Jambi (ANTARA) - Diberlakukan nya program nasional pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di sejumlah sekolah di wilayah Kota Jambi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menindaklanjuti nya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan program pemerintah pusat.

Hal itu tampak saat Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan, memimpin langsung persiapan tindak lanjut Program Nasional Pemberian Makan Bergizi Gratis di ruang ropat Wali Kota Jambi, pada Kamis (6/2).

Sebagaimana diketahui, program MBG ini merupakan salah satu program strategis dari Badan Gizi Nasional yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi seimbang.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas gizi pada anak-anak dan masyarakat secara umum. Selain itu, berdasarkan Perpres omor 83 Tahun 2024, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya gizi yang baik bagi perkemvabgan dan tumbuh anak.

Sebagai langkah awal, pelaksanaan program MBG di Kota Jambi akan dilaunching pada 17 Februari 2025 mendatang yang dimulai di 14 sekolah untuk TK, SD, SMP dan SMA dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.408 peserta didik.

Seusainya memimpin rapat itu, Pj Wali Kota Sri Purwaningsih mengatakan, sejauh ini untuk persiapan MBG di Kota Jambi dalam kondisi siap untuk dilaksanakan.

"Dari rapat yang kami lakukan hari ini bersama Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Jambi yang merupakan unit operasional Badan Gizi Nasional (BGN). Terkait proses persiapannya, mulai dari dapur, lokasi penerima manfaat, belanja bahan makanan, mengolah, memasak dan mendistribusikan ke sekolah-sekolah itu telah siap," kata Sri.

Dalam koordinasi persiapan itu, Sri menegaskan, agar OPD dan stakeholder terkait dilingkup Pemkot Jambi terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leding sektor.

"Untuk Dinas Pendidikan agar membantu terkait validasi data peserta didik, selanjutnya Dinas Kesehatan untuk memastikan kehigienisan makanan yang didistribusikan, dengan kerja sama bersama Badan POM, karena selama ini SPPG hanya bekerja secara sendiri," tegas Sri.

Lebih lanjut, Sri menekankan, dengan telah diterapkannya program MBG di Kota Jambi nantinya, agar semua pihak yang terlibat dapat memastikan pendistribusian makanan bisa berjalan baik, agar MBG di Kota Jambi benar-benar dapat menyehatkan dan memberikan gizi yang cukup para peserta didik.

"Jadi secara keseluruhan untuk tanggal 17 nanti kota Jambi telah siap. Semua stakeholder terkait bersama Pemerintah tinggal terus meningkatkan komunikasi bersama SPPG di Kota Jambi dari BGN," tekannya.

Sri juga menyebut, setelah dilaunchingnya program MBG, nantinya program unggulan Presiden dan Wakil Presiden itu akan dilaksanakan secara terus-menerus di Kota Jambi.

"Jadi kegiatannya tidak berhenti hanya pada launching tersebut. Namun akan terus dilakukan secara berkelanjutan," pungkas Pj Wali Kota Jambi itu.

Setelah diberlakukan untuk peserta didik, program MBG di kota Jambi akan dilanjutkan bagi Ibu hamil dan menyusui, serta balita sebagai penerima manfaat. Dengan Puskemas sebagai validasi data.

Adapun ke 14 Sekolah di Kota Jambi sebagai pilot project awal penerapan program MBG di Kota Jambi, yakni TK Al-Aqso, TK dan Playgroup Al Fatih Kids, TK Al-Hidayah, TK Islam Al-Amal, TK dan Paud An-Nur, SDN 131, SDN 66, SDN 201, SDN 198, SDN 87, MIS Nurul Ihsan, SMPN 17, SMP Islam Al-Fatih, dan SMAN 10 Kota Jambi.

Turut hadir dalam rapat itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar, sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait, Kabag Kerja Sama dan sejumlah Camat wilayah Penerima manfaat MBG dilingkup Pemkot Jambi, Ketua Kelompok SPPG Provinsi Jambi Adityo Wirapranatha, perwakilan Polresta Jambi dan Kodim 0415/Jambi.

Aceh Barat (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat membagikan makanan bergizi gratis bagi seratusan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

“Pembagian makanan ini sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung Program Pemerintahan Presiden Prabowo, melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana di Aceh Barat, Jumat.

Menurutnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo - Gibran, dimana merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia khususnya bagi anak yang masih berstatus pelajar mulai dari tingkat TK s/d SMA.

Andi Kirana mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di wilayahnya.

"Kegiatan ini bertujuan mendukung program pemerintah terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” katanya menambahkan.

Baca: HKTI Aceh jajaki keterlibatan dalam program MBG

Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata Polres Aceh Barat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Barat.

Andi Kirana mengatakan pemberian makanan kepada anak-anak sekolah dasar ini, juga bertujuan untuk mengingatkan pentingnya pola makan yang sehat, sebagai dukungan perkembangan pertumbuhan anak – anak.

“Kita sudah mulai jalankan program MBG ini, dan program ini sangat baik tentunya untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak kedepannya, sehingga di sekolah mereka lebih konsentrasi belajar,” ungkapnya.

Kepala SD Negeri 5 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Aceh Barat dan jajarannya atas perhatian yang diberikan kepada para siswa.

“Kegiatan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menumbuhkan kedekatan antara pihak kepolisian dan masyarakat,” ujarnya.

Baca: Rayakan HUT ke-17, Gerindra Aceh Bagi Ribuan Paket Makan Siang Bergizi Gratis dan Susu

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak kalangan pengusaha menjadi mitra di program makan bergizi gratis. Ajakan ini disampaikan BGN melalui unggahan video di Instagram resmi mereka.

Sejumlah tahapan harus dilalui untuk mendaftar sebagai mitra BGN. Pertama, kunjungi website mitra.bgn.go.id lalu membuat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak yang digunakan.

Kemudian lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan. Selanjutnya unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.

"Terakhir, klik tombol kirim untuk menyelesaikan pendaftaran Anda. Tim kami akan memproses pengajuan Anda dan Anda akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil," jelas BGN di Instagram @badangizinasional.ri, Jumat (7/2/2025).

Setelah surat pemberitahuan diterima maka proses pendaftaran menjadi mitra resmi Badan Gizi Nasional berhasil dilakukan. Perlu dicatat, seluruh proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Setelah menjadi mitra resmi, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung distribusi program makan bergizi. Berikut langkah-langkahnya, login ke akun mitra Anda. Masuk ke menu pengajuan titik," ujarnya.

Kemudian klik tombol buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tandai lokasi pada peta, lalu klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data terkait informasi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan. Unggah dokumen yang diminta, seperti izin atau foto lokasi. Terakhir, klik tombol ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

"Tim kami akan segera memverifikasi dan menghubungi Anda jika proses telah selesai. Mari bersama wujudkan masyarakat yang lebih sehat dan gizi yang lebih baik untuk semua. Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan besar ini," tutupnya.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat tersebut meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

“MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat,” kata Dadan, seperti ditulis oleh Antara, Jumat (7/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan menu nasional dalam program ini, namun menekankan pentingnya pemenuhan standar komposisi gizi.

Adapun standar yang dimaksud adalah, antara lain, kebutuhan kalori yang seimbang, serta komposisi gizi yang mencakup 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujarnya.

Sementara itu, terkait pernyataan yang sempat menjadi perbincangan hangat mengenai potensi penggunaan protein serangga dalam menu MBG, Dadan menegaskan bahwa pilihan menu pangan akan disesuaikan dengan kebiasaan atau selera konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

“Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional,” jelas Dadan.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 64,6 persen responden mengaku puas dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang puas merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

Sebanyak 87,1 persen responden juga menyatakan setuju dengan pelaksanaan program ini.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran perlu mewaspadai angka ketidakpuasan yang masih ada terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menjangkau 733.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat tersebut meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733.000 penerima manfaat,” kata Dadan, seperti ditulis Antara, Jumat (7/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan menu nasional dalam program ini, tetapi menekankan pentingnya pemenuhan standar komposisi gizi.

Adapun standar yang dimaksud adalah, antara lain, kebutuhan kalori yang seimbang, serta komposisi gizi yang mencakup 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujarnya.

