JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghasilkan sampah dan sisa makanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah untuk menangani masalah tersebut.

Dosen Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mercy Bientri Yunindanova menyampaikan, pengelolaan limbah menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program MBG.

Dia menuturkan, sampah dari program MBG perlu diatasi dengan konsep daur ulang. Konsep tersebut perlu diterapkan demi mencegah dampak negatif yang lebih besar di masa depan.

"Tanpa sistem pengelolaan yang baik, limbah ini dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, emisi gas rumah kaca, serta pencemaran tanah dan air," kata Mercy, sebagaimana dikutip dari situs web UNS, Selasa (25/2/2025).

Mercy menuturkan, setidaknya ada empat langkah pengelolaan limbah sisa makanan dari program MBG.

Pertama, pemilahan sampah di sekolah. Setiap sekolah perlu memiliki sistem pemilahan sampah yang jelas.

Limbah sisa makanan dipisahkan dari sampah plastik dan anorganik lainnya. Ini akan memastikan bahwa bahan organik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengomposan.

Kedua, pembangunan fasilitas pengomposan. Pemerintah dan pihak sekolah dapat mendirikan fasilitas pengomposan sederhana yang memungkinkan pengolahan limbah makanan menjadi pupuk organik.

Dengan pelatihan dan edukasi yang tepat, guru dan siswa dapat terlibat langsung dalam proses ini.

Ketiga, pemanfaatan kompos untuk pertanian dan penghijauan. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk kebun sekolah, pertanian lokal, atau program penghijauan di lingkungan sekitar.

Langkah ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa.

Keempat, kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut bisa melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, dan sektor swasta dalam pengelolaan limbah.

Selain bisa menangani limbah, langkah ini juga dapat membantu mendukung keberlanjutan program, baik dari segi pendanaan, teknologi, maupun penyebarluasan informasi.

Mercy berujar, pengelolaan limbah dalam program MBG sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah duanya sesuai dengan Tujuan 3 SDGs ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan Tujuan 11 SDGs Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan belum ada skema pembiayaan non APBN untuk mewujudkan program 3 juta rumah, terutama dalam mewujudkan renovasi rumah di pedesaan.

Dia pun berharap skema pembiayaan non APBN, terutamanya untuk renovasi rumah di desa dapat dibantu oleh perbankan syariah.

"Dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo, menjadi tantangan untuk perbankan syariah semakin berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan," kata Fahri Hamzah melalui keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, perbankan syariah dapat berfokus dalam salah satu program Kementerian PKP untuk memperbaiki rumah-rumah di desa.

"Perbaikan rumah di desa ini belum ada skema pembiayaanya yang non-APBN, jadi perbankan syariah bisa kembangkan skemanya di sini," kata Fahri.

Selain dukungan dalam program perumahan di pedesaan, Fahri juga mendorong perbankan syariah ikut serta dalam menyiapkan skema dalam pengelolaan dana investasi dari beberapa negara yang menyatakan akan berinvestasi pada pembangunan perumahan di Indonesia.

"Silakan (misalnya) dari Bank Syariah Indonesia menyiapkan pengajuan rancangan skemanya, jika bagus dan disetujui maka akan saya arahkan investor-investor dari beberapa Negara Timur Tengah seperti Qatar untuk bekerja sama mengelola dana investasinya," kata Fahri.

Sementara itu, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyambut baik ajakan Wamen PKP untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Terutama dalam hal pembiayaan non APBN untuk membangun hunian bagi masyarakat.

"Kami insyaallah siap mendukungnya dengan menyiapkan rancangan skema-skema seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen," kata dia.

Sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dalam road map program 3 juta telah disusun sasaran program, segmentasi market, jumlah hunian yang dibangun baru, jumlah rumah yang akan di renovasi, hingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah terbagi menjadi dua, yakni 2 juta di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Program 2 juta di pedesaan mencakup 1,5 juta renovasi rumah, dan 500 ribu unit pembangunan rumah baru dengan harga dibawah Rp100 juta. Sedangkan program 1 juta di perkotaan mencakup 500 ribu rumah tapak baru di suburb melalui program FLPP dan 500 unit rumah vertikal di city center.

