KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu proses pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat, karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

MALANG, iNews.id - Sebuah balon udara jatuh di permukiman padat penduduk di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kejadan ini viral di media soaial dengan kondisi balon udara tersangkut kabel listrik di perkampungan setempat.

Kapolsek Pujon Iptu Sugihartono mengonfirmasi, insiden tersebut terjadi Selasa (1/4/2025) pukul 07.00 WIB. Awalnya, peristiwa ini tidak dilaporkan ke polisi, namun setelah videonya viral, anggota langsung mengecek ke TKP.

"Jadi peristiwa ini nggak dilaporkan ke kita. Setelah kami mengetahui informasi tersebut, anggota langsung ke sana," ujarnya, Kamis (3/4/2025).

Sugihartono menambahkan, bila balon udara itu membuat ribuan pelanggan PLN terpaksa kehilangan layanan listrik akibat  pemadaman. Pemadaman listrik dilakukan PLN untuk menghindari korsleting yang bisa menyebabkan kebakaran akibat balon udara tersangkut di kabel listrik.

"PLN sempat memadamkan listrik untuk menghindari risiko korsleting atau kebakaran namun tidak lama. Kami imbau kepada masyarakat supaya tidak main balon udara karena membahayakan," katanya.

Sementara Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata mengatakan, balon udara tanpa izin penerbangan melanggar aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak, termasuk balon udara tertentu.

"Warga tidak perlu merayakan hari Lebaran dengan menerbangkan unmanned balon (balon tanpa awak) dengan ketinggian tidak terbatas, sebab membahayakan dan merugikan lingkungan, membahayakan penerbangan dan lainnya," ujar Kapolres, Kamis (3/4/2025).

Dia meminta warga agar melaporkan ke polisi bila ada yang menerbangkan balon udara. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti agar tidak sampai membahayakan.

Editor: Donald Karouw

KetuaDPRD KotaTarakan, MuhammadYunus, secara tegas mengkritik sikapSPPG yang dinilai sulit diajak berkoordinasi. Selain itu, masalah teknis seperti akses jalan dan instalasi gas di dapur umum Jalan Aki Balak turut memperumit situasi.

"Tak hanya pemerintah, jurnalis juga mengeluh kalau SPPG Kota Tarakan sangat sulit memberikan tanggapan atau berkomunikasi," ungkapnya kepada detikcom, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yunus, minimnya komunikasi ini membuat Pemkot Tarakan kesulitan memahami perkembangan dan kendala yang dihadapi SPPG di lapangan. Yunus menambahkan bahwa DPRD berencana memanggil SPPG melalui mitra kerjanya untuk membahas persoalan ini secara langsung.

"Seharusnya SPPG melaporkan perkembangan ke Pemkot agar pemerintah tahu apa yang terjadi. Kami juga berharap jurnalis bisa membantu mengungkap penyebab SPPG sulit berkomunikasi," tegasnya.

Kendala komunikasi ini diduga diperparah oleh adanya ego sektoral, di mana SPPG merasa sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur pemerintahan daerah.

"BGN ini badan tersendiri. Kami harap, jika mereka ditempatkan di daerah, pemerintah lokal juga bisa memberikan sumbangsih," ujar Yunus.

Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi dengan Pemkot, program MBG tidak akan berjalan maksimal.

Hingga kini, belum ada komunikasi formal antara DPRD atau Pemkot dengan SPPG terkait kendala teknis seperti akses jalan dan instalasi gas."Wali Kota Tarakan pernah bilang, kalau ada masalah, silakan laporkan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, pemerintah tentu tidak tahu," kritik Yunus.

Akibat hambatan ini, program MBG di Tarakan baru terlaksana di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih belum tersentuh karena dapur umum belum beroperasi secara optimal.

"Kendalanya, dapur umum belum tersedia maksimal. Organ yang berkepentingan juga belum berkomunikasi baik dengan pemerintah," jelas Yunus.

