KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Karena kalau perumahan, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," ujar Ara usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani selaku CEO Danantara, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menanggapi permintaan Ara, Rosan Roeslani menyebut Danantara terbuka untuk menerima usulan proyek dari berbagai pihak.

"Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," kata Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," tukasnya.

Indonesia Akan Tiru Program HDB Singapura

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan, Danantara bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Menurut dia, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Skemanya, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

(Sumber: Kompas.com | Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra; Sakina Rakhma Diah Setiawan)

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Menurutnya, pelaksanaan MBG sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi projek, tidak. Evaluasi pelaksanaan," kata JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. "Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?" ujar JK.



Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan. Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan pada pemerinrah daerah.

"Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya," ucap JK.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia. Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

"Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dadan menekankan capaian ini menjadi langkah signifikan dalam pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Dadan juga menyebut pekan ini program tersebut sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. "Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Minggu ini insyaAllah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi industri keramik domestik imbas pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," katanya, seperti dikutip Antara, Jumat (4/4/2025).

Asaki berharap pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif anti dumping 200% - 400%.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan anti dumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor yang tidak sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," tuturnya.

Serangan drone Rusia menewaskan setidaknya 2 orang dan memicu kebakaran di Kharkiv, Ukraina, Kamis (3/4).

Serangan ke kawasan pemukiman itu menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan mobil-mobil warga.

Petugas pemadam kebakaran setempat langsung berusaha memadamkan api dan mengevakuasi warga sekitar.

Kharkiv yang terletak di timur laut Ukraina telah menjadi target drone Rusia selama seminggu terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Aneka IndustriKeramik Indonesia (Asaki) menilai sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan program pembangunan 3 juta rumah dapat menjaga pasar keramik dalam negeri dari dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, dua program itu dapat menopang permintaan keramik nasional di tengah tekanan global.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/4/2025), seperti dilansir Antara.

Edy berharap pemerintah konsisten mendorong alokasi belanja kementerian dan lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Program 3 juta rumah diminta agar segera dijalankan, karena bisa menggerakkan sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Ia mengingatkan potensi masuknya produk negara lain ke Indonesia usai kebijakan tarif AS. Produk-produk itu tak bisa lagi menembus pasar AS dan berpotensi dialihkan ke Indonesia.

Asaki juga khawatir akan membanjirnya keramik asal India. Negara tersebut menjadi eksportir utama keramik ke AS setelah produk dari China dikenai tarif antidumping sebesar 200–400 persen.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," kata Edy.

Asaki juga meminta pemerintah memulai negosiasi dengan Amerika Serikat. Menurut Edy, tarif impor AS yang diberlakukan secara sepihak itu tidak sejalan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada Rabu (2/4/2025).

Tarif dasar minimal 10 persen dikenakan untuk semua barang impor. Sebanyak 60 negara termasuk Indonesia juga terkena tarif tambahan. Tarif untuk Indonesia ditetapkan sebesar 32 persen.

Indonesia menempati urutan kedelapan dalam daftar negara terdampak.

Beberapa negara Asia Tenggara juga terkena imbas. Malaysia dikenai tarif 24 persen, Kamboja 49 persen, Vietnam 46 persen, dan Thailand 36 persen.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi pasar keramik domestik imbas pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto di Jakarta, Jumat menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," katanya.

Ia mengharapkan pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Lebih lanjut, Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif antidumping 200-400 persen.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor yang tidak sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," tuturnya.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4) telah mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu proses pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat, karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

MALANG, iNews.id - Sebuah balon udara jatuh di permukiman padat penduduk di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kejadan ini viral di media soaial dengan kondisi balon udara tersangkut kabel listrik di perkampungan setempat.

Kapolsek Pujon Iptu Sugihartono mengonfirmasi, insiden tersebut terjadi Selasa (1/4/2025) pukul 07.00 WIB. Awalnya, peristiwa ini tidak dilaporkan ke polisi, namun setelah videonya viral, anggota langsung mengecek ke TKP.

"Jadi peristiwa ini nggak dilaporkan ke kita. Setelah kami mengetahui informasi tersebut, anggota langsung ke sana," ujarnya, Kamis (3/4/2025).

Sugihartono menambahkan, bila balon udara itu membuat ribuan pelanggan PLN terpaksa kehilangan layanan listrik akibat  pemadaman. Pemadaman listrik dilakukan PLN untuk menghindari korsleting yang bisa menyebabkan kebakaran akibat balon udara tersangkut di kabel listrik.

"PLN sempat memadamkan listrik untuk menghindari risiko korsleting atau kebakaran namun tidak lama. Kami imbau kepada masyarakat supaya tidak main balon udara karena membahayakan," katanya.

Sementara Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata mengatakan, balon udara tanpa izin penerbangan melanggar aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak, termasuk balon udara tertentu.

"Warga tidak perlu merayakan hari Lebaran dengan menerbangkan unmanned balon (balon tanpa awak) dengan ketinggian tidak terbatas, sebab membahayakan dan merugikan lingkungan, membahayakan penerbangan dan lainnya," ujar Kapolres, Kamis (3/4/2025).

Dia meminta warga agar melaporkan ke polisi bila ada yang menerbangkan balon udara. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti agar tidak sampai membahayakan.

Editor: Donald Karouw

Tarakan - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan terus menghadapi hambatan. DPRD Kota Tarakan menyoroti lemahnya komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

KetuaDPRD KotaTarakan, MuhammadYunus, secara tegas mengkritik sikapSPPG yang dinilai sulit diajak berkoordinasi. Selain itu, masalah teknis seperti akses jalan dan instalasi gas di dapur umum Jalan Aki Balak turut memperumit situasi.

