Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mau membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) properti untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Mungkin kalau diizinkan kami akan membuat Proyek Strategis Nasional buat MBR," ujarnya.

Sehingga, PSN properti tidak hanya diberikan untuk proyek jumbo garapan pengembang raksasa saja, tetapi juga untuk proyek kecil.

"Tapi bagaimana membuat PSN juga untuk rakyat kecil karena Pak Prabowo meminta kita mengutamakan wong cilik, rakyat kecil, makanya ini yang kami lakukan," lanjut Ara.

Ada pun saat ini, Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Ara tengah menggarap program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sebanyak 3 juta rumah dalam waktu satu tahun untuk MBR.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu melakukan pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah apabila sudah ditetapkan sebagai PSN.

Sementara saat ini, pelaksanaan program 3 juta rumah sangat membutuhkan kontribusi swasta karena anggaran Kementerian PKP sangat kecil yakni Rp 5,27 triliun.

"Kalau itu dimasukkan PSN, yang punya proyek bisa minta tolong ke BPN (untuk melakukan pengadaan lahan)," ucap Nusron saat ditemui usai memberikan pemaparan dalam Rakernas REI 2024.

Jakarta: Klaten merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota ini sering dijuluki sebagai Kota Seribu Candi dan Kota Seribu Mata Air.

Julukan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Klaten. Selain itu, kota ini memiliki berbagai kuliner yang memanjakan lidah.

Untuk tempat tinggal, daerah ini masih memiliki rumah dengan harga terjangkau. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Klaten, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari Rp125 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Klaten

Perumahan subsidi di Klaten Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Taman Melati Kurung

Perumahan subsidi ini terletak di Kurung, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Indah Pratama Grida. Perumahan ini memiliki 96 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Kujon

Perumahan ini terletak di Kujon, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 39 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 27 memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Griya Sawahan Asri Juwiring

Perumahan ini terletak di Sawahan, Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Bumi Prasada Nusantara. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi seharga Rp160,5 juta.

Tipe rumah subsidi sawahan asri ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako finishing plester dan aci, lantai keramik, dan pondasi besi bertulang.

4. Amara Village Gumul

Perumahan ini terletak di Gumul, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Amanah Graha Nusantara. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162,2 juta.

Tipe subsidi T30 ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali 30x50.

5. Karangnongko Kencana

Perumahan subsidi ini terletak di Jagalan, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga Rp125 juta.

Tipe rumah 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, memiliki program pembangunan tiga juta rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan tersebut. Salah satunya, dengan penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Nusron menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, kata dia, pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," papar Nusron.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron pun mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," papar Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," kata Nusron.

Selain itu, kata Nusron, pihaknya juga terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," katanya.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengidentifikasi enam aspek penting dalam bidang pertanahan yang mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ia juga tekankan pentingnya pengawasan pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah demi mendukung swasembada pangan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung (05/12), Nusron mengatakan penyediaan dan sertifikasi tanah, PKKPR, LSD, Hak Tanggungan, dan Roya merupakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan pengembang dan konsumen.

Terkait penyediaan tanah, Nusron mengungkapkan ada kurang lebih 79 ribu hektaer tanah yang terindikasi terlantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah terlantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi terlantar seluas 854.662 hektar, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Nusron mengimbau para pelaku usaha properti untuk mengecek RTRW dan RDTR di masing-masing daerah guna menghindari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Ia menyatakan bahwa belum semua wilayah memiliki RTR, dengan hanya 553 RDTR dari target 2.000.

Ia juga menyebutkan telah ada kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah terpilih menyusun RDTR untuk memudahkan dunia usaha.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektar setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Tak kalah penting, Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar.

"Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA – Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025. Emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) pun terus menyelaraskan kemungkinan kerja sama terkait program tersebut.

Head of Business Development & Strategy JAPFA Gabriella Santosa mengatakan sejauh ini Japfa masih dalam proses memahamkan program makan bergizi gratis yang saat ini dirancang pemerintah. Apabila telah jelas, Japfa kemudian akan langsung menyelaraskan dengan kemungkinan peluang kerja sama atau keterlibatan dalam program tersebut.

"Kami sudah konsisten sampaikan, kami support apa saja bentuknya. Sebenarnya kami dalam posisi menunggu detailnya," ujar Gabriella setelah seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis (5/12/2024) di Jakarta.

Adapun, ia menjelaskan sejauh ini, Japfa menilik berbagai kemungkinan peluang keterlibatan atas program makan bergizi gratis. "Kami lihat posisi kami untuk koordinator kemitraan dari sisi produksi," tutur Gabriella.

Japfa pun menurutnya bisa memastikan keamanan dari bahan baku pangan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis.

"Kami juga bisa bantu pemerintah, desain agar tidak terlalu banyak layer atau rantai pasok makanan, jadi kami efisienkan," ujar Gabriella.

