Konsep ini berbeda dengan rumah yang sebelumnya dibangun di Tangerang, Banten, yakni Ara menyediakan lahan sementara Agung Sedayu Group akan membangun rumahnya.

Namun, Ara enggan menyebutkan berapa rumah yang akan dibangun oleh Boy Thohir.

Ara mengatakan pembangunan rumah yang dilakukan Aguan maupun Boy Thohir murni bantuan dari pengusaha tersebut. Ia membantah pemerintah menjanjikan sesuatu kepada mereka.

"(Pemerintah) enggak menawarkan apa-apa. Mereka mau nyumbang aja. Pak Aguan mau bangun aja, (Boy Thohir) yang di Kalimantan juga mau bangun aja. Karena mereka kalau tidak salah bangun di tempat mereka berusaha," katanya.

Aguan sebelumnya menghabiskan Rp60 miliar untuk ikut membantu program 3 juta rumah. Dana itu diambil dari anggaran CSR perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dana akan digunakan untuk membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten.

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis.

Permintaan itu diungkapkan Ferry dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

“Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ferry mengatakan, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil.

"Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Ferry menekankan pentingnya Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mendorong komunitas atau pelaku UKM penerima manfaat CSR agar membentuk badan usaha koperasi dalam keberlanjutan usahanya.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendukung pendirian badan-badan usaha koperasi tersebut," kata dia.

Terlebih lagi, kata Ferry, Kemenkop memiliki layanan permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang sudah diminta untuk mengurangi pembiayaan kepada kegiatan koperasi simpan pinjam.

"Kami sudah minta LPDB-KUMKM untuk 80 persen membiayai koperasi-koperasi produsen, atau kegiatan lain yang lebih produktif," kata Wamenkop.

Bahkan, Ferry menjelaskan, pihaknya memiliki program transformasi koperasi, di mana koperasi tidak hanya sebagai penyedia bahan baku tetapi juga bahan industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis.

Permintaan itu diungkapkan Ferry dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

“Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ferry mengatakan, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil.

"Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Ferry menekankan pentingnya Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mendorong komunitas atau pelaku UKM penerima manfaat CSR agar membentuk badan usaha koperasi dalam keberlanjutan usahanya.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendukung pendirian badan-badan usaha koperasi tersebut," kata dia.

Terlebih lagi, kata Ferry, Kemenkop memiliki layanan permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang sudah diminta untuk mengurangi pembiayaan kepada kegiatan koperasi simpan pinjam.

"Kami sudah minta LPDB-KUMKM untuk 80 persen membiayai koperasi-koperasi produsen, atau kegiatan lain yang lebih produktif," kata Wamenkop.

Bahkan, Ferry menjelaskan, pihaknya memiliki program transformasi koperasi, di mana koperasi tidak hanya sebagai penyedia bahan baku tetapi juga bahan industri.