Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi Gerindra, Maruarar Sirait tengah menjadi sorotan usai blak-blakan menggelar sayembara untuk menangkap buronan KPKHarun Masiku.

Tak tanggung-tanggung, jumlah hadiah yang dirogoh dalam kantong pribadi mantan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) untuk sayembara itu mencapai Rp8 miliar.

Perlu diketahui, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap," ujar pria yang disapa Ara itu.

Lantas, berapa harta yang dimiliki Maruarar Sirait?

Maruarar Sirait tercatat telah melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 2019. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Ara memiliki harta Rp85 miliar.

Harta tersebut dilaporkan Ara saat menjabat sebagai Anggota DPR RI fraksi PDI-Perjuangan atau PDIP periode 2014-2019.

Dalam LHKPN itu, harta Ara didominasi aset tanah dan bangunan sebesar Rp74 miliar. Aset tersebut tersebar di Tangerang, Bandung, Jakarta hingga Toba Samosir.

Kemudian, memiliki aset transportasi dan mesin senilai Rp1,1 miliar dengan rincian Fotton Ambulance Rp94 juta,Toyota Alphard Rp713 juta, dan Toyota Fortuner Rp344 juta.

Selain itu, Ara juga mempunyai harta bergerak lainnya Rp7,4 miliar, surat berharga Rp11 miliar, kas dan setara kas Rp19 miliar dan harta lainnya Rp5 miliar. Tercatat, Ara memiliki utang sebesar Rp33,7 miliar.

Di lain sisi, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan Ara belum mengisi LHKPN dalam jabatannya saat ini sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun demikian, kata Pahala, bahwa berdasarkan sistem yang dimiliki lembaga antikorupsi itu, Ara telah mengisi form LHKPN untuk jabatannya yang sekarang.

"Yang sekarang sudah mengisi form, terpantau dari sistem kpk. Tapi belum dikirim," ujar Pahala saat dihubungi, Senin (2/12/2024).

Jakarta -

Ada karangan bunga 'Maruarar S' di posko pemenangan pasangan calon Pilgub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno yang berlokasi di Jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Pengirim karangan bunga itu masih menjadi tanda tanya lantaran bukan dikirim oleh Maruarar Sirait.

Karangan bunga tersebut terpajang di rumah pemenganan Pramono-Rano sejak Jumat (29/11) yang lalu. Karangan bunga itu bertuliskan, 'Selamat & sukses atas kemenangan Pramono Anung dan Rano Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Horas! Jakarta Makin Bagus!'

Tampak karangan bunga itu diberi identitas 'Maruarar S'. Lantas benarkah itu dikirim oleh Maruarar Sirait?

Maruarar Tertawa Terbahak-bahak

Maruarar Sirait yang namanya identik dengan karangan bunga tersebut tertawa terbahak-bahak. Maruarar menegaskan tidak pernah mengirimkan karangan bunga kepada Pramono Anung.

"Ha-ha-ha-ha. Saya tidak mengirimkan karangan bunga. Mungkin Maruarar yang lain," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, saat dikonfirmasi.

Ara menyebut penghitungan suara Pilgub Jakarta masih akan dilakukan secara berjenjang oleh KPUD Jakarta. Dia menghormati proses tersebut.

"Mari kita hormati hasil penghitungan suara yang masih berlangsung," kata pendukung duet Ridwan Kamil dan Suswono itu.

Sebagai informasi, Pramono Anung memang sudah mendeklarasikan kemenangannya di Pilgub Jakarta. Dia menyebut berdasarkan penghitungan tim, dirinya dan Rano Karno meraup 50,07% suara. Sementara itu, kubu RK menyebut Pilgub Jakarta akan berjalan 2 putaran sesuai penghitungan internal juga.

(maa/maa)

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akan melaporkan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait ke Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pernyataannya sewaktu kampanye Pilkada Jakarta yang mengandung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau SARA.

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai bahwa pernyataan Maruarar Sirait terkait elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno bisa terkikis dari unsur nonmuslim karena didukung oleh Anies Baswedan bisa masuk ranah pidana.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat Pilkada Jakarta 2017 lalu, di mana pernyataan tersebut bisa masuk pidana umum.

"Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara [Maruarar] yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika Pak Ahok waktu itu, saat berkampanye," tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

Menurut Ronny, pihaknya masih menunggu hasil laporan PDI-Perjuangan ke Bawaslu terkait pernyataan Maruarar Sirait tersebut.

"Kita masih menunggu hasil laporan kami ke Bawaslu," katanya.

Ronny menegaskan setelah melaporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu, pihaknya juga akan melaporkan Marurar Sirait ke Kepolisian atas pernyataannya yang dinilai mengandung SARA.

"Kami tidak menutup kemungkinan juga akan melaporkan ke Polisi segera," ujarnya.

Jakarta -

Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, menganggap politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait caper dengan membuka sayembara senilai Rp 8 Miliar bagi yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku, cari perhatian. Chico menyebut mestinya Ara fokus terhadap Kementerian Perumahan yang dipimpinnya.

"Sebenarnya kalau saya pribadi dan kami-kami di PDIP sebenarnya nggak ingin merespons itu ya. Karena apa? Karena kan tujuannya Caper (cari perhatian), nah kalau direspons artinya dapat dia perhatiannya," kata Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Chico menyebut Ara mestinya fokus terhadap permasalahan yang ditangani Kementerian Perumahan. Ia menyingung soal proyek strategis nasional di PIK yang perlu mendapat atensi.

"Tujuannya hanya cari perhatian gitu ya. Karena sebagai menteri seharusnya juga nggak menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, ya kan," ujar Chico.

"Harusnya sibuknya bagaimana perumahan rakyat miskin khususnya ya kan, rakyat-rakyat datang ada di rumahnya atau tanahnya digusur di proyek strategis nasional di PIK misalnya. Itu kan sebenarnya yang menjadi perhatian dia (Ara) bukan Harun Masiku," tambahnya.

Sikap PDIP dikatakan Chico tetap sama yakni ingin memberantas permasalahan korupsi di Indonesia. Ia menegaskan PDIP tak pernah menghalang-halangi penyidik dalam pengusutan kasus Harun Masiku.

"Statement dari PDIP adalah meminta juga aparat kepolisian dan KPK untuk menemukan Harun Masik. Sebenarnya sama, sama-sama ingin tuntas ya kan. Nggak ada dari PDIP juga menghalang-menghalangi itu. Dan itu ada rekam jejak dalam rekam digitalnya jadi nggak ada masalah," ungkap Chico.

"Dia (Maruarar) baru ajuin anggaran 40 sekian Triliun ke Bu Sri Mulyani itu aja dulu. Coba ya apakah itu bisa dia dapatkan dan apabila dia dapat itu bisa menjadi menteri yang maksimal bekerja untuk rakyat. Itu saja," imbuhnya.

Pernyataan Maruarar

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11).

Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(dwr/maa)

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang. Tak hanya itu, skema ini juga mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.
Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," jelas dia.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800 ribu unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus di dukung," ungkap dia.

(KIE)

Jakarta -

PDI Perjuangan buka suara terkait sayembara tangkap buronan kasus suap pengganti antarawartu (PAW), Harun Masiku, yang dibuka Maruarar Sirait dengan hadiah Rp 8 M. PDIP menganggap aksi Maruarar tersebut hanya cari perhatian (caper).

Hal itu diungkap juru bicara PDIP, Chico Hakim, Ia menilai sebagai Menteri, Maruarar harusnya fokus bekerja di Kementerian yang dipimpinnya.

"Sebenarnya kalau saya pribadi dan kami-kami di PDIP sebenarnya nggak ingin merespons itu ya. Karena apa? Karena kan tujuannya Caper (cari perhatian), nah kalau direspons artinya dapat dia perhatiannya," kata Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Senin (2/12/2024).

Chico mengatakan Ara mestinya fokus menangani Kementerian Perumahan apalagi ada proyek strategis nasional di PIK yang harus mendapat perhatian.

"Tujuannya hanya cari perhatian gitu ya. Karena sebagai menteri seharusnya juga nggak menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, ya kan," ujar Chico.

Ia menyinggung banyak warga yang rumah dan tanahnya digusur untuk proyek strategis nasional di PIK. Sehingga harusnya Ara lebih fokus memperhatikan persoalan tersebut ketimbang penangkapan Harun Masiku.