"Tak hanya pemerintah, jurnalis juga mengeluh kalau SPPG Kota Tarakan sangat sulit memberikan tanggapan atau berkomunikasi," ungkapnya kepada detikcom, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yunus, minimnya komunikasi ini membuat Pemkot Tarakan kesulitan memahami perkembangan dan kendala yang dihadapi SPPG di lapangan. Yunus menambahkan bahwa DPRD berencana memanggil SPPG melalui mitra kerjanya untuk membahas persoalan ini secara langsung.

"Seharusnya SPPG melaporkan perkembangan ke Pemkot agar pemerintah tahu apa yang terjadi. Kami juga berharap jurnalis bisa membantu mengungkap penyebab SPPG sulit berkomunikasi," tegasnya.

Kendala komunikasi ini diduga diperparah oleh adanya ego sektoral, di mana SPPG merasa sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur pemerintahan daerah.

"BGN ini badan tersendiri. Kami harap, jika mereka ditempatkan di daerah, pemerintah lokal juga bisa memberikan sumbangsih," ujar Yunus.

Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi dengan Pemkot, program MBG tidak akan berjalan maksimal.

Hingga kini, belum ada komunikasi formal antara DPRD atau Pemkot dengan SPPG terkait kendala teknis seperti akses jalan dan instalasi gas."Wali Kota Tarakan pernah bilang, kalau ada masalah, silakan laporkan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, pemerintah tentu tidak tahu," kritik Yunus.

Akibat hambatan ini, program MBG di Tarakan baru terlaksana di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih belum tersentuh karena dapur umum belum beroperasi secara optimal.

"Kendalanya, dapur umum belum tersedia maksimal. Organ yang berkepentingan juga belum berkomunikasi baik dengan pemerintah," jelas Yunus.

DPRD dan Pemkot Tarakan kompak menyuarakan pentingnya peran aktif BGN dalam membuka jalur komunikasi."Pemerintah lokal tahu kondisi wilayahnya sendiri. Tanpa komunikasi, program ini tidak akan maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, hingga berita ini diturunkan, enggan memberikan tanggapan kepada detikcom.

(mud/mud)

Manokwari (ANTARA) - Dua penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari.

Kepala BPOM Manokwari Agustince Werimon di Manokwari, Rabu, mengatakan sertifikat keamanan pangan diberikan karena BPOM telah melakukan edukasi atau penyuluhan kepada pegawai di dua penyedia MBG tersebut.

“Kita sudah memberikan edukasi terkait keamanan pangan kepada 40 pegawai di dua penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kota Manokwari,” katanya.

Kedua SPPG yang sudah mendapat sertifikat keamanan pangan yaitu SPPG Kodim 1801 Manokwari dan SPPG swasta di Reremi, Manokwari Barat.

Dengan sudah memiliki sertifikat keamanan pangan, maka pengelola kedua SPPG tersebut sudah dapat mengurus sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinas Kesehatan.

Menurutnya, setiap SPPG wajib memperoleh sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinkes karena SPPG menyediakan makanan siap saji.

Sedangkan BPOM hanya memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan dan mengeluarkan sertifikat keamanan pangan kepada pengelola SPPG.

“Dengan begitu penyedia MBG dapat terkontrol dan dipastikan makanan yang mereka hasilkan dapat terjaga kebersihan dan kesehatannya. Hasil produk menjadi tanggung jawab pihak pengelola,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan program MBG, BPOM pusat sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bidang pengawasan.

Untuk menindak lanjuti kerja sama tersebut di daerah, BPOM Manokwari saat ini hanya sebatas melakukan pengawasan tidak rutin.

Dimana pihaknya sudah pernah melakukan pengambilan sampel secara acak pada sekolah yang mendapatkan program MBG.

“Untuk pengawasan rutin, kita tunggu arahan dari pusat karena belum tersedia anggaran untuk penambahan reagen (alat pengetesan bahan makan) khusus MBG. Reagen yang kita miliki hanya sebatas untuk pengambilan sampel rutin selain MBG,” ujarnya.

Sebelumnya, Dandim 1801/Manokwari Kolonel Inf Agus Prihanto Donny mengatakan saat ini ada empat penyedia MBG yang sudah beroperasi memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

Masing-masing penyedia MBG mampu menyediakan 3.000 porsi anak sekolah sehingga sudah dapat menjangkau 12.000 pelajar daerah perkotaan.*

KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta dukungan dari Danantara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri terkait.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support. Mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua Pengendali Danantara," ujar Maruarar seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan berperan besar dalam roda ekonomi nasional.

"Karena kalau perumahan itu, Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Perumahan untuk menghadirkan program yang pro-rakyat.

Salah satu kebijakan yang sudah direalisasikan adalah penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, kini digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, biaya atas tanda bangunan atau BPATB juga dibebaskan untuk MBR.

Kementerian Perumahan juga telah mengalokasikan pembangunan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat. Totalnya mencapai 110.000 unit dengan rincian:

• 20.000 unit untuk petani
• 20.000 unit untuk nelayan
• 20.000 unit untuk buruh
• 20.000 unit untuk tenaga migran
• 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (nakes)

Maruarar menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, alokasi juga diberikan untuk anggota TNI-AD sebanyak 5.000 unit dan anggota kepolisian sebanyak 14.500 unit.

"Kenapa kita buat ini? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur Tapera, pengembang, dan juga konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

Danantara Terbuka untuk Proyek Perumahan

Menanggapi permintaan Menteri Perumahan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan proyek perumahan, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya, Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Rosan menambahkan bahwa Danantara akan mengevaluasi setiap usulan secara menyeluruh.

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra, Sakina Rakhma Diah Setiawan)