Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

Meski demikian, Dirgayuza tidak menyebutkan nominal perkiraan harga per menu tersebut.

Padahal, Prabowo Subianto telah mengumumkan harga seporsi MBG untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000 dari semula Rp15.000.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Berikut usulan daftar menu Makan Bergizi Gratis Per Daerah

Area 1: Sebagian Besar Sumatra

Karbohidrat: Nasi

Lauk: Daging ayam, tahu

Buah: papaya, manggis

Sayur: kangkung

Area 2: Mentawai

Karbohidrat: Sagu, talas

Lauk: udang, ikan

Buah: pisang, nangka, durian

Sayur: daun papaya

Area 3: Riau dan Bangka Belitung

Karbohidrat: Sagu

Lauk: udang, ikan

Buah: papaya, durian, nanas

Sayur: kangkung, timun, terong

Area 4: Kalimantan

Karbohidrat: Talas, singkong

Lauk: ikan, daging sapi

Buah: pisang, rambutan, jeruk

Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

Area 5: Banten – Jawa tengah

Karbohidrat: Nasi, jagung

Lauk: daging ayam

Buah: papaya, jeruk

Sayur: labu, buncis

Area 6: DIY – Jatim

Karbohidrat: Nasi, jagung, singkong

Lauk: udang, ikan, telur, daging

Buah: manga, alpukat, buah naga

Sayur: kol, kacang panjang, wortel

Area 7: Bali

Karbohidrat: Nasi

Lauk: ikan, tahu

Buah: salak, jeruk, pisang, mangga

Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

Area 8: NTB – NTT

Karbohidrat: Jagung, sorgum

Lauk: daging sapi

Buah: jeruk, pisang, pepaya

Sayur: daun kelor, terong, papaya

Area 9: Sulawesi

Karbohidrat: Jagung, sorgum

Lauk: daging sapi

Buah: jeruk, pisang, pepaya

Sayur: daun kelor, terong, papaya

Area 10: Maluku

Karbohidrat: Sagu, jagung, singkong

Lauk: ikan, daging sapi

Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya

Sayur: pare, terong, kangkung

Area 11: Papua

Karbohidrat: Sagu, singkong, ubi jalar

Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan

Buah: Matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga

Sayur: buncis, kembang papaya

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, awalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun depan Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini bertambah Rp 40,59 triliun, dari sebelumnya Rp 75,63 triliun.

Namun, setelah Perumahan Rakyat dipisah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggaran tersebut dipangkas.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," terang Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut mencakup Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

"Untuk 2025 sebetulnya kami berniat mengajukan tambahan Rp 60,6 triliun, antara lain untuk dukungan ke IKN, juga Papua, karena ada pemekaran provinsi di sana," jelasnya.

Besaran alokasi proyek IKN ialah sebesar Rp 14,87 triliun. Terdiri atas proyek Ditjen Bina Marga Rp 9,9 triliun dan proyek Ditjen Cipta Karya 4,96 triliun. Sedangkan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sebesar Rp 4 triliun.

Selain itu, Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Prioritaskan Pembangunan IKN-Giant Sea Wall

Sementara itu IKN masuk dalam daftar proyek prioritas atau quick wins yang disusun Kementerian PU. Selain IKN, mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) juga masuk ke dalamnya.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis K/L lainnya meliputi pembangunan Giant Sea Wall atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU.

Selanjutnya, ada Quick Wins 3 yakni mendukung Ketahanan Pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan.

"Untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain," katanya.

Terakhir, ada Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air. Kementerian PU menargetkan pelaksanaan untuk 11.420 unit sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuai kontra dari wakil rakyat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ujar Yasti dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah sebagai program andalan Presiden Prabowo tidak memiliki data yang jelas.

Belum lagi, Kementerian PKP hanya mendapatkan kucuran anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 5,27 triliun.

Yasti lantas mempertanyakan apakah Kementerian PKP sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo terkait anggaran yang mini tersebut.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," lanjut Yasti.

Senada dengan Yasti, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan blueprint atau rancangan kerja yang belum juga dilaporkan.

"Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan Pak Menteri PKP karena di anggaran ini tidak dijelaskan," kata Lasarus.

Pada kesempatan tersebut, Ara mengatakan bahwa akan berusaha mewujudkan pembangunan 3 juta rumah setahun di tengah keterbasan anggaran.

Langkah yang diambilnya adalah dengan mengajak swasta ikut membangun rumah rakyat, meskipun pemerintah tidak menawarkan imbal hasil apa pun.

"Upaya-upaya kita di tengah anggaran yang terbatas, kita tetap harus semangat dengan anggaran yang ada," tutur Ara saat ditemui usai Raker.

Sebelumnya, telah dilakukan peletakan batu pertama proyek rumah tapak di Kabupaten Tangeran, Banten.

Tanah seluas 2,5 hektar untuk proyek 3 juta rumah itu merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG) yang merupakan perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Ara mengungkapkan, tanah tersebut sebagain dimiliki Ara dan sebagian Bumi Samboro Sukses.

"Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," ungkap Ara dalam sambutannya, Jumat (1/11/2024).

Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur siap mendukung dan melaksanakan program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai upaya penyediaan makanan sehat, utamanya kepada anak-anak usia sekolah.

"Pada prinsipnya Pemkot Madiun, siap membantu. Makanya hari ini kita audiensi bersama untuk membahas apa saja yang belum dan apa yang bisa kami bantu," ujar Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto saat memimpin audensi program makan bergizi gratis di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Selasa.

Adapun, audensi melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kodim 0803 Madiun, tim dari Badan Gizi Nasional (BGN), dan sejumlah kepala dinas terkait.

Menurut dia, program makan bergizi gratis di Kota Madiun rencananya mulai berjalan pada awal tahun 2025. Namun, akan diujicobakan dalam waktu dekat.

"Rencananya, program makan bergizi gratis itu akan diuji coba di Kota Madiun pada 9 Desember nanti," kata dia.

Pihaknya menyebut pemerintah daerah hanya mengawasi jalannya program tersebut. Baik anggaran hingga pelaksanaan akan dilakukan pemerintah pusat. Namun, tetap melibatkan masyarakat di daerah, yakni memberdayakan masyarakat sekitar dalam program tersebut.

"Jadi misalnya butuh penyuplai bahan, kita upayakan dari paguyupan pasar kita sendiri. Butuh tukang memasak mungkin bisa melibatkan masyarakat sekitar. Kita yang membantu mengkoordinasikannya," katanya.

Program makan bergizi gratis tersebut, lanjutnya, memang tidak pesan jadi, tetapi dimasak sendiri. Ada tim yang dibentuk pemerintah pusat untuk memasak di dapur yang disiapkan.

Guna mendukung uji coba program tersebut, saat ini sudah ada satu dapur yang disiapkan di Kota Madiun. Dalam uji coba nanti, sasarannya ada sebanyak 3.025 anak sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis tersebut.

"Melalui audensi ini, Saya minta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti apa saja yang sekiranya diperlukan atau bisa dibantu. Prinsipnya, program harus berjalan sukses," katanya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto ingin masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam penyediaan makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Yandri berharap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) jadi pemasok bahan utama program makan bergizi gratis.

"Jadi Badan Usaha Milik Desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi. Karena di desa-desa itu potensinya sangat bagus," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).

Yandri yakin Bumdes mampu berperan sebagai penyuplai utama bahan baku makan bergizi gratis dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Ia mengaku sudah berkunjung ke sejumlah daerah sejak menjabat jadi menteri.

"Mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya. Mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa," tambahnya.

Yandri juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Ia berharap keterlibatan Bumdes dalam program makan bergizi gratis dapat mengurangi kasus warga desa yang tertipu agen imigran ilegal.

"Nah, ini yang kita mau urai, dengan melibatkan kerjasama kementerian lembaga yang lain," tutur dia.

Presiden Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Penetapan itu diputuskan setelah rapat terbatas di Istana pada Jumat (29/11).

"Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari," kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak. Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30-40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," jelas dia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan 42 ribu warga penyandang disabilitas akan menjadi penerima program makan bergizi gratis pada 2025.

Ia menyampaikan program itu sebagai satu dari empat program yang disiapkan Kemensos untuk penyandang disabilitas pada tahun depan.

"Program makan bergizi gratis dua kali sehari kepada 42 ribu orang penyandang disabilitas yang pelaksanaannya melibatkan kelompok masyarakat," kata Gus Ipul dalam pidatonya di acara Hari Disabilitas Internasional 2024, Jakarta, Selasa (3/12).

Selain itu, Gus Ipul mengatakan sebanyak 428 ribu penyandang disabilitas akan menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu, sekitar 588 ribu orang penyandang disabilitas pun telah mendapatkan Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Kemudian, terdapat 69 ribu orang menerima Program Asistensi-Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa berbagai peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat bantu dengar hingga kursi roda.

"Selain itu, kami juga memberikan program habilitasi dan rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi-fungsi sosial sebagaimana perannya," ucapnya.

Pemerintah berencana memberi makan gratis untuk 82,9 juta anak setiap hari. Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2025, program makan bergizi gratis dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan harga porsi makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak per hari.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjanjikan menu makan bergizi gratis memenuhi standar gizi meski anggarannya dipangkas menjadi Rp10 ribu.

Hasan mengklaim pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun. Uji coba anggaran Rp10 ribu diterapkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

"Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata dia melalui pesan singkat, Sabtu (30/11).

Jakarta (ANTARA) - Tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan udara, TNI Angkatan Udara (AU) juga memperluas perannya dalam upaya sosial kemasyarakatan.

Salah satu aksi nyata mereka adalah mendukung program makan bergizi gratis, menjangkau masyarakat yang membutuhkan asupan gizi yang lebih baik

Para kesatria udara ini tampaknya tidak hanya siap menjaga kedaulatan langit Indonesia melainkan juga sigap dalam membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menilai program ini penting untuk didukung demi memastikan seluruh anak-anak mendapatkan gizi yang baik sehingga terhindar dari gizi buruk hingga tengkes (stunting).

Dengan pemberian gizi yang berkualitas sejak dini, Tonny yakin Indonesia akan mendapatkan bonus demografi SDM yang berkualitas saat Indonesia Emas 2045 mendatang.

Tonny beserta jajarannya pun langsung membahas tentang program makan bergizi gratis di beberapa rapat internal dengan pejabat TNI AU.

Berdasarkan pembahasan di internal, Tonny dan jajarannya memutuskan untuk membangun unit pelayanan berupa dapur besar yang bertugas menyajikan makan bergizi gratis.

Dapur pelayanan makan bergizi gratis itu disediakan oleh seluruh pangkalan TNI AU (lanud) yang ada di Indonesia.

Proses pembangunan dapur pelayanan itu pun tidak sembarangan. Tonny memastikan dapur-dapur itu memiliki kapasitas yang layak untuk memproduksi makanan yang berkualitas.

Tidak hanya itu, bahan makanan dan tatacara mengelola bahan tersebut juga harus sesuai standard demi memastikan makanan yang diproduksi memiliki kualitas tinggi.

Karenanya, TNI AU menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dalam proses pembangunan dapur, pemilihan bahan-bahan makanan hingga proses memasak.

Nantinya, dapur pelayanan tersebut akan memproduksi makan bergizi gratis untuk pelajar di sekolah yang ada di sekitar lanud. Dengan adanya dapur tersebut, Tonny yakin pihaknya dapat memberikan makan bergizi kepada 2,81 juta jiwa anak bangsa.

Dapur makanan bergizi ala TNI AU

Saat ini dapur-dapur tersebut telah dibangun di masing-masing wilayah lanud seluruh Indonesia. Bahkan beberapa ada yang sudah beroperasi dan melakukan uji coba pembagian makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar lanud.

Beberapa lanud yang telah menjalankan uji coba makan bergizi gratis yakni Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Raden Sadjad Natuna, Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Mataram dan Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

Tonny sendiri menargetkan setiap lanud dapat mensuplai makanan bergizi sebanyak 3.000 sampai 4.000 porsi per hari.

