Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menuturkan pihaknya masih belum bisa mengelola tanah yang ada di daerah perkotaan. Hal itu karena belum ada tanah-tanah terlantar di perkotaan.

Ia menuturkan, jika pihaknya sudah mendapatkan tanah terlantar di perkotaan, tentunya bisa dikelola untuk kepentingan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tujuan membantu terwujudnya program 3 juta rumah khususnya sebanyak 1 juta rumah di perkotaan.

"Kita belum ada nih tanah terlantar, tanah bekasan di perkotaan. Nanti kalau dapat, diberikan, kita dengan senang hati berikan ke MBR," kata Parman dalam acara media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Mudah-mudahan ada instruksi tanah terlantar, bukan orang terlantar ya, tanah terlantar bisa diberikan ke Badan Bank Tanah, tentunya bisa kita berikan, kita distribusikan untuk MBR," tambahnya.

Parman mengatakan, saat ini tanah-tanah yang ada di perkotaan sudah dikelola oleh pihak lain sehingga tidak ada tanah terlantar. Ia berharap, jika ditemukan tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maka tanah tersebut bisa diberikan ke Badan Bank Tanah.

"Mudah-mudahan bisa diberikan kepada kita karena kita lebih fleksibel. Kalau diberikan kepada Kementerian akan menjadi barang milik negara, susah dilepas lagi nanti. Nah kalau diberikan kepada kita, kita bisa lepas lagi," tuturnya.

Ditemui usai acara, Parman menuturkan di kawasan sekitar Jakarta, seperi Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi masih ada potensi tanah terlantar. Ia berkata, bisa saja tanah terlantar itu nantinya dikelola oleh pihaknya.

"Kan banyak juga yang (tanah) terlantar (di perkotaan), cuma sudah di-manage. Jabodetabek udah di-manage. Jakarta agak susah (menemukan tanah terlantar), mungkin Bodetabek (masih ada tanah terlantar," ungkapnya.

"(Lahan di perkotaan masih mungkin masuk ke bank tanah?) semuanya nggak ada yang nggak mungkin," tutupnya.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2024, BBT sudah mengelola tanah di 19 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah data sebaran perolehan tanah BBT.

- Asahan (Sumatera Utara): 30 ha
- Tanjung Balai (Sumatera Utara): 10 ha
- Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) 1.411 ha
- Batubara (Sumatera Utara): 202,6 ha
- Musi Banyuasin (Sumatera Selatan): 120 ha
- Solok (Sumatera Barat): 315,4 ha
- Bangka (Bangka Belitung): 3 ha
- Belitung (Bangka Belitung): 335.2 ha
- Bangka 2 (Bangka Belitung): 217,7 ha
- Bangka 3 (Bangka Belitung): 926,7 ha
- Bengkulu (Bengkulu Tengah): 396 ha
- Serang (Banten): 7,5 ha
- Pandeglang (Banten): 96,1 ha
- Cianjur (Jawa Barat): 965 ha
- Purwakarta (Jawa Barat): 95 ha
- Sumedang (Jawa Barat): 84 ha
- Brebes (Jawa Tengah): 0,66 ha
- Batang (Jawa Tengah): 0,5 ha
- Kendal (Jawa Tengah): 4,3 ha
- Semarang (Jawa Tengah): 8,6 ha
- Jember (Jawa Timur): 5,3 ha
- Tabanan (Bali): 4,5 ha
- Kutuh (Bali): 1,5 ha
- Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat): 1,3 ha
- Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat): 1 ha
- Sambas (Kalimantan Barat): 107,3 ha
- Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur): 4.162 ha
- Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah): 481,3 ha
- Kotawaringin Barat (Kalimantan Barat): 400,8 ha
- Poso (Sulawesi Tengah): 6.648 ha
- Sigi (Sulawesi Tengah): 160 ha
- Parigi (Sulawesi Tengah): 315,7 ha
- Buton (Sulawesi Tenggara): 639,1 ha
- Minahasa Utara (Sulawesi Utara): 2,6 ha
- Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara): 122 ha
- Luwu Utara (Sulawesi Selatan): 4.960 ha
- Halmahera Selatan (Maluku Utara): 3.890 ha

Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai, Purwakarta, Batang, Brebes, Kendal, dan Penajam Paser Utara. Untuk di wilayah Brebes dan Kendal sudah ada proyek pengerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Seperti yang diungkapkan di hadapan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Meskipun tinggal menghitung hari jelang memasuki bulan Desember, Ara masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif.

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Terbaru, ia baru saja bertemu dengan pengembang properti yakni Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Kemudian, minggu depan Ara dijadwalkan akan bertemu dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

"Kita ini kan lagi belanja masalah, belanja dukungan, belanja peluang," ujarnya.

Sebelumnya, gagasan pembentukan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah, Ara sampaikan di hadapan anggota Komisi V DPR RI dalam rapat kerja awal November lalu. Hal ini sebagai respon dari permintaan anggota Komisi V DPR RI yang meminta adanya rancangan yang matang dan komprehensif untuk target pembangunan rumah tersebut.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha sebelum masa reses, sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan (untuk mencapai target tiga juta rumah)," tutur Ara dalam rapat kerja di Senayan, Senin (4/11/2024).

Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah per tahun. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni sebanyak 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Untuk bisa menjalankan program tersebut tentunya dibutuhkan lahan untuk pembangunan rumah. Nah, Badan Bank Tanah (BBT) merupakan badan yang bertugas dalam penyediaan tanah untuk bisa dipakai berbagi hal, salah satunya untuk perumahan.

Namun, apakah tanah yang sudah ada di Badan Bank Tanah bisa dipakai untuk program tersebut?

