Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menghadiri gelar griya (open house) di kediaman Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada H+2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa.

Maruarar bersama istrinya, Shinta Triastuti, tiba di kediaman Rosan di Jalan Widya Chandra V/27, Jakarta Selatan, Selasa, sekitar pukul 15.34 WIB. Tak lama berselang, Mentrans juga tiba. Pimpinan Bakrie Group Aburizal Bakrie sudah tiba terlebih dulu.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan, Wamen LH Diaz Hendropriyono, Wamen Investasi Todotua Pasaribu, dan Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri juga hadir, termasuk Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie hingga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wagub Jatim Emil Dardak bersama istrinya, Arumi Bachsin.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan membahas syarat warga yang memiliki gaji lebih dari Rp 7 juta untuk bisa mendapatkan unit rumah bersubsidi. Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar alokasi program rumah subsidi pro kepada rakyat.

"Kita akan sesuaikan. Supaya masyarakat makin banyak yang masuk sesuai aturan ke dalam skiff itu," kata Ara setelah menghadiri open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Ara mengatakan ia akan membahasnya dengan Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dia mengatakan Prabowo juga berpesan agar alokasi rumah bersubsidi diberikan ke warga berpenghasilan rendah atau tak punya slip gaji.

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ujarnya.

Ara belum bicara detail kapan pembicaraan terkait syarat warga berpenghasilan di atas Rp 7 juta yang bisa menerima unit rumah subsidi itu akan dibahas. Namun dia mengatakan pembicaraan itu akan dilakukan setelah Lebaran 2025.

"Kita bicarakan. Nanti habis lebaran saya akan bicara dengan BPS dan Bappenas," ujarnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Ara setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," urainya.

(mib/fca)

JAKARTA - Generasi muda di Indonesia bukan hanya karena harga hunian yang semakin hari kian mahal, mereka juga harus dihadapkan dengan ketimpangan terhadap akses transportasi publik .Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan, hingga saat ini banyak kawasan perumahan yang tidak memiliki fasilitas transportasi umum untuk menopang aktivitas bekerja.

Djoko menilai, perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi, padahal sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum .

"Saat ini layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis bahkan sudah banyak yang hilang, meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada," kata Djoko dalam pernyataan resminya pada Rabu (2/4/2025).

Lanjut Djoko mengungkap, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum.

Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%.

Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi. Baca Juga:Tarif 3 Moda Transportasi Terintegrasi, Masyarakat Diajak Beralih ke Angkutan Publik

"Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum," ujar Djoko.

"Selain itu, penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga hingga sejumlah pejabat lainnya menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Adapun sejumlah senator yang hadir berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi di antaranya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

Selanjutnya, sejumlah legislator yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron, mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani bersama istri Mulan Jameela.

Lalu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad, dan lainnya. Selain itu hingga pukul 12.00 WIB, tampak hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Komplek Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga hingga sejumlah pejabat lainnya menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Adapun sejumlah senator yang hadir berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi di antaranya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

Selanjutnya, sejumlah legislator yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron, mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani bersama istri Mulan Jameela.

Lalu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad, dan lainnya. Selain itu hingga pukul 12.00 WIB, tampak hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Komplek Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan. Sebanyak 20 ribu bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dikutip dari Antara, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20 ribu unit buat nelayan, 20 ribu buat buruh, 20 ribu buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220 ribu. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ungkap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan. Sebanyak 20 ribu bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dikutip dari Antara, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20 ribu unit buat nelayan, 20 ribu buat buruh, 20 ribu buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220 ribu. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ungkap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 220.000 rumah subsidi untuk berbagai kalangan profesi, termasuk salah satunya wartawan.

Maruarar mengatakan, kementeriannya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kalangan pewarta.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar juga menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan kuota 20.000 unit rumah subsidi untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 untuk tenaga migran, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan termasuk perawat maupun bidan.

Kemudian, 5.000 unit untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk Kepolisian. Total kuota yang disiapkan adalah 220.000 unit rumah subsidi. Lokasinya terletak di seluruh Indonesia.

Kementerian yang dipimpinan Maruarar itu nantinya akan mengajak perwakilan para kalangan profesi calon penerima rumah FLPP itu.

"Nah buat wartawan, nanti saya akan undang perwakilannya. Karena semua ada perwakilan ya, enggak mungkin undang semuanya," paparnya.

Menurutnya, program rumah subsidi itu turut memeroleh dukungan dari berbagai pihak seperti Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang kini dipimpin juga oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Tidak hanya itu, Maruarar menyebut pembiayaan untuk proyek perumahan subsidi itu turut mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) berupa giro wajib minimum atau GWM.

"GWM-nya itu giro wajib minimum, yang tadinya 5% jadi 4%. Buat rumah subsidi dan juga buat komersial," ucapnya.

Ke depan, lanjut Maruarar, pemerintah juga akan memastikan kualitas rumah dan ketepatan sasaran penerima rumah subsidi. Kini, pemerintah akan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah disusun berdasarkan nama hingga alamat per orang (by name, by address).

BPS disebut sudah memiliki data soal kemampuan belanja setiap individu sehingga nanti disesuaikan untuk kemampuan pembelian rumah yang disediakan pemerintah.

"Nanti desil pertama itu, dia punya kemampuan beli, kemampuan belanja sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000 berikutnya, desil ketiga Rp900.000. Jadi harus tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas," jelasnya.

Tangerang (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Banten telah melakukan peremajaan turap di kawasan Perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 dalam mengantisipasi banjir akibat luapan maupun kebocoran tanggul.

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni di Tangerang, Rabu, mengatakan kegiatan peremajaan yang dilakukan adalah pemasangan 2.164 kisdam pasir untuk mengantisipasi kebocoran di sepanjang turap yang menampung aliran Kali Angke tersebut.

Selain itu, Dinas PUPR juga melakukan penambalan di beberapa bagian turap yang diketahui bocor akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir ini.

“Kami terus melakukan penanganan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di beberapa kawasan khususnya di sekitar bantaran Kali Angke yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir," katanya.

Ia melanjutkan, peremajaan turap tersebut merupakan agenda prioritas untuk mengantisipasi banjir susulan seperti yang sebelumnya terjadi di awal bulan kemarin.

Sebab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang yang memprediksi potensi cuaca buruk yang masih akan terjadi sampai selepas momentum Lebaran nanti.

“Kami berharap peremajaan turap ini dapat menahan rembesan sampai kebocoran sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar dalam menjalani Lebaran tahun ini,” ucapnya.

Selain itu, Dinas PUPR Kota Tangerang sedang melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan turap permanen di kawasan tersebut. "Kita masih bahas kaitan itu agar penanganan bisa lebih efektif," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.