DPRD dan Pemkot Tarakan kompak menyuarakan pentingnya peran aktif BGN dalam membuka jalur komunikasi."Pemerintah lokal tahu kondisi wilayahnya sendiri. Tanpa komunikasi, program ini tidak akan maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, hingga berita ini diturunkan, enggan memberikan tanggapan kepada detikcom.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Manokwari (ANTARA) - Dua penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari.

Kepala BPOM Manokwari Agustince Werimon di Manokwari, Rabu, mengatakan sertifikat keamanan pangan diberikan karena BPOM telah melakukan edukasi atau penyuluhan kepada pegawai di dua penyedia MBG tersebut.

“Kita sudah memberikan edukasi terkait keamanan pangan kepada 40 pegawai di dua penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kota Manokwari,” katanya.

Kedua SPPG yang sudah mendapat sertifikat keamanan pangan yaitu SPPG Kodim 1801 Manokwari dan SPPG swasta di Reremi, Manokwari Barat.

Dengan sudah memiliki sertifikat keamanan pangan, maka pengelola kedua SPPG tersebut sudah dapat mengurus sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinas Kesehatan.

Menurutnya, setiap SPPG wajib memperoleh sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinkes karena SPPG menyediakan makanan siap saji.

Sedangkan BPOM hanya memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan dan mengeluarkan sertifikat keamanan pangan kepada pengelola SPPG.

“Dengan begitu penyedia MBG dapat terkontrol dan dipastikan makanan yang mereka hasilkan dapat terjaga kebersihan dan kesehatannya. Hasil produk menjadi tanggung jawab pihak pengelola,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan program MBG, BPOM pusat sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bidang pengawasan.

Untuk menindak lanjuti kerja sama tersebut di daerah, BPOM Manokwari saat ini hanya sebatas melakukan pengawasan tidak rutin.

Dimana pihaknya sudah pernah melakukan pengambilan sampel secara acak pada sekolah yang mendapatkan program MBG.

“Untuk pengawasan rutin, kita tunggu arahan dari pusat karena belum tersedia anggaran untuk penambahan reagen (alat pengetesan bahan makan) khusus MBG. Reagen yang kita miliki hanya sebatas untuk pengambilan sampel rutin selain MBG,” ujarnya.

Sebelumnya, Dandim 1801/Manokwari Kolonel Inf Agus Prihanto Donny mengatakan saat ini ada empat penyedia MBG yang sudah beroperasi memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

Masing-masing penyedia MBG mampu menyediakan 3.000 porsi anak sekolah sehingga sudah dapat menjangkau 12.000 pelajar daerah perkotaan.*

KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta dukungan dari Danantara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri terkait.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support. Mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua Pengendali Danantara," ujar Maruarar seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan berperan besar dalam roda ekonomi nasional.

"Karena kalau perumahan itu, Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Perumahan untuk menghadirkan program yang pro-rakyat.

Salah satu kebijakan yang sudah direalisasikan adalah penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, kini digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, biaya atas tanda bangunan atau BPATB juga dibebaskan untuk MBR.

Kementerian Perumahan juga telah mengalokasikan pembangunan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat. Totalnya mencapai 110.000 unit dengan rincian:

• 20.000 unit untuk petani
• 20.000 unit untuk nelayan
• 20.000 unit untuk buruh
• 20.000 unit untuk tenaga migran
• 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (nakes)

Maruarar menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, alokasi juga diberikan untuk anggota TNI-AD sebanyak 5.000 unit dan anggota kepolisian sebanyak 14.500 unit.

"Kenapa kita buat ini? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur Tapera, pengembang, dan juga konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

Danantara Terbuka untuk Proyek Perumahan

Menanggapi permintaan Menteri Perumahan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan proyek perumahan, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya, Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Rosan menambahkan bahwa Danantara akan mengevaluasi setiap usulan secara menyeluruh.

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

(nkm/nkm)

Jakarta (ANTARA) - The government has allocated quotas for subsidized homes under the housing financing liquidity facility (FLPP) scheme to citizens with essential professions, including journalists, according to Housing and Settlement Areas (PKP) Minister Maruarar Sirait.

Speaking to the media after attending an Eid al-Fitr gathering hosted by Investment and Downstreaming Minister Rosan Roeslani in Jakarta on Tuesday (April 1) night, he highlighted that reporters would obtain access to one thousand affordable residences.