Adapun target 500 ribu rumah vertikal di city center, terdiri untuk Gen Z 250 ribu rusun sewa ukuran 21 meter persegi (low rent 1), milenial 200 ribu rusun milik ukuran 32 meter persegi (low cost), dan Gen X 50 ribu unit rusun sewa ukuran 50-80 meter persegi (low rent 2).

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumukiman (PKP) bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan.

Pertemuan antara keduanya dilaksanakan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegas Ara, Kamis (27/2/2025).

Ara berharap, kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," ujarnya.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik itu rumahtapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, namun juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

JAKARTA (ANTARA) - Sudah semestinya setiap keluarga mengupayakan makanan terbaik untuk anak-anak dan anggota keluarga yang membutuhkan perhatian ekstra. Namun, demi mempercepat perwujudan SDM emas, pemerintah telah “mengambil alih” sebagian tugas keluarga itu dengan program “Makan Bergizi Gratis” (MBG).

Program MBG yang diluncurkan pemerintahan Probowo-Gibran ini bertujuan untuk mengurangi angka malanutrisi dan stunting pada anak yang hingga kini masih menjadi persoalan serius. Saking khawatirnya akan masalah gizi anak sekolah dan prevalensi stunting pada anak-anak, pemerintah menggelontorkan anggaran MBG Rp171 triliun untuk program MBG tahun ini saja. Bahkan, untuk mencegah bayi lahir kurang sehat dan memiliki potensi stunting, menu makan gratis itu juga menyasar para ibu hamil.

MBG adalah sebuah program ambisius demi mengejar penciptaan generasi emas tahun 2045. Sejatinya negara tidak harus menanggung beban anggaran seberat itu, bila semua peran dan tanggung jawab dikembalikan kepada penanggung jawab keluarga, sesuai porsi masing-masing.

Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya, baik anak-anak, ibu hamil atau lansia yang berlindung di dalamnya. Dalam formasi keluarga modern, peran pencari nafkah tidak semata-mata dipikul oleh kepala keluarga seorang, banyak istri juga memiliki karir dan berpenghasilan, atau ada usaha keluarga, juga anak dewasa yang telah bekerja dan masih tinggal bersama orang tua. Artinya, secara umum biasanya biaya operasional sebuah rumah tangga dipikul bersama.

Dengan begitu, untuk keluarga bukan miskin, namun belum termasuk kelas menengah, harusnya tidak terlalu sulit dalam memenuhi kebutuhan gizi dasar anak-anaknya, jika pengelolaan keuangan keluarga cukup sehat, dengan memperhatikan skala prioritas mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Semisal, seorang ayah tidak perlu menghamburkan uang untuk memenuhi hasrat merokok, atau seorang ibu yang tidak seharusnya membelanjakan uang operasional rumah tangga untuk membeli kosmetik, perawatan kulit, tubuh, dan semacamnya.

Sepasang suami istri yang lebih fokus memikirkan kesejahteraan anak-anak ketimbang kebutuhan pribadi yang tidak memiliki urgensi, tentu akan mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya dengan baik.

Menjadi ironi, jika makan bergizi untuk anak-anak sampai ditopang oleh pemerintah, sementara gaya hidup orang tuanya terkesan berada, dengan sang ayah perokok aktif dan seorang ibu berpenampilan mewah, dengan membelanjakan uang untuk perawatan salon.

Fenomena seperti ini banyak terdapat di kalangan masyarakat, dan mereka dengan senang hati anak-anaknya diberi makan oleh pemerintah, dan para orang tua merasa lega karena tanggung jawabnya berkurang.