Rangkaian uji coba tersebut dipastikan Tonny akan terus bergulir guna mematangkan persiapan sebelum program makan bergizi gratis benar-benar bergulir pada 2 Januari 2025 mendatang.

ANTARA pun sempat menelusuri salah satu dapur milik TNI AU yang berlokasi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Dapur tersebut terdiri dari enam ruangan yang cukup besar. Ruangan utama dapur sendiri dilengkapi dengan dua alat masak cukup besar serta ruangan khusus untuk mengemas makanan.

Selain itu, dapur juga memiliki ruangan untuk mencuci bahan pangan, ruangan khusus pengolahan sayuran dan ruangan khusus untuk mengelola daging sapi, daging ayam serta ikan.

Selain itu, dapur juga dilengkapi dengan kulkas besar untuk menyimpan seluruh bahan pangan yang akan diolah. Pihak Lanud Halim Perdanakusuma sendiri memastikan dapur tersebut dapat memproduksi 11.000 porsi makan bergizi setiap hari.

Komandan Lanud (Danlanud) Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Muzafar juga menjamin makanan yang diproduksi pihaknya memiliki kualitas tinggi.

Pasalnya seluruh proses dari mulai pembangunan dapur, pemilihan bahan pangan hingga proses memasak telah memalui pengawasan pihak BGN.

Lanud Halim Perdanakusuma sendiri menargetkan memberikan makan bergizi gratis kepada 22 sekolah yang ada radius terdekat lanud. Dari 22 sekolah tersebut tercatat ada 10.304 siswa, di luar peserta didik tingkat TK dan Pendidikan anak usia dini (PAUD).

Tidak hanya itu Lanud Halim Perdanakusuma memanfaatkan 6,5 hektare lahan menjadi sawah dan Perkebunan. Hasil tani tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan anggota dan memasok bahan baku ke dapur makan bergizi gratis.

Efektivitas peran TNI AU

Pelibatan TNI, khususnya TNI AU dinilai sebagai langkah tepat untuk mempercepat pendistribusian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah. Hal tersebut dikarenakan TNI AU memiliki sumber daya yang mumpuni dari mulai sumber daya manusia, fasilitas dan teritorial.

Menurut Pengamat sekaligus Co-Founder Institute For Security dan Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi, jumlah personel yang cukup banyak di setiap daerah memungkinkan TNI AU dapat mempercepat proses pembagian makan bergizi gratis.

Selain itu, lokasi setiap lanud yang ada di daerah juga sangat strategis karena berada di tengah-tengah permukiman warga. Kondisi ini membuat setiap lanud mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan makan bergizi gratis.

Terakhir soal fasilitas yang mumpuni yakni dapur besar yang tersedia di setiap lanud. Dengan kapasitas dapur yang besar dan mampu memproduksi ribuan porsi per hari, Fahmi yakin program makan bergizi gratis akan mudah dijalankan jajaran TNI AU.

Namun demikian, peran TNI AU tidak pula luput dari beberapa catatan yang harus diperhatikan. Khairul Fahmi menilai peran TNI AU harus diperjelas yakni sebatas sebagai pendukung.

TNI tidak berperan sebagai regulator usaha. Pihak pemerintah yang dinaungi instansi sipil harus menjadi pihak utama yang menjalankan program tersebut.

Karenanya, Fahmi menilai penting bagi TNI AU menggandeng pemerintah daerah setempat atau kementerian terkait dalam menjalankan program ini ketika sudah efektif berjalan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Selain itu, TNI AU juga harus memastikan program itu berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Dengan demikian TNI AU dapat mengerahkan anggaran semaksimal mungkin untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

TNI AU juga harus sadar bahwa kegiatan ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan TNI secara keseluruhan. Karenanya, Fahmi berharap program ini bisa dijalankan TNI AU dengan cermat demi membantu masyarakat.

Melalui program makan bergizi gratis ini, TNI AU tidak hanya mempertegas perannya sebagai penjaga langit, tetapi juga sebagai garda depan dalam mengatasi permasalahan sosial bangsa.