He then noted that the government had also allocated a quota of 20 thousand homes each to fishermen, laborers, and Indonesian migrant workers.

Additionally, Roeslani remarked that 30 thousand subsidized residences will be available to health workers, 14,500 to police officers, and around five thousand to soldiers of the Indonesian Army (TNI-AD).

Sirait then revealed his plan to hold discussions with representatives of the mentioned professions to further elaborate on the subsidized home program, under which the government aims to build affordable residences across Indonesia.

He stated that the government had decided to ease the minimum reserve requirement (GWM) for the purchase of subsidized and non-subsidized homes, reducing it from five percent to four percent. This decision has been approved by President Prabowo Subianto, among others.

Furthermore, the minister said President Prabowo had called for ensuring that subsidized homes are of high quality and accessible exclusively to those who deserve them.

In this regard, he emphasized the importance of stakeholders assigned to execute the housing program to refer to data compiled by Statistics Indonesia (BPS) on residents eligible to access affordable homes.

"There should be no subsidized homes accessible to the undeserving, and we cannot afford to offer such homes with low quality," he affirmed.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan perkembangan 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara yang direvitalisasi menjadi rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN).

Maruarar bilang, tiga tower sudah tuntas direvitalisasi dan siap untuk diserahterimakan.

Pihaknya sudah berkirim surat ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk memastikan jadwal serah terima rusun.

Unsplash/Brandon Griggs Ilustrasi rumah susun atau apartemen.

"Kan itu sesuai jadwal waktu itu kalau enggak salah April akhir ya, April akhir lah ya," ujar Maruarar di Jakarta dikutip pada Selasa (2/4/2025).

Ia memastikan revitalisasi masih berjalan on the track sehingga bisa selesai tepat waktu pada akhir April.

Sebab berdasarkan kontrak pengerjaan, revitalisasi berakhir pada April ini.

"Kita rencanakan begitu, kalau dari kontraknya, akhir April," tutur Maruarar.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan, sebanyak 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran sudah selesai direvitalisasi menjadi rusun. Penyelesaian itu sudah dilaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada pertengahan Januari 2025 lalu.

"Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu 10 tower," kata Maruarar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelumya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet Kemayoran pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rusun.

Rusun ini akan diutamakan untuk ASN. Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa, tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Banjir kembali terjadi di permukiman di Dusun Gambiran, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga pun kembali bergelut dengan banjir di tengah Lebaran.

Banjir sempat surut pada Selasa (1/4/2025) pukul 00.00 WIB dini hari. Namun banjir kembali terjadi sekitar pukul 15.00 WIB.

Ketinggian air di dalam rumah mencapai 10-20 cm, sedangkan di luar rumah sekitar 40-50 cm.

"Banjir kemarin baru surut pukul 00.00 WIB, sore ini datang lagi. Air mulai masuk ke rumah saya sekitar pukul 15.30 WIB," kata Satuhar, salah satu warga dilansir detikJatim, Rabu (2/4/2025).

Satuhar mengatakan banjir diakibatkan kiriman dari Sungai Kalipang, Kecamatan Grati, yang meluap setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu. Warga yang baru saja membersihkan rumah dari sisa genangan sebelumnya kini kembali harus menghadapi banjir lagi.

"Air datang sangat cepat, kami baru saja membersihkan rumah dari sisa genangan kemarin," tambahnya.

Di Kecamatan Grati, banjir kembali merendam jalan penghubung antar kecamatan di Desa Kedawung Kulon dan Desa Kedawung Wetan, yang secara otomatis juga merendam permukiman.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun rumah subsidi bagi warga yang tak memiliki penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan sayur.

Ara sapaan akrabnya, menyebut hal itu merupakan bagian dari program alokasi rumah subsidi untuk rakyat.

"Di antaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya seperti itulah, itu harus diberikan," tutur Ara kepada wartawan, Rabu (2/4).

Di sisi lain, Ara mengaku masih membahas soal syarat rumah subsidi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan Rp7 juta.

Kata dia, pembahasan itu akan dilakukan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.