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan pihaknya siap menyuplai tanah jika dibutuhkan untuk program 3 juta rumah. Namun saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Hingga Oktober 2024, pihaknya baru menguasai 27.169 ha tanah di berbagai wilayah RI. Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai sekitar 40 Ha, Purwakarta 18 Ha, Batang 0,5 Ha, Brebes 1,05 Ha, Kendal 4,26 Ha, dan Penajam Paser Utara sekitar 164,67 Ha.

"Purwakarta ada 95 Ha, karena ini untuk industri, sekitar 18 Ha atau 20% dari 95 Ha bisa digunakan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Parman di media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ditemui usai acara, Parman menuturkan bahwa tanah yang dikuasai Bank Tanah tersebar di beberapa daerah, namun bukan di perkotaan. Maka dari itu, jika ingin digunakan untuk program 3 rumah maka hunian yang dibangun berupa rumah tapak.

"Kayaknya di situ bukan rumah vertikal karena bukan di kota. Kalau di kota baru vertikal karena cukup padat kan," tuturnya.

Meski demikian, Parman mengatakan tidak menutup kemungkinan tanah-tanah terlantar di perkotaan juga bisa masuk ke penguasaan Badan Bank Tanah di kemudian hari.

"Semuanya nggak ada yang nggak mungkin," kata Parman.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menetapkan pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per orang.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," ujar Prabowo.

Sebelumnya, pemerintah berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi. Namun, anggaran sebesar Rp 10.000 dinilai cukup layak untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," jelasnya.

Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Prabowo menambahkan, keluarga dengan desil terbawah yang memiliki 3-4 anak bisa menerima manfaat berupa makanan senilai Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Jika diakumulasi, bantuan ini bernilai sekitar Rp 2,7 juta per bulan.

Anggaran dan Implementasi Program

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa dalam APBN, alokasi anggaran untuk program ini masih dihitung sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat harga bahan pangan di setiap daerah.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Ia juga menjelaskan kemungkinan adanya subsidi silang. Daerah dengan biaya bahan pangan lebih rendah akan memberikan kelebihan anggaran untuk mendukung daerah dengan harga pangan lebih tinggi.

"Implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tambahnya.

Tahapan Pelaksanaan

Program makan bergizi gratis akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025. Pada tiga bulan pertama, program ini menyasar 3 juta anak, dengan target peningkatan jumlah penerima menjadi dua kali lipat setelahnya.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," kata Dadan, Rabu (27/11/2024).

Pemerintah juga memastikan menu makanan akan disesuaikan dengan bahan pangan lokal di masing-masing daerah.

Bantuan Sosial Tambahan

Selain program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah terus memberikan beragam bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan tunjangan sosial lainnya.

"Upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini," ujarnya. (Penulis: Fika Nurul Ulya, | Editor: Ardito Ramadhan, Dani Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

KOMPAS.com - Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Kutai Timur:

1. Aras Borneo Green: Tipe 36

   Terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, perumahan ini dikembangkan oleh PT Kaltim Aras Permai dengan harga Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/90 meter persegi. Hingga kini, baru terjual 11 unit, dan masih menyisakan 48 rumah lagi.

2. Sangatta Tama City 4: Tipe Subsidi

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bawa Jaya Tama yang terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Menawarkan 263 rumah dengan harga Rp 153 juta.

   Luas bangunan seukuran 36/90 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 258 unit, dan masih tersedia 5 rumah lagi.

3. Perumahan Griya Bukit Pelangi (Gbp) Sangatta: Tipe 36/80

   Berlokasi di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sindy Hutama Karya, dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/80 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 306 rumah dari total 401 unit.

4. Grand Sangatta Regency: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan harga Rp 165 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/91 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Antolis Putra Perkasa ini masih memasarkan 47 rumah dari total 196 unit.

5. Perumahan Sejahtera: Tipe 36/90

   Di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdapat perumahan dengan harga Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/90 meter persegi. CV Vici Pratama masih memasarkan sisa 4 rumah lagi.

Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu kaji rencana peningkatan kuota KPR FLPP

IDXChannel-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencanaKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)menaikkan kuotaFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta Sabtu (30/11/2024).

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” tutur Nixon.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota
FLPP menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit.

Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi.

Adapun saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Kartika.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah. “Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.




(kunthi fahmar sandy)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan Rp150 triliun per tahun untuk menjalankan program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mendapatkan tugas untuk mencari skema pendanaan ini.

Ia lantas berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun ya, Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu)? Tentunya kalau buat Pak Nixon untuk cari dana masyarakat segitu ya susah," ucapnya dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Jadi, memang ini harus pendanaan dari khusus, seperti obligasi, pendanaan luar negeri, atau apapun. Kita sedang mencari skemanya dan tentunya juga dengan cost of fund yang bisa dibeli oleh para pembeli," sambung Kartika.

Pria yang akrab disapa Tiko itu juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut BTN memerlukan penjaminan untuk mencari dana sebanyak itu.

"Jadi, memang ini kita cari skemanya. Saya juga sudah diskusi dengan menteri keuangan apakah nanti BTN diberikan pejaminan dan sebagainya," tutur Tiko.

Tiko mengaku Kementerian BUMN masih menggodok beberapa skema pendanaan. Selain dengan Kementerian Keuangan, ia juga akan menghadap Bank Indonesia (BI).

Wakil dari Erick Thohir itu menegaskan BTN perlu pendanaan jangka panjang. Ini untuk menyukseskan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo.

"Nanti kita coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi 15 tahun dan sebagainya. Sehingga BTN bisa punya pendanaan Rp150 triliun per tahun itu. Enggak mudah, tapi kita cari skemanya," jelasnya selepas acara.

"Idealnya (pendanaan BTN), ini baru ide dari kami ya, kami usulkannya BTN membuat obligasi dijamin pemerintah," tandas Tiko.