Perbesar

Sebelumnya, Japfa telah menggaet Yayasan Edufarmers bersama Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan, Universitas Indonesia (PKGK UI) dalam melakukan studi terkait makan bergizi gratis.

Dalam pelaksanaannya, lebih dari 1.000 anak sekolah dasar, taman kanak-kanak dan balita mendapatkan makanan bergizi pada periode Mei-Juni 2024 lalu. Pelaksanaannya menyasar lima kota yakni Padang, Sragen, Mempawah, Malang dan Makassar dengan wilayah cakupan studi meliputi daerah sekitar unit operasional Japfa.

Studi tersebut menguji tiga model pemberian makan bergizi, yakni ready to rat (RTE), ready to cook (RTC) dan swakelola. Studi juga bertujuan melihat efektivitas setiap model sekaligus memantau proses produksi, pemenuhan kebutuhan gizi, hingga distribusinya.

JPFA sendiri memiliki produk unggulan berupa pangan olahan seperti daging ayam, telur ayam, hingga susu. Tahun ini, JPFA tengah dalam upaya strategis memperkuat segmen hilirnya yaitu melakukan ekspansi dan pengembangan pasar, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, perseroan memperluas distribusi penjualan produk dengan melakukan penetrasi ke pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan sinergi yang dilakukan dengan menggabungkan distribusi produk-produk olahan. JPFA juga akan melakukan berbagai program promosi untuk menjaga loyalitas konsumen.

Dalam menjalankan upayanya tersebut, JPFA telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp2 triliun pada 2024.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025.

Program itu direncanakan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai dari PAUD hingga SMA negeri maupun swasta. Sasaran lokasinya juga akan mencapai seluruh Indonesia, dengan suplai bahan dipasok secara lokal.

Pemerintah menargetkan penerima program makan bergizi gratis dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

Pada Januari 2025, pemerintah akan mulai menjalankan program secara masif, mulai dari 923 titik. Kemudian, cakupan program berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025 dan menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini terdapat lahan seluas 79.925 hektare (ha) di Indonesia yang siap digunakan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan itu berasal dari tanah terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024. Lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Nah ini [lahan terlantar yang dapat digunakan] untuk permukiman, kami ada 79.925 hektare se-Indonesia,” jelasnya dalam Rakernas DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (5/12/2024).

Kendati demikian, Nusron mengaku masih akan berkonsultasi mengkaji lahan-lahan tersebut apakah ideal untuk dibangun sebagai wilayah permukiman. Pasalnya, lebih dari 79.000 ha lahan itu belum dipetakan potensi ekonominya sehingga pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan kajian tersebut.

Rencananya, Kementerian ATR/BPN bakal menggandeng para developer untuk memastikan kelayakan tanah-tanah tersebut.

“Karena itu pula, saya ingin undang Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau saya berkunjung ke daerah, yuk berikan dialog, kita akan berdiskusi dengan para developer supaya bisa beri saya background sambil saya periksa yang 79.000 hektare itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan seluas 157 hektare lahan yang bakal digunakan untuk mengeksekusi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, 157 hektare lahan tersebut berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [hak guna bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektare.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Kementerian Sosial mengembangkan program Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Perumahan tersebut disediakan sebagai tempat relokasi bagi 93 kepala keluarga atau 259 jiwa warga yang terdampak banjir rob.

Di atas lahan seluas 1,6 hektare tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dibangunkan rumah bertipe 36, dengan luas tanah 60 meter persegi. Di dalam Kampung Nelayan Sejahtera itu juga dibangun fasilitas umum, seperti community center, sarana ibadah, taman ramah anak dan lansia, sentra kerajinan dan UMKM, sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan, pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu bukan hanya berkaitan pembangunan fisik semata. Namun juga terdapat unsur pemberdayaan yang dilakukan Kemensos agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri.

‘’Dengan mengucap Bismillah, semoga pembangunan kampung nelayan korban rob di Eretan Kulon Indramayu ini berjalan lancar,’’ ujar Agus, ketika meletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kamis (5/12/2024).

Peletakan batu pertama itupun menandai dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu tersebut. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2025. Selain peletakan batu pertama, Agus juga melakukan penanaman pohon di lokasi yang nantinya akan menjadi Taman Perdamaian Forum Keserasian Sosial di Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu itu.

‘’Jadi kita menanam pohon manga, yang menjadi ciri khas masyarakat Indramayu, dan pohon kelapa gading sebagai simbol kebermanfaatan,’’ kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyerahkan secara simbolis bantuan pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu kepada empat orang penerima manfaat. Bantuan itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial, Pemkab Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia. Total bantuan untuk pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera itu sebesar Rp 16,1 miliar.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menambahkan, saat ini masyarakat yang akan direlokasi juga telah dilatih pemberdayaan pengolahan ikan seperti kerupuk ikan, bakso, dimsum, hingga usaha bengkel las. ‘’Jadi bukan hanya rumah dan fasilitasnya, tetapi kami juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran untuk mendukung kemandirian ekonomi warga,’’ kata Mira.

Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan

Indramayu (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) membangun perumahan serta menyerahkan bantuan senilai Rp16,1 miliar untuk membantu 93 keluarga atau sekitar 259 orang dari Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, yang terdampak banjir rob.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia.

Adapun perumahan, kata Agus, dibangun di atas tanah seluas 1,6 hektare. "Hari ini kita akan meletakkan batu pertama. Mudah-mudahan nanti bulan Januari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa menempati," katanya.

Dia menjelaskan kolaborasi ini adalah langkah dari pemerintah untuk membuat masyarakat hidup bahagia, mandiri, dan tenang. Inisiatif tersebut, katanya, adalah salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto agar ketiga kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan, terpenuhi.

"Dan sekarang ini untuk urusan papan, pemerintah sudah menargetkan tiga juta rumah. Kemensos ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tiga juta rumah," kata Wamensos Agus.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengatakan pihaknya sudah memperhitungkan lokasi yang dipilih untuk pembangunan perumahan nelayan tersebut, agar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga terjamin.

"Ada pun rumah yang dibangun ini sendiri adalah rumah dengan Tipe 36 dengan luas tanah adalah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur," kata Mira.

Selain rumah,pihaknya juga mendirikan fasilitas umum seperti balai utama, ruang terbuka hijau, dan masjid. Selain itu pihaknya membangun kemandirian ekonomi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pemasaran, serta memberi bantuan modal usaha.

"Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan. Kami latih (membuat) bakso, dim sum, warung, kopi dan juga ada terkait dengan bengkel las," kata Mira.

Menurutnya, langkah-langkah ini juga dapat mengefektifkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, agar dapat bekerja tanpa perlu meninggalkan rumah.

Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Eretan Kulon Wanto menyebutkan warga mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat. Menurut Wanto, lokasi yang dipilih strategis, karena selain aman, masih dekat dengan area mata pencaharian mereka. "Kalau direlokasi jauh, kayaknya pada bingung orang," katanya.

Dia menjelaskan sebelum banjir rob itu, sejumlah warga mengungsi karena rumahnya hancur, bahkan hanyut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kupang -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat ancaman saat menggagas program makan bergizi gratis. Ancaman itu berupa serangan fisik, psikologis, bahkan ekonomi.

"Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul ancaman. Saya tahu saya diancam," ujar Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Prabowo menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis seperti fitnah dan hoaks. Ancaman itu bahkan ancaman terbuka.

"Saya mengerti adanya ancaman terbuka dan ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka dan ada senjata tertutup. Senjata terbuka itu ada seperti meriam tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, seperti fitnah, hoaks, dan ada ancaman ekonomi," pungkasnya.

Prabowo tak merinci lebih jauh ancaman-ancaman terhadap dirinya itu. Kini, program makan bergizi gratis mulai uji coba di sejumlah daerah.

Dukungan Pemprov NTT

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden. Andriko menilai program ini sebagai langkah strategis untuk menangani masalah stunting.

"Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat NTT juga siap mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dapat berdampak langsung untuk penanganan stunting dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045," terang Andriko.

Ia menambahkan bahwa NTT memiliki potensi pangan lokal yang sehat dan bergizi untuk mendukung program tersebut.

"Kami memiliki banyak pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti sorgum, jagung, ubi kayu, pisang, ikan, dan sayur kelor sebagai menu makanan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Andriko juga berharap potensi lahan kering NTT yang mencapai 4,75 juta hektare dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi embung. Hal ini dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Pemprov NTB Sasar 1,7 Juta Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan skema penyaluran makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di NTB akan disalurkan kepada 1,7 juta masyarakat. Rinciannya 1,2 juta untuk pelajar dan sisanya untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB mulai menggambarkan bagaimana pelaksanaan program nasional ini di daerah. Mulai dari persiapan komoditas hingga penyaluran kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Hulu-hilir kami bahas, termasuk bagaimana penyediaan komoditi-komoditinya. Bahan untuk pangan dan lain sebagainya. Bagaimana polanya dengan pelibatan koperasi. Bagaimana target grup dan sekolah," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (4/12/2024).

Meski NTB termasuk daerah lumbung pangan nasional, Gita menyatakan Pemprov NTB kini harus mulai memperhatikan sektor pertanian untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Jangan sampai program ini berdampak pada meningkatnya inflasi daerah. Begitupun dengan sektor peternakan, perikanan.