Bagian pemerintah

Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik, sehingga tidak harus sampai menyediakan dan menghidangkan makanan siap santap secara langsung kepada warganya.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah cukup dengan memastikan pasokan pangan selalu stabil dan harganya terjangkau, termasuk menjaga suatu komoditas tidak tiba-tiba langka dan hilang di pasaran, atau harganya menjadi tidak masuk akal ketika momen-momen hari besar keagamaan. Padahal hari besar itu rutin dilewati setiap tahun, sehingga dapat dipersiapkan untuk menyambutnya.

Kemudian, yang perlu dipastikan oleh pemerintah juga adalah layanan kesehatan dan pendidikan mudah dan murah untuk diakses, sehingga golongan ekonomi menengah ke bawah terlayani dengan baik, seperti program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dulu dikenal sebagai beasiswa bidikmisi yang telah banyak membantu anak muda dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Selanjutnya, sarana prasarana umum, fasilitas publik, termasuk transportasi umum dan kualitas jalan raya, masih menjadi tanggung jawab pemerintah, mengingat rakyat membayar pajak untuk menikmati pelayanan dan fasilitas umum yang memadai.

Untuk memenuhi kesemua tanggung jawab itu dengan baik, pemerintah hanya perlu mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, dan transparan.

“Bersih” menjadi kata kunci yang dapat mewujudkan pemerintahan berjalan efektif dan berani transparan. Untuk meujudkan realitas “bersih” itu, saat ini menjadi salah satu perjuangan pemerintah Prabowo-Gibran, untuk menjerat aparat pemerintah yang korupsi.

Tidak heran bila Presiden Prabowo Subianto terlihat gemas manakala berbicara mengenai "budaya" korupsi ini. Pada saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan awal Februari lalu, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Prabowo pun mewanti-wanti agar semua lembaga/institusi serta aparatur pemerintah melakukan bersih-bersih diri dari tindak korupsi, karena dia mencanangkan pemerintahan pro-rakyat.

Bila satu pemerintahan bersih dari praktik KKN, maka menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan dan harga pangan murah, jalanan mulus dengan transportasi umum yang memadai, tentu bukan lagi hal yang sulit direalisasikan.

Korupsi merupakan faktor penyebab utama yang menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat.

Jika pemerintah ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, cara pintasnya adalah memberangus korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi merupakan biang keladi dari semua ketidakadilan, yang mengakibatkan buruknya kesejahteraan rakyat.

Bagian masyarakat

Baik buruknya kualitas kehidupan kita, semata-mata setara dengan tingkat upaya dan usaha yang kita lakukan. Jadi tidak relevan bila seseorang hidup susah serta-merta dia menyalahkan pemerintah.

Dalam mewujudkan kesejahteraan, peran pemerintah hanyalah fasilitator, dan tingkat kesejahteraan masyarakat amat bergantung pada kualitas ikhtiar masing-masing. Maka bagaimana hidup kita dan keluarga adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab sanak saudara atau tetangga, bukan pula membebankan masalah ini kepada pemerintah.

Dari skala masyarakat, pembahasan mengerucut pada level keluarga. Dalam sebuah keluarga, orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak-anaknya, tercakup di dalamnya hak memperoleh asupan makanan bergizi dan mengenyam pendidikan yang baik, selain hak atas kasih-sayang, perlindungan, dan pengembangan diri.

Jika beberapa di antaranya diberikan, dibantu, dan disubsidi oleh pemerintah, terima itu sebagai kebaikan pemerintah, namun jangan lantas membuat kita terlena, dan bahkan, menuntut lebih. Jadilah warga negara yang tahu diri, warga berdaya itu bukan "penggemar" subsidi.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu dari kebaikan dan ikhtiar pemerintah, yang sebaiknya dianggap sebagai suplemen saja. Karena pemenuhan gizi anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua, yang merencanakan dan membuatnya hadir ke dunia.