Dengan kolaborasi strategis bersama pemerintah dan transparansi pelaksanaan, program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, berkualitas, dan siap menyongsong masa depan gemilang pada 2045.

Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap wilayah dilibatkan dalam program makan bergizi gratis yang dilaksanakan mulai 2 Januari 2025.

“Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi,” ujar Yandri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Yandri berpandangan, desa-desa di berbagai wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan telah dikelola melalui BUMDes.

Hal ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sambil memberdayakan desa-desa agar memaksimalkan potensi yang dimiliki.

“Karena di desa-desa itu potensinya sangat bagus. Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku,” kata Yandri.

Dia mencontohkan potensi desa untuk bisa menyuplai beras dan padi ataupun bahan lain yang bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis.

Dengan begitu, lanjut Yandri, perputaran ekonomi yang besar di balik program makan bergizi gratis juga bisa dirasakan oleh desa.

“Mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya,” tutur Yandri.

“Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15.000 per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

KARAWANG, KOMPAS.com - Salah satu siswi kelas 1 SDN Anggadita 1, Karawang, Jawa Barat, memilih membawa pulang makanan bergizi gratis untuk ibunya.

Hal itu terlihat oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat menggelar simulasi pelaksanaan makan siang bergizi di SDN Anggadita 1.

Aep mendapati seorang anak tidak membuka makanannya.

"Kenapa tidak dimakan?" tanya Aep kepada siswi itu.

Anak itu diam sambil menggelengkan kepala.

Saat dibujuk untuk memakan, siswi itu berkata ingin membawa makanan itu untuk ibunya di rumah.

Setelah mendengar jawaban siswi itu, Aep lalu kembali membujuknya agar tetap makan sambil memberikan boks makanan untuk anak tersebut.

"Tadi ada satu murid saya bilang suruh makan, tapi dia tidak mau makan, katanya buat orangtuanya, buat ibunya, kasihan ibu tidak makan gitu," kata Aep kepada awak media, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, kata Aep, ada siswa yang fobia dengan nasi.

Sehingga, dengan uji coba, ia mengetahui sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan saat program makan bergizi dilaksanakan.

Uji coba di SDN Anggadita 1 melibatkan sekitar 290 siswa.

Sebelumnya, uji coba juga telah dilakukan di sejumlah SD menggunakan uang pribadi Aep.

"Sekarang masih pakai uang pribadi, karena kita belum ada anggaran. Jadi, uji coba dulu, saya mencoba dulu," ujar Aep.

Ditanya soal kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan satu porsi makan seharga Rp 10.000, Aep mengaku tak mempermasalahkan.

Dia berencana menggandeng pelaku usaha restoran, perusahaan, hingga UMKM warga asli Karawang untuk mensukseskan program makan siang gratis ini.

"Kita akan kumpulkan bersama, anggaran Rp 10.000 mungkin dibilang cukup agak sedikit kurang, tapi apapun yang menjadi kebijakan Pak Presiden, tentunya kita harus jalankan," kata Aep.

"Saya masih punya rekan-rekan yang bisa diajak bareng-bareng. Misal Rp 10.000 tidak ada buah dan air mineral, nanti saya akan ajak teman-teman untuk yuk kasih buahnya, kasih air mineralnya. Kan tidak boleh jadi berkurang, harus tetap sesuai standar gizi," ucap Aep.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan akan membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah di Kelurahan/Desa setiap tahunnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan, program 3 juta rumah akan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu juga, mendorong kewirausahaan sekaligus mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan dengan target pembangunan atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," ujar Maruarar dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, jelas Maruarar, pembangunan perumahan secara tidak langsung juga akan membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Kementerian PKP juga akan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan pada tahun anggaran 2025 mendatang Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta rumah sebesar Rp5,27 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR di mana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," kata dia.

Sebagai informasi, adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM.

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,27 triliun tersebut berasal dari Inspektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun, dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Diharapkan, dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program 3 juta rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," katanya.

(Dhera Arizona)