"Harusnya sibuknya bagaimana perumahan rakyat miskin khususnya ya kan, rakyat-rakyat datang ada di rumahnya atau tanahnya digusur di proyek strategis nasional di PIK misalnya. Itu kan sebenarnya yang menjadi perhatian dia (Ara) bukan Harun Masiku," tambahnya.

PDIP sendiri, kata Chico, tetap bersikap mendukung memberantas korupsi di Indonesia. Ia menegaskan PDIP tak pernah menghalang-halangi pengusutan dan penangkapan kasus Harun Masiku.

"Statement dari PDIP adalah meminta juga aparat kepolisian dan KPK untuk menemukan Harun Masik. Sebenarnya sama, sama-sama ingin tuntas ya kan. Nggak ada dari PDIP juga menghalang-menghalangi itu. Dan itu ada rekam jejak dalam rekam digitalnya jadi nggak ada masalah," ungkap Chico.

Chico lalu menyinggung soal anggaran Rp 40 T lebih yang diajukan Ara ke Kementerian Keuangan untuk Kementerian Perumahan.

"Dia (Maruarar) baru ajuin anggaran 40 sekian Triliun ke Bu Sri Mulyani itu aja dulu. Coba ya apakah itu bisa dia dapatkan dan apabila dia dapat itu bisa menjadi menteri yang maksimal bekerja untuk rakyat. Itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa menanggap Harus Masiku dengan imbalan senilai Rp 8 miliar. Sayembara itu beredar viral di media sosial X.

Dalam video yang beredar, Awalnya Maruarar Sirait menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kemudian Ara mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar dan menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar.

Setelah itu, dia pun menyebut akan memberikan uang Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Ia mengaku heran Harun Masiku belum juga ditangkap.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(nkm/nkm)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Program KPR FLPP permudah rakyat miliki rumah

Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas berencana mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur, untuk dijadikan hunian vertikal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program tiga juta rumah.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 Ha dan luas efektif 3,1 Ha, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat.

Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan. Blok K Pulogebang rencananya akan dibangun enam tower highrise dengan total 5.451 unit hunian.

"Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, Perumnas optimistis dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam realisasi Program 3 Juta Rumah. Dukungan ini melalui berbagai pengembangan aset Perumnas menjadi hunian rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan peninjauan terhadap lokasi lahan milik Perumnas di Pulogebang, Jakarta, Sabtu (30/11). Lahan tidak terbengkalai atau idle tersebut siap dibangun hunian vertikal untuk masyarakat.

Lahan Blok K ini memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depannya dinilai sangat bagus.

Selain itu, Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas, di Samesta Mahata Margonda Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta (27/11).

Proyek TOD ini hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

Perumnas pun terus berkomitmen menjalankan perannya dalam ekosistem rantai perumahan dengan menjalin serangkaian kolaborasi baik dengan pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Program KPR FLPP permudah rakyat miliki rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun 800.000 unit rumah terlebih dahulu pada 2025 untuk program tiga juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dalam sambutannya pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa rencana itu telah dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

“Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800.000 dulu,” kata Tiko.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan pengembang daerah untuk model pembiayaan developer maupun pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta,” ujar Tiko.

Dalam acara yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan konferensi pers secara khusus soal rencana tersebut.

“Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistiknya. Yang jelas memang ada program tiga juta rumah. Itu semua tentu harus ada step by step,” kata AHY.

AHY akan duduk intens bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana itu.

“Nanti kami bisa menjelaskan step by step-nya sebelum saya mengungkapkan secara khusus berapa jumlah dari perumahan yang akan dibangun,” kata AHY.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi terkait target pembangunan program tiga juta rumah pada 2025 mencapai 800 unit. Pernyataan target tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024.

AHY menyebut pihaknya akan menyampaikan target dari program tersebut secara khusus. Dia menegaskan pembangunan program 3 juta rumah akan dilakukan secara bertahap.

"Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step," kata AHY saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia pun menegaskan sebelum menyampaikan pernyataan resmi, perlu berkoordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Bagi saya yang paling penting sebelum memberikan statement resmi saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang jelas nanti kita akan bisa jelaskan step by step ya," jelas AHY.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

(kil/kil)