Sementara itu, terkait pernyataan yang sempat menjadi perbincangan hangat mengenai potensi penggunaan protein serangga dalam menu MBG, Dadan menegaskan bahwa pilihan menu pangan akan disesuaikan dengan kebiasaan atau selera konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

“Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional,” jelas Dadan.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 64,6 persen responden mengaku puas dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang puas merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

Sebanyak 87,1 persen responden juga menyatakan setuju dengan pelaksanaan program ini.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran perlu mewaspadai angka ketidakpuasan yang masih ada terhadap program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya kabar pihak yang mengancam sekolah-sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dasco mengatakan segala bentuk ancaman tidak bisa ditolerir.

"Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco menyebut ancaman ke sekolah di Papua tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Indonesia. Dia mewanti-wanti pihak-pihak tertentu jangan coba-coba mengancam.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang melakukan teror atas dilaksanakannya program MBG di Papua.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Simak Video 'Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan TNI dan Polri.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Jumat.

Dadan menyampaikan hal tersebut untuk merespons demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan pelajar di Yahukimo, Papua, yang menolak Program MBG karena merasa lebih membutuhkan pendidikan.

Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.

Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat Program MBG.

Hasan memastikan pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, tetap berjalan, meskipun sekolah penerima manfaat mendapatkan ancaman dari OPM.

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

733 ribu penerima manfaat tersebut mencakup siswa sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dadan juga menyebutkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh mitra MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, serta standar komposisi gizi.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujar dia.

Selain itu, terkait pernyataannya yang sempat ramai diperbincangkan soal protein serangga berpotensi dijadikan menu dalam MBG, ia menegaskan bahwa menu pangan disesuaikan dengan kesukaan atau kebiasaan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu.

"Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

"Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini," kata Burhanuddin.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan saran dan kritik dari masyarakat untuk meningkatkan kelancaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi ada masukan dari masyarakat, masukan dari mitra, masukan siapa saja termasuk dari siswa-siswa itu jadi bahan perbaikan bagi BGN," kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurutnya, setelah satu bulan berjalan, program MBG tentunya masih terus dievaluasi dari waktu ke waktu apalagi program ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin merata.

Ia mengatakan berbagai masukan dan saran dari masyarakat tentunya turut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem dari program prioritas pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

Evaluasi-evaluasi itu diharapkan dapat meningkatkan Standard Operating Procedure (SOP) sehingga distribusi MBG bisa semakin andal dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Program ini secara resmi diluncurkan pada Senin (6/1) dan pada tahap awal program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.

Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG telah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi mendukung distribusi MBG.

Hadirnya program MBG diharapkan tidak hanya berdampak pada penerima manfaat tapi juga berdampak pada sektor ekonomi, karena dapat melibatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga pertanian mulai dari pengadaan bahan hingga proses penyiapan paket MBG.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

733 ribu penerima manfaat tersebut mencakup siswa sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dadan juga menyebutkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh mitra MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, serta standar komposisi gizi.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujar dia.

Selain itu, terkait pernyataannya yang sempat ramai diperbincangkan soal protein serangga berpotensi dijadikan menu dalam MBG, ia menegaskan bahwa menu pangan disesuaikan dengan kesukaan atau kebiasaan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu.

"Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

"Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini," kata Burhanuddin.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

Ikan menjadi salah satu menu di program makan bergizi gratis (MBG). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ikan yang dipasok ke dapur MBG terjamin kualitasnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kampar, Riau. Di lokasi tersebut, ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Untuk menjaga kualitas ikan, di sana tersedia satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton.

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG, yakni di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Budi menjelaskan menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah (Pemda) turut berperan aktif agar melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG.

Budi menilai keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas unit pengolahan ikan (UPI) dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," tambah Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, ancaman-ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) yang akan membakar sekolah dan menolak program makan bergizi gratis tidak bisa ditoleransi.

Sebab, dia mengatakan, makan bergizi gratis merupakan niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan dan memberikan gizi untuk anak-anak sekolah di masa pertumbuhan.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia (RI) dan jangan coba-coba mengancam," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Dia pun menyebut bahwa pemerintah pasti akan bertindak tegas atas ancaman tersebut.

Terlebih, Presiden Prabowo ingin program makan bergizi menjangkau semua anak-anak Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bahkan, pemerintah berencana menambah anggaran untuk program unggulan tersebut.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," kata Dasco.

Sebelumnya diberitakan, muncul ancaman dari TPNBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis.

Mereka menilai, program makan bergizi gratis adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Merespons ancaman tersebut, Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," ujar Hariyanto lagi.