Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN telah membentuk tim teknis yang akan aktif mulai Rabu (19/2/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tim teknis ini akan melakukan finalisasi prosedur skema pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target (pembangunan rumah) yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur BI dari sisi instrumen yang ada di dalam Kewenangan Otoritas Moneter," kata Sri Mulyani kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan tim teknis ini nantinya akan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara.

"Tim teknis bekerja malam ini dipimpin Pak Suahasil," ucap Ara.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap Program 3 Juta Rumah. Pihaknya akan berusaha membantu menyusun formula skema pembiayaan terbaik yang dapat membantu program tersebut tercapai.

"Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah. Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka," sebut Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah membantu dalam penyediaan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 220 ribu unit rumah. Nilai APBN yang telah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan ini disebut mencapai Rp 18 triliun.

"Kita sudah menempatkan atau di dalam Undang-Undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen 20 tahun," jelas bendahara negara tersebut.

Kemudian, terkait Kementerian PKP mendapatkan tambahan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun dari Bank Indonesia (BI), Kemenkeu berperan sebagai pihak yang melakukan penyelarasan kebijakan dengan instrumen keuangan.

Ada pun nilai insentif likuiditas makroprudensial Rp 80 triliun ini akan diberikan oleh Bank Indonesia secara bertahap.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

(aqi/das)

Jakarta: Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya dengan Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur BI karena sangat cepat mendukung Program 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan,” jelas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung sektor perumahan.

“Dalam APBN 2025, telah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung pembiayaan 220 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga hanya 5 persen selama 20 tahun,” ungkap dia.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan instrumen kebijakan lain guna meningkatkan skala program ini, termasuk perbaikan rumah dan bantuan uang muka.

“Kami optimis program ini dapat ditingkatkan guna mencapai target yang lebih besar,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk kerja nyata pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencari solusi bagi masyarakat.

“Presiden memiliki visi besar untuk perumahan rakyat dan ini merupakan momentum penting untuk bersinergi guna mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta: Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya dengan Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur BI karena sangat cepat mendukung Program 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan,” jelas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung sektor perumahan.

“Dalam APBN 2025, telah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung pembiayaan 220 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga hanya 5 persen selama 20 tahun,” ungkap dia.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan instrumen kebijakan lain guna meningkatkan skala program ini, termasuk perbaikan rumah dan bantuan uang muka.

“Kami optimis program ini dapat ditingkatkan guna mencapai target yang lebih besar,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk kerja nyata pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencari solusi bagi masyarakat.

“Presiden memiliki visi besar untuk perumahan rakyat dan ini merupakan momentum penting untuk bersinergi guna mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan kembali menggelar rapat tertutup di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2/2025). Mereka akan membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain tiga kementerian tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Rencana pertemuan sore ini pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya masih sama yakni perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Dalam pertemuan hari ini di Kementerian Keuangan, Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Di dalam tim teknis tersebut nantinya akan ada perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," ujar Ara.

Kemudian, sederet bank BUMN, bank swasta, hingga Himbara juga akan diikutsertakan sebagai bank penyalur.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank-bank penyalur, ya bank-bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI dan sebagainya dan juga swasta juga ya, swasta juga jadi semuanya bisa bergerak cepat," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

(aqi/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut juga memberikan solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan," katanya.

Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukima Maruarar Sirait menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ara menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan sekarang langsung malam hari ini tim teknis yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 16.00 WIB di Kementerian Keuangan untuk bisa membuat lebih detail," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu malam untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden RI di istana bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan hari ini membicarakan serta menindaklanjuti dukungan daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada BI.

Tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Renovasi 3 Juta Rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang memfinalisasi prosedur pembiayaan program tiga juta rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan bank-bank Himbara melakukan pertemuan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).

Ara, sapaan Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah sepakat untuk merelaksasi giro wajib minimum perbankan yang bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.

Dalam pertemuan tadi, sambungnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN juga menyatakan dukungan untuk sukses program tiga juta rumah tersebut.

"Sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen, Bapak Suahasil, langsung bekerja," ujar Ara dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Tim teknis tersebut akan berisi unsur dari Kementerian PKP, Kementerian BUMN, BI, dan Kemenkeu. Ara meminta setiap pihak bersabar karena tim teknis masih akan membahas detail prosedur pembiayaan program tiga juta rumah tersebut.

Menurutnya, mereka akan kembali bertemu di Kantor Kemenkeu untuk mengumumkan detail prosedur pembiayaan program tersebut pada Kamis (19/2/2025) sore.

"Saya pikir ini terobosan dan contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," kata Ara.

Sementara itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa pertemuan mereka untuk mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan baik yang ada di APBN maupun BI melalui kebijakan makroprudensial untuk mendukung program di sektor perumahan.

Khusus dari APBN 2025, sambungnya, pemerintah sudah memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Sri Mulyani menjelaskan APBN 2025 sudah mengalokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan).

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi [3 juta rumah] dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis," jelas Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Senada, Perry Warjiyo menyatakan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4% menjadi 5% dana pihak ketiga. Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi 80 triliun," ungkap Perry.

Hanya saja, sambungnya, detail prosedur teknisnya akan diumumkan pada Kamis (19/2/2025) esok.

Erick Thohir menambahkan bahwa Kementerian PKP juga sedang menggodok terkait pembiayaan rumah komersial. Kendati demikian, komersialisasi program perumahan nanti masih akan dilaporkan secara bertahap.

"Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," tutup Erick.

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, hal tersebut juga memberikan daripada solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan tetapi kita tidak mau panjang lebar terlebih dahulu karena besok teknisnya, tetapi di sisi itu ada juga beberapa improvisasi tidak hanya rumah rakyat, namun juga rumah komersial yang sedang digodok oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dan beberapa komersialisasi daripada program-program ini nanti akan dilaporkan secara bertahap, tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Dikatakan Ara, Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BUMN.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa Bank Indonesia mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, hal tersebut juga memberikan daripada solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan tetapi kita tidak mau panjang lebar terlebih dahulu karena besok teknisnya, tetapi di sisi itu ada juga beberapa improvisasi tidak hanya rumah rakyat, namun juga rumah komersial yang sedang digodok oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dan beberapa komersialisasi daripada program-program ini nanti akan dilaporkan secara bertahap, tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Dikatakan Ara, Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BUMN.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa Bank Indonesia mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar rapat program 3 juta rumah.

Menteri Ara mengungkap bahwa rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari rencana BI terkait relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendukung program 3 juta rumah dan telah menghasilkan tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Hari ini kami membicarakan, menindaklanjuti support dari Bank Indonesia. Melalui relaksasi Giro Wajib Minimum uang perbankan yang ada di Bank Indonesia, yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," kata Ara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, prosedur dan detail dari tim teknis telah disiapkan dan akan diumumkan esok hari.

Menteri Ara mengungkapkan, pihaknya bakal bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk bisa mengidentifikasi kriteria penerima program sesuai nama dan alamatnya.

Langkah ini perlu diambil sebagai upaya validasi bahwa penerima program 3 juta rumah benar-benar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Makanya saya selalu minta sama BPS dan Bappenas bisa memberikan kriteria MBR supaya tepat sasaran, by name, by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," kata dia.

Selain memastikan program berjalan tepat sasaran, Ara juga menekankan agar rumah yang dibangun punya kualitas baik.

"Kemudian kualitas perumahan juga kita sudah sampaikan, Presiden meminta betul kualitas rumah rakyat, rumah subsidi harus tetap berkualitas. Rumah yang banjir, retak-retak belum 10 tahun itu tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.

Menteri Ara mengatakan, untuk memastikan rumah memiliki kualitas baik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit secara terukur.

"Kalau bagus benar, nggak usah takut ya audit. Kenapa perlu takut. Kalau benar bagus Kenapa perlu takut diaudit. Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerjasama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

Untuk dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit rumah untuk 2025.

“Di dalam APBN kita sudah menempatkan untuk memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni Bank Indonesia, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News