Menurut Gita, perlu adanya peningkatan produksi secara maksimal dari ketiga sektor tersebut, mengingat kebutuhan makan bergizi gratis ini tidak hanya sehari atau dua hari. Pun dengan jumlah sasaran yang mencapai hampir 2 juta.

"Saya sudah minta dikaji dari awal kemampuan produksi dan harus ada inovasi kami. Kemudian dalam rangka pemenuhan harus ada intensifikasi, ekstensifikasi produksi komoditas kami," ujar Gita.

Terkait telur dan susu sapi yang masih dikirim dari luar daerah, Gita menuturkan Pemprov NTB mulai memikirkan pengganti protein hewani tersebut dengan protein yang ada di daerah.

"Tadi sampai kami bahas telur puyuh dan sebagainya sebagai substitusi, walaupun di pusat pakainya tuna, kami pikirkan apa pengganti tuna. Apa upaya masyarakat untuk memenuhi semua itu," imbuhnya.

Pada 9 Desember 2024, Pemprov NTB akan melakukan uji coba makan bergizi gratis. Pemprov NTB akan melakukan uji coba menggunakan dapur umum yang dimiliki oleh beberapa OPD Pemprov seperti BPBD dan Dinsos NTB.

(dpw/gsp)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran yang ditetapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak.

Prabowo menyatakan sejatinya pemerintah ingin menggelontorkan dana Rp15.000 per porsi untuk program andalannya saat kampanye Pilpres 2024. Hanya saja, orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan bahwa persoalan anggaran menjadi alasan program makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas, apa saja menu makanan yang bisa didapat dengan Rp10.000 di Jakarta?

Untuk membuktikannya, Bisnis mengunjungi salah satu rumah makan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pada rumah makan itu, Bisnis mencoba menanyakan lauk yang didapat hanya dengan merogoh kocek Rp10.000.

Pedagang di warteg dengan uang tersebut maka pembeli bisa mendapatkan nasi dan olahan telur, nasi dan sayur, hingga nasi dan kerang plus gorengan.

"Ya kalau segitu mah paling kerang atau usus tambah gorengan satu bisa tuh Rp10.000 [tambah nasi]. Kalau sama telor dapat juga itu sama nasi, sayur kayak kentang tambah sayur juya bisa," ujar pedagang warteg berinisial A (18) saat ditemui Bisnis, Rabu (4/12/2024).

Adapun, dia menyatakan bahwa lauk daging seperti ayam dan aneka masakan ikan baru bisa didapat jika pembeli mengeluarkan uang Rp15.000.

"Kalau mau pakai ikan sayur, ikan goreng telor sayur, ayam nasi bisa. Sekarang Rp10 ribu jarang ya," pungkasnya.

Bocoran Menu Makan Bergizi Gratis

Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

Jakarta: Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Daerah ini rencananya akan dibangun rumah murah untuk rakyat melalui program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah.

Mojokerto juga dilengkapi dengan akses tol Jombang-Mojokerto yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Jawa Timur yang terus meningkat.

Selain itu, perumahan yang ditawarkan di sini juga banyak pilihan dengan harga bervariasi. Jika kamu ingin mencari tempat tinggal di Mojokerto, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mojokerto

Perumahan subsidi di Kabupaten Mojokerto. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Graha Bhinneka Central

Perumahan subsidi ini terletak di Ngingasrembyong, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Persada Bhinneka Timur. Ada 45 unit rumah tipe subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp130 juta hingga Rp150,5 juta.
Adapun tiga tipe rumah, yakni Deluxe 1, Deluxe 2, dan Deluxe 3. Rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap menggunakan genteng flat beton, dinding hebel 2 dinding. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Grand Kencana Mojokerto Tahap 4

Perumahan subsidi ini terletak di Kedungmaling, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bangun Griya Insani Sejahtera. Ada 33 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150,5 juta hingga Rp166 juta.

Adapun tiga tipe rumah, yakni tipe 30/61, tipe 30, dan tipe 30/61. Rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan galvalum, dinding bata merah, lantai full keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

3. Grand Kencana Mojokerto Tahap 3

Perumahan ini terletak di Kedungmaling, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bangun Griya Insani Sejahtera. Perumahan ini memiliki 52 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30/60,5 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60,5 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap rangka galvalum, dinding batu bata diplester, ring balk dan finishing cat. Selain itu, lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

4. Bale Bolo Nagari

Perumahan ini terletak di Porwojati, Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bale Bolo Nusantara. Ada 79 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan/kayu, atap genteng/spandek, serta dinding pasangan bata, plesteran, acian, dan pengecetan. Selain itu, lantai menggunakan pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/gunung.

5. Grand Bangsal Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Sumbertebu, Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Wiss Bangun Persada. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30/60 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding batu bata merah diplester finishing cat, lantai keramik 30x30, dan pondasi pasangan batu sungai. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)