Jangan sampai niat baik pemerintah untuk mengejar penciptaan generasi emas, meninggalkan generasi lain yang malas.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya akan mendanai program perumahan pemerintah.

Nantinya, Danantara akan menggunakan likuiditas Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengatakan hal ini dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurut Hashim, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian, perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menjelaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dipastikan tetap berjalan selama Ramadan. Prosesnya akan berlangsung ketika siswa kembali masuk ke sekolah selesai libur awal puasa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan," ujar Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (28/2/2025).

Akan ada perbedaan antara MBG di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Yakni dari makan bersama saat istirahat di sekolah menjadi bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tambahnya.

Berlaku di Seluruh Daerah

Mekanisme MBG dibawa pulang diberikan bagi siswa yang berpuasa. Bagi siswa yang tidak berpuasa atau nonmuslim, MBG tetap bisa dikonsumsi di sekolah secara sembunyi-sembunyi.

Dadan menegaskan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa di seluruh daerah Indonesia. Ia mengaku sempat mendapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan MBG seperti biasa.

Tetapi pada akhirnya BGN memberikan keputusan untuk berlaku adil. Dengan kata lain seluruh daerah akan mendapat perlakuan yang sama.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Imbauan pelaksanaan MBG selama Ramadan juga sudah diterima Dinas Pendidikan daerah. Contohnya Disdik Kota Batam.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan MBG di daerahnya akan tetap berjalan. Kini pihaknya menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaannya.

Meski begitu, Tri sudah melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). MBG nantinya akan diberikan dalam bentuk makanan kering agar tahan lama hingga waktu berbuka puasa.

"MBG di bulan puasa, hasil koordinasi dengan kepala SPPG itu akan tetap berjalan dengan menyediakan makanan dalam bentuk makanan kering yang bisa dibawa pulang anak untuk berbuka di rumah," kata Tri.

Ia akan meminta para guru agar bisa memberikan edukasi kepada murid-muridnya bila MBG bisa dimakan di rumah baik untuk siswa muslim maupun non muslim. Sehingga makanan tidak dimakan secara diam-diam di jalan pulang.

"Mungkin nanti para guru yang akan edukasi ke anak-anak bahwa makanan ini akan dinikmati saat waktu buka puasa. Sehingga tidak dimakan secara diam-diam di jalan. Bagi yang nonmuslim silahkan makan di rumah, disarankan jangan makan di depan teman-temannya yang sedang berpuasa," imbuh Tri.

MBG akan tetap dilaksanakan hingga menjelang Idul Fitri. Mekanisme ini juga akan berlaku untuk seluruh siswa.

Berbagai menu MBG di selama bulan Ramadan bisa cek di sini:

MBG Sudah Berjalan di 38 Provinsi

Memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut MBG sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan. Pelaksanaannya didukung oleh 693 SPPG.

Pada Senin, 24 Februari 2025 lalu MBG baru hadir di Provinsi Papua Tengah. Provinsi ini menjadi yang terakhir dan menandakan secara resmi MBG sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan MBG sudah melayani 2 juta penerima manfaat dan akan terus bertambah untuk mencapai target Presiden Prabowo yakni 6 juta siswa di seluruh Indonesia.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Tembok Penahan Tebing (TPT) ambruk tergerus longsor mengancam perumahan warga di Kampung Balariuk RT 08 RW 02, Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya.

TPT setinggi 8 meter dengan panjang 15  meter itu ambruk tergerus longsor usai diguyur hujan deras pada Selasa, 25 Februari 2 2025 kemarin. 

"Kejadiannya Senin kemarin sekira jam 16.37 WIB setelah diguyur hujan deras sehingga TPT sepanjang 15 meter dan tinggi 8 meter itu Ambruk," kata Dadang, perangkat Desa Singasari, Kepada iNewsTasikmalaya, Jumat (28/2/2025).

Dampak Ambruknya tembok penahan tebing itu mengancam rumah warga. Petugas Kepolisian setempat sudah meninjau lokasi dan memasang garis polisi.

Selain mengancam perumahan warga matrial longsoran juga menimbun bahu jalan dan saluran parit jalan. Petugas bersama warga telah melakukan evakuasi agar tidak menggangu kelancaran arus lalu lintas.

"Di perumahan itu ada 20 rumah yang terancam tergerus oleh longsoran. Pemerintah desa pun mengimbau agar warga lebih waspada terlebih musim hujan masih berpotensi turun," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono

Jakarta: Pemalang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini berada di ujung barat laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal, serta berjarak kira-kira 135 km ke arah barat dari Semarang.

Pemalang dikenal dengan produksi andalan berupa Teh. Selain itu, ada tebu, kelapa sayur, cengkeh, hingga kopi yang tumbuh subur.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Pemalang, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dengan harga serba Rp150 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Pemalang

Perumahan subsidi di Pemalang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Banjar Arum

Perumahan ini berlokasi di Banjardawa, Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Bela Tata Miguna. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 68 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 77 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng plentong, dinding bata merah acian finishing cat, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

2. The Sambeng Village

Perumahan ini berlokasi di Sambeng, Bantarbolang, Kab Pemalang, Jawa Tengah yang dibangun oleh Graha Alam Indo Sentosa. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 335 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 66 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap baja ringan, dinding double hebel/bata ringan dirender dan cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

3. Han’s Residence

Berlokasi di Lawangrejo, Pemalang, Kab Pemalang, Jawa Tengah. Dikelola oleh Karya Indah Subur Jaya dengan jumlah unit tersedia sebanyak 4 subsidi.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng pletong, dinding bata merah plester acian finishing cat, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi gypsum board.

4. Banjar Residence

Berlokasi di Beji, Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah. Dikelola oleh Toni Jaya Makmur dengan jumlah 4 unit subsidi yang tersedia.

Rumah mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan dan genteng metal, serta dinding hebel plester aci dan dicat. Lantai keramik ukuran 40x40 cm dan pondasi batu kali.

5. Griya Amanah Sejahtera 2

Perumahan yang berlokasi di Kaligelang, Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Griya Amanah Sejahtera. Perumahan ini menawarkan 23 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 65 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap genteng, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Kabupaten Nias di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nias:

1. Perumnas Nias Sogae'adu: Tipe Rst

   Terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

   Proyek ini menawarkan 146 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 123 juta. Sebanyak 4 unit telah terjual, sementara 142 unit masih tersedia.

Kota Sibolga di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Sibolga:

1. Villa Bukit Parombunan Ii: Tipe 36

   Terletak di Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Afita Karya Utama.

   Proyek ini menawarkan 13 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 151 juta. Sebanyak 0 unit telah terjual, sementara 13 unit masih tersedia.

Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tapanuli Utara:

1. Perumahan Griya Palm Paniaran: Tipe 36/108

   Terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Triseta Buana Karsa. Pt.

   Proyek ini menawarkan 196 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 130 juta. Sebanyak 97 unit telah terjual, sementara 99 unit masih tersedia.
2. Perumahan Green Light City: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Berkah Riski Hutapea yang terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Menawarkan 59 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 91 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 42 unit, sedangkan masih tersedia 17 unit lagi.

3. Perumahan Silangit Modern Land: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Tiara Adie Jaya. Telah terjual 50 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 19 unit untuk dipasarkan dari 69 unit yang disediakan.

4. Silangit Residence: Tipe Stella

   Perumahan keempat ini terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Total unit yang ditawarkan adalah 148 rumah dan telah terjual 4 unit. Harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 105 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt Alga Sempurna Mandiri. Perumahan ini telah tersisa 144 unit yang tersedia.

5. Tongam Residence: Tipe 36

   Di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat perumahan yang menawarkan total 19 unit. Saat ini, telah terjual 1 unit dengan harga per unit sebesar Rp 162 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 91 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Alman Jaya Group. